Pemerintah Indonesia belum memiliki master plan suplai air untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat secara memadai. Hal ini menyebabkan pengembangan suplai air berjalan tanpa arah dan sering berubah-ubah. Penulis menganjurkan pemerintah segera menyusun master plan suplai air nasional maupun daerah untuk mengatur pengelolaan sumber daya air secara terencana dan berkelanjutan.

1. tanpa pembelaan apa­apa dari
pihak pemerintah terhadap pihak
swasta. Pemerintah seakan tak
melakukan kesalahan apa­apa
dalam tugasnya mengawal kerja
sama ini. Swasta dibiarkan fight
sendiri di tengah tekanan opini
publik yang tidak puas akibat tarif
tinggi dan pelayanan dianggap
tidak beranjak membaik.
Pembatalan­pembatalan regulasi,
maupun perjanjian kerja sama ini
menunjukkan lemahnya kerangka
acuan negara dalam mengimple­
mentasi UUD 1945 pasal 33, ter­
utama ketika negara beralih dari
konsep Keynesian menuju konsep
neoliberalism.
Selain itu, ada satu hal yang me­
narik ketika Gubernur DKI Jakarta
yang akrab disapa dengan Ahok
meresmikan fasilitas pengolahan
limbah (decanter) saiah satu mitra
swasta senilai Rp22 miliar pada Mei
2015. Gubernur mengatakan DKI
memiliki anggaran yang 'begitu
besar' yang harus digunakan
untuk menyejahterakan rakyat.
Gubernur mengatakan DKI bisa
membangun 50 pengolahan limbah
serupa. Ahok tentu tidak main­
main. Masalahnya, tidak mungkin
dalam skema perjanjian kerja sama
PAM Jaya dan swasta yang full cost
recovery dana pemerintah masuk
dengan mudahnya.
Di sini terlihat bahwa pada satu
sisi pemerintah mengatakan
ketiadaan dana sehingga mem­
butuhkan kehadiran swasta.
Sebaliknya, pernyataan
Gubernur DKI itu seakan
mengatakan bahwa
negara punya begitu
banyak uang untuk
digelontorkan. Jadi,
ada apa sebenarnya
dengan semua ini?
Seandainya, kita
memiliki master plan sup­
lai air Indonesia, paling tidak,
kita memiliki prinsip­prinsip
dasar hingga ke strategi operational
yang jelas bagi kita semua dalam
upaya memenuhi kebutuhan suplai
air masyarakatnya.
Negara memang berdasarkan
pada UUD 1945 Pasal 33 dalam
pengembangan perekonomiannya.
Namun, ketika pada 1990­an kita
dihadapkan pada keterbatasan
dana, lalu arus globalisasi dengan
neoliberalism masuk ke negeri ini,
kita tiba­tiba menjadi sangat awam
terhadap visi ekonomi dalam kon­
stitusi negara kita sendiri.
Sungguh, pelanggan air tidak
pernah memasalahkan apakah air
dikuasai oleh negara ataukah swas­
ta. Keinginan pokok mereka adalah
adanya akses air yang reliable (kua­
litasnya, kuantitasnya, kontinuitas­
nya) dan terjangkau harganya.
Pelibatan BUMN/D bukanlah
jaminan roh negara itu hadir seba­
gaimana dijumpai di masa lalu.
yanan
suplai
air akan
terlihat jelas
bila kita melihat banyak sekali
tenaga dan pikiran tersita untuk
melangsungkan renegosiasi per­
janjian kerja sama. Misalnya, pada
salah satu mitra swasta PAM Jaya,
PT Aetra Air Jakarta (sebelumnya
bernama Thames PAM Jaya) bersa­
ma sama PAM Jaya harus masuk ke
dalam renegosiasi setiap dua tahun.
Hingga saat ini terdapat per­
ubahan kontrak dan adendum hing­
ga tujuh kali alias rata­rata setiap
dua tahun sekali, sepanjang 1998
hingga 2012 (14 tahun).
Rangkaian renegosiasi itu setidak­
nya menunjukkan pemerintah
juga tidak siap dalam banyak hal
yang berakibat merugikan pela­
yanan suplai air. Apalagi, di dalam
pelaksanaan perjanjian berlangsung
an mitra
swastanya. PAM Jaya teriak­
teriak tak mampu membayar jasa
swasta, sedangkan swasta teriak­
teriak tak mampu merealisasikan
beban pelayanan sebagaimana yang
diharapkan akibat tarif air yang
ditahan­tahan.
Tarif air yang ditetapkan dalam
perjanjian itu dibuat dalam konsep
fall cost recovery alias sepenuh­
nya investasi dikembalikan oleh
masyarakat/pelanggan. Akibatnya
tarif melambung tinggi, sebagai
dampak meledaknya nilai dolar
pada 1998 ditambah lagi sebagai
dampak inflasi. Protes pun muncul,
dampaknya tarif mulai tertahan­tah­
an naiknya. Akibatnya, swasta pun
menahan investasi yang menyebab­
kan pelayanan kurang.
Akibat kondisi berlarut tanpa
ada jalan keluar, investor asing pun
hengkang yang dimulai oleh Thames
Water Pic. pada 2007 dengan men­
jual seluruh sahamnya. Kemudian
Lyonnaise Des Eaux berniat menjual
sahamnya pada 2014, tetapi tak
kesampaian. Jelaslah, ini menun­
jukkan kelemahan dalam sistem pe­
ngembangan suplai air Indonesia, di
mana swasta dan PDAM sama­sama
gagal memberikan kemakmuran
sebesar­besarnya pada rakyat.
Gonjang­ganjing bisnis pun
masih berlanjut pada 2015, yaitu
pembatalan seluruh Perjanjian
Kerjasama (PKS) antara PAM Jaya
dengan mitra­mitra swastanya.
Termasuk terhadap PT Aetra Air
Jakarta, meski perusahaan ini telah
mengambil Inisiatif memangkas
tingkat keuntungannya dari 22%
menjadi hanya 15,82% sejak 2012,
serta berbagai keuntungan lain dita­
warkan kepada PAM Jaya dan telah
disepakati. Tetapi, semuanya buyar.
Kini kasusnya masuk
ke tahap banding.
Kelemahan
dalam
pela­
33 ayat (3) menyatakan bahwa:
"Bumi air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar­besarnya kemakmur­
an rakyat". Tetapi, kita telah berbe­
lok menerapkan UU No. 7 tahun
2004 selama satu dekade yang jiwa­
nya berakar pada neoliberalisme,
sedangkan PDAM kita dikembang­
kan dengan semangat Keynesian di
mana negara menguasai air. Tentu
saja dua semangat ini, Keynesian
Vs Neoliberalisme menyebabkan
konflik yang berujung pada pemba­
talan UU No. 7/2004.
Dalam pola neolib, seluruh
investasi swasta dibebankan pada
rakyat untuk pengembaliannya.
Akibatnya timbul konflik
PDAM dengan swasta,
sebagaimana kita
lihat dalam
kasus PAM
Jayadeng­
RENEGOSIASI RUTIN
Pemerintah kini bersiap
membuat UU Sumber
Daya Air (SDA) untuk
mengganti UU SDA
No. 7 tahun 2004
yang telah dibatalkan
pada Februari 2015. Di luar diskusi
penguasaan negara vs swasta dalam
pengelolaan suplai air, kita hendak­
nya paham bahwa selama 70 tahun
merdeka, Indonesia belum punya
master plan suplai air untuk negara
yang begitu kaya oleh sumber­sum­
ber air. Pembatalan UU SDA serta
pembatalan salah satu perjanjian
kerja sama PDAM dengan mitra
swastanya merupakan produk dari
kegamangan kita akibat ketiadaan
master plan tersebut.
Akibat tidak adanya master plan,
pemenuhan suplai air Indonesia
benar­benar berjalan tanpa arah
dan di tengah jalan berbelok­belok
hingga menguras energi. Visi pem­
bangunan suplai air Indonesia,
strategic initiative­nya, stra­
tegic operasional hingga
prinsip­prinsip dasar yang
diperlukan untuk keber­
hasilan pemenuhan suplai
air Indonesia belum pernah
dibuat dalam bentuk master
plan suplai air Indonesia. Kita
juga tidak punya master plan
suplai air untuk masing­masing
wilayah di Indonesia. DKI
Jakarta pun tidak memilikinya.
Mereka hanya punya bisnis plan.
Menengok pada keberhasilan
Singapura dalam memenuhi kebu­
tuhan suplai air penduduknya, ter­
lihat kekuatan fungsi Water Master
Plan Singapura yang ditelurkan
pada 1972. Master plan tersebut
ditelurkan setelah negeri itu meng­
alami musim kering panjang pada
1963 dan 1964 sampai­sampai ne­
gara ini menjatah air bagi warga
negaranya. Dari sana, manajemen
suplai air Singapura terus berevolusi
dengan full commitment hingga
mencapai kinerja terbaik di dunia.
Salah satu evolusinya adalah
kehadiran NEWater yang memenuhi
kebutuhan 30% air negeri itu hanya
dengan mendaur­ulang air bekas
pakai. Ketika master plan dibuat,
Singapura telah berkomitmen untuk
menggunakan air bekas pakai.
Singapura melakukan pemenuhan
suplai air rakyatnya atas nama ne­
gara, selaras dengan prinsip pemba­
ngunan ekonominya yang bertumpu
pada kekuatan negara.
Konstitusi kita, UUD 1945 Pasal
Helsi Dinafitri
Praktisi bisnis suplai air, bekerja di PT Aetra Air Jakarta
Menagih Master Plan
Suplai Air Indonesia
Headline Menagih Master Plan Suplai Air Indonesia
MediaTitle Bisnis Indonesia
Date 19 Jun 2015 Color Black/white
Section Opini Circulation 85,000
Page No 2 Readership 340,000
Language Indonesian ArticleSize 379 cm²
Journalist N/A AdValue IDR 34,110,000
Frequency Daily PR Value IDR 10,233,000,000