SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN
DANA LUAR NEGERI
PENGADAAN DENGAN
PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI
  PINJAMAN LUAR NEGERI             HIBAH LUAR NEGERI
• Setiap penerimaan negara     • Setiap penerimaan
  baik dalam berbentuk           negara baik dalam
  devisa dan/atau devisa         bentuk devisa dan/atau
  yang                           devisa yang
  dirupiahkan, rupiah, maup
                                 dirupiahkan, rupiah
  un dalam bentuk
                                 maupun dalam bentuk
  barang/jasa yang diperoleh
  dari pemberi pinjaman luar     barang dan/atau jasa
  negeri yang harus dibayar      yang diperoleh dari
  kembali dengan                 pemberi hibah luar
  persyaratan tertentu           negeri yang tidak perlu
                                 dibayar kembali
KEGIATAN PENGADAAN
BARANG/JASA YANG DIBIAYAI DANA
NEGERI PINJAMAN/HIBAH LUAR
A. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan PHLN

B. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan PHLN

PK/KPA merencanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan
memperhatikan penggunaan spesifikasi
teknis, kualifikasi, standar nasional dan kemampuan/potensi
nasional
PPK Dalam Melaksanakan Tugasnya Wajib
Memahami:
• Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (NPPLN)/Naskah
  Perjanjian Hibah Luar Negeri (NPHLN atau dokumen
  kesepahaman
• Ketentuan-ketentuan pelaksanaan proyek pengadaan
  Barang/Jasa setelah NPPLN/NPHLN desepakati Pemerintah
  Republik Indonesia
Ketentuan Pelelangan Internasional
dan Keikutsertaan Asing
1.  PBJ yang dilaksanakan melalui Pelelangan/Seleksi internasional
    harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada penyedia
    barang/jasa nasional
2. Dokumen pengadaan melalui Pelelangan/Seleksi internasional
    ditulis dalam 2 bahasa (B.Indonesia dan B.Inggris)
3. Bila terjadi penafsiran arti yang berbeda terhadap dokumen
    pengadaan, maka dokumen berbahasa Indonesia dijadikan acuan
4. PBJ yang dibiaya kredit ekspor,kredit lainnya atau hibah:
- Dilakukan melalui persaingan usaha yang sehat
- Dilaksanakan dengan persyaratan yang paling menguntungkan
  negara
- Dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan komponendalam
  negeri dan Penyedia Barang/Jasa
Ketentuan Pelelangan Internasional
dan Keikutsertaan Asing
5. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dibiayai dengan kredit
ekspor, kredit lainnyaatau hibah dilakukan di dalam negeri
6. Dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Penyedia
Barang/Jasa asing memuat hal-hal sebagai berikut:
- Ada kerja sama antara Penyedia Barang/Jasa asing dengan
  industri dalam negeri
- Ada ketentuan yang jelan mengenai tata cara pelaksanaan
  pengalihan kemampuan, pengetahuan, keahlian dan
  keterampilan
- Ketentuan bahwa seluruh proses pengadaan sedapat mungkin
  dilaksanakan di wilayah Indonesia

More Related Content

What's hot

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN...PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN...temanna #LABEDDU
 
Pinjaman Daerah Untuk Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih
Pinjaman Daerah Untuk Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air BersihPinjaman Daerah Untuk Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih
Pinjaman Daerah Untuk Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air BersihPemerintah Kota Singkawang
 
Konsep pinjaman daerah
Konsep pinjaman daerahKonsep pinjaman daerah
Konsep pinjaman daerahHendra Jaya
 
Pemberhentian pegawai
Pemberhentian pegawaiPemberhentian pegawai
Pemberhentian pegawaiOvienMardiana
 
Perpres no 70 th 2012 new
Perpres  no 70 th 2012 newPerpres  no 70 th 2012 new
Perpres no 70 th 2012 newbiancamulus
 
Keputusan presiden no_80_th_2003
Keputusan presiden no_80_th_2003Keputusan presiden no_80_th_2003
Keputusan presiden no_80_th_2003runad
 
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinas
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinasPmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinas
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinasrazitakhalyla
 
Mekanisme persetujuan & lisensi investasi
Mekanisme persetujuan & lisensi investasiMekanisme persetujuan & lisensi investasi
Mekanisme persetujuan & lisensi investasiIskandar シギット
 
Draft mou lkp itech dengan peserta (2)
Draft mou lkp itech dengan peserta (2)Draft mou lkp itech dengan peserta (2)
Draft mou lkp itech dengan peserta (2)HarisAbdullah18
 
Slide pmk 217 tahun 2020 penyelesaian pekerjaan yg tidak terselesaikan sd ak...
Slide pmk 217 tahun 2020  penyelesaian pekerjaan yg tidak terselesaikan sd ak...Slide pmk 217 tahun 2020  penyelesaian pekerjaan yg tidak terselesaikan sd ak...
Slide pmk 217 tahun 2020 penyelesaian pekerjaan yg tidak terselesaikan sd ak...Amran Sakiran
 
Pengaturan perjalanan dinas dalam negeri
Pengaturan perjalanan dinas dalam negeriPengaturan perjalanan dinas dalam negeri
Pengaturan perjalanan dinas dalam negeriTatang Suwandi
 

What's hot (16)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN...PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN...
 
Pinjaman Daerah Untuk Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih
Pinjaman Daerah Untuk Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air BersihPinjaman Daerah Untuk Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih
Pinjaman Daerah Untuk Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih
 
PPno 2 2012
PPno 2  2012PPno 2  2012
PPno 2 2012
 
Konsep pinjaman daerah
Konsep pinjaman daerahKonsep pinjaman daerah
Konsep pinjaman daerah
 
Pemberhentian pegawai
Pemberhentian pegawaiPemberhentian pegawai
Pemberhentian pegawai
 
Perpres no 70 th 2012 new
Perpres  no 70 th 2012 newPerpres  no 70 th 2012 new
Perpres no 70 th 2012 new
 
057 05 hibah kpd daerah
057 05 hibah kpd daerah057 05 hibah kpd daerah
057 05 hibah kpd daerah
 
Keputusan presiden no_80_th_2003
Keputusan presiden no_80_th_2003Keputusan presiden no_80_th_2003
Keputusan presiden no_80_th_2003
 
PERMENKEU NO. 77/PMK.05/2017
PERMENKEU NO. 77/PMK.05/2017PERMENKEU NO. 77/PMK.05/2017
PERMENKEU NO. 77/PMK.05/2017
 
2008 pmk-169
 2008 pmk-169 2008 pmk-169
2008 pmk-169
 
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinas
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinasPmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinas
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinas
 
Mekanisme persetujuan & lisensi investasi
Mekanisme persetujuan & lisensi investasiMekanisme persetujuan & lisensi investasi
Mekanisme persetujuan & lisensi investasi
 
Draft mou lkp itech dengan peserta (2)
Draft mou lkp itech dengan peserta (2)Draft mou lkp itech dengan peserta (2)
Draft mou lkp itech dengan peserta (2)
 
Slide pmk 217 tahun 2020 penyelesaian pekerjaan yg tidak terselesaikan sd ak...
Slide pmk 217 tahun 2020  penyelesaian pekerjaan yg tidak terselesaikan sd ak...Slide pmk 217 tahun 2020  penyelesaian pekerjaan yg tidak terselesaikan sd ak...
Slide pmk 217 tahun 2020 penyelesaian pekerjaan yg tidak terselesaikan sd ak...
 
Pengaturan perjalanan dinas dalam negeri
Pengaturan perjalanan dinas dalam negeriPengaturan perjalanan dinas dalam negeri
Pengaturan perjalanan dinas dalam negeri
 
Perjalanan dinas pmk113
Perjalanan dinas pmk113Perjalanan dinas pmk113
Perjalanan dinas pmk113
 

Pengadaan Barang Jasa PHLN

  • 2. PENGADAAN DENGAN PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI PINJAMAN LUAR NEGERI HIBAH LUAR NEGERI • Setiap penerimaan negara • Setiap penerimaan baik dalam berbentuk negara baik dalam devisa dan/atau devisa bentuk devisa dan/atau yang devisa yang dirupiahkan, rupiah, maup dirupiahkan, rupiah un dalam bentuk maupun dalam bentuk barang/jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar barang dan/atau jasa negeri yang harus dibayar yang diperoleh dari kembali dengan pemberi hibah luar persyaratan tertentu negeri yang tidak perlu dibayar kembali
  • 3. KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBIAYAI DANA NEGERI PINJAMAN/HIBAH LUAR A. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan PHLN B. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan PHLN PK/KPA merencanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan memperhatikan penggunaan spesifikasi teknis, kualifikasi, standar nasional dan kemampuan/potensi nasional
  • 4. PPK Dalam Melaksanakan Tugasnya Wajib Memahami: • Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (NPPLN)/Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri (NPHLN atau dokumen kesepahaman • Ketentuan-ketentuan pelaksanaan proyek pengadaan Barang/Jasa setelah NPPLN/NPHLN desepakati Pemerintah Republik Indonesia
  • 5. Ketentuan Pelelangan Internasional dan Keikutsertaan Asing 1. PBJ yang dilaksanakan melalui Pelelangan/Seleksi internasional harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada penyedia barang/jasa nasional 2. Dokumen pengadaan melalui Pelelangan/Seleksi internasional ditulis dalam 2 bahasa (B.Indonesia dan B.Inggris) 3. Bila terjadi penafsiran arti yang berbeda terhadap dokumen pengadaan, maka dokumen berbahasa Indonesia dijadikan acuan 4. PBJ yang dibiaya kredit ekspor,kredit lainnya atau hibah: - Dilakukan melalui persaingan usaha yang sehat - Dilaksanakan dengan persyaratan yang paling menguntungkan negara - Dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan komponendalam negeri dan Penyedia Barang/Jasa
  • 6. Ketentuan Pelelangan Internasional dan Keikutsertaan Asing 5. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dibiayai dengan kredit ekspor, kredit lainnyaatau hibah dilakukan di dalam negeri 6. Dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa asing memuat hal-hal sebagai berikut: - Ada kerja sama antara Penyedia Barang/Jasa asing dengan industri dalam negeri - Ada ketentuan yang jelan mengenai tata cara pelaksanaan pengalihan kemampuan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan - Ketentuan bahwa seluruh proses pengadaan sedapat mungkin dilaksanakan di wilayah Indonesia