Dokumen tersebut membahas strategi pendampingan dan pembentukan kelembagaan desa yang berkelanjutan. Beberapa poin utama meliputi penguatan peran BPD sebagai kanal aspirasi masyarakat dan penyeimbang kepemimpinan desa, pembentukan forum BPD dan BPD perempuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, serta penerapan instrumen akuntabilitas sosial seperti sekolah anggaran desa dan jurnalisme warga unt
2. Permasalahan Kelembagaan di Desa
Terbatasnya jumlah SDM yang aktif di
kelembagaan Desa
Rendahnya kualitas SDM
Minimnya dukungan Desa
(APBDesa) dan Supra Desa (APBD)
Lemahnya sinergi antar
kelembagaan Desa & antar Desa
1
2
3
4
5
6
Terbatasnya sarana-prasarana
Lembaga Desa
Apa Langkah Perbaikannya?
3. Latar Intervensi ... LemahnyaFungsiBPD:
1. BPD belum diperankan secara optimal
dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa,
hanya sebagai undangan saat Musdes dan
penyusunan Perdes, tidak mempunyai
mekanisme yang jelas terkait serap aspirasi
dan pengelolaan pengaduan warga, serta
tidak pernah melakukan kontrol terhadap
Kinerja Kepala Desa;
2. Fungsi ‘Kanal’ BPD masih lemah. BPD
seharusnya bisa menjadi ‘jembatan’ atau
‘kanal’ suara warga dan koordinasi antar
kelembagaan yang ada di Desa;
3. BPD Perempuan hanya sebagai pelengkap
penderita. Pada awalnya, banyak Struktur
BPD yang tidak mengakomodir representasi
perempuan.
4. Basis Konsep Pendampingan :
Membangun Arena Deliberasi yang Inklusif di Desa
1. Mendorong Masyarakat Desa yang Aktif (active
citizen) → Pengorganisasian & Pembentukan
Kader Organik Desa, Sekolah Anggaran Desa
(Sekar Desa) atau dengan Nama Lain;
2. Menyiapkan Kepemimpinan Desa yang Visioner
dan Berintegritas – Proses seleksi calon
kepemimpinan di Desa: Kepala Desa, BPD, &
kelembagaan Desa bebas politik uang, menjaga
sumberdaya alam dan SDM Desa;
3. Memperkuat Pemerintahan Desa yang
Transparan, Responsif, dan Adaptif – media
transparansi, data terpilah, tools analisis gender,
dan tanggap bencana (alam & non-alam);
• Penguatan Data Desa melalui SID : Data merupakan alat yang
paling sahih untuk mengukur progress dan perubahan
pembangunan yang terjadi di desa. Untuk itu, Desa harus ber-
Daulat atas Data yang digunakan sebagai basis perencanaan dan
penganggaran di Desa. ;
4. Memperkuat Fungsi dan Tugas BPD sebagai
kanal atau saluran aspirasi dan pengaduan warga
desa serta penyeimbang . Dibentuk pula “Forum
BPD Perkasa” – BPD Perempuan Kawal Desa
Diskursus Publik Tematik
(Active Citizen)
Pertanian
Pendidikan
Kesehatan
Ekonomi
Desa
Desa
(Musdes)
Daerah Pusat
Umpan Balik
Pemdes/Pemda
K/L
Sambungan
Diskursus Publik
Proses Pengambilan
Kebijakan
Kanal Aspirasi
Posko
Pengaduan
BPD
Infrastruktur
Desa
Lingkungan Desa
SID
5. Pelembagaan FK-BPD&
BPDPerempuan “Perkasa”
• Pembentukan Forum Komunikasi BPD dimaksudkan
sebagai wahana silaturrahmi dan saling belajar antar
BPD.
• 1 BPD Kuat –> memperkuat 2 BPD lain
(Pasal 92 UU Desa : Badan Kerjasama Antar Desa)
• BPD “Perkasa” Perempuan Kawal Desa dibentuk untuk
mengawal dan memastikan persoalan-persoalan terkait
dengan perempuan, anak, dan kelompok rentan
tertangani oleh Desa.
• SK Bupati dan dilantik oleh Bupati
6. Mengapa BPD Perkasa?
• Saat ini muncul berbagai persoalan yang lebih dari 30 tahun lalu belum
dianggap sebagai isu strategis (trafficking, KDRT, AKI/AKB tinggi,
perempuan buruh migran, HIV/Aids, perkawinan anak, terorisme)
• Penanganan pada masalah yang semakin kompleks membutuhkan Strategi
Baru, tidak cukup menggunakan jargon, pidato, dan sekadar sosialisasi
untuk menuju tindakan solutif.
• Belum ada revitalisasi peran PKK di tingkat Desa.
• Munculnya SDGs Desa – Goal ke 5 : Keterlibatan Perempuan Desa
• Goal 2 : Desa Tanpa Kelaparan
• Goal 6 : Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi
• Goal 10 : Desa Tanpa Kesenjangan
7. PENGUATAN BPD DAN KELEMBAGAAN DESA
MELALUI INSTRUMEN AKUNTABILITAS SOSIAL
Praktik
Akuntabilitas
Sosial Desa
Sekolah
Anggaran
Desa
Posko
Pengaduan
oleh BPD
Jurnalisme
Warga
Maklumat
Pelayanan
Monitoring
Kolaboratif
Audit
Sosial
Tingkat
Desa
Score
Card
8. A. Tahap Persiapan
1. KonsolidasiTim (BPD dan KelembagaanDesa)
2. RekrutmenTim (libatkanmasyarakat - utamanyaKaum Muda)
3. Menyusuninstrumen akuntabilitas sosial(harusbersamakelompok masyarakatterdampak)
4. Memberikan pelatihan prosesakuntabilitas sosial--FITRA:SekolahAnggaranDesa(SekarDesa)
B.Tahap Implementasi
1. Pelaksanaan akuntabilitas sosial di Desa (pilih metode dan alat SAyang tepat)
2. Pengolahan data hasil akuntabilitas sosial desa
3. Penyusunan laporan hasilAkuntabilitas Sosial Desa
C.TindakLanjutHasil
1. Mendokumentasikan hasil temuanAkuntabilitas SosialDesa
2. Melakukanadvokasikepadapengambil kebijakanditingkatDesamaupunSupraDesa
Tahap Penyelenggaran Akuntabilitas Sosial
9. Praktik Model Akuntabilitas Sosial di Desa
ToF Sekar Desa di Kabupaten Bantaeng, Rosniaty,
Ketua Yasmib Sulawesi sedang fasilitasi forum
Seorang warga penyandang disabilitas gampong Kubu
kecamatan Arongan Lambalek kabupaten Aceh Barat, sedang
mengisi form aspirasi di warungnya pada desember 2020
Transparansi bukan hanya pada
APBDesa-Murni tapi juga
APBDesa-Realisasi
Penandatanganan Maklumat Pelayanan di Desa
