1. body-a
HEADING-1A
Mengawasi kebijakan terkait
perdagangan anggota lainnya agar
sesuai dengan ketentuan WTO.
Penyelesaian sengketa perdagangan
jika anggota lain dinilai melanggar
komitmen WTO.
Perundingan untuk menghasilkan
ketentuan perdagangan global yang
mengikuti perkembangan zaman.
MENGAPA
WTO?
Direktorat Perundingan Multilateral
Ditjen PPI
Kementerian Perdagangan
Jl. MI Ridwan Rais No. 5
Gedung II Lantai 9
Jakarta Pusat - 10110
Telp./Fax: (021) 384 0139
Email: dit.multilateral.ppi@kemendag.go.id
IG: @dpm_kemendag
Proses Penanganan
Sengketa
Konsultasi para pihak yang
bersengketa
Jika tidak menemukan solusi
bersama, maka akan dibentuk
Panel
Panel atau badan ad-hoc akan
menilai sengketa
Jika para pihak tidak puas
dengan penilaian Panel akan
naik ke badan banding WTO
Hakim WTO akan menilai
sengketa
Implementasi hasil putusan
hakim WTO
Prinsip-Prinsip
dalam WTO
2
3
1
4
5
6
NON-DISKRIMINASI
TRANSPARAN
TERPREDIKSI
Manfaat WTO
2. Contoh Kasus
Peraturan/Kebijakan
yang Disengketakan
di WTO
Kebijakan
Perdagangan Nasional
Yang Selaras dengan
Sistem Perdagangan
Multilateral
World Trade Organization (WTO) adalah
organisasi perdagangan dunia yang
menjalankan sistem perdagangan
multilateral dan terdiri dari 164 anggota.
Pemerintah Indonesia telah menjadi
anggota WTO sejak tahun 1995 dan telah
meratifikasi perjanjian WTO melalui UU
No. 7 Tahun 1994.
Segala kebijakan dan peraturan
perdagangan yang dibuat oleh
Pemerintah Indonesia harus selaras
dengan komitmen Pemerintah
Indonesia di WTO. Sehingga penting
untuk menerapkan Good Regulatory
Practice dalam proses pembuatan
kebijakan dan peraturan perdagangan.
MOBIL NASIONAL
DS54/ DS55/ DS59/ DS64 oleh Jepang,
Komunitas Eropa dan Amerika Serikat
(1996-1998)
melanggar karena menerapkan Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN).
PRODUKHORTIKULTURA,
HEWANDANPRODUK
HEWAN
DS477/DS478 oleh Selandia Baru dan
Amerika Serikat (2014-2019)
melanggar karena mengutamakan
produksi dalam negeri untuk kebutuhan
domestik.
DAGINGAYAMDAN
PRODUKAYAM
DS484 oleh Brasil (2014-sekarang)
melanggar karena tidak ada kepastian
waktu diterbitkannya sertifikat yang
menyatakan bahwa produk hewan telah
memenuhi persyaratan keamanan dan
keutuhan.
Peraturan/Kebijakan Pemerintah Indonesia yang
Disengketakan Anggota Lainnya
Contoh Kasus
Peraturan/Kebijakan
yang Disengketakan
di WTO
Peraturan/Kebijakan Anggota WTO yang
Disengketakan Pemerintah Indonesia
PRODUKSI&PENJUALAN
ROKOKKRETEK
DS406 kepada Amerika Serikat (2010-
2014)
melanggar karena melakukan diskriminasi
dengan melarang rokok kretek dengan
alasan kesehatan, tapi memperbolehkan
rokok menthol.
PENGENAANANTI
DUMPINGBIODIESEL
DS480 kepada Uni Eropa (2014-2018)
melanggar ketentuan mengenai Anti
Dumping.
PENGENAANANTI
DUMPINGKERTASA4
DS529 kepada Australia (2017-2020)
melanggar ketentuan mengenai Anti
Dumping.
ditjenppi.kemendag.go.id
