2. Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
2
LANGKAH-LANGKAH MELAKUKAN PEMBUATAN AKUN PENGUSUL DALAM SIPD
1. Pembuatan Akun Pengusul Hibah/Bantuan Sosial dapat Dilakukan Melalui akun SIPD Provinsi dengan alamat website : jabarprov.sipd.kemendagri.go.id,
atau SIPD Kabupaten/Kota domisili pengusul yang bersangkutan, misal jika domisili di Bandung, maka pendaftaran bisa dilakukan di SIPD Kota Bandung
dengan alamat : bandung.sipd.kemendagri.go.id. Jika domisili di Kab. Bandung, maka alamat SIPD yang diakses adalah :
bandungkab.sipd.kemendagri.go.id
jabarprov.sipd.kemendagri.go.id bandung.sipd.kemendagri.go.id
3. Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
3
LANGKAH-LANGKAH MELAKUKAN PEMBUATAN AKUN PENGUSUL DALAM SIPD
2. Setelah membuka alamat website SIPD misal SIPD Kota Bandung : bandung.sipd.kemendagri.go.id, kemudian klik gambar sebelah kiri
yaitu yang bertuliskan Sistem Informasi Pembangunan Daerah
3. Langkah selanjutnya adalah mengklik tulisan atau Gambar Perencanaan Pembangunan Daerah
bandung.sipd.kemendagri.go.id
4. Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
4
LANGKAH-LANGKAH MELAKUKAN PEMBUATAN AKUN PENGUSUL DALAM SIPD
4. Langkah berikutnya adalah mengklik Gambar atau Tulisan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Kemudian muncul tampilan gambar seperti sebelah kanan
bandung.sipd.kemendagri.go.id
7. Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
7
8. Menginput Data dan Persyaratan untuk membuat Akun, yang pertama :
• Jenis Profil diisi Lembaga/Organisasi
• Kemudian Isi Nama Lembaga/Organisasi, Alamat, Kabupaten/Kota Domisili, Kecamatan, Kelurahan, NPWP, No. Telefon
• NPWP kemudian akan menjadi Username, dan kemudian mengisi Password. Jangan lupa cara penulisan NPWP dan
Password, karena seringkali permasalahan masuk akun karena lupa
a
a.
8. Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
8
Kelengkapan untuk pembuatan akun pengusul yang harus di upload :
1. Akta Kementerian Hukum dan HAM, dengan tipe file .pdf dan ukuran file maksimal 500 Kb
2. Sertifikat, dengan tipe file .pdf dan ukuran file maksimal 500 Kb. Jika tidak memiliki, biasanya
hal pertama atau lembar dalam Akta yang memuat Nomor Akta itu di scan dan diupload di
bagian Sertifikat
3. Ijin Operasional, dengan tipe file .pdf dan ukuran file maksimal 500 Kb. Izin Operasional biasana
terkait dengan Izin usaha
4. Surat Domisili, dengan tipe file.pdf dan ukuran file maksimal 500 Kb. Surat Domisili biasana dari
Kecamatan, Kelurahan, atau Surat Keterangan dari RT/RW
5. Foto Lokasi Kantor, dengan tipe file .jpg dan ukuran maksimal 500 Kb
KEMUDIAN SIMPAN, APABILA SUKSES, AKAN ADA TULISAN BAHWA PROSES REGISTRASI SUDAH BERHASIL. LANGKAH
SELANJUTNYA ADALAH MEMBUKA AKUN YANG SUDAH DIBUAT DALAM SIPD KABUPATEN/KOTA DOMISILI
9. Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
9
Setelah Registrasi Berhasil, Input Username dan Password Sesuai Akun yang dibuat, Klik Log In. Kadang
terjadi kegagalan login, beberapa yang menyebabkannya adalah lupa pengisian NPWP (NPWP ditulis seperti
apa ketika mengisi data sewaktu membuat akun, serta lupa password). Apabila terjadi, segera hubungi admin
atau Bappeda Jabar untuk berkonsultasi
10. Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
10
PILIH TAHUN SESUAI PERENCANAAN, misalkan mengusulkan untuk dibantu tahun 2022, maka
pilih tahun 2022. Karena pada tahap ini untuk pengusulan tahun 2023, maka nanti dipilih tahun
2023
11. Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
11
Input Usulan oleh Akun Pengusul Hibah melalui SIPD Kabupaten/Kota
Pada Menu
Pengajuan, Pilih
“Usulan Baru”
untuk mulai
Menginput
Usulan
Mulai Meng-input
Usulan sesuai
dengan list di
Form Usulan yang
diminta
Setelah Selesai
Input, lalu Simpan
Setelah disimpan,
Usulan akan
masuk ke List
Pengajuan
Pilih Usulan yang
akan diajukan,
lalu pilih ajukan
Usulan
Usulan yang
sudah diajukan
akan bisa dilihat
statusnya di Menu
Monitor
Usulan yang sudah
diajukan dan
ditolak akan bisa
dilihat statusnya di
Menu Daftar Usulan
yang di tolak
13. Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
13
Mulai Meng-input Usulan sesuai dengan list di Form Usulan yang diminta. Permasalahan yang terjadi ketika
mengisi form adalah :
1. Tidak bisa disimpan karena uraian permasalahan terlalu Panjang. Maksimal uraian permasalahan adalah
500 karakter
2. Usulan yang bisa diinput, domisili Kab/kota nya sama dengan Pihak Pengusul. Jadi Pihak Pengusul tidak
bisa menginput objek usulan yang berada diluar domisili Kab/Kota Pengusul
3. Ukuran file proposal yang diupload maksimal 2 mb dengan tipe file pdf.
4. Foto maksimal 2 Mb dan tipe file nya jpg, png atau bmp
14. Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
14
Isi Proposal Usulan, sekurang-kurangnya memuat :
1. Surat Permohonan Resmi yang diajukan kepada Gubernur, dengan tandatangan dan Cap
Basah, termasuk ada nomor surat resmi dari Lembaga;
2. Proposal, yang berisi informasi maksud, tujuan, kegiatan atau pekerjaan yang diusulkan,
informasi calon lokasi (satu proposal satu calon lokasi), calon penerima, gambar singkat
mengenai permasalahan dan urgensi pekerjaan yang diusulkan dan akibatnya apabila
tidak dilaksanakan, Gambar Singkat desain, serta Tabel Rencana Rinci Anggaran Biaya
3. Dokumen-dokumen lain yang diperlukan, seperti kepemilikan lahan, dll
4. Jangan lupa, total ukuran file Proposal maksimal sebesar 2 Mb
19. Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
19
Usulan yang sudah diajukan dan ditolak akan bisa dilihat statusnya di Menu Daftar Usulan yang
di tolak
20. Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
Jika dalam Proses Pengajuan Usulan
muncul pernyataan di sebelah kanan atas
akun SIPD lembaga seperti terlihat pada
gambar sebelah kiri, maka segera
berkoordinasi dengan Bidang Perencanaan
di Bappeda Kab/Kota domisili, dengan
membawa kelengkapan persyaratan
pengusulan akun, untuk melakukan
verifikasi akun
20
22. Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
RKPD TAHUN 2023, KUA PPAS Tahun 2023 dan
RAPBD Tahun 2023 serta Renja PD 2023
RENCANA JADWAL PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
NOVEMBER
OKTOBER
DESEMBER
Konsultasi Publik
Rancangan Awal RKPD
2023
Penyusunan
Rancangan
Akhir RKPD 2023
04
Penetapan Pergub
tentang RKPD Tahun 2023
Berakhirnya input
usulan Bantuan
Keuangan Tahun 2023
21
09
14
Berakhirnya input
usulan kegiatan hibah
dan bansos tahun 2023
Penyampaian
Rancangan KUA & PPAS
2023 kepada DPRD
Pembahasan KUA /
PPAS Tahun 2023
dengan Komisi DPRD
08
11-29
Pembahasan KUA
/ PPAS Tahun
2023 dengan
Banggar DPRD
Kesepakatan KUA /
PPAS APBD Tahun
2023 antara Kepala
Daerah dengan DPRD
02-11
12
Awal Pembahasan
RAPBD Tahun
Anggaran 2022 antara
TAPD dan DPRD
Penyampaian
Nota Keuangan
Raperda APBD
Tahun 2023
Kepada DPRD
9
26
Pengambilan
Persetujuan
bersama DPRD
dan Gubernur
1
Penetapan
Perda
tentang
APBD TA
2023
1
Akhir
Pembahasan
RAPBD Tahun
Anggaran
2023 dengan
DPRD
28
Surat Edaran
Gubernur tentang
Penyusunan Renja PD
Pra Musrenbang
Provinsi
21-23
Musrenbang
Provinsi
Penyelesaian
Rancangan Akhir
RKPD
23
Penyusunan
Rancangan RKPD
2023
04-18
Musrenbang
Kab/Kota
Verifikasi Rancangan
Akhir Renja PD
01
Surat Edaran
Gubernur tentang
Tim Penyusun RKPD
15 Kick Off Meeting
Perencanaan 2023
DESEMBER
11
Input Usulan
Bankeu/Hibah/Bansos/
Pokir pada SIPD 2023
18
Surat Gubernur
tentang
Rancangan RKPD
2023
23 Akhir Input Pokir DPRD
01
Input Usulan Kegiatan
Perangkat Daerah
pada SIPD 2023
04
02
30
30
24 Jun
– 1 Juli
Forum Perangkat
Daerah
31 jan
–
14 feb
12
Penyampaian
Rancangan
Akhir
RKPD 2023
untuk
di fasilitasi
Kemendagri
Penetapan Tema
dan Tim P2K
Akhir input
Usulan Bankeu
Kompetitif
Kelayakan dan Penilaian Bantuan
Keuangan Kompetitif
1-
31
Kelayakan dan
Penilaian Hibah
Kompetitif
26
Surat edaran Gubernur
tentang Ranwal RKPD
1 -15
Perbaikan
Rancangan Akhir
Renja PD
21 Penetapan Renja PD
03
25
4 -
29
01
Akhir input
Usulan Hibah
Kompetitif pada
SIPD
