SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
.:: TUGAS ::. 
BENTUK REALISASI 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL 
INDONESIA 
Nama : Mulyadi Dosen : Hj. Sukarmi, SH. M.Hum 
Prodi : Ilmu Hukum M.K. : Ekonomi Pancasila 
Fakultas Hukum 
Universitas Islam Sultan Agung – Semarang 
Pokok Bahasan 
Bentuk realisasi Rencana Jangka Panjang Nasional – Bidang Penanggulangan Kemiskinan 
Uraian: 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (disingkat RPJP Nasional), adalah dokumen 
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJP Nasional untuk tahun 
2005 sampai dengan 2025 diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. (id.wikipedia.org). 
Bentuk realisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dibagi ke dalam beberapa Program Kerja 
Pemerintahan. Salah satu contohnya ialah dalam program penanggulangan kemiskinan, yaitu dengan 
dibentuknya Lembanga TN2PK (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan). 
 Definisi TN2PK: 
 Lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku 
kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan. 
 Dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 
 Bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia dan diketuai oleh Wakil Presiden 
Republik Indonesia. 
 Tugas TN2PK: 
 Menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. 
 Melakukan sinergi melalui sinkronisasi,harmonisasi dan integrasi program-program 
penanggulangan kemiskinan di Kementerian/ Lembaga. 
 Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan 
penanggulangan kemiskinan. 
 Strategi Program Kerja: 
 Menyempurnakan program perlindungan sosial. 
 Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar 
 Pemberdayaan masyarakat 
 Pembangunan yang inklusif
 Bentuk Program yang dilakukan: 
 Klaster I : Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Bantuan Sosial Terpadu 
Berbasis Keluarga. 
Contoh jenis Program Klaster I: 
· Jamkesmas : Jaminan Kesehatan Masyarakat (www.ppjk.depkes.go.id) 
· PKH : Program Keluarga Harapan (www.pkh.kemsos.go.id) 
· Raskin : Beras untuk Keluarga Miskin 
(http://www.tnp2k.go.id/program/program/dprogram-raskin-beras-untuk-keluarga- 
miskin-/) 
· BSM : Bantuan Siswa Miskin (www.bsm.kemdikbud.go.id) 
 Klaster II : Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan 
Masyarakat. 
Contoh jenis Program Klaster II: 
· PNPM Mandiri : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 
(www.pnpm-mandiri.org) 
 Klaster III : Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan 
Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil 
Contoh jenis Program Klaster III: 
· KUR : Kredit Usaha Rakyat (www.komite-kur.com) 
 Hasil Kinerja TN2PK: 
Sampai dengan tahun 2012, tingkat kemiskinan nasional telah dapat diturunkan menjadi 11,66 
persen dari 13,33 persen pada tahun 2010. Berikut grafik Perubahan Tingkat Kemiskinan dan 
Jumlah Penduduk Miskin, Tahun 1998-2012: 
*Sumber : http://www.tnp2k.go.id/ 
- Terima Kasih -

More Related Content

Similar to RPJP KEMISKINAN

Menko Kesra - Rakor Menteri Anggota TKPK
Menko Kesra - Rakor Menteri Anggota TKPKMenko Kesra - Rakor Menteri Anggota TKPK
Menko Kesra - Rakor Menteri Anggota TKPKkhoiril anwar
 
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasis KinerjaPenyusunan Rencana Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasis KinerjaDadang Solihin
 
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasis KinerjaPenyusunan Rencana Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasis KinerjaDadang Solihin
 
Lks kurikulum 2013 widy
Lks kurikulum 2013 widyLks kurikulum 2013 widy
Lks kurikulum 2013 widywidytia17
 
Local Community Development Model
Local Community Development ModelLocal Community Development Model
Local Community Development ModelDadang Solihin
 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Peraturan Presiden No 2/2015
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Peraturan Presiden No 2/2015Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Peraturan Presiden No 2/2015
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Peraturan Presiden No 2/2015Dadang Solihin
 
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan DaerahPenyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pelaksanaannya
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PelaksanaannyaSistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pelaksanaannya
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PelaksanaannyaDadang Solihin
 
Strategi Akselerasi Pembangunan Daerah dan Pencapaian Visi-Misi melalui Kebij...
Strategi Akselerasi Pembangunan Daerah dan Pencapaian Visi-Misi melalui Kebij...Strategi Akselerasi Pembangunan Daerah dan Pencapaian Visi-Misi melalui Kebij...
Strategi Akselerasi Pembangunan Daerah dan Pencapaian Visi-Misi melalui Kebij...Dadang Solihin
 
Buku-Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).pdf
Buku-Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).pdfBuku-Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).pdf
Buku-Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).pdfFajar Baskoro
 
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPDPenyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPDDadang Solihin
 
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja PembangunanMonitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja PembangunanDadang Solihin
 
PENGENTASAN KEMISKINANK.pptx
PENGENTASAN KEMISKINANK.pptxPENGENTASAN KEMISKINANK.pptx
PENGENTASAN KEMISKINANK.pptxGrhyssmg
 
Presentasi launching pkkpm
Presentasi launching pkkpmPresentasi launching pkkpm
Presentasi launching pkkpmTubagus Enoy
 
Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Lokal
Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi LokalStrategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Lokal
Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi LokalDadang Solihin
 
Pentingnya Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD
Pentingnya Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMDPentingnya Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD
Pentingnya Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMDDadang Solihin
 
Pedoman Penyusunan Sistem Monitoring dan Evaluasi
Pedoman Penyusunan Sistem Monitoring dan EvaluasiPedoman Penyusunan Sistem Monitoring dan Evaluasi
Pedoman Penyusunan Sistem Monitoring dan EvaluasiDadang Solihin
 
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan DaerahSistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
 

Similar to RPJP KEMISKINAN (20)

Menko Kesra - Rakor Menteri Anggota TKPK
Menko Kesra - Rakor Menteri Anggota TKPKMenko Kesra - Rakor Menteri Anggota TKPK
Menko Kesra - Rakor Menteri Anggota TKPK
 
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasis KinerjaPenyusunan Rencana Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasis Kinerja
 
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasis KinerjaPenyusunan Rencana Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasis Kinerja
 
Lks kurikulum 2013 widy
Lks kurikulum 2013 widyLks kurikulum 2013 widy
Lks kurikulum 2013 widy
 
Local Community Development Model
Local Community Development ModelLocal Community Development Model
Local Community Development Model
 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Peraturan Presiden No 2/2015
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Peraturan Presiden No 2/2015Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Peraturan Presiden No 2/2015
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Peraturan Presiden No 2/2015
 
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan DaerahPenyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pelaksanaannya
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PelaksanaannyaSistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pelaksanaannya
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pelaksanaannya
 
Strategi Akselerasi Pembangunan Daerah dan Pencapaian Visi-Misi melalui Kebij...
Strategi Akselerasi Pembangunan Daerah dan Pencapaian Visi-Misi melalui Kebij...Strategi Akselerasi Pembangunan Daerah dan Pencapaian Visi-Misi melalui Kebij...
Strategi Akselerasi Pembangunan Daerah dan Pencapaian Visi-Misi melalui Kebij...
 
Buku-Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).pdf
Buku-Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).pdfBuku-Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).pdf
Buku-Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).pdf
 
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPDPenyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPD
 
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja PembangunanMonitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
 
kebijakan publik
kebijakan publikkebijakan publik
kebijakan publik
 
PENGENTASAN KEMISKINANK.pptx
PENGENTASAN KEMISKINANK.pptxPENGENTASAN KEMISKINANK.pptx
PENGENTASAN KEMISKINANK.pptx
 
Props ppm-pemberdayaan-uep
Props ppm-pemberdayaan-uepProps ppm-pemberdayaan-uep
Props ppm-pemberdayaan-uep
 
Presentasi launching pkkpm
Presentasi launching pkkpmPresentasi launching pkkpm
Presentasi launching pkkpm
 
Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Lokal
Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi LokalStrategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Lokal
Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Lokal
 
Pentingnya Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD
Pentingnya Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMDPentingnya Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD
Pentingnya Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD
 
Pedoman Penyusunan Sistem Monitoring dan Evaluasi
Pedoman Penyusunan Sistem Monitoring dan EvaluasiPedoman Penyusunan Sistem Monitoring dan Evaluasi
Pedoman Penyusunan Sistem Monitoring dan Evaluasi
 
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan DaerahSistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 

Recently uploaded

Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnisilhamsumartoputra
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 

Recently uploaded (11)

Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 

RPJP KEMISKINAN

  • 1. .:: TUGAS ::. BENTUK REALISASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL INDONESIA Nama : Mulyadi Dosen : Hj. Sukarmi, SH. M.Hum Prodi : Ilmu Hukum M.K. : Ekonomi Pancasila Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung – Semarang Pokok Bahasan Bentuk realisasi Rencana Jangka Panjang Nasional – Bidang Penanggulangan Kemiskinan Uraian: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (disingkat RPJP Nasional), adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJP Nasional untuk tahun 2005 sampai dengan 2025 diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. (id.wikipedia.org). Bentuk realisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dibagi ke dalam beberapa Program Kerja Pemerintahan. Salah satu contohnya ialah dalam program penanggulangan kemiskinan, yaitu dengan dibentuknya Lembanga TN2PK (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan).  Definisi TN2PK:  Lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.  Dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.  Bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia dan diketuai oleh Wakil Presiden Republik Indonesia.  Tugas TN2PK:  Menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.  Melakukan sinergi melalui sinkronisasi,harmonisasi dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di Kementerian/ Lembaga.  Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.  Strategi Program Kerja:  Menyempurnakan program perlindungan sosial.  Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar  Pemberdayaan masyarakat  Pembangunan yang inklusif
  • 2.  Bentuk Program yang dilakukan:  Klaster I : Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga. Contoh jenis Program Klaster I: · Jamkesmas : Jaminan Kesehatan Masyarakat (www.ppjk.depkes.go.id) · PKH : Program Keluarga Harapan (www.pkh.kemsos.go.id) · Raskin : Beras untuk Keluarga Miskin (http://www.tnp2k.go.id/program/program/dprogram-raskin-beras-untuk-keluarga- miskin-/) · BSM : Bantuan Siswa Miskin (www.bsm.kemdikbud.go.id)  Klaster II : Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Contoh jenis Program Klaster II: · PNPM Mandiri : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (www.pnpm-mandiri.org)  Klaster III : Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil Contoh jenis Program Klaster III: · KUR : Kredit Usaha Rakyat (www.komite-kur.com)  Hasil Kinerja TN2PK: Sampai dengan tahun 2012, tingkat kemiskinan nasional telah dapat diturunkan menjadi 11,66 persen dari 13,33 persen pada tahun 2010. Berikut grafik Perubahan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin, Tahun 1998-2012: *Sumber : http://www.tnp2k.go.id/ - Terima Kasih -