perencanaan pembangunan wilayah

1
PAPER
PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
“ANALISIS PEREKONOMIAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”
“Disusun untuk memenuhi salah satu tugas Mata Kuliah
Perencanaan Pembangunan Wilayah”
Disusun oleh :
Dian Lasmi Teja Maya C1180169
Linda Andhara C1180175
Fuji Nimal Maula C1180179
INSTITUT MANAJEMEN KOPERASI INDONESIA
JATINANGOR
2020

i
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur atas ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang
telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, serta dukungan dari semua yangpenulis
cintai, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul “Analisis
Perekonomian Wilayah Provinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta)” . Adapun
salah satu maksud dan tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi nilai
tugas kami.
Keberhasilan penulis dalan menyelesaikan makalah ini tidaklah semata-mata
karena kemampuan sendiri, melainkan banyak pihak yang membantu penulis
menyelesaikan makalah ini. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih
kepada Para teman atau sahabat yang telah memberikan dukungan kepada penulis
serta gagasan atau motivasi bagi kami untuk menyelesaikan makalah ini dansemua
pihak yang terlibat.
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan makalah,untuk
itu penulis mengharap saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan
makalah ini. Semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dalam hal
menambah ilmu dan wawasan para pembacanya.
Jatinangor,18 November 2020

ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR........................................................................................................ i
DAFTAR ISI...................................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL ............................................................................................................ iii
BAB I PENDAHULUAN.................................................................................................. 2
1.1 LATAR BELAKANG ........................................................................................ 2
1.2 RUMUSAN MASALAH.................................................................................... 3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENULISAN PAPER............................................ 3
BAB II LANDASAN TEORI ........................................................................................... 4
2.1 TEORI PEMBANGUAN EKONOMI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI... 4
2.2 TEORI PERUBAHAN STRUKTURAL............................................................ 4
2.3 KONSEP PERTUMBUHAN EKONOMI.......................................................... 5
2.4 PERHITUNGAN LQ.......................................................................................... 7
2.3 KONSEP SMART CITY.................................................................................... 8
BAB III KONDISI WILAYAH ..................................................................................... 10
3.1 LETAK, LUAS DAN BATAS WILAYAH ..................................................... 10
BAB IV METODE PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ......................................... 12
4.1 WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN .......................................................... 12
4.2 JENIS DAN SUMBER DATA......................................................................... 12
4.3 METODE PENGUMPULAN DATA............................................................... 12
4.4 METODE ANALISIS DATA........................................................................... 12
4.5 SMART CITY .................................................................................................. 16
BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI............................................................... 19
5.1 SIMPULAN ...................................................................................................... 19
5.2 REKOMENDASI ............................................................................................. 20
BAB VI REFERENSI..................................................................................................... 21
LAMPIRAN..................................................................................................................... 22

iii
DAFTAR TABEL
Tabel 4.1.................................................................................................................13
Tabel 4.2.................................................................................................................14
Tabel 4.3.................................................................................................................15

2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Secara sederhana Ilmu Ekonomi Wilayah merupakan cabang ilmu ekonomi
yang analisisnya menekankan aspek ruang ke dalam analisis ekonomi. Ilmu
Ekonomi Wilayah merupakan gabungan antara ilmu ekonomi tradisional dengan
teori lokasi. Secara lebih luas, ilmu ekonomi wilayah sebagai disiplin ilmu terpisah,
yang menggabungkan antara geografi, ilmu ekonomi, ilmu lingkungan, sosial dan
lain sebagainya yang disebut sebagai Ilmu Wilayah dengan pendirinya adalah
Walter Isard. Atau Suatu ilmu yang membahas semua persoalan yang dihadapi oleh
suatu wilayah tertentu dari sudut pandang Ilmu Ekonomi.
Dalam ekonomi wilayah, akan dikenal adanya 3 pilar orientasi/dimensi
pembangunan berkelanjutan. Ketiga pilar tersebut saling terhubung satusama lain,
ibarat segitiga samasisi. Salah satu dari ketiga polar tersebut adalah sosial. Pilar
sosial dipilih karena setiap pembangunan berkelanjutan pasti akan menimbulkan
dan berdampak langsung pada kesejhteraan masyarakat. Kemudian, disusul dengan
ekologi (aman dan lestari) di Setiap negara pasti memiliki masing-masing ciri khas
dan potensi dalam perekonomiannya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang
dikenal memiliki sumberdaya alam yang melimpah tersebar disetiap pulaunya.
Penyebaran fasilitas menjadi salah satu solusi untuk mempermudah akses,
serta pendistribusian antar wilayah serta pendukung pemanfaatan potensi.Salah satu
contohnya yaitu pengembangan kawasan industri melalui analisis sektor unggulan.
Menurut Widodo (2006), suatu sektor dikatakan unggul apabila sektor tersebut
mampu bersaing dengan sektor yang sama di daerah lain atau di negara lain.
Penentuan sektor unggulan memang dinilai penting untuk mengetahui sektor apa
yang mampu mendukung perekonomian warga. Menurut Klosterman (1990),
ekonomi lokal suatu wilayah berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan
penduduk lokal. Untuk itu, perlu untuk mengetahui kondisi kekuatan, kelemahan
dan perubahan yang terjadi di dalam perekonomian lokal suatu wilayah.

3
Ketersediaan sumberdaya lokal memang sudah menjadi poin untuk
menggerakkan aktivitas ekonomi, ditambah dengan adanya fasilitas pendukung
serta sumberdaya manusia yang ada untuk mengolah dan mengelola maka menjadi
poin plus untuk menumbuhkan suatu pereknomian di wilayah tersebut. Dengan
bergeraknya sektor unggulan, maka investasi dan permintaan tenaga kerja semakin
bertambah. Hal ini dapat meningkatkna permintaan atau menggerakkan sektor-
sektor non unggulan.
Dengan begitu, maka dapat disimpulkan bahwa penemuan sektor unggulan
suatu daerah merupakan langkah penting dalam menentukan prioritas
pembangunan atau rencana pembangunan suatu daerah. pengembangan ekonomi
tiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing. Dengan demikian
diperlukan adanya penelitian mengenai sector unggulan yang dimiliki suatu
wilayah untuk membantu memudahkan dalam pembangunan wilayah.
1.2 RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, dapat
mengidentifikasikan masalah sebagai berikut maka rumusan masalah yaitu:
1. Sector apakah yang menjadi sector basis di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Sector apakah yang menjadi sector non basis di Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Bagaimana cara untuk memecahkan masalah terhadap sector non basis ?
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENULISAN PAPER
1. Maksud Penulisan Paper
Maksud penulisan paper ini adalah untuk mencari informasi yang
diperlukan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai Analisis
Perekonomian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengidentfikasi sector basis di Daerah Istimewa Yogyakarta.
b. Untuk mengidentifikasi sector non basis di Daerah Istimewa Yogyakarta.
c. Untuk mengidentifikasi pemecahan masalah terhadap sector non basis.

4
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 TEORI PEMBANGUAN EKONOMI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan
pendapatan perkapita riil penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka
panjang (Sukirno 2006:13). Sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai
kenaikan GDP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil
dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi
terjadi atau tidak. Namun demikian pada umumnya para ekonom memberikan
pengertian sama untuk kedua istilah tersebut. Umumnya para ekonom mengartikan
pertumbuhan atau pembangunan ekonomi sebagai kenaikan GDP atau GNP saja.
Dalam penggunaan yang lebih umum, istilah pembangunan ekonomi biasanya
digunakan untuk menyatakan perkembangan ekonomi di negara-negara
berkembang (Sukirno; 2006:14
Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang sangat penting
dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu
negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian
menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu.
Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan
faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya
akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki
oleh masyarakat
2.2 TEORI PERUBAHAN STRUKTURAL
Teori perubahan struktural ekonomi menitikberatkan pembahasan pada
mekanisme transformasi yang dialami oleh negara-negara sedang berkembang,
yang semula bersifat subsisten dan menitikberatkan pada sektor pertanian menuju
ke struktur perekonomian yang lebih modern yang didominasi oleh sektor-sektor
non primer (Tambunan, 2001:59). Aliran pendekatan struktural ini didukung oleh
Lewis yang terkenal dengan model teorinya tentang “surplus tenaga kerja dua

5
sektor” (two sector surplus labor) dan Chenery (1975) yang sangat terkenal dengan
analisis empirisnya tentang “pola-pola pembangunan” (patterns of development)
(Todaro, 2001:119).
Perencanaan di suatu wilayah perlu didukung dengan berbagai analisis.
Salah satu analisis yang dibutuhkan adalah analisis ekonomi wilayah. Disamping
analisis kondisi eksisting perekonomian, dalam perencanaan perlu juga
diidentifikasi sektor-sektor yang dapat diarahkan untuk menjadi sektor unggulan
yang terdapat dalam wilayah tersebut. Sektor unggulan tersebut diharapkan dapat
menjadi penggerak utama kegiatan ekonomi setempat serta memberikan akselerasi
bagi pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Analisis ekonomi wilayah dan
sektor unggulan ini tidak terlepas dari kebutuhan akan informasi yang dapat
digunakan sebagai acuan dalam melakukan perencanaan pembangunan wilayah
secara komprehensif, karena hakekat pembangunan adalah pembangunan manusia
seutuhnya melalui program pembangunan kesejahteraan rakyat dan pembangunan
ekonomi yang berkelanjutan. Kabupaten Bengkulu Utara merupakan sebuah
kabupaten dengan berbagai potensi yang secara ekonomi penting untuk
dikembangkan dalam rangka pembangunan wilayah. Potensi yang dimilikinya
relatif besar dan saat ini perlu direncanakan secara baik pemanfaatannya agar dapat
optimal dan memberikan manfaat yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat
2.3 KONSEP PERTUMBUHAN EKONOMI
Pertumbuhan ekonomi merupakan proses berkelanjutan dalam
pembangunan ekonomi
 Secara makro prosesnya terjadi dalam peningkatan output secara agregat
atau disebut dengan kenaikan PDB/PDRB setiap tahun.
 Berarti pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDB/PDRB atau
penambahan pendapatan nasional/regional
 Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator pembangunan,
biasanya diukur dengan PDB/PDRB berdasarkan harga konstan
 Pertumbuhan ekonomi merupakan target dalamproses pembangunan,
misalnya Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 6,3 % per tahun, maka dikatakan

6
laju pertumbuhan pendapatan per kapita sekitar 4,3 % dan pertumbuhan
penduduk 2,1 % per tahun.
Berhasil tidaknya pencapaian pertumbuhan ekonomi suatu negara dicirikan dengan
hal-hal berikut :
1. Produktivitas meningkat
2. Laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita tinggi
3. Laju perubahan struktural tinggi
4. Adanya gelombang urbanisasi, yakni perpindahan penduduk dari desa ke
kota
5. Ekspansi negara maju
Pertumbuhan ekonomi akan memiliki gambaran kinerja dalam melakukan
pembangunan. PDRB dapat dikategorikan dalam berberbagai sektor ekonomi yaitu:
Pertanian, Pertambangan dan penggalian, Industri pengolahan, listrik, gas dan air
bersih, konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, angkutan dan komunikasi,
persewaan dan jasa perusahaan, jasa lainnya. Apa itu sektor basis dan non basis?
Sektor basis (unggulan) adalah kegiatan ekonomi yang melayani pasar domestik
maupun pasar luar daerah. Sektor basis dapat menghasilkan produk dan jasa yang
nantinya mendatangkan keuntungan. Hal ini menyebabkan bahwa daerah tersebut
memiliki kemampuan untuk mengekspor barang dan jasa yang dihasilkan oleh
sektor ke daerah lain.
Sektor tersebut memiliki aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan
daerahnya sendiri maupun daerah lain yang dapat dijadikan sektor unggulan.
Sedangkan sektor non basis (sektor non unggulan) merupakan kegiatan ekonomi
yang hanya mampu melayani pasar daerahnya sendiri. Sektor non basis dipengaruhi
oleh permintaan kondisi ekonomi suatu daerah dan tidak bisa berkembang melebihi
pertumbuhan ekonomi wilayah. Sektor -- sektor yang dianalisa di sektor basis dan
sektor non basis yaitu komoditas. Komoditas di setiap wilayah memiliki perbedaan
yang nantinya bisa menjadi ciri khas dari wilayah tersebut. Penentuan sektor basis
dan sektor non basis dilakukan dengan perhitungan komoditas-komoditas melalui
analisis LQ.

7
2.4 PERHITUNGAN LQ
Analisis LQ (Location Quotient) yaitu suatu analisis yang dapat digunakan
untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi suatu sektor-sektor ekonomi
pada suatu wilayah atau sektor-sektor apa saja yang masuk dalam sektor unggulan
dan sektor non unggulan disuatu wilayah. Berikut adalah cara menghitung analisis
LQ :
𝐿𝑄 =
𝑆𝑖/𝑁𝑖
𝑆/𝑁
𝑎𝑡𝑎𝑢
𝑆𝑖/𝑆
𝑁𝑖/𝑁
Keterangan :
Si = jumlah produksi kegiatan i di daerah yang di selidiki
S = jumlah produksi seluruh kegiatan di daerah yang di selidiki
Ni = jumlah produksi kegiatan i di daerah lebih atas/luas dimana daerah
yang diselidiki menjadi bagiannya
N = jumlah produksi seluruh kegiatan di daerah lebih atas/luas dimana
daerah yang diselidiki menjadi kegiatannya
Hasil analisis LQ memberikan indikasi sebagai berikut :
 LQ > 1, menyatakan bahwa sub daerah tbs memiliki potensi ekspor
dalam kegiatan tertentu
 LQ = 1, menyatakan daerah ybs telah mencukupi kebutuhannya
dalam kegiatan tertentu
 LQ < 1, sub daerah ybs memiliki kecenderungan impor
Atau :
 LQ ≥ 1, sering disebut sebagai sektor basis/basik
 LQ ≤ 1, sering disebut sebagai sektor non basis/basik
Keunggulan Analisis LQ yaitu dapat digunakan sebagai alat analisis awal
untuk suatu daerah, yang kemudian dapat dilanjutkan dengan alat analisis lainnya.
Karena demikian sesederhananya, LQ dapat dihitung berulang kali untuk setiap
perubahan spesialisasi dengan menggunakan berbagai peubah acuan dan periode

8
waktu. Perubahan tingkat spesialisasi dari tiap sektor dapat pula diketahui dengan
membandingkan LQ dari tahun ke tahun.
Kelemahaan Analisis LQ yaitu, nilai LQ dipengaruhi oleh berbagai faktor.
Nilai hasil perhitungannya bias, karena tingkat disagregasi peubah spesialisasi,
pemilihan peubah acuan, pemilihan entity yang diperbandingkan, pemilihan tahun
dan kualitas.
2.3 KONSEP SMART CITY
A. Definisi dan Konsep Smart City
Menurut Suhono (2015), Smart City adalah pengembangan dan
pengelolaan kota dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) untuk menghubungkan, memonitor dan mengendalikan berbagai sumber
daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk
memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan
yang berkelanjutan atau dengan kata lain Kota yang mengetahui permasalahan
yang ada di dalamnya (sensing), memahami kondisi permasalahan tersebut
(understanding) , dan dapat mengatur (controlling) berbagai sumber daya yang
ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan untuk
memaksimalkan pelayanan kepada warganya”.
B. Manfaat Smart City
Salah satu dimensi terpenting dari Smart City adalah bahwa kota
seharusnya memberikan pelayanan yang menggunakan teknologi terkini, dan
membangun infrastruktur yang pintar, sehingga dapat memberikan pelayanan
yang efektif dan murah kepada seluruh masyarakat yang tinggal di kota
tersebut. Ramah lingkungan, hal pertama dilakukan adalah mewujudkan
ruang terbuka hijau (RTH). Efisien dalam penggunaan energi, angkutan publik
menjadi sebuah keharusan dan penyediaan yang memadai. Menerapkan
teknologi tepat guna sejalan dengan penambahan infrastruktur, menerapkan
berbagai macam kajian yang lebih efisien, fleksibel dan tepat dan mampu
menerapkan implementasi konsep-konsep smart city. Teknologi informasi
makin hari makin menjadi kunci dari pembangunan suatu negara atau kota
karena Globalisasi memicu pertukaran informasi dengan cepat dan akurat
sehingga bisa diakses secara langsung dan terbuka . Jika teknologi informasi

9
tidak berkembang atau stagnan, pembangunan pun menjadi terkendala dan
tidak bisa bersaing dengan negara lain.
Berikut ini adalah beberapa manfaat dari konsep Smart City:
1) Memperbaiki permasalahan di masyarakat
2) Meningkatkan layanan publik
3) Menciptakan pemerintahan yang lebih baik
4) Mencerdaskan masyarakat
5) Mengelola potensi kota dan potensi SDM
Dari sisi ekonomi, sebuah Kota Cerdas merupakan kota yang ditopang oleh
perekonomian yang baik dengan memaksimalkan sumber daya atau potensi
kota, termasuk layanan teknologi informasi dan komunikasi, tata kelola, dan
peran SDM yang baik. Dari sisi sosial, Kota Cerdas ialah kota yang
masyarakatnya memiliki keamanan, kemudahan dan kenyamanan dalam
melakukan interaksi sosial dengan sesama masyarakat ataupun dengan
pemerintah. Dari sisi lingkungan, sebuah Kota Cerdas memberi kesempatan
masyarakatnya memiliki tempat tinggal layak huni, sehat, hemat dalam
penggunaan energi serta pengelolaan energi dengan dukungan layanan
teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan, dan peran sumber daya
manusia yang baik.
C. Komponen Smart City
Berikut ini adalah beberapa komponen dalam implementasi smart city.
Komponen-komponen yang dimaksud adalah:
1) Smart living
2) Smart Environment
3) Smart Infrastructure
4) Smart Governance
5) Smart Economi
6) Smart People.

10
BAB III
KONDISI WILAYAH
3.1 LETAK, LUAS DAN BATAS WILAYAH
Letak Geografis Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY) secara astronomis terletak antara 7o
33‟-8o
12‟ Lintang Selatan
dan 110o
00‟-110o
50‟ Bujur Timur. Sementara posisi geostrategis DIY terletak di
bagian tengah Pulau Jawa sebagian Selatan dan berbatasan dengan beberapa
Provinsi di Jawa Tengah, yaitu sebelah utara dengan Kabupaten Magelang, sebelah
timur dengan Kabupaten Klaten dan Wonogiri, sebelah barat dengan Kabupaten
Purworejo, dan bagian Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Berikut
merupakan Peta Administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Peta Administrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sumber:
http://pemerintah.net

11
3.2 TOPOGRAFI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Menurut data dari Badan Pertahanan Nasional DIY, kemiringan lahan yang
ada pada provinsi tersebut dikelompokkan menjadi 4, yaitu lahan dengan
kemiringan 0-2% seluas 1.223,47 km2, lahan dengan kemiringan 3-15% memiliki
luas 767,46 km2, lahan dengan kemiringan 16-40% memiliki luas 806,17 km2, dan
lahan dengan kemiringan lebih dari 40% memiliki luas 388,21 km2. Untuk
ketinggian lahan, luas wilayah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya,
secara umum terbagi dalam beberapa karakter topografis. Wilayah yang terletak
pada ketinggian 100-499 m dpl memiliki luas sebesar 65,65%, wilayah dengan
ketinggian kurang dari 100 m dpl memiliki luas sebesar 28,84%, wilayah dengan
ketinggian antara 500-999 m dpl memiliki luas daerah sebesar 5,04%, dan wilayah
dengan ketinggian diatas 1000 m dpl memiliki luas sebesar 0,47%.
Secara umum kondisi tanah DIY tergolomh cukup subur sehingga
memungkinkan untuk ditanami berbagai tanaman pertanian. Hal tersebut
disebabkan karena letak DIY yang berada di dataran lereng Gunung Api Merapi
yang mengandung tanah regosol seluas 863,06 km2 atau sekitar 27,09%. Tanah
tersebut adalah tanah yang berbutir kasar dan berasal dari material gunung berapi
dan merupakan tanah aluvial yang baru diendapkan. Jenis tanah lain di DIY berupa
tanah aluvial seluas 101,74 km2, lithosol 1.052,93 km2, resina 78,83 km2,
grumusol 349, 35 km2, mediteran 345,40 km2, dan lathosol 394,49 km2.
3.3 KLIMATOLOGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kota Yogyakarta yang terletak di daerah dataran lereng gunung berapi
Merapi, mempunyai jenis tanah regosal atau vulkanis muda. Formasi geologi yang
terdapat di Kota Yogyakarta adalah Batuan Sedimen Old Andesit. Sebagian besar
jenis tanahnya adalah regosol. Terdapat 3 sungai yang mengalir dari arah utara ke
selatan yaitu Sungai GajahWong yang mengalir di bagian timur kota, Sungai Code
di bagian tengah dan SungaiWinongo di bagian barat kota.

12
BAB IV
METODE PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di BPS Provinsi DIY melalui penelitian sekunder
yang telah dituliskan di Badan Pusat Statistik yang merupakan laporan statistik
Kabupaten dan Provinsi tahun 2018.
4.2 JENIS DAN SUMBER DATA
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder.
Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari buku-buku, situs
resmi dan sebagainya yang berkaitan denga penelitian dengan mengambil dari
sumber lain yang diterbitkan oleh lembaga kabupaten berupa data PDRB
Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten
Bantul Dan Kota Yogyakarta serta sumber sumber lainnya.
4.3 METODE PENGUMPULAN DATA
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi
yaitu berupa data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi DIY
Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten
Bantul Dan Kota Yogyakarta, dan penelitian yang dilakukan dengan cara studi
kepustakaan dari berbagai dokumen, artikel dan karya ilmiah atau skripsi yang
berhubungan dengan penelitian ini untuk mendapatkan data sekunder.
4.4 METODE ANALISIS DATA
Untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan, maka penelitian ini
menggunakan alat analisis Location Quotient (LQ). LQ digunakan untuk
mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektorsektor basis maupun non
basis. Dalam teknik LQ berbagai perubahan (faktor) dapat digunakan sebagai
indikator pertumbuhan Kabupaten Bone, misalnya kesempatan kerja (tenaga kerja)
dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi DIY.

13
Tabel 4.1
Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DIY Tahun 2018 atas Dasar Harga
Berlaku (Miliaran Rupiah)
Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kota Kabupaten
Gunung Kidul
Kulon Progo
Sleman Yogyakarta Bantul
A. Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan
2.725.292,10
Rp 1.196.633,58
Rp 3.243.038,20
Rp 37.296,88
Rp 2.073.022,12
Rp
9.275.282,88
Rp
B. Pertambangan dan Penggalian 175.047,94
Rp 134.555,17
Rp 169.102,30
Rp 886,56
Rp 104.459,55
Rp
584.051,52
Rp
C. Industri Pengolahan 1.225.540,25
Rp 963.530,28
Rp 5.776.250,60
Rp 3.394.676,56
Rp 2.703.162,50
Rp
14.063.160,19
Rp
D. Pengadaan Listrik dan Gas 13.925,97
Rp 7.683,88
Rp 50.235,10
Rp 62.198,73
Rp 30.552,31
Rp
164.595,99
Rp
E. Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur Ulang
19.890,67
Rp 9.656,34
Rp 20.230,20
Rp 36.204,65
Rp 14.548,32
Rp
100.530,18
Rp
F. Konstruksi 1.269.287,78
Rp 1.010.661,68
Rp 5.159.977,80
Rp 1.981.260,91
Rp 1.780.777,22
Rp
11.201.965,39
Rp
G. Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
1.249.923,66
Rp 1.045.970,47
Rp 3.433.651,50
Rp 1.845.196,02
Rp 1.566.466,50
Rp
9.141.208,15
Rp
H. Transportasi dan Pergudangan 653.464,64
Rp 603.973,14
Rp 3.367.000,70
Rp 987.436,19
Rp 888.309,58
Rp
6.500.184,25
Rp
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum
747.951,91
Rp 274.678,98
Rp 4.450.570,30
Rp 3.127.938,79
Rp 1.973.106,51
Rp
10.574.246,49
Rp
J. Informasi dan Komunikasi 1.258.021,53
Rp 489.528,93
Rp 3.481.173,00
Rp 3.704.297,56
Rp 1.872.376,08
Rp
10.805.397,10
Rp
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 272.032,74
Rp 213.000,17
Rp 1.422.568,00
Rp 1.564.443,22
Rp 479.952,21
Rp
3.951.996,34
Rp
L. Real Estate 471.461,00
Rp 268.078,18
Rp 3.382.571,70
Rp 2.388.465,93
Rp 1.238.684,96
Rp
7.749.261,77
Rp
M,N. Jasa Perusahaan 66.419,77
Rp 24.011,18
Rp 724.570,90
Rp 320.469,47
Rp 99.885,60
Rp
1.235.356,92
Rp
O. Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
1.135.166,80
Rp 596.143,65
Rp 2.986.918,70
Rp 2.328.916,20
Rp 1.235.060,05
Rp
8.282.205,40
Rp
P. Jasa Pendidikan 861.120,40
Rp 473.837,79
Rp 4.119.553,90
Rp 2.574.870,81
Rp 1.329.250,23
Rp
9.358.633,13
Rp
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 280.269,73
Rp 115.834,52
Rp 1.016.163,60
Rp 1.035.916,81
Rp 350.394,97
Rp
2.798.579,63
Rp
R,S,T,U. Jasa lainnya 490.063,90
Rp 301.791,18
Rp 989.677,40
Rp 738.176,84
Rp 410.868,30
Rp
2.930.577,62
Rp
Jumlah Rp 12.914.880,79 Rp 7.729.569,12 Rp 43.793.253,90 Rp 26.128.652,13 Rp 18.150.877,01 Rp 108.717.232,95
Sektor PDRB Jumlah
Data Provinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) dalam Juta rupiah

14
Tabel 4.2
Location Quotient (LQ) Provinsi DIY Tahun 2018 atas Dasar Harga Berlaku
(Miliaran Rupiah)
Menurut kelompok kami dari hasil perhitungan menggunakan metode LQ
maka dapat dijelaskan bahwa yang termasuk kedalam wilayah basis yang ada di
Provinsi Daerah Istimewa Yogyarakta yaitu Kota Yogyakarta dimana memiliki
sektor basis adalah sebagai berikut: industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas,
pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, penyediaan akomodasi
LQ
Sektor PDRB Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kota Kabupaten
Gunung Kidul Kulon Progo Sleman Yogyakarta Bantul
Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan 2,473397297 1,814584209 0,867992706 0,016731187 1,338682384
Pertambangan dan Penggalian 2,522980162 3,240353097 0,718769322 0,006315932 1,071267106
Industri Pengolahan 0,733588719 0,963663809 1,019657407 1,004377236 1,151303982
Pengadaan Listrik dan Gas 0,71222004 0,656605362 0,757668431 1,572329838 1,111797195
Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur
Ulang 1,665562503 1,351011943 0,499568315 1,498474257 0,866796513
Konstruksi 0,953836332 1,268979709 1,143522678 0,735916989 0,952173611
Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor 1,151033276 1,609381225 0,932489158 0,839885909 1,02640389
Transportasi dan Pergudangan 0,846261169 1,306878048 1,285904496 0,632069387 0,818539148
Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum 0,595432087 0,365358404 1,044858334 1,230807685 1,117639844
Informasi dan Komunikasi 0,980066016 0,63720729 0,799790148 1,426417036 1,037894304
Jasa Keuangan dan Asuransi 0,579445549 0,758065133 0,893609294 1,647117778 0,727414977
Real Estate 0,512145581 0,486568781 1,083622103 1,282448996 0,957417385
Jasa Perusahaan 0,452598285 0,273378375 1,456061141 1,079383043 0,484296363
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib 1,153776456 1,012390429 0,895299991 1,170009124 0,893187946
Jasa Pendidikan 0,774567809 0,712131795 1,092770448 1,144786251 0,850736562
Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial 0,843036766 0,582161446 0,901399143 1,540169768 0,749930421
Jasa lainnya 1,407691446 1,448426358 0,838362027 1,048065851 0,839750329
Jumlah 1 1 1 1 1

15
dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real
estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial
wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa lainnya.
Sedangkan, non basis yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan,
Pertambangan dan Penggalian, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan.
Berdasarkan paparan di atas menunjukkan bahwa terdapat tiga sektor
lapangan usaha yang teridentifikasi sebagai sektor basis di Yogyakarta dengan nilai
LQ > 1. Hal ini menunjukkan Yogyakarta telah mampu memenuhi kebutuhannya
sendiri dan bisa mengekspor keluar daerah. Sektor non basis lima sektor lapangan
usaha dengan nilai LQ < 1, diamana hal ini sektor tersebut tidak dapat memenuhi
kebutuhan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Tabel 4.3
Hasil Perhitungan LQ Kota Yogyakarta, Tahun 2018
SEKTOR PDRB
KOTA
YOGYAKARTA
LQ
SEKTOR
BASIS /
NON
BASIS
Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan
Rp 37.296,88 0,016731187 Non Basis
Pertambangan dan
Penggalian
Rp 886,56 0,006315932 Non Basis
Industri Pengolahan Rp 3.394.676,56 1,004377236 Basis
Pengadaan Listrik dan
Gas
Rp 62.198,73 1,572329838 Basis
Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur
Ulang
Rp 36.204,65 1,498474257 Basis
Konstruksi Rp 1.981.260,91 0,735916989 Non Basis
Eceran; Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor
Rp 1.845.196,02 0,839885909 Non Basis
Transportasi dan
Pergudangan
Rp 987.436,19 0,632069387 Non Basis
Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum
Rp 3.127.938,79 1,230807685 Basis

16
Informasi dan
Komunikasi
Rp 3.704.297,56 1,426417036 Basis
Jasa Keuangan dan
Asuransi
Rp 1.564.443,22 1,647117778 Basis
Real Estate Rp 2.388.465,93 1,282448996 Basis
Jasa Perusahaan Rp 320.469,47 1,079383043 Basis
Administrasi
Pemerintahan,
Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib
Rp 2.328.916,20 1,170009124 Basis
Jasa Pendidikan Rp 2.574.870,81 1,144786251 Basis
Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial
Rp 1.035.916,81 1,540169768 Basis
Jasa lainnya Rp 738.176,84 1,048065851 Basis
Jumlah Rp 26.128.652,13 1 Basis
4.5 SMART CITY
1. Upaya yang dilakukan DIY Menuju Smart City
Dibawah ini beberapa contoh implementasi dari komponen Smart City yang
telah dilaksanakan oleh Pemda DIY, antara lain sebagai berikut:
a) Smart living
Kemudahan akses terhadap layanan pendidikan, melalui
Pengembangan BTKP DIY sebagai smart office Dikpora DIY.
Kemudahan akses terhadap layanan kesehatan contoh pengembangan
SKDR. Pengembangan peran media melalui talkshow acara “Ranah
Publik” TVRI Jogja dengan berbagai tema yang bertujuan untuk
mewujudkan Peradaban Baru Yogyakarta melalui Sinergi berbagai Sektor
Kemudahan akses terhadap jaminan keamanan
b) Smartfrencare environment
Penyusunan RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca DIY pada
tahun 2012 meliputi Energi, Transportasi, Pertanian, kKehutanan dan
Pengolahan Limbah untuk mengurangi dampak emisi GRK dalam rangka
mendukung pembangunan berkelanjutan.
Pengembangan EBT (Energi Baru Terbarukan) melalui pemanfaatan
sampah dari kotoran ternak menjadi biogas, kincie angin (memanfaatkan
energi angan ) di Pantai Samas, Baron, Techno Park (mengintegrasakan

17
sumber EBT alternatif: matahari angin dan biofuel), PLTMH (Pembangkit
Listrik Tenaga Mikro Hidro) di Kalibawang dan pemanfaatan panel surya
untuk traffic light.
Pengembangan komunitas JPSM(Jaringan pengelolaa sampah
mandıri), Bank Sampah (telah dirintis sejak tahun 2008), sekolah
Adiwiyata, Pontren Peduli Lingkungan. Updating data dan Informasi
Lingkungan Hidup untuk mengetahui kondisi eksisting kualitas
Lingkungan Hidup di DIY.
Pembangunan berkelanjutan berbasis budaya dengan pelibatan
masyarakat yaitu Pembangunan Wonodeso ( Hutan Desa) dan Tlogodeso
( Telaga Desa). Pengembangan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup dalam
rangka mendukung Pembangunan Berkelanjutan melalui Gerakan Merti
Kali dengan mengajak warga penghuni pinggir kali untuk membersihkan,
menjaga dan melestarikan keberadaan sungai.
c) Smart infrastructure
Strategi Kesimbangan Push and Pull Sistem Transportasi, yaitu
Mendorong Pengguna Sepeda Motor & Mobil Pribadi untuk Berpindah
kepada Angkutan Umum dan Menarik kepada Penggunaan Angkutan
Umum dengan menetapkan Prioritas Angkutan Umum, Perbaikan
Layanan & Image. Melalui Konsep Integrasi Angkutan Perkotaan By the
service: Penggunaan Smart card, Interoperable Smartcard, meliputi: Multi
Moda Angkutan, Multi Daerah, Multi Sıstem Pembayaran.
d) Smart Economy
Meliputi dual hal yaitu membuka akses informasi yang luas
sehingga meningkatkan peluang warga untuk melakukan aktivitas
ekonomi yang efektif dan untuk aktivitas bisnis yang sudah berjalan,
diharapkan bisa mengurangi biaya operasional, lebih produktif.
Selanjutnya adalah membuat bisnis lebih efisien. Beberapa contoh
kegiatan yang berdampak pada smart economy dengan kolaborasi acara
budaya, yaitu: Rebranding Jogya never Ending Asia ke "JOGYA
ISTIMEWA" yang dilaunching melalui PISOWANAN AGUNG dengan

18
tema "JOGYA GUMREGAH" menjadi pesta berkesenian masyarakat
Jogya.
Pengembangan Kewirausahaan dimana adalah usaha basic
ekonomi DIY adalah usaha mikro dan UKM, potensi angkatan muda
terdidik di industri kreatif, banyak lembaga pendidikan terkait industri
kreatif, komunitas di bidang kreatif (Pengembangane-commerce).
e) Smart govermence
Dilaksanakan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi untuk
Jaringan komunikasi data, sistem informasi, situs web, dan lain-lain
melalui pengembangan DGS (digital goverment services) ini merupakan
salah satu bentuk transformasi birokrasi (perubahan sistem tata kerja
pemerintahan) dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Penyelenggaraan layanan pemerintahan berbasis TI (digital government
services), Teknologi Informasi dalam Reformasi Birokrasi.
2. Peluang dan Tantangan Pengembangan Smart City dalam rangka Jogya
Istimewa
a) penetapan DIY sebagai Daerah Istimewamaka tidak bisa dipungkiri
bahwa teknologi mempunyai peran penting sebagai peluang untuk
mengakselerasi terwujudnya pembangunan daerah khususnya DIY
sebagai Daerah Istimewa.Upaya untuk mendukung keistimewaan DIY
dilakukan melalui dukungan kepada urusan kebudayaan menjadi salah
satu layanan unggulan Digital Government Service (DGS). Untuk
mendukung urusan kebudayaan berbasis teknologi informasi dan
informatika maka perlu dikembangkan ekosistem kultural berbasis digital.
b) Potensi pariwisata, budaya, dan pendidikan yang terdapat di
Yogyakarta merupakan peluang yang dapat disinergikan membentuk
indikator smart city khas Yogyakarta.

19
BAB V
SIMPULAN DAN REKOMENDASI
5.1 SIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian Analisis perekonomian
Sektor Basis dan Non Basis Perekonomian di Provinsi DIY (Daerah Istimewa
Yogyakarta) tahun 2018 berdasarkana hasil analisis Location Quotient (LQ), di
ketahui bahwa wilayah yang termsuk sektor ekonomi yang tergolong sektor basis
dan non basis di DIY, yaitu kota Yogyakarta sebagai berikut :
1. Sektor Basis
 industri pengolahan
 pengadaan listrik dan gas
 pengadaan air, pengelolaan sampah limbah dan daur ulang
 penyediaan akomodasi dan makan minum
 informasi dan komunikasi
 jasa keuangan dan asuransi
 real estate
 jasa perusahaan
 administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
 jasa pendidikan
 jasa kesehatan dan kegiatan sosial
 jasa lainnya.
2. Sektor non basis
 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
 Pertambangan dan Penggalian
 Konstruksi
 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
 Transportasi dan Pergudangan

20
 jasa kesehatan&kegiatan social,
 jasa lainnya.
5.2 REKOMENDASI
Untuk itu perlu pengembangan dan pengelolaan yang baik dari pemerintah
daerah maupun masyarakat dalam meningkatkan perekonomian daerah yang
menuju kesejahteraan dan kemakmuran yang berupa pengembangan terfokus pada:
 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
 Pertambangan dan Penggalian
 Konstruksi
 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
 Transportasi dan Pergudangan

21
BAB VI
REFERENSI
https://bantulkab.bps.go.id/indicator/52/37/1/pdrb-seri-2010-kabupaten-bantul-
menurut-lapangan-usaha.html
https://slemankab.bps.go.id/indicator/52/8/1/pdrb-kabupaten-sleman-atas-dasar-
harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha.html
https://kulonprogokab.bps.go.id/indicator/52/317/1/pdrb-kabupaten-kulon-progo-
atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha.html
https://gunungkidulkab.bps.go.id/indicator/52/45/1/-seri-2010-pdrb-menurut-
lapangan-usaha-.html
https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/52/317/1/pdrb-kabupaten-yogyakarta-atas-
dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha.html
https://ujs.unpkediri.ac.id/index.php/akuntansi/article/download/607/442

23
LAMPIRAN 1
Perhitungan Kabupaten Gunung kidul
Sektor PDRB
Data
Kab. Gunung
Kidul
LQ
Sektor
Basis /
Non Basis
dan Perikanan
Rp 2.725.292,10 2,473397297 Basis
Pertambangan dan
Penggalian
Rp 175.047,94 2,522980162 Basis
Industri Pengolahan Rp 1.225.540,25 0,733588719 Non Basis
Gas
Rp 13.925,97 0,71222004 Non Basis
Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur
Ulang
Rp 19.890,67 1,665562503 Basis
dan Sepeda Motor
Rp 1.249.923,66 1,151033276 Basis
Transportasi dan
Pergudangan
Rp 653.464,64 0,846261169 Non Basis
dan Makan Minum
Rp 747.951,91 0,595432087 Non Basis
Informasi dan
Komunikasi
Rp 1.258.021,53 0,980066016 Non Basis
Jasa Keuangan dan
Asuransi
Rp 272.032,74 0,579445549 Non Basis
Real Estate Rp 471.461,00 0,512145581 Non Basis
Jasa Perusahaan Rp 66.419,77 0,452598285 Non Basis
Administrasi
Pemerintahan,
Pertahanan dan
Rp 1.135.166,80 1,153776456 Basis
Jasa Pendidikan Rp 861.120,40 0,774567809 Non Basis
Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial
Rp 280.269,73 0,843036766 Non Basis
Jumlah Rp 12.914.880,79 1 Non Basis

24
LAMPIRAN 2
Perhitungan Kabupaten Kulon Progo
Sektor PDRB
Data
Kab. Kulon Progo
LQ
Sektor
Basis /
Non Basis
dan Perikanan
Rp 1.196.633,58 1,814584209 Basis
Pertambangan dan
Penggalian
Rp 134.555,17 3,240353097 Basis
Industri Pengolahan Rp 963.530,28 0,963663809 Non Basis
Gas
Rp 7.683,88 0,656605362 Non Basis
Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur
Ulang
Rp 9.656,34 1,351011943 Basis
Konstruksi Rp 1.010.661,68 1,268979709 Basis
dan Sepeda Motor
Rp 1.045.970,47 1,609381225 Basis
Transportasi dan
Pergudangan
Rp 603.973,14 1,306878048 Basis
dan Makan Minum
Rp 274.678,98 0,365358404 Non Basis
Informasi dan
Komunikasi
Rp 489.528,93 0,63720729 Non Basis
Jasa Keuangan dan
Asuransi
Rp 213.000,17 0,758065133 Non Basis
Real Estate Rp 268.078,18 0,486568781 Non Basis
Administrasi
Pemerintahan,
Pertahanan dan
Rp 596.143,65 1,012390429 Basis
Jasa Pendidikan Rp 473.837,79 0,712131795 Non Basis
Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial
Rp 115.834,52 0,582161446 Non Basis

25
LAMPIRAN 3
Perhitungan Kabupaten Sleman
Sektor PDRB
Data
Kab. Sleman
LQ
Sektor
Basis /
Non Basis
dan Perikanan
Rp 3.243.038,20 0,867992706 Non Basis
Pertambangan dan
Penggalian
Rp 169.102,30 0,718769322 Non Basis
Gas
Rp 50.235,10 0,757668431 Non Basis
Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur
Ulang
Rp 20.230,20 0,499568315 Non Basis
Konstruksi Rp 5.159.977,80 1,143522678 Basis
dan Sepeda Motor
Rp 3.433.651,50 0,932489158 Non Basis
Transportasi dan
Pergudangan
Rp 3.367.000,70 1,285904496 Basis
dan Makan Minum
Rp 4.450.570,30 1,044858334 Basis
Informasi dan
Komunikasi
Rp 3.481.173,00 0,799790148 Non Basis
Jasa Keuangan dan
Asuransi
Rp 1.422.568,00 0,893609294 Non Basis
Administrasi
Pemerintahan,
Pertahanan dan
Rp 2.986.918,70 0,895299991 Non Basis
Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial
Rp 1.016.163,60 0,901399143 Non Basis
Jasa lainnya Rp 989.677,40 0,838362027 Non Basis

26
LAMPIRAN 4
Perhitungan Kota Yogyakarta
Sektor PDRB
Data
Kota Yogyakarta
LQ
Sektor
Basis /
Non Basis
dan Perikanan
Rp 37.296,88 0,016731187 Non Basis
Pertambangan dan
Penggalian
Rp 886,56 0,006315932 Non Basis
Gas
Rp 62.198,73 1,572329838 Basis
Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur
Ulang
Rp 36.204,65 1,498474257 Basis
dan Sepeda Motor
Rp 1.845.196,02 0,839885909 Non Basis
Transportasi dan
Pergudangan
Rp 987.436,19 0,632069387 Non Basis
dan Makan Minum
Rp 3.127.938,79 1,230807685 Basis
Informasi dan
Komunikasi
Rp 3.704.297,56 1,426417036 Basis
Jasa Keuangan dan
Asuransi
Rp 1.564.443,22 1,647117778 Basis
Administrasi
Pemerintahan,
Pertahanan dan
Rp 2.328.916,20 1,170009124 Basis
Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial
Rp 1.035.916,81 1,540169768 Basis
Jumlah Rp 26.128.652,13 1 Basis

27
LAMPIRAN 4
Perhitungan Kab. Bantul
Sektor PDRB
Data
Kab. Bantul
LQ
Sektor
Basis /
Non Basis
dan Perikanan
Rp 2.073.022,12 1,338682384 Basis
Pertambangan dan
Penggalian
Rp 104.459,55 1,071267106 Basis
Gas
Rp 30.552,31 1,111797195 Basis
Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur
Ulang
Rp 14.548,32 0,866796513 Non Basis
Perdagangan Besar
dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda
Motor
Rp 1.566.466,50 1,02640389 Basis
Transportasi dan
Pergudangan
Rp 888.309,58 0,818539148 Non Basis
Penyediaan
Akomodasi dan
Makan Minum
Rp 1.973.106,51 1,117639844 Basis
Informasi dan
Komunikasi
Rp 1.872.376,08 1,037894304 Basis
Jasa Keuangan dan
Asuransi
Rp 479.952,21 0,727414977 Non Basis
Real Estate Rp 1.238.684,96 0,957417385 Non Basis
Administrasi
Pemerintahan,
Pertahanan dan
Rp 1.235.060,05 0,893187946 Non Basis
Jasa Pendidikan Rp 1.329.250,23 0,850736562 Non Basis
Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial
Rp 350.394,97 0,749930421 Non Basis
Jasa lainnya Rp 410.868,30 0,839750329 Non Basis

perencanaan pembangunan wilayah

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to perencanaan pembangunan wilayah

Similar to perencanaan pembangunan wilayah (20)

More from Linda Andhara

More from Linda Andhara (14)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

perencanaan pembangunan wilayah