1. DEPARTEMEN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
AKTA PENDIRIAN KOPERASI
NAMA KOPERASI
Koperasi Simpan Pinjam Awal Sukses (KOMPAS)
ALAMAT/TEMPAT KEDUDUKAN
Komplek Ruko Kalimas Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi
DISAHKAN OLEH
: MENTERI KOPERASI & USAHA KECIL
DAN MENENGAH
DENGAN SURAT KEPUTUSAN
: NOMOR 551/BH/KWK.9/XXI/1998
: 04 NOVEMBER 2013

2. AKTA PENDIRIAN
KOPERASI SIMPAN PINJAM AWAL SUKSES
(KOMPAS)
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :
(1) Nama
: MUHAMAD IQBAL RAMADAN
Alamat
: Jl. Nagorong RT 06/03 No. 95 Rawa Lumbu, Kota Bekasi
Jabatan
: Ketua Umum
(2) Nama
: KRISNA DWI ARISTYADI
Alamat
: Jl. Swasembada Timur 16 No. 101 A RT08/05, Jakarta utara
Jabatan
: Wakil Ketua
(3) Nama
: MIA ROSMIATI MANCANI
Alamat
: Jl. Nusantara Raya Blok C 474, RT 014/008, Bekasi Utara
Jabatan
: Sekertaris Umum
(4) Nama
: DWI PURNAMASARI
Alamat
: Jl. Melati III No. A87 RT002/022, Chandra Baru, Bekasi
Jabatan
: Bendahara
Atas kuasa rapat pembentukan koperasi yang di selenggarakan pada tanggal empat
bulan November Tahun dua ribu tiga belas, di tunjuk oleh pendiri selaku kuasa pendiri dan
skaligus untuk pertama kalinya sabagai pengurus dan menyatakan mendirikan koperasi serta
menanda-tangani anggaran dasar koperasi yang isinya sebagai berikut :

3. ANGGARAN DASAR
BAB I
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU
PASAL 1
(1) Badan usaha ini bersama KOPERASI SIMPAN PINJAM AWAL SUKSES, dengan
nama singkat : KOMPAS dan selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut koperasi.
(2) Koperasi berkedudukan di
: Komplek Ruko Kali Mas
Kelurahan
: Jati Mulya
Kecamatan
: Tambun
Kotamadya/Kabupaten
: Bekasi
(3) Koperasi di dirikan dalam jangka waktu tidak terbatas, …
BAB II
LANDASAN, AZAS DAN PRINSIP
PASAL 2
(1) Koperasi berlandaskan pancasila dan undang undang dasar 1945
(2) Koperasi berazaskan kekeluargaan.
(3) Koperasi melaksanakan prinsip sbb :
a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
c) Pembagian sisa hasil usaha di lakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya
jasa usaha masing-masing anggota.
d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
e) Kemandirian.
f) Pendidikan perkoperasian.
g) Kerja sama antar koperasi.
BAB III
FUNGSI, PERAN DAN USAHA
PASAL 3

4. (1) Koperasi berfungsi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan
anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan
ekonomi dan sosial.
(2) Koperasi berperan :
a) Secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
b) Memperkokoh
perekonomian
rakyat
sebagai
dasar
kekuatan
ketahanan
perekonomian nasional dan koperasi sebagai sokogurunya.
c) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang
merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi
ekonomi.
d) Koperasi bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan
masyarakat pada umumnya.
e) Untuk mencapai tujuannya, maka koperasi menyelenggarakan usaha sebagai berikut :
a) Menghimpun dana anggota koperasi
b) Memberikan pinjaman modal kepada anggota koperasi
c) Menghimpun simpan pinjam
d) Menghimpun tabungan koperasi dari anggota dan calon anggota
BAB IV
KEANGGOTAAN
PASAL 4
(1) Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa.
(2) Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindah tangankan.
(3) Yang dapat di terima menjadi anggota koperasi ini adalah warga Negara Indonesia yang
memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :
a) Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum ( dewasa, tidak
dalam perwalian dsb).
b) Bertempat tinggal di : Bekasi dan sekitarnya.
c) Mata pencaharian : mahasiswa
d) Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok dan
simpanan wajib sebagaimana yang di maksud dalam pasal 27 ayat (1) dan (3).

5. e) Telah menyetujui isi anggaran dasar dan peraturan-peraturan perkoperasian yang
berlaku.
f) Setiap anggota mempunyai kewajiban :
a) Mematuhi Anggaran Dasar , Anggaran Rumah Tangga dan keputusankeputusan Rapat Anggota.
b) Membayar Simpanan Pokok , Simpanan Wajib dan Simpanan lainnya yang
diputuskan oleh Rapat Anggota.
c) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi.
d) Mengembangkan
dan
memelihara
kebersamaan
berdasarkan
azas
keke1uargaan.
e) Menanggung
kerugian
sesuai
dengan
ketentuan
pasal
31
ayat
(1).
f) Setiap anggota mempunyai hak :
a) Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat
Anggota.
b) Memilih dan/ atau dipilih menjadi Anggota Pengurus atau Pengawas.
c) Meminta diadakannya Rapat Anggota menurut ketentuan Pasal 5 ayat
(4) huruf c.
d) Mengemukakan pendapat dan saran kepada Pengurus diluar Rapat
Anggota baik diminta maupun tidak diminta.
e) Mendapatkan pelayanan yang sama antar sesama anggota.
f) Meminta keterangan mengenai perkembangan Koperasi.
g) Mendapatkan bagian SHU sesuai dengan jasa usaha masing - masing
Anggota terhadap Koperasi.
h) Mendapatkan bagian sisa hasil penyelesaian.
i) Keanggotaan Koperasi mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan
dengan catatan dalam daftar anggota.
j) Seseorang yang akan masuk menjadi Anggota Koperasi harus :
a) Mengajukan surat permintaan kepada Pengurus.
b) Bilamana Pengurus menolak permintaan dimaksud pada huruf a,
maka Pengurus segera memberikan surat penolakannya paling

6. lambat 2 (dua) minggu setelah diterimanya surat permintaan
tersebut.
c) Keanggotaan berakhir, bilamana anggota :
a) Meninggal dunia.
b) Minta berhenti atas permintaan sendiri.
c) Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat
keanggotaan.
d) Diberhentikan oleh Pengurus karena
tidak mengindahkan
kewajibannya sebagai anggota, atau berbuat sesuatu yang
merugikan Koperasi.
e) Berakhirnya keanggotaan mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan
dengan catatan dalam buku daftar anggota.
f) Permintaan berhenti sebagai anggota harus diajukan secara tertulis
kepada Pengurus.
g) Seseorang yang diberhentikan oleh Pengurus dapat meminta
pertimbangan dalam Rapat Anggota berikutnya.
BAB V
RAPAT KERJA
PASAL 5
(1) Rapat anggota diselenggarakan paling dikit sekali dalam (satu) tahun yang disebut rapat
anggota tahunan (RAT).
(2) Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
(3) Rapat anggota terdiri dari :
a) Rapat Anggota Tahunan, diselenggarakan untuk membahas dan mengesahkan
pertanggungjawaban Pengurus, dan pelaksanaannya paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah tahun buku lampau.
b) Rapat Anggota Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi dilaksanakan pada akhir
masa jabatan.
c) Rapat Anggota Pengesahan Perubahan Akta Koperasi, dilaksanakan sesuai kebutuhan
d) Rapat Anggota Luar Biasa, dilaksanakan apabila keadaan mengharuskan adanya
keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.

7. e) Rapat pleno, adalah rapat yang di hadiri oleh seluruh pengurus dan pengawas
koperasi, dilaksanakan minimal satu kali dalam 3 bulan.
f) Rapat anggota luar biasa dapat di selenggarakan atas kehendak :
a) Pengurus
b) pengawas
c) Atas permintaan tertulis dari minimal lebih dari 10% jumlah anggota.
PASAL 6
(1) Pada dasarnya rapat anggota sah bila dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota.
(2) Jika rapat anggota tidak memenuhi ketentuan dalam ayat (1), maka diadakan penundaan
rapat anggota untuk beberapa waktu; dan bila rapat ke 2 tidak juga memenuhi syarat
tersebut, maka rapat anggota dapat dilaksanakan dan sah bila dihadiri 20% dari jumlah
anggota koperasi.
PASAL 7
Rapat anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus serta
pengawas tentang pengelolaan koperasi.
PASAL 8
Hari, tanggal, waktu dan tempat serta acara rapat anggota harus diberitahukan sekurangkurangnya 7 hari terlebih dahulu kepada anggota.
PASAL 9
(1) Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2) Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah maka pengambilan
keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
(3) Dalam hal dilakukan pemungutan suara setiap anggota mempunyai hak satu suara.
BAB VI
PENGURUS
PASAL 10
(1) Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota.
(2) Yang dapat di pilih menjadi pengurus ialah anggota yang memenuhi syarat-syarat sbb :
a) Memenuhi sifat perilaku yang baik, di dalam maupun di luar koperasi.
b) Mempunyai wawasan yang luas, pengetahuan dan keterampilan kerja yang baik.
c) Pengurus di pilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

8. d) Anggota pengurus yang masa jabatannya telah lampau dapat dipilih kembali.
e) Bilamana seseorang anggota pengurus berhenti sebelum masa jabatannya lampau,
maka rapat anggota pengurus lainnya dapat mengangkat gantinya, akan tetapi
pengangkatan itu harus disahkan oleh rapat anggota berikutnya.
PASAL 11
(1) Pengurus terdiri sekurang-kurangnya 3 orang.
(2)
Terhadap pihak ketiga maka yang berlaku sebagai anggota pengurus hanyalah mereka
yang dicatat selaku itu dalam daftar pengurus.
PASAL 12
(1)
Pengurus bertugas untuk :
a) Mengelola Koperasi dan usahanya
b) Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi.
c) Mewakili Koperasi dihadapan dan diluar Pengadilan
d) Menyel enggarakan dan memelihara buku daftar anggota, daftar Pengurus dan
buku-buku lainnya yang diperlukan.
e) Menye1enggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib dan
teratur.
f) Menye1 enggarakan Rapat Anggota.
g) Mengajukan
Laporan
keuangan
dan
pertanggungjawaban
pelaksanaan
tugasnya.
h) Mengajukan rancangan Rencana Kerja dan rancangan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Koperasi.
i) Pengurus atas persetujuan rapat anggota dapat mengangkat ketua dan
karyawan sebagai pengelola usaha koperasi.
j) Tugas pokok masing-masing anggota pengurus ditetapkan dalam rapat
pengurus.
PASAL 13
(1) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya dalam daftar anggota tentang
masuk berhentinya anggota.
(2) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya tentang di mulai dan
berhentinya jabatan pengurus.

9. (3) Pengurus harus berusaha agar anggota mengetahui akibat pencatatan dalam daftar
anggota.
(4) Setiap anggota pengurus harus memberikan bantuan kepada pengawas yang memberikan
tugas untuk itu guna melaksanakan tugasnya, dan ia diwajibkan untuk memberikan
keterangan persedianan barang, alat-alat perlengkapan/inventaris dan uang yang ada pada
koperasi.
(5) Tiap anggota Pengurus harus berusaha agar Pengawasan dan/ atau pemeriksaan sebagai
mana tersebut dalam Pasal 18 ayat (5) tidak dihambat baik disengaja atau tidak disengaja
oleh anggota Pengurus, ketua, sekertaris bendahara.
PASAL 14
(1) Pengurus diwajibkan agar setiap kejadian penting dicatat sebagai semestinya.
(2) Pengurus
wajib
memberitahukan
pada
anggota
tiap
kejadian
penting
yang
mempengaruhi jalannya Koperasi.
PASAL 15
(1) Pengurus wajib memberikan laporan kepada Pemerintah tentang keadaan serta
perkembangan koperasi dan usaha koperasi sekurang-kurangnya 3 bulan sekali.
(2) Pengurus diwajibkan berusaha agar segala laporan pemeriksaan koperasi dapat diketahui
oleh setiap anggota pengawas dan pemerintah.
(3) Pengurus diwajibkan berusaha supaya ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota lainnya diketahui dan
dipahami oleh anggota.
(4) Pengurus diwajibkan untuk memelihara kerukunan diantara para Anggota dan
mencegah hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan paham.
(5) Perselisihan yang timbul karena hanya menyangkut kepentingan Koperasi atau
dalam hubungannya sebagai a n g g o t a harus diselesaikan oleh Pengurus dengan jalan
damai tanpa memihak salah satu pihak.
(6) Pengurus harus melakukan segala ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah
Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota.
PASAL 16
(1) Pengurus menanggung kerugian yang diderita Koperasi sebagai akibat
kelalaiannya dalam m elaksanakan tugas kewajibannya.

10. (2) Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa
orang anggota Pengurus, maka karena itu mereka bersama menanggung
kerugian tadi untuk seluruhnya akan tetapi an ggota Pengurus bebas dari
tanggungannya jika ia dapat membuktikan bahw a kerugian tadi bukan
karena
kesalahannya
serta
ia
telah
berusaha
dengan
segera
dan
secukupnya untuk mencegah kelalaian tadi.
PASAL 17
(1) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Pengurus ber wenang untuk
menggunakan fasilitas, sarana maupun dana yang tersedia sesuai dengan
keputusan Rapat Anggota.
(2) Pengurus berhak menerima imbalan jasa sesuai dengan keputusan Rapat
Anggota.
(3) Pengurus berhak menerima bagian Sisa Hasil Usaha sesuai dengan
keputusan Rapat Anggota.
BAB VII
PENGAWAS
PASAL 18
(1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.
(2) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
(3) Yang dapat d i p i l i h menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi
s yarat-syarat sbb:
a) Mempunyai sifat dan perilaku yang baik, didalam maupun diluar
koperasi.
b) Mempunyai wawasan yang luas, pengetahuan serta keterampilan yang
baik terutama dibidang pengawasan.
c) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
d) Pengawas bertugas untuk :
a) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan
pengelolaan koperasi sekurang -kurangnya 3 bulan sekali.
b) Membuat
laporan
tertuli s
tentang
hasil
pengawasannya
dan
disampaikan kepada pengurus dengan tembusan kepada Pemerintah.

11. PASAL 19
(1) Dalam
melaksanakan
fungsi
dan
tugasnya
pengawas
berwenang
Untuk
menggunakan fasilitas, sarana maupun dana yang tersedia sesuai dengan
keputusan Rapat Anggota.
(2) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya pengawas berwenang untuk meneliti
segala catatan, berkas, barang-barang, uang, serta bukti-bukti lainnya yang ada
pada koperasi.
PASAL 20
(1) Apabila Koperasi dikelola secara profesional dengan Mengangkat Direksi atau
Manajer, maka unsur pengawas dapat ditiadakan atau diadakan sewaktu -waktu
sesuai dengan kebutuhan melalui Rapat Anggota, dengan demikian fungsi
Pengawasan menjadi tugas dan Tanggung jawab Pengurus.
(2) Terhadap pihak ketiga maka mereka yang melakukan pengawasan dan/ atau
pemeriksaan atas koperasi dan juga Dewan Penasehat diharuskan merahasiakan
segala sesuatu tentang keadaan koperasi yang didapatkannya dalam melakukan
tugasnya.
BAB VIII
PENGELOLA KOPERASI
PASAL BAB 21
(1) Pengelola Koperasi diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus berdasarkan
keputusan Rapat Pleno Pengurus dan Pengawas.
(2) Tugas, wewenang, tanggungjawab, gaji serta pendapatan lainnya atas pengelola
ditetapkan dalam suatu kontrak kerja.
BAB IX
DEWAN PENASEHAT
PASAL 22
(1) Untuk kepentingan koperasi Rapat Anggota dapat mengangkat Dewan Penasehat.
(2) Rapat Anggota dapat mengangkat anggota atau orang bukan anggota yang
mempunyai keahlian sesuai dengan kepentingan koperasi untuk menjadi Dewan
Penasehat.

12. (3) Anggota Dewan Penasehat tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberikan uang
jasa atau h o n o r e r sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
(4) Anggota Dewan Penasehat tidak mempunyai hak suara dalam rapat anggota
maupun rapat pengurus.
(5) Dewan Penasehat dapat memberi saran atau pendapat kepada Pengurus untuk
kemajuan koperasi baik diminta maupun tidak diminta.
BAB X
PEMBUKUAN KOPERASI
PASAL 23
(1) Tahun buku koperasi mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
(2) Koperasi wajib menyelenggarakan pembukuan tentang Badan Usahanya.
(3) Koperasi wajib pada setiap tutup tahun buku mengadakan perhitungan laba/rugi.
(4) Laporan Keuangan Neraca dan perhitungan rugi / laba tahunan Koperas i wajib
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau Koperasi Jasa Audit.
BAB XI
KEADAAN KOPERASI TIDAK DIRAHASIAKAN
PASAL 24
Pada waktu kantor di buka maka pengurus dapat memberi kesempatan kepada :
a) Setiap orang untuk menelaah Akta Pendirian dan Akta rerubahan tanpa biaya,
dan untuk mendapatkan salinannya atau petikannya dengan membayar ongkos
menyalin seperlunya.
b) Anggota dan Pejabat Instansi yang berwenang untuk menelaah bukti, catatancatatan dan perhitungan keuangan serta laporan pemeriksaan tanpa biaya, dan
untuk mendapatkan salinannya atau petikannya dengan membayar ongkos
menyalin seperlunya.
BAB XII
MODAL DAN BADAN USAHA KOPERASI
PASAL 25
(1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
(2) Modal sendiri dapat berasal dari :
a) Simpanan Pokok.

13. b) Simpanan Wajib.
c) Dana Cadangan.
d) Dana Cadangan.
Modal Pinjaman dapat berasal dari :
a) Anggota.
b) Koperasi lain.
c) Bank dan Lembaga keuangan lainnya.
d) Penerbitan Obligasi dan surat hutang lainnya.
e) Sumber, lainnya yang sah.
PASAL 26
Selain modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Koperasi dapat pula
melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.
BAB XIII
SIMPANAN ANGOTA
PASAL 27
(1) Simpanan pokok sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah)
(2) Uang Simpanan Pokok harus dibayar sekaligus, akan tetapi pengurus dapat
mengijinkan anggota untuk membayar dalam sebanyak-banyanya 3 (tiga) kali
angsuran bulanan.
(3) Pada waktu keanggotaan diakhiri simpanan pokok dan simpanan wajib merupakan suatu
tagihan atas koperasi sebesar jumlahnya secara komulatif, jika perlu di kurangi dengan
bagian tanggungan kerugian.
(4) Setiap anggota digiatkan untuk menyimpan dalam bentuk/atau jenis lainnya atas
dasar keputusan Rapat Anggota.
PASAL 28
(1) Yang simpanan Pokok dan Simpanan Wajib tidak dapat diminta kembali selama
anggota belum berhenti sebagai anggota.
(2) Uang Simpanan dalam bentuk atau jenis lainnya selain Simpanan pokok dan
Simpanan Wajib dapat diminta kembali sesuai dengan keputusan Rapat Anggota
atau menurut perjanjian.
PASAL 29

14. A p a b i l a k e a n g g o t a a n b e r a k h i r m e n u r u t P a s a l 4 a ya t ( 8 ) m a k a u a n g
simpanan pokok dan simpanan wajib setelah dipotong dengan bagian
tanggungan
kerugian
ya n g
ditetapkan
dikembalikan
kepada
ya n g
b e r h a k d e n g a n s e g e r a d a n s e 1 a m b a t - 1 a m b a t n ya s a t u b u l a n k e m u d i a n .
BAB XIV
SISA HASIL USAHA
PASAL 30
( 1 ) S i s a H a s i l U s a h a K o p e r a s i m e r u p a k a n p e n d a p a t a n ya n g d i p e r o l e h
d a l a m s a t u t a h u n b u k u d i k u r a n g i d e n g a n b i a ya , p e n yu s u t a n d a n
kewajiban
lainnya
termasuk
pajak
dalam
tahun
buku
ya n g
bersangkutan.
(2) Sisa
Hasil
kepada
Usaha
anggota
setelah
dikurangi
sebanding
dengan
dana
jasa
cadangan,
usaha
ya n g
dibagikan
dilakukan
masing-masing anggota terhadap koperasi, serta digunakan untuk
dana
pendidikan,
pengurus,
sosial,
pengawas,
pembangunan
k a r ya w a n
sesuai
daerah
dengan
kerja
dan
keputusan
dana
Ra pat
Anggota.
BAB XV
TANGGUNGAN ANGGOTA
PASAL 31
( 1 ) B i l a m a n a K o p e r a s i d i b u b a r k a n d a n p a d a p e n ye l e s a i a n n y a ternyata
bahwa k e k a ya a n K o p e r a s i tidak mencukupi untuk mel unasi s e g a l a
p e r j a n j i a n d a n k e w a j i b a n n ya , m a k a
sekalian anggota d i w a j i b k a n
m e n a n g g u n g kerugian masing-masing terbatas p a d a s i m p a n a n p o k o k
d a n s i m p a n a n w a j i b ya n g s e h a r u s n y a t e l a h d i s e t o r o l e h a n g g o t a
y a n g b e r s a n g k u t a n p a d a Koperasi, s e r t a m o d a l p e n ye r t a a n ya n g
d i m i l i k i n ya .
( 2 ) K e r u g i a n ya n g d i d e r i t a o l e h K o p e r a s i p a d a a k h i r s u a t u t a h u n b u k u
ditutup dengan dana cadangan.

15. (3) Bilamana dana cadangan (dalam ayat 2) tidak menutupi kerugian, maka di harapkan
setiap anggota memberi sumbangan sukarela untuk menambah dana cadangan yang
berkurang.
(4) Bilamana kerugian tersebut dalam ayat (2) tidak dapat dipenuhi maka rapat anggota
dapat memutuskan untuk membebankan bagian kerugian yang belum terpenuhi, di
tutup/di perhitungkan dengan SHU tahun-tahun yang akan datang.
BAB XVI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 32
(1) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dapat dilakukan apabila mempunyai alasan yang
kuat dan dibutuhkan oleh Anggota dalam rangka meningkatkan efisiensi Usaha Koperasi
dan kepentingan Anggota.
(2) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota
dan dituangkan dalam berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar
Koperasi.
(3) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut perubahan Bidang Usaha,
Struktur Permodalan, tanggungan Anggota, nama Koperasi, penggabungan atau
pembagian Koperasi perlu pengesahan Menteri Koperasi.
(4) Perubahan Anggaran dasar Koperasi yang tidak menyangkut ayat (3) tersebut tidak
perlu mendapatkan pengesahan dari Menteri Koperasi dan PPK, tetapi harus ditetapkan
dengan keputusan Rapat Anggota Koperasi.
(5) Keputusan Rapat Anggota tersebut ayat (4) wajib dilaporkan kepada Menteri Koperasi
dan PPK atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan PPK oleh Pengurus
Koperasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak perubahan Anggaran Dasar di
lakukan.
(6) Pengurus Koperasi wajib mengumumkan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tersebut
ayat (4) dalam media masa setempat paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan
sejak P e r u b a h a n d i l a k u k a n . Pengumuman tersebut dilakukan Sekurang kurangnya
2 (dua) kali dengan tenggang waktu selama paling kurang 45 (empat puluh lima) hari.
(7) Sahnya Qorum Rapat Perubahan Anggaran Dasar bilamana dihadiri paling kurang 3/4
dari jumlah Anggota.

16. (8) Sahnya Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar bilamana di setujui paling kurang
3/4 dari jumlah Anggota yang hadir
BAB XVII
PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN
PASAL 33
Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan :
a)
Keputusan Rapat Anggota.
b) Keputusan Pemerintah.
PASAL 34
(1) Dengan memperhatikan Pasal 6 Anggaran Dasar ini maka Kapat Anggota Luar Biasa
mengambil keputusan untuk membubarkan Koperasi.
(2) Keputusan Pembubaran Koperasi dimaksud diberitahukan kepada kreditor.
(3) Selama pemberitahuan Keputusan Pembubaran Koperasi belum diterima oleh kreditor,
maka pembubaran Koperasi belum berlaku baginya.
PASAL 35
Keputusan Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 huruf b dilakukan apabila :
a) Terdapat bukti-bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan
Undang-Undang Koperasi
b) Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban Umum / atau kesusi1aan
c) Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan
d) Adanya tindakan kriminal yang dilakukan oleh seorang anggota seperti penipuan, korupsi
(KKN).
PASAL 36
Untuk kepentingan kreditor dan para Anggota Koperasi, terhadap pembubaran Koperasi
dilakukan penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesaian.
PASAL 37
(1) Penyelesaian dilakukan oleh penyelesai pembubaran yang selanjutnya disebut
penyelesai.
(2) Untuk penyelesaian berdasarkan Keputusan rapat anggota penyelesai ditunjuk oleh
Rapat Anggota, dan bertanggung jawab kepada Kuasa Rapat anggota.

17. (3) Untuk penyelesaian berdasarkan Keputusan pemerintah penyelesaian ditunjuk oleh
Pemerintah.
(4) Selama dalam proses penyelesaian, Koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan Koperasi
dalam Penyelesaian.
PASAL 38
Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sbb :
a) Melakukan
segala
perbuatan
Hukum
dan
atas
nama
Koperasi
dalam
Penyelesaian.
b) Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan.
c) Memanggil Anggota dan bekas anggota tertentu, Pengurus serta Pengawas baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
d) Memperoleh, memeriksa dan menggunakan catatan-catatan serta arsip Koperasi.
e) Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan
dari hutang lainnya.
f) Menggunakan Sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban
Koperasi.
g) Membagikan Sisa hasil penyelesaian kepada anggota
h) Membuat berita acara penyelesaian.
BAB XVII
PEMBINAAN
PASAL 39
(1) Pemerintah
menciptakan
dan
mengembangkan
iklim
dan
kondisi
yang
mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan Koperasi.
(2) Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada
Koperasi.
BAB XIX
SANKSI SANKSI
PASAL 40
(1) Setiap anggota yang melanggar Pasal 4 ayat ( 4 ) huruf b dan C dikenakan
sanksi sbb :

18. a) Tidak membayar simpanan Wajib dan simpanan lainnya sesuai dengan
keputusan
Rapat
Anggota,
peringatan pertama, k e d u a
dikenakan
dan
sanksi
secara
bertahap
dari
ketiga, skorsing, dan pemberhentian
dengan hormat.
b) Tidak berpartisipasi dalam kegiatan usaha selama satu tahun buku, dikenakan
sanksi secara bertahap mulai dari peringatan, skorsing dan pemberhentian
dengan hormat.
c) Tidak melaksanakan kewajiban dalam transaksi usaha, dikenakan sanksi
secara bertahap mulai dari peringatan, skorsing, dan pemberhentian tidak
dengan hormat.
(2) Rapat Anggota dapat memutuskan un tuk memberhentikan Pengurus yang
tidak melaksanakan Pasal 12 ayat (l) dan (2), Pasal 13, Pasal 14 dan
Pasal 15 Anggaran Dasar ini.
(3) Rapat Anggota dapat memutuskan untuk memberhentikan Pengawas yang
tidak melaksanakan Pasal 18 ayat (5) Anggaran Dasar ini.
(4) Sanksi-sanksi yang tersebut dalam ayat (1), (2) dan (3) tidak menutup
kemungkinan adanya penuntutan oleh Koperasi sesuai dengan hukum
yang berlaku.
(5) Sanksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini
akan diatur
kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XIX
PENUTUP
PASAL 41
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih
lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus yang tidak
boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
(2) Badan usaha koperasi ini didirikan pada tanggal 04 november 2013 di bekasi, oleh kami
selaku pendiri, yang nama alamat dan pekerjaanya tersebut di bawah ini :
(1)
Nama
: MUHAMAD IQBAL RAMADAN
Alamat
: Jl.Nagorong RT 06/03 No.95 Rawa lumbu, Kota Bekasi
Pekerjaan
: Mahasiswa

19. (2)
Nama
: KRISNA DWI ARISTYADI
Alamat
: Jl. Swasembada timur 16 No.101 A RT008/05, kebon bawang
Tg, priuk Jakarta Utara, DKI Jakarta 14320
Pekerjaan
Nama
: MIA ROSMIATI MANCANI
Alamat
(3)
: Mahasiswa
: Balinda, Jl Nusantara Raya blok C 474, RT014/008, Bekasi
Utara
Pekerjaan
: DWI PURNAMASARI
: Jl. Melati III No. A 87 RT 002/022 Chandra Baru, Bekasi
Pekerjaan
: Mahasiswa
Nama
: DHONA MARYANI
Alamat
(5)
Nama
Alamat
(4)
: Mahasiswa
: Perum-Regensi 2 Jl, Delima Raya Blok DD 2 No. 12A, Cibitung
Bekasi
Pekerjan
: Mahasiswa
Nama
: RIDHO LAJUARDI FAJARULLAH
: Jalan Pulo Sirih Tengah 18 EB270 Pekayon Jaya, Bekasi Selatan
Pekerjaan
: Mahasiswa
Nama
: DARUAJI YOGA PRATAMA
Alamat
: Jl. Mawar RT 03/02, Pedurenana, Mustika Jaya, Bekasi Timur
Pekerjaan
: Mahasiswa
Nama
: SARASWATI FAADHILA
Alamat
(9)
: Jl. Lumbu Barat VB No.154 RT 05/010, Rawa Lumbu, Bekasi
Alamat
(8)
: RIZQI AN NISA
Pekerjaan
(7)
Nama
Alamat
(6)
: Mahasiswa
: Taman Wisma Asri Blok N36 Jl. Borneo IV No. 175 RT 06/32
Kelurahan Teluk pucung, Bekasi Utara
Pekerjaan
(10)
: Mahasiswa
Nama
Alamat
: TOYIB ABDULLAH
: Jl. Pulo Gebang No. 71 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan
Cakung, Jakarta Timur

20. Pekerjaan
(11) Nama
: Mahasiswa
: ZULFA ANANKARA
Alamat
: Jl. Pondok Kopi perumahan RVT Blok R9 No.3
Pekerjaan
: Mahasiswa
(12) Nama
: RESYIANA SYAH PUTRI
Alamat
: Jl. Kapin Raya Jati Bening Jakarta Timur
Pekerjaan
: Mahasiswa
(13) Nama
: YULIA KURNIAWATI
Alamat
: Ujung Harapan Kavling Bumi Kahuripan I Bekasi RT 05/02
Pekerjaan
: Mahasiswa
(14) Nama
Alamat
: INTAN ROSYID
: Jl. Warkas IV Gang IV No. 68 RT 011/07, Kelurahan Warkas
Kecamatan Tanjung Priuk Jakarta Utara
Pekerjaan
(15) Nama
: Mahasisiwa
: FRANK MICHAEL KUMALA
Alamat
: Grand Wisata Cluster Aquatic Garden Blok BE 2/22, Tambun
Pekerjaan
: Mahasiswa
(16) Nama
: ARISKA YUNI ASTUTI
Alamat
: Taman Wisata Asro Blok AA 4 No. 16 Bekasi Utara
Pekerjaan
: Mahasiswa
(17) Nama
: EREN ANINDYA
Alamat
: Taman Narogong Indah Jl. Narogong Indah Raya Blok A17 No.9
Pekerjaan
: Mahasiswa
(18) Nama
: SHERLY MOESTEEN PAPILAYA
Alamat
: Jl. Nusantara 3 Blok B7/I Taman Cikunir Indah Bekasi Selatan
Pekerjaan
: Mahasiswa
(19) Nama
Alamat
: WINDA SWARPANDHANI
: Perum Alinda Kencana 2 Blok E7 No,10 Bekasi Utara Kaliabang
Tengah
Pekerjaan
: Mahasiswa

21. (20) Nama
Alamat
: ALIFFYA IRLANDHA N.
: Jl. Cikunir Raya Gg H Nasedi RT 02/03 No.48 Jaka Mulya
Bekasi Selatan
Pekerjaan
(21) Nama
: Mahasiswa
: SITI FADHILAH
Alamat
: Perum Villa Mutiara Jaya II Blok M21 No.10 Cibitung Bekasi
Pekerjaan
: Mahasiswa
(3) Demikian anggaran dasar koperasi simpan pinjam awal sukses (KOMPAS) ini
ditetapkan dan ditandatangani oleh kami yang diberikan kuasa.
Tanda Tangan
Nama
Jabatan
1.
Muhamad Iqbal Ramadan
Ketua Umum
2.
Krisna dwi aristyadi
Wakil ketua
3.
Mia rosmiati mancani
Sekertaris
4.
Dwi purnamasari
Bendahara

22. ANGGARAN RUMAH TANGGA ( ART )
KOPERASI SIMPAN PINJAM AWAL SUKSES
(KOMPAS)
BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
(1) Koperasi ini bernama Koperasi Simpan Pinjam Awal Sukses (KOMPAS)
(2) Koperasi Simpan Pinjam Awal Sukses (KOMPAS) berkedudukan di Komplek Ruko
Kalimas
BAB II
USAHA KOPERASI
Pasal 2
(1) Koperasi melaksanakan kegiatan usaha, yaitu :
a. Simpan Pinjam
b. Perdagangan & Industri
c. Jasa
d. Agrobisnis
e. Transportasi
f. Pertambangan
g. Asuransi
h. Peternakan
i. Perikanan
j. Kehutanan
k. Perumahan
l. Telekomunikasi
m. Pariwisata
n. Energi

23. BAB IV
RAPAT ANGGOTA
Pasal 7
(1) Rapat Anggota dilakukan/dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1tahun.
(2) Rapat Anggota Tahunan (RAT) dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret tahun
berikutnya setelah tutup tahun buku (per 31 Desember)
Pasal 8
(1) Dalam Rapat Anggota Koperasi tiap anggota mempunyai hak suara yang sama yaitu satu
anggota satu suara.
(2) Keputusan dalam Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mendapatkan
mufakat, dalam hal tidak tercapai kata mufakat maka keputusan diambil berdasarkan
suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.
(3) Semua keputusan Rapat Anggota Koperasi harus dibuat dalam Berita Acara
(4) Keputusan Rapat Anggota yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat dan disahkan oleh
rapat anggota.
Pasal 9
(1) Rapat Anggota dapat dilaksanakan melalui sistem perwakilan/kelompok anggota ataupun
tidak.
(2) Rapat Anggota yang diselenggarakan melalui kelompok anggota dilaksanakan apabila
koperasi telah mempunyai anggota minimal 500 (Limaratus) orang.
(3) Rapat Anggota dengan system kelompok anggota diatur sebagai berikut :
a. Rapat Anggota dihadiri oleh utusan/perwakilan dari kelompok-kelompok anggota
sebagai peserta rapat anggota.
b. Masing-masing
kelompok
anggota
menetapkan
utusan
kelompoknya
dan
mendapatkan mandat dari Ketua Kelompoknya untuk hadir dalam Rapat Anggota,
diambil dari kalangan anggota kelompoknya.

24. c. Utusan masing-masing kelompok anggota membawakan dan mewakili suara dari
kelompoknya
dalam
Rapat
Anggota
dalam
bentuk
keputusan-
keputusan/usul/pendapat dari anggota-anggota kelompoknya yang diajukan dalam
rapat
kelompok
anggota
tersebut
yang
membahas
bahan-bahan
yang
diajukan/disajikan oleh pengurus yang diterima oleh masing-masing kelompok
anggotanya sebelum Rapat Anggota Koperasi diselenggarakan.
d. Jumlah utusan masing-masing kelompok anggota diatur dan ditentukan sebagai
berikut :
-untuk koperasi yang mempunyai jumlah anggota antara 500 (Lima Ratus) sampai
dengan 1000 (Seribu) orang maka utusan/perwakilan kelompok anggota yang
bersangkutan sebanyak 20 (Dua puluh) % (Persen), termasuk ketua kelompok
anggotanya ;
- untuk koperasi yang mempunyai jumlah anggota antara 1001 (Seribu Satu) sampai
dengan 3000 (Tiga Ribu) orang, maka utusan/perwakilan kelompok anggotanya
adalah sebanyak 15 (Lima belas) % (Persen) dari jumlah anggotanya termasuk ketua
kelompok anggotanya ;
- untuk koperasi yang mempunyai jumlah anggota lebih dari 3000 orang, maka utusan
masing
- masing kelompoknya adalah sebanyak 10 (Sepuluh) % (Persen) dari jumlah anggotanya
termasuk Ketua kelompoknya.
e. Tiap-tiap kelompok anggota berhak hadir dalam Rapat Anggota dan mempunyai hak
yang sama pula yaitu satu orang satu suara.

25. Pasal 10
(1) Dalam hal Rapat Anggota baik dengan sistem kelompok ataupun tidak menggunakan
sistem kelompok tidak dapat berlangsung karena tidak mencapai qourum, maka rapat
anggota ditunda untuk paling lama 7 (tujuh) hari, dan apabila tetap belum mencapai
quorum, maka atas kesepakatan anggota rapat dilaksanakan dengan ketentuan menjadi
Rapat Anggota Luar Biasa.
Pasal 11
(1) Koperasi dapat mengadakan Rapat Anggota luar Biasa apabila keadaan mengharuskan
adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota luar biasa.
(2) Rapat anggota Luar Biasa diadakan atas permintaan anggota adalah untuk hal-hal yang
sangat prinsipil, terutama apabila telah terjadi kegiatan yang bertentangan dengan
kepentingan/tujuan Koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap Koperasi.
(3) Usulan diadakan Rapat Anggota Luar Biasa disampaikan kepada Pengurus Koperasi
secara tertulis dan ditanda tangani oleh minimum 20 (dua puluh) % (Persen) dari jumlah
anggota atau perwakilan anggota.
(4) Jika permintaan tersebut sesuai dengan ketentuan, maka pengurus harus memenuhi rapat
dimaksud sesuai dengan kebutuhan dan peraturan lainnya yang berlaku.
(5) Rapat Anggota Luar Biasa dihadiri oleh anggota, pengurus, pengawas, pengelola serta
Penasehat dan pejabat yang menangani Koperasi yang diundang secara khusus.
BAB V
PENGURUS
Pasal 12
(1) Pemilihan pengurus dilaksanakan melalui rapat anggota.
(2) Pengurus dipilih dari anggota biasa yang telah menjadi anggota dan terdaftar minimum 2
(dua) tahun.
(3) Masa jabatan pengurus selama 3 (tiga) tahun, dan bisa dipilih kembali.
(4) Maksimal jabatan pengurus dapat 2 (dua) periode berturut-turut.

26. (5) Sesama Pengurus ataupun dengan Pengawas tidak mempunyai hubungan keluarga.
(6) Pengurus mendapatkan imbalan jasa (honor) serta imbalan lainnya yang telah ditetapkan
berdasarkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya yang disusun
setiap tahun dan mendapatkan persetujuan dan pengesahan pada Rapat Anggota.
(7) Dalam pelaksanaan tugasnya bilamana salah seorang Pengurus berhalangan tetap dan
tidak bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pengurus maka pengurus
lengkap bersama-sama Pengawas menetapkan dan memutuskan Pejabat sementara yang
akan menggantinya.
(8) Pada pelaksanaan Rapat Anggota/Rapat Anggota Tahunan berikutnya Pengurus dan
Pengawas menyampaikan dan melaporkan tentang penetapan/keputusan pengisian
jabatan sementara dimaksud sampai jabatan definitif diputuskan oleh Rapat Anggota.
Pasal 13
SYARAT PENGURUS
Syarat Pengurus adalah antara lain :
(1) Tidak menjadi/menjabat sebagai Pengurus Koperasi lain (Koperasi Primer).
(2) Berpengalaman serta pernah menjadi/menjabat sebagai pengurus, pengawas koperasi
(Khusus untuk jabatan Ketua).
(3) Cakap dan memiliki kemampuan serta pengetahuan tentang perkoperasian.
(4) Jujur, amanah dan memiliki jiwa kepemimpinan serta berkepribadian menarik.
(5) Dapat dan mampu bekerjasama dengan sesama pengurus lainnya, dengan pengawas,
pengelola dan atau pihak lainnya.
(6) Terpilih dalam forum Rapat Anggota dan mendapat persetujuan/disyahkan oleh pimpinan
Rapat dalam Rapat Anggota.
(7) Mempunyai komitmen yang kuat untuk kemajuan koperasi dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan dan pelayanan kepada anggotanya.
(8) Sehat jasmani dan rohani.
(9) Untuk kesinambungan kegiatan dan pengelolaan usaha koperasi, disaat pergantian
kepengurusan pengurus lama dipilih kembali minimal 1 (satu) orang.

27. Pasal 14
Tata cara pemilihan Pengurus Koperasi diatur berdasarkan keputusan Rapat Anggota
Tahunan dengan menggunakan Sistem Formatur Mutlak atau Sistem Pemilihan Langsung
dan Pemilihan Tidak Langsung (Formatur).
(1) Menggunakan Sistem Pemilihan Langsung, proses pemilihannya dilaksanakan sebagai
berikut :
a. Melalui Pemilihan dengan sistem Formatur Rapat Anggota memilih beberapa orang
sebagai Tim Formatur.
b. Tim Formatur didampingi Penasehat dan Pembina bersidang untuk memilih
Pengurus.
c. Tim Formatur menetapkan susunan Pengurus yang terpilih untuk disahkan dalam
Rapat Anggota.
(2) Sistem Pemilihan Tidak Langsung, proses pemilihannya dilaksanakan sebagai berikut :
a. Melalui Pemilihan Langsung Rapat Anggota memilih dan menetapkan beberapa
orang sebagai tim formatur.
b. Tim formatur dipilih dan ditetapkan dari: unsur anggota, unsur Pengawas dan unsur
Pengurus.
c. Tim Formatur didampingi Penasehat dan Pembina perkoperasian di Kota Bekasi
untuk memilih dan menetapkan minimal 3 (tiga) orang calon Ketua Pengurus
Koperasi.
d. Dipandu/difasilitasi tim formatur tersebut calon-calon Ketua Pengurus Koperasi
terpilih tersebut diserahkan ke forum Rapat Anggota untuk dilakukan pemilihan
langsung.
e. Melalui Pemilihan Langsung Rapat Anggota memilih, menetapkan dan memutuskan
siapa yang berhak sebagai Ketua Pengurus Koperasi Terpilih.
f. Ketua Pengurus Koperasi terpilih (juga sebagai Ketua Formatur) bersama-sama Tim
Formatur lainnya paling lama 7 (tujuh) hari sudah dapat memilih, menetapkan dan
memutuskan susunan kepengurusan Koperasi periode berikutnya secara lengkap
sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.

28. (3) Untuk selanjutnya pelaksanaan serah terima jabatan dari Pengurus lama kepada Pengurus
baru Koperasi dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terpilihnya
Pengurus baru dengan membuat Berita Acara Serah Terima, dilampiri Kegiatan dan
Asset/ keuangan.
Pasal 15
(1) Tata kerja dan pembagian tugas pengurus diatur dalam suatu keputusan melalui Rapat
Pengurus.
(2) Pengurus membuat dan menyusun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), membuat,
menyusun/mengajukan Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja (RAPB) Koperasi pada setiap akhir tahun buku dan disampaikan pada Rapat
Anggota Tahunan.
BAB VI
PENGAWAS
Pasal 16
(1) Susunan Pengawas Koperasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha Koperasi.
(2) Susunan pengawas Koperasi berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari:
a. Ketua
b. Anggota
(3) Masa jabatan Pengawas Koperasi selama 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali.
(4) Pengawas mendapatkan imbalan jasa sesuai dengan tugas pengawasannya pada tiap-tiap
periode yang ditetapkan, besarnya berdasarkan Rencana Kerja (RK) dan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Biaya (RAPB) Koperasi.
(5) Dalam pelaksanaan tugasnya Pengawas Koperasi menyampaikan laporan hasil
pengawasannya atas kegiatan dan asset/ keuangan Koperasi secara tertulis setiap triwulan
kontinyu dan konsisten.

29. (6) Bilamana periode jabatan Pengawas telah habis, maka untuk pemilihan pengawas periode
berikutnya baik sistem pemilihan, kreteria mengacu pada pasal 14.
BAB VII
PENGELOLA USAHA
Pasal 17
(1) Koperasi dapat mengangkat manajer/Pengelola usaha/kepala bagian dan karyawan sesuai
dengan kebutuhan organisasi dan usaha koperasi.
(2) Manajer/ Pengelola usaha/kepala bagian dan karyawan diangkat melalui Surat Keputusan
Pengurus Koperasi dan dilaporkan pada Rapat Anggota.
(3) Dalam pelaksanaannya Manajer/Pengelola usaha/kepala bagian dan karyawan secara
periodik dan kontinyu baik diminta ataupun tidak diminta melaporkan tugas dan
tanggung jawab penuh kepada pengurus Koperasi.
(4) Manajer/Pengelola usaha/kepala bagian dan karyawan berhak mendapatkan Gaji,
tunjangan atau imbalan lainnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di
Koperasi.
(5) Untuk jabatan Manajer/ Pengelola usaha/kepala bagian masa kerja, hak dan
kewajibannya dibuatkan kontrak kerjanya dengan mengacu peraturan/ ketentuan yang
berlaku serta kebutuhan dan kemampuan Koperasi.
(6) Kontrak kerja untuk jabatan Manajer/Pengelola usaha/kepala bagian dibuat secara tertulis
diatas kertas bermaterai dan ditanda tangani oleh pengurus atas nama Koperasi, dan
pejabat yang bersangkutan.
(7) Dalam kontrak kerja diatur hal-hal yang berkenaan dengan antara lain:
a. Gaji, dan atau Imbalan jasa lainnya.
b. Jangka waktu berlakunya kontrak kerja.
c. Hak dan kewajibannya.
d. Konsekuensi pelanggaran isi kontrak.
e. Dalam hal perpanjangan kontrak kerja minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya
masa kontrak telah dibuat kesepakatan baru.

30. BAB VIII
KESEJAHTERAAN / SOSIAL
Pasal 18
(1) Koperasi mengupayakan bantuan/tunjangan atau imbalan jasa kepada anggota, Pengurus,
Pengawas dan Manager/ karyawan antara lain seperti :
a. Jasa anggota koperasi.
b. Bingkisan/ paket.
c. Bantuan pengobatan kesehatan dan atau santunan kepada anggota yang meninggal
dunia, dan yang mengalami musibah.
(2) Besarnya jasa, bingkisan dan santunan pada tersebut diatas akan ditetapkan dalam rapat
pengurus dan disampaikan ke dalam Rapat Anggota untuk mendapatkan pengesahan.
BAB IX
SANKSI
Pasal 19
(1) Anggota Koperasi yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga
maupun peraturan lain yang berlaku di Koperasi dikenakan sanksi sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
Pasal 20
(1) Anggota maupun anggota luar biasa yang mencemarkan nama baik dan merugikan
Koperasi
serta
tidak
mengindahkan
kewajibannya
sebagai
anggota/melalaikan
kewajibannya dalam membayar simpanan dan piutangnya sesuai dengan keputusan Rapat
Anggota, maka kepada anggota yang bersangkutan diberikan peringatan /teguran.
(2) Bilamana pada kurun waktu selanjutnya peringatan/teguran tersebut tidak diindahkan
maka yang bersangkutan dapat diberhentikan oleh pengurus dan selanjutnya keputusan
dimaksud akan dilakukan pembahasan (disetujui atau ditolak) pada forum Rapat Anggota
berikutnya.

31. (3) Simpanan pokok dan simpanan wajib dan simpanan lain/jasa lainnya dari anggota yang
diberhentikan dikembalikan setelah anggota tersebut menyelesaikan kewajiban utang
piutangnya.
Pasal 21
(1) Pengurus, pengawas maupun pengelola/karyawan Koperasi yang melakukan pelanggaran
atau penyalahgunaan wewenang atas tugas dan tanggung jawab yang dibebankan
kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk selanjutnya
dapat dipecat dari jabatannya berdasarkan hasil keputusan Rapat Anggota.
Pasal 22
(1) Pengurus, pengawas maupun pengelola Koperasi yang dengan sengaja dan atau karena
kelalaiannya melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian Koperasi dikenakan
sanksi ganti rugi sebesar kerugian yang disebabkan oleh masing-masing pengurus,
pengawas maupun pengelola yang bersangkutan.
(2) Apabila tersebut pada ayat 1 diatas tidak mendapat tanggapan untuk membayar ganti rugi
maka kepada yang bersangkutan berdasarkan hasil keputusan rapat anggota dapat
diajukan kepengadilan baik perkara pidana maupun perdata.
BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23
(1) Ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dengan
peraturan khusus atau peraturan lainnya atas persetujuan Rapat Anggota.

32. BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
(1) Anggaran Rumah Tangga Koperasi ini disetujui/disahkan oleh Rapat Anggota/Rapat
Anggota Tahunan Koperasi.
(2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal disahkan/ditetapkan untuk dapat dijadikan
pedoman kerja dalam menjalankan kegiatan Koperasi.