Posisi dan peran agama sebagai spirit, energi dan motivasi yang melahirkan ide-ide, gagasan-gagasan dan perilaku budaya bangsa yang berkarakter dan bermartabat, meliputi dan menyentuh seluruh dimensi kehidupan. Di sinilah tugas berat kita sesungguhnya, karena hampir semua persoalan bangsa ini. dapat dihubungkan dengan masalah lemahnya pembinaan mentalitas, rendahnya religiusitas dan moralitas, dan belum memadainya pelayanan keagamaan yang nota bene menjadi tanggungjawab aparatur di lingkungan Departemen Agama
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang perancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi) bagi CPNS melalui pembelajaran praktikum IPA berbasis digital.
2. Tujuan dari aktualisasi ini adalah mengoptimalkan media praktikum IPA berbasis digital, mengoptimalkan praktikum secara virtual, menyusun RPP prakt
Manajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasitemanna #LABEDDU
Dokumen tersebut membahas mengenai pelatihan kepemimpinan untuk pengawas dan administrator yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi manajerial para peserta melalui pembelajaran tentang etika kepemimpinan, pelayanan publik, dan pengendalian kinerja. Struktur kurikulum dan jadwal pelatihan dirinci untuk mencapai tujuan tersebut.
Posisi dan peran agama sebagai spirit, energi dan motivasi yang melahirkan ide-ide, gagasan-gagasan dan perilaku budaya bangsa yang berkarakter dan bermartabat, meliputi dan menyentuh seluruh dimensi kehidupan. Di sinilah tugas berat kita sesungguhnya, karena hampir semua persoalan bangsa ini. dapat dihubungkan dengan masalah lemahnya pembinaan mentalitas, rendahnya religiusitas dan moralitas, dan belum memadainya pelayanan keagamaan yang nota bene menjadi tanggungjawab aparatur di lingkungan Departemen Agama
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang perancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi) bagi CPNS melalui pembelajaran praktikum IPA berbasis digital.
2. Tujuan dari aktualisasi ini adalah mengoptimalkan media praktikum IPA berbasis digital, mengoptimalkan praktikum secara virtual, menyusun RPP prakt
Manajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasitemanna #LABEDDU
Dokumen tersebut membahas mengenai pelatihan kepemimpinan untuk pengawas dan administrator yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi manajerial para peserta melalui pembelajaran tentang etika kepemimpinan, pelayanan publik, dan pengendalian kinerja. Struktur kurikulum dan jadwal pelatihan dirinci untuk mencapai tujuan tersebut.
Pelatihan Teknis dan Fungsional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi ASN sehinggga dapat lebih "kompeten dalam melaksanakan tugasnya.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang kompetensi kepemimpinan kepala sekolah dalam pengembangan diri dan orang lain, kepemimpinan pembelajaran, kepemimpinan manajemen sekolah, serta kepemimpinan pengembangan sekolah dengan indikator dan bukti fisik yang mendukung pencapaian kompetensi tersebut.
Panduan Penguatan Projek Profil Pancasila adalah sebuah panduan yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia untuk membantu dalam penguatan dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan nasional. Tujuan dari Panduan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa terhadap nilai-nilai Pancasila sehingga dapat membentuk generasi yang memiliki nilai-nilai dan karakter yang kuat berdasarkan Pancasila. Panduan ini mencakup berbagai aktivitas dan materi pembelajaran yang berkaitan dengan Pancasila, seperti pelajaran sejarah, sosiologi, filsafat, dan lain-lain, untuk membentuk pemahaman yang kuat terhadap nilai-nilai Pancasila.
[Ringkasan]
Panduan ini memberikan panduan bagi satuan pendidikan dalam merancang dan melaksanakan projek penguatan profil pelajar Pancasila, mulai dari menyiapkan ekosistem sekolah, merancang projek, mengelola projek, mengolah hasil asesmen, hingga evaluasi dan tindak lanjut projek. Projek ini bertujuan untuk menguatkan pencapaian kompetensi dan karakter peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
[Ringkasan]
Panduan ini memberikan panduan bagi satuan pendidikan dalam merancang dan melaksanakan projek penguatan profil pelajar Pancasila, mulai dari menyiapkan ekosistem sekolah, merancang projek, mengelola projek, mengolah hasil asesmen, hingga evaluasi dan tindak lanjut projek. Projek ini bertujuan untuk menguatkan pencapaian kompetensi dan karakter peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Sosialisasi per lan tentang pelatihan bidang teknis dan sosial kulturaltemanna #LABEDDU
Dokumen tersebut membahas tentang pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui berbagai pelatihan seperti Management of Training (MOT), Training Officers Course (TOC), dan Revolusi Mental (REVMEN). Pelatihan-pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM ASN agar mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
Tahapan Penyusunan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.pdfKatadunia.ID
Dokumen tersebut membahas panduan pengembangan projek penguatan profil pelajar Pancasila yang dirancang untuk meningkatkan pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Panduan ini memberikan pedoman mengenai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut dari projek tersebut mulai dari menyiapkan ekosistem sekolah, merancang modul projek, mengelola pelaksanaan, hingga mengolah hasil a
Buku panduan ini memberikan panduan pengajuan DUPAK bagi guru untuk mengusulkan kenaikan pangkat/jabatan. Terdapat penjelasan mengenai pengertian angka kredit, jenjang jabatan guru beserta pangkat/golongannya, periode pengajuan DUPAK, dan unsur-unsur penilaian kinerja guru untuk penghitungan angka kredit. Buku panduan ini bertujuan untuk memfasilitasi pengusulan kenaikan pangkat secara transparan
Panduan Penguatan Projek Profil Pancasila.docxBudiHerijanto2
Dokumen tersebut membahas panduan pengembangan projek penguatan profil pelajar Pancasila yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan karakter siswa sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Panduan ini memberikan panduan mengenai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut dari projek tersebut."
Berita acara ini memberikan penilaian terhadap akreditasi program studi Jurnalistik di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang berdasarkan hasil verifikasi lapangan. Penilaian mencakup elemen kondisi eksternal, profil unit pengelola program studi, kriteria seperti visi misi tujuan dan strategi, serta tata pamong dan tata kelola. Hasilnya menunjukkan bahwa program studi dinilai mampu mengidentifikasi lingkungan strategis dan memiliki profil yang kons
Pelatihan Teknis dan Fungsional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi ASN sehinggga dapat lebih "kompeten dalam melaksanakan tugasnya.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang kompetensi kepemimpinan kepala sekolah dalam pengembangan diri dan orang lain, kepemimpinan pembelajaran, kepemimpinan manajemen sekolah, serta kepemimpinan pengembangan sekolah dengan indikator dan bukti fisik yang mendukung pencapaian kompetensi tersebut.
Panduan Penguatan Projek Profil Pancasila adalah sebuah panduan yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia untuk membantu dalam penguatan dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan nasional. Tujuan dari Panduan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa terhadap nilai-nilai Pancasila sehingga dapat membentuk generasi yang memiliki nilai-nilai dan karakter yang kuat berdasarkan Pancasila. Panduan ini mencakup berbagai aktivitas dan materi pembelajaran yang berkaitan dengan Pancasila, seperti pelajaran sejarah, sosiologi, filsafat, dan lain-lain, untuk membentuk pemahaman yang kuat terhadap nilai-nilai Pancasila.
[Ringkasan]
Panduan ini memberikan panduan bagi satuan pendidikan dalam merancang dan melaksanakan projek penguatan profil pelajar Pancasila, mulai dari menyiapkan ekosistem sekolah, merancang projek, mengelola projek, mengolah hasil asesmen, hingga evaluasi dan tindak lanjut projek. Projek ini bertujuan untuk menguatkan pencapaian kompetensi dan karakter peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
[Ringkasan]
Panduan ini memberikan panduan bagi satuan pendidikan dalam merancang dan melaksanakan projek penguatan profil pelajar Pancasila, mulai dari menyiapkan ekosistem sekolah, merancang projek, mengelola projek, mengolah hasil asesmen, hingga evaluasi dan tindak lanjut projek. Projek ini bertujuan untuk menguatkan pencapaian kompetensi dan karakter peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Sosialisasi per lan tentang pelatihan bidang teknis dan sosial kulturaltemanna #LABEDDU
Dokumen tersebut membahas tentang pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui berbagai pelatihan seperti Management of Training (MOT), Training Officers Course (TOC), dan Revolusi Mental (REVMEN). Pelatihan-pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM ASN agar mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
Tahapan Penyusunan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.pdfKatadunia.ID
Dokumen tersebut membahas panduan pengembangan projek penguatan profil pelajar Pancasila yang dirancang untuk meningkatkan pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Panduan ini memberikan pedoman mengenai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut dari projek tersebut mulai dari menyiapkan ekosistem sekolah, merancang modul projek, mengelola pelaksanaan, hingga mengolah hasil a
Buku panduan ini memberikan panduan pengajuan DUPAK bagi guru untuk mengusulkan kenaikan pangkat/jabatan. Terdapat penjelasan mengenai pengertian angka kredit, jenjang jabatan guru beserta pangkat/golongannya, periode pengajuan DUPAK, dan unsur-unsur penilaian kinerja guru untuk penghitungan angka kredit. Buku panduan ini bertujuan untuk memfasilitasi pengusulan kenaikan pangkat secara transparan
Panduan Penguatan Projek Profil Pancasila.docxBudiHerijanto2
Dokumen tersebut membahas panduan pengembangan projek penguatan profil pelajar Pancasila yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan karakter siswa sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Panduan ini memberikan panduan mengenai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut dari projek tersebut."
Berita acara ini memberikan penilaian terhadap akreditasi program studi Jurnalistik di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang berdasarkan hasil verifikasi lapangan. Penilaian mencakup elemen kondisi eksternal, profil unit pengelola program studi, kriteria seperti visi misi tujuan dan strategi, serta tata pamong dan tata kelola. Hasilnya menunjukkan bahwa program studi dinilai mampu mengidentifikasi lingkungan strategis dan memiliki profil yang kons
Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang
memberikan akses kepada semua peserta didik yang
memiliki kelainan, bakat istimewa,maupun potensi tertentu
untuk mengikuti pendidikan maupun pembelajaran dalam
satu lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik
umumlainya
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
23.05.29..Refokusing_Lakdiklat_2023_R00.pptx
1.
2. menyelenggarakan
pendidikan dan
pelatihan pembinaan
ideologi Pancasila
TUGAS
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
pembinaan ideologi Pancasila bagi aparatur
negara, anggota organisasi sosial politik, dan
komponen masyarakat lainnya
FUNGSI-04
FUNGSI-01
penyusunan rencana dan program pendidikan
dan
pelatihan pembinaan ideologi Pancasila
FUNGSI-05 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Pimpinan
FUNGSI-02
penyusunan standardisasi pendidikan dan
pelatihan
pembinaan ideologi Pancasila
FUNGSI-03
penyusunan kurikulum pendidikan dan
pelatihan
pembinaan ideologi Pancasila
3. melaksanakan penyusunan
rencana dan program
pendidikan dan pelatihan
pembinaan ideologi
Pancasila
TUGAS
sertifikasi penjaminan mutu kompetensi pendidik dan
pelatih pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi
Pancasila
FUNGSI-04
FUNGSI-01
penyusunan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan
strategis dan program teknis perencanaan pendidikan dan
pelatihan pembinaan ideologi Pancasila
FUNGSI-05 evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
FUNGSI-02
perencanaan dan pengembangan program pendidikan dan
pelatihan pembinaan ideologi Pancasila
FUNGSI-03
penyusunan standar dan penyelenggaraan pemberian
akreditasi kepada penyelenggara pendidikan dan pelatihan
pembinaan ideologi Pancasila
FUNGSI-06 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan
4. melaksanakan penyusunan
standardisasi dan kurikulum
pendidikan dan pelatihan
pembinaan ideologi
Pancasila
TUGAS
FUNGSI-01
perencanaan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan
teknis dan program strategis penyusunan standardisasi dan
kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi
Pancasila
FUNGSI-04 evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
FUNGSI-02
penyusunan dan pengembangan standardisasi dan kurikulum
pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila
FUNGSI-03
pelaksanaan diseminasi standardisasi dan kurikulum
pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila
FUNGSI-05 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan
5. melaksanakan
pendidikan dan
pelatihan pembinaan
ideologi Pancasila
TUGAS
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi
Pancasila
FUNGSI-04
FUNGSI-01
perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan
teknis dan program strategis pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan pembinaan ideologi Pancasila
FUNGSI-05
pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dalam pemusatan
pendidikan dan pelatihan bagi calon anggota Paskibraka
FUNGSI-02
penyusunan dan pengembangan modul dan bahan ajar
pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila
FUNGSI-03
fasilitasi penyediaan tenaga pengajar dan sarana pendidikan
dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila
FUNGSI-06
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila
FUNGSI-07 evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
FUNGSI-08 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan
6. PETA
STRATEGIS
BPIP
SP.1
Terwujudnya
hubungan antar
lembaga,
kerjasama,
sosialisasi,
komunikasi dan
jaringan, serta
pembudayaan
PIP
SP.4
Terselenggaranya
Diklat PIP bagi
aparatur negara,
lembaga
pendidikan/keagam
aan formal, dan
lembaga pendidikan
nonformal dan
informal
SP.3
Terwujudnya
perumusan arah
kebijakan,
pengkajian, dan
standardisasi
materi PIP
SP.2
Terwujudnya
internalisasi dan
institusionalisasi
Pancasila di
bidang hukum,
advokasi,
apresiasi, dan
pengawasan
regulasi
1.Lembaga Tinggi Negara;
2.Kementerian/lembaga;
3.Pemerintahan Daerah,
4.Organisasi sosial politik,
5.komponen masyarakat
lainnya
SP.5
Terlaksananya
pengendalian dan
evaluasi
Pembinaan
Ideologi Pancasila
ASN yang Kompetitif Pengelolaan Sistem Informasi yang andal Organisasi yang Akuntabel Pengelolaan anggaran yang optimal
SS 1.
Terwujudnya
aktualisasi nilai-
nilai Pancasila
dalam kehidupan
bermasyarakat,
berbangsa, dan
bernegara
SS 2.
Terwujudnya BPIP
sebagai koordinator
dalam pelembagaan
pembinaan ideologi
Pancasila dalam
penyelenggaraan
negara pada K/L/D
SS 3.
Terwujudnya arah
kebijakan
pembinaan
ideologi Pancasila
yang terstruktur,
sistematis, dan
masif secara
nasional
SS 4. Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan PIP
yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik
Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila
dalam kehidupan bemasyarakat,
berbangsa, dan bernegara
BPIP sebagai koordinator PIP
dalam penyelenggaraan negara
pada K/L/Pemda
Penguatan PIP secara nasional
melalui peraturan perundang-
undangan
Menerapkan tata
kelola pemerintahan
yang baik melalui
penerapan SPBE
Tujuan
Perspektif Internal Process
Perspektif Stakeholder
Learn & Growth
(Kapasitas Organisasi)
Sumber: Bahan Presentasi Biro Renkeu: Indikator Kinerja Tahun 2023
7. SK.1
Terlaksananya
penyusunan
Perencanaan
Diklat PIP
Perspektif
Internal
Process
Perspektif
Stakeholder
1.Lembaga Tinggi Negara;
2.Kementerian/lembaga;
3.Pemerintahan Daerah,
4.Organisasi sosial politik,
5.komponen masyarakat lainnya
ASN yang Kompetitif Pengelolaan Sistem Informasi yang andal Organisasi yang Akuntabel Pengelolaan anggaran yang optimal
SS 4. Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan Diklat PIP yang berkualitas melalui
penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kedeputian IV
Learn
&
Growth
(Kapasitas
Organisasi)
SP.4
Terselenggaranya Diklat PIP
bagi aparatur negara, lembaga
pendidikan/keagamaan formal,
dan lembaga pendidikan
nonformal dan informal
1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Strategis dan
Program Teknis Diklat PIP yang ditindaklanjut
2. Persentase Tenaga Pendidik dan Pelatih Diklat
Pembinaan Ideologi Pancasila yang disertifikasi
3. Persentase Lembaga Penyelenggara Diklat Pembinaan
Ideologi Pancasila yang diakreditasi
4. Persentase Pendidikan dan Pelatihan PIP yang
memanfaatkan standardisasi dan kurikulum Diklat P
5. Persentase Peserta Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila
yang kompetensinya meningkat
6. Persentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi
Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi
Pancasila yang kompetensinya meningkat
Rekomendasi Kebijakan Strategis dan Program Teknis Diklat
PIP yang ditindaklanjut
Tenaga Pendidik dan Pelatih Diklat Pembinaan Ideologi
Pancasila yang disertifikasi
Lembaga Penyelenggara Diklat Pembinaan Ideologi
Pancasila yang diakreditasi
Pendidikan dan Pelatihan PIP yang memanfaatkan
standardisasi dan kurikulum Diklat P
Peserta Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang
mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di komunitasnya
Peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Pendidikan
dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang
kompetensinya meningkat
1. Indeks Profesionalisme ASN Kedeputian IV
2. Persentase Implementasi Aplikasi Penunjang Tugas dan
Fungsi Kedeputian IV
3. Nilai Evaluasi SAKIP Kedeputian IV
4. Persentase Penyerapan Anggaran Kedeputian IV
INDIKATOR KINERJA UTAMA :
SK 3
SK 4
SK 5
SS 4
SK.2
Terlaksananya
standardisasi dan
kurikulum Diklat
PIP
SK.3
Terlaksananya Diklat PIP
bagi aparatur negara,
orsospol, dan komponen
masyarakat lainnya SK.4
Tersedianya
tenaga
pengajar
Diklat PIP
SK 2
SK 1
SP 1
SK 6
SK.5
Tersedianya
sarana dan
prasarana
Diklat PIP
8. Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target
Terselenggaranya Pendidikan
dan Pelatihan Pembinaan
Ideologi Pancasila bagi Aparatur
Negara, Lembaga
Pendidikan/Keagamaan Formal,
dan Lembaga
Pendidikan/Keagamaan
Nonformal dan Informal
Persentase hasil perencanaan pendidikan dan
pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang
dimanfaatkan
100%
Persentase pemanfaatan standardisasi dan kurikulum
pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi
Pancasila
100%
Persentase peserta pendidikan dan pelatihan
Pembinaan Ideologi Pancasila yang melakukan
aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya
50%
Persentase tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan
Pembinaan Ideologi Pancasila yang tersertifikasi (ToT)
100%
Sumber: Bahan Presentasi Biro Renkeu: Indikator Kinerja Tahun 2023
9. Sumber: Bahan Presentasi Biro Renkeu: Indikator Kinerja Tahun 2023
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
Terlaksananya Perencanaan dan
Pengembangan Pendidikan dan
Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
Persentase rekomendasi perencanaan dan
pengembangan Diklat PIP yang ditindaklanjuti
100%
Terlaksananya Sertifikasi Penjaminan
Mutu Pendidik dan Pelatih Diklat
Pembinaan Ideologi Pancasila
Persentase Tenaga Pendidik dan Pelatih Diklat
Pembinaan Ideologi Pancasila yang Bersertifikat
100%
Tersedianya NSPK Akreditasi
Penyelenggara Diklat Pembinaan
Ideologi Pancasila
Persentase NSPK Akreditasi Penyelenggara Diklat
Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti
100%
10. Sumber: Bahan Presentasi Biro Renkeu: Indikator Kinerja Tahun 2023
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
Terlaksananya standardisasi dan
kurikulum pendidikan dan pelatihan
Pembinaan Ideologi Pancasila
Persentase Pendidikan dan Pelatihan PIP yang
memanfaatkan standardisasi dan kurikulum Diklat
PIP
100%
11. Sumber: Bahan Presentasi Biro Renkeu: Indikator Kinerja Tahun 2023
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan
Pembinaan Ideologi Pancasila bagi aparatur
negara, anggota organisasi sosial politik, dan
komponen masyarakat lainnya
Persentase Peserta Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila
yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di
komunitasnya
50%
Tersedianya Pendidik dan Pelatih Diklat
Pembinaan Ideologi Pancasila
Persentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi
Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi
Pancasila yang kompetensinya meningkat
100%
12. PROSES 3.
Pelaksanaan Diklat PIP (n)
PROSES 1.
Penyusunan Rencana Dan
Program Diklat PIP (n-2)
PROSES 2.
Penyusunan Standardisasi
& Kurikulum Diklat PIP (n-1)
Penyelenggaraan Diklat PIP bagi aparatur
negara, anggota organisasi sosial politik,
dan komponen masyarakat lainnya
PROSES PENDUKUNG
DUKUNGAN MANAJEMEN
PROSES PENDUKUNG
REFORMASI BIROKRASI
PROSES PENDUKUNG PENERAPAN SPBE
Menerapkan tata kelola
pemerintahan yang baik melalui
penerapan SPBE
13. PROSES 1.
Penyusunan Rencana Dan Program
Diklat PIP (n-2)
PROSES 1.4
Manajemen Sertifikasi Penjaminan
Mutu Kompetensi Pendidik Dan
Pelatih Diklat PIP
PROSES 1.1.
Manajemen perencanaan kebijakan
strategis dan program teknis Diklat PIP
PROSES 1.2.
Manajemen Perencanaan Dan
Pengembangan Program Diklat PIP
PROSES 1.3
Manajemen Akreditasi Lembaga
Penyelenggara Diklat PIP
INDIKATOR KINERJA
Persentase rekomendasi
perencanaan dan pengembangan
Diklat PIP yang ditindaklanjut
INDIKATOR KINERJA
Persentase NSPK Akreditasi
Penyelenggara Diklat Pembinaan
Ideologi Pancasila yang
ditindaklanjuti
INDIKATOR KINERJA
Persentase Tenaga Pendidik
dan Pelatih Diklat Pembinaan
Ideologi Pancasila yang
Bersertifikat
PROSES PENDUKUNG
DUKUNGAN MANAJEMEN
PROSES PENDUKUNG
REFORMASI BIROKRASI
PROSES PENDUKUNG PENERAPAN SPBE
14. PROSES 2.1
Manajemen
Kebijakan Teknis
dan Program
Strategis
Penyusunan
Standardisasi dan
Kurikulum Diklat
PIP
PROSES 2.2
Penyusunan dan
Pengembangan
Standardisasi dan
Kurikulum Diklat
Bagi Pengajar
PIP
PROSES 2.4
Pelaksanaan
Diseminasi
Standardisasi dan
Kurikulum
Diklat Bagi
Pengajar Diklat
PIP
PROSES 2.
Penyusunan Standardisasi
& Kurikulum Diklat PIP (n-1)
PROSES 2.3
Penyusunan dan
Pengembangan
Standardisasi
dan
Kurikulum Diklat
PIP
PROSES 2.5
Pelaksanaan
Diseminasi
Standardisasi dan
Kurikulum
Diklat PIP
INDIKATOR KINERJA
Persentase Pendidikan dan
Pelatihan PIP yang
memanfaatkan standardisasi
dan kurikulum Diklat PIP
PROSES PENDUKUNG
DUKUNGAN MANAJEMEN
PROSES PENDUKUNG
REFORMASI BIROKRASI
PROSES PENDUKUNG PENERAPAN SPBE
15. PROSES 3.
Pelaksanaan Diklat PIP
(n)
PROSES 3.5
Pelaksanaan
Diklat PIP
PROSES 3.1
Manajemen
kebijakan teknis
dan program
strategis
pelaksanaan
Diklat PIP
PROSES 3.6
Pelaksanaan Pembinaan
Ideologi Pancasila Dalam
Pemusatan Diklat Bagi Calon
Anggota Paskibraka dan
Purna Paskibraka
PROSES 3.2
Penyusunan dan
Pengembangan
Modul dan Bahan
Ajar Diklat PIP
PROSES 3.4
Fasilitasi
Penyediaan
Tenaga Pengajar
dan Sarana
Diklat PIP
INDIKATOR KINERJA
Persentase Peserta Diklat
PIP yang melaksanakan
aktualisasi nilai-nilai
Pancasila di komunitasnya
PROSES 3.3
Pelaksanaan
Diklat Bagi
Pengajar Diklat
PIP
INDIKATOR KINERJA
Persentase Peserta Diklat
Pengajar Diklat PIP yang
kompetensinya meningkat
PROSES PENDUKUNG
DUKUNGAN MANAJEMEN
PROSES PENDUKUNG
REFORMASI BIROKRASI
PROSES PENDUKUNG PENERAPAN SPBE
16. PROSES 1.1.
Manajemen perencanaan kebijakan
strategis dan program teknis Diklat PIP
PROSES 1.2.
Manajemen Perencanaan Dan
Pengembangan Program Diklat PIP
PROSES 1.3
Manajemen Akreditasi Lembaga
Penyelenggara Diklat PIP
PROSES 1.4
Manajemen Sertifikasi Penjaminan
Mutu Kompetensi Pendidik Dan
Pelatih Diklat PIP
PROSES 2.1
Manajemen
Kebijakan Teknis
dan Program
Strategis
Penyusunan
Standardisasi dan
Kurikulum Diklat
PIP
PROSES 2.2
Penyusunan dan
Pengembangan
Standardisasi dan
Kurikulum Diklat
Bagi Pengajar
PIP
PROSES 2.3
Penyusunan dan
Pengembangan
Standardisasi
dan
Kurikulum Diklat
PIP
PROSES 2.4
Pelaksanaan
Diseminasi
Standardisasi dan
Kurikulum
Diklat Bagi
Pengajar Diklat
PIP
PROSES 2.5
Pelaksanaan
Diseminasi
Standardisasi dan
Kurikulum
Diklat PIP
PROSES 3.1
Manajemen
kebijakan teknis
dan program
strategis
pelaksanaan
Diklat PIP
PROSES 3.2
Penyusunan dan
Pengembangan
Modul dan Bahan
Ajar Diklat PIP
PROSES 3.3
Pelaksanaan
Diklat Bagi
Pengajar Diklat
PIP
PROSES 3.4
Fasilitasi
Penyediaan
Tenaga Pengajar
dan Sarana
Diklat PIP
PROSES 3.5
Pelaksanaan
Diklat PIP
PROSES 3.6
Pelaksanaan Pembinaan
Ideologi Pancasila Dalam
Pemusatan Diklat Bagi Calon
Anggota Paskibraka dan
Purna Paskibraka
MULAI
AKHIR
PROSES PENDUKUNG
DUKUNGAN MANAJEMEN
PROSES PENDUKUNG
REFORMASI BIROKRASI
PROSES PENDUKUNG PENERAPAN SPBE
17. DIREKTUR
PELAKSANAAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
DEPUTI BIDANG
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
KEGIATAN I
KOORDINATOR
SUBKOORDINATOR
ANGGOTA
KEGIATAN II
KOORDINATOR
SUBKOORDINATOR
ANGGOTA
KEGIATAN III
KOORDINATOR
SUBKOORDINATOR
ANGGOTA
KEGIATAN IV
KOORDINATOR
SUBKOORDINATOR
ANGGOTA
18. DAFTAR SOP:
1. SOP Advokasi Kebijakan Strategis dan Program Teknis
Pelaksanaan Diklat PIP
2. SOP Penyusunan dan Pengembangan Modul Diklat
PIP
3. SOP Penyusunan dan Pengembangan Modul Diklat
Bagi Pengajar Diklat PIP
4. SOP Penyusunan dan Pengembangan Bahan Ajar
Diklat PIP
5. SOP Penyusunan dan Pengembangan Bahan Ajar
Diklat Bagi Pengajar Diklat PIP
6. SOP Pelaksanaan Diklat Bagi Pengajar Diklat PIP
7. SOP Pelaksanaan Diklat PIP
8. SOP Fasilitasi Penyediaan Tenaga Pengajar
9. SOP Fasilitasi Sarana Diklat PIP
10. SOP Pembinaan Ideologi Pancasila Calon Anggota
Paskibraka dan Purna Paskibraka
11. SOP Administrasi
FOKUS MANAJEMEN RISIKO:
1. Manajemen Risiko pada Advokasi Kebijakan Strategis dan
Program Teknis Pelaksanaan Diklat PIP
2. Manajemen Risiko pada Penyusunan dan Pengembangan
Modul Diklat PIP
3. Manajemen Risiko pada Penyusunan dan Pengembangan
Modul Diklat Bagi Pengajar Diklat PIP
4. Manajemen Risiko pada Penyusunan dan Pengembangan
Bahan Ajar Diklat PIP
5. Manajemen Risiko pada Penyusunan dan Pengembangan
Bahan Ajar Diklat Bagi Pengajar Diklat PIP
6. Manajemen Risiko pada Pelaksanaan Diklat Bagi Pengajar
Diklat PIP
7. Manajemen Risiko pada Pelaksanaan Diklat PIP
8. Manajemen Risiko pada Fasilitasi Penyediaan Tenaga Pengajar
9. Manajemen Risiko pada Fasilitasi Sarana Diklat PIP
10. Manajemen Risiko pada Pembinaan Ideologi Pancasila Calon
Anggota Paskibraka dan Purna Paskibraka
19. Terlaksananya Diklat
Pengajar Diklat PIP
Terlaksananya Diklat PIP Terlaksananya PIP
Program Paskibraka
Terlaksananya kebijakan teknis dan
program strategis pelaksanaan
Diklat PIP
DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN
DIREKTUR PELAKSANAAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOORDINATOR
PELAKSANA
ADMINISTRATOR
Terselenggaranya Diklat PIP bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan
nonformal dan informal
Terlaksananya Diklat Bagi Pengajar Diklat PIP (250 peserta) dan Diklat PIP (1500 peserta) bagi aparatur negara, lembaga
pendidikan/keagamaan formal, lembaga pendidikan nonformal dan informal, dan paskibraka
Terlaksananya Dukungan
Administrasi
Pelaksanaan Diklat Bagi
Pengajar Diklat PIP
Terlaksananya Dukungan
Administrasi
Pelaksanaan Diklat PIP
Terlaksananya Dukungan
Administrasi
Pelaksanaan PIP
Program Paskibraka
Terlaksananya Dukungan
Administrasi Pelaksanaan Kegiatan
kebijakan teknis dan program
strategis pelaksanaan Diklat PIP
Terlaksananya
persiapan, pelaksanaan,
evaluai, dan pelaporan
Diklat Bagi Pengajar
Diklat PIP
Terlaksananya
persiapan, pelaksanaan,
evaluai, dan pelaporan
Diklat PIP
Terlaksananya
persiapan, pelaksanaan,
evaluai, dan pelaporan
PIP Program Paskibraka
Terlaksananya persiapan,
pelaksanaan, evaluai, dan
pelaporan kebijakan teknis dan
program strategis pelaksanaan
Diklat PIP
20. PROSES 3.5
Pelaksanaan
Diklat PIP
PROSES 3.1
Manajemen
kebijakan teknis
dan program
strategis
pelaksanaan
Diklat PIP
PROSES 3.6
Pelaksanaan Pembinaan
Ideologi Pancasila Dalam
Pemusatan Diklat Bagi Calon
Anggota Paskibraka dan
Purna Paskibraka
PROSES 3.2
Penyusunan dan
Pengembangan
Modul dan Bahan
Ajar Diklat PIP
PROSES 3.4
Fasilitasi
Penyediaan
Tenaga Pengajar
dan Sarana
Diklat PIP
INDIKATOR KINERJA
Persentase Peserta Diklat
PIP yang melaksanakan
aktualisasi nilai-nilai
Pancasila di
komunitasnya
PROSES 3.3
Pelaksanaan
Diklat Bagi
Pengajar Diklat
PIP
INDIKATOR KINERJA
Persentase Peserta Diklat
bagi Pengajar Diklat PIP
yang kompetensinya
meningkat
PROSESPENDUKUNG
DUKUNGANMANAJEMEN
PROSESPENDUKUNG
REFORMASIBIROKRASI
PROSESPENDUKUNGPENERAPANSPBE
Subkegiatan I - Pelaksanaan Diklat Bagi Pengajar Diklat PIP
Subkegiatan II - Pelaksanaan Diklat PIP Aparatur Negara, Lembaga Pendidikan/Keagamaan Formal, dan Lembaga
Pendidikan Nonformal dan Informal
Subkegiatan III - Pelaksanaan PIP Dalam Pemusatan Diklat Bagi Calon Anggota Paskibraka dan Purna Paskibraka
Subkegiatan IV - Manajemen kebijakan teknis dan program strategis pelaksanaan Diklat PIP; Penyusunan dan
Pengembangan Modul dan Bahan Ajar Diklat PIP; Fasilitasi Penyediaan Tenaga Pengajar dan Sarana Diklat PIP; Program
RB Unit Kerja; Program SPBE Unit Kerja; Program SPIP Unit Kerja
Target 250 peserta
Target 1500 peserta
21. Prioritas:
1) Pelaksanaan PIP Dalam Pemusatan Diklat Bagi Paskibraka = 2022 – 1,2 M
2) Pelaksanaan PIP Dalam Pemusatan Diklat Bagi Calon Paskibraka Pusat = 2023 - 200 juta
3) Paskibraka Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2023 – 19 lokus provinsi – 3 M
Non Prioritas:
1) Pelaksanaan PIP Dalam Pemusatan Diklat Bagi Purna Paskibraka < 2021
2) Pelaksanaan PIP Dalam Pemusatan Diklat Bagi Purna Paskibraka = 2021
Pelaksanaan Diklat
Pengajar Diklat PIP
Pelaksanaan Diklat
PIP
Pelaksanaan PIP
Program Paskibraka
Prioritas:
1) Pelaksanaan Diklat Pengajar Diklat PIP Bagi Widyaiswara, Pendidik TNI/Polri, Orsospol, dan Komponen
Masyarakat lainnya – 120 peserta – 750 Juta
2) Pelaksanaan Diklat Pengajar Diklat PIP Bagi Guru Jenjang PAUD, Pendidikan Dasar – 120 peserta – 1,2 M
3) Pelaksanaan Diklat Pengajar Diklat PIP Bagi Guru Jenjang Pendidikan Menengah – 120 peserta – 1,2 M
4) Pelaksanaan Diklat Pengajar Diklat PIP Bagi Dosen – 120 peserta – 1,2 M
Prioritas:
1) Diklat PIP Bagi Guru Pada Lembaga Pendidikan Formal Jenjang PAUD, SD, SMP – 120 peserta – 1,2 M
2) Diklat PIP Bagi Guru Pada Lembaga Pendidikan Formal Jenjang SMA, SMK, PKLH – 120 peserta – 1,2 M
3) Diklat PIP Bagi Dosen Pada Lembaga Pendidikan Tinggi – 120 peserta – 1,2 M
4) Diklat PIP Bagi Eksekutif K/L/Pemda/BUMN (BPIP – LAN RI) – 3 batch – 120 peserta – 500 juta
Non Prioritas:
3) Diklat PIP Bagi Manajemen Sucofindo
22. Manajemen kebijakan
teknis dan program
strategis pelaksanaan
Diklat PIP
Prioritas:
1) DKT Evaluasi dan Refokusing Kegiatan Tahun 2023 - Solo
2) DKT (daring/luring) Kemendikbudristek, Kemenag, dll. – Guru PAUD, Guru SD, Guru SMP, Guru
SMA, Kemendagri, Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota, dll. – Paskibraka
TNI/Polri (Babinsa/Babinkamtibmas)
2) DKT (daring/luring) pengembangan 6 modul Materi & Bahan Ajar Diklat PIP (Perban 2/2022)
Modul Utama Diklat PIP – Guru PAUD, Guru SD, Guru SMP, Guru SMA, Dosen,
Babinsa/Babinkamtibmas, Widyaiswara, Kepala Desa, DPRD
Bahan Ajar Diklat PIP – Guru PAUD, Guru SD, Guru SMP, Guru SMA, Dosen,
Babinsa/Babinkamtibmas, Widyaiswara, Kepala Desa, DPRD
Modul dan Bahan Ajar – Duta Pancasila Purnapaskibraka
23. Pelaksanaan Diklat
Pengajar Diklat PIP
Pelaksanaan Diklat PIP Pelaksanaan PIP
Program Paskibraka
Manajemen Jaknisprogis
Pelaksanaan Diklat PIP
Diklat Pengajar Diklat PIP 1
Diklat Pengajar Diklat PIP 2
Diklat Pengajar Diklat PIP 3
Diklat Pengajar Diklat PIP 4
Diklat PIP 1
Diklat PIP 2
Diklat PIP 3
Diklat PIP 4
PIP Capaskibraka 2023 Pusat
PIP Paskibraka 2023 Provinsi 1
PIP Paskibraka 2023 Provinsi 2
PIP Paskibraka 2023 Provinsi 3
PIP Paskibraka 2023 Provinsi 4
PIP Paskibraka 2023 Provinsi 5
PIP Paskibraka 2023 Provinsi 6
PIP Paskibraka 2023 Provinsi 7
PIP Paskibraka 2023 Provinsi 8
PIP Paskibraka 2023 Provinsi 9
PIP Paskibraka 2023 Provinsi 10
PIP Paskibraka 2023 Provinsi 11
PIP Paskibraka 2023 Provinsi 12
PIP Paskibraka 2023 Provinsi 13
PIP Paskibraka 2023 Provinsi 14
PIP Paskibraka 2023 Provinsi 15
PIP Paskibraka 2023 Provinsi 16
PIP Paskibraka 2023 Provinsi 17
PIP Paskibraka 2023 Provinsi 18
PIP Paskibraka 2023 Provinsi 19
DKT 1 Koordinasi Persiapan Diklat Pengajar
DKT 2 Finalisasi Modul dan Bahan Ajar
24. Kegiatan I - Pelaksanaan Diklat
Bagi Pengajar Diklat PIP
Subkegiatan 1:
Subkegiatan 2:
Dst...
Kegiatan II - Pelaksanaan Diklat
PIP
Subkegiatan 1:
Subkegiatan 2:
Dst...
Kegiatan III - Pelaksanaan PIP
Program Paskibraka
Subkegiatan 1:
Subkegiatan 2:
Dst...
Kegiatan IV - Manajemen
Kebijakan Teknis Dan Program
Strategis
Subkegiatan 1:
Subkegiatan 2:
Dst...
1. Persiapan
a. XX
b. XX
c. dst
2. Pelaksana
an
a. XX
b. XX
c. dst
3. Monev
a. XX
b. XX
c. dst
4. Pelaporan
a. XX
b. XX
c. dst
Aktifitas masing-masing
subkegiatan:
1. Pelaksana
2. Biaya
3. Waktu
Pelaksanaan aktifitas:
Rencana penyerapan
akumulatif anggaran minimal:
15 % untuk TW I
30 % untuk TW II
75 % untuk TW III
100 % untuk TW IV
1. Direktur
2. Koordinator
3. Pelaksana
4. Administrator
Pelaksana: