Ringkasan artikel tersebut adalah:
1. Artikel tersebut membahas perpanjangan izin ekspor Freeport oleh pemerintah Indonesia dan dianggap sebagai bukti ketundukan rezim Jokowi kepada kepentingan asing.
2. Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia mengkritik keputusan pemerintah dan menilai Freeport seharusnya dipidanakan bukan diberi kemudahan.
3. Keputusan tersebut dianggap bertentangan den
Rezim neolib mempekerjakan perempuan untuk mengentaskan kemiskinan
FREEPOR
1. 2/2/2015 Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Bukannya Freeport Dipidanakan Malah Dimudahkan, Bukti Tunduknya Rezim Jokowi Pada Asing !
http://m.hizbuttahrir.or.id/2015/01/30/bukannyafreeportdipidanakanmalahdimudahkanbuktitunduknyarezimjokowipadaasing/ 1/2
HOME TENTANG KAMI FAQ
Search.. Cari
Bukannya Freeport Dipidanakan Malah Dimudahkan, Bukti Tunduknya Rezim
Jokowi Pada Asing !
January 30th, 2015 by kafi
Jangan salahkan publik, ujar Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)
Muhammad Ismail Yusanto, bila berkesimpulan rumor yang selama ini
berkembang bahwa di belakang Jokowi itu aseng dan asing ternyata faktual.
“Asing itu di antaranya adalah Amerika, benar adanya terbukti sekarang ini,
Jokowi lembek, tidak berani bertindak tegas terhadap Freeport,” ujarnya kepada
mediaumat.com, (29/1) menanggapi perpanjangan izin PT Freeport Indonesia
ekspor bahan tambang mentah.
Kalau memang tidak ada apa apanya, pemerintah seharusnya mempidanakan
Freeport. “Dengan mereka meminta perpanjangan ekspor, jelas itu bertentangan
dengan UU kan? Jadi harusnya Freeport itu dipidanakan bukan justru mendapatkan kemudahan,” tegas Ismail.
Karena waktu yang diberikan kepada Freeport untuk membangun smelter sudah lebih dari cukup. Mereka sudah dikasih
waktu, ada jeda beberapa tahun setelah UU Minerba disahkan. Kemudian ada tenggang enam bulan, setelah lebih dari enam
bulan, mereka tidak juga segera membangun smelter, malah mereka diizinkan lagi langsung ekspor.
Menurut Ismail, jelas pemberian izin tersebut merupakan kesalahan besar. “Itu sebuah kesalahan besar!” tegasnya.
Ismail juga mengingatkan penting untuk pemerintah memiliki sikap dasar terhadap Freeport juga terhadap perusahaan
perusahaan swasta khususnya asing yang selama ini terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam. Sikap dasar tersebut
adalah menarik pengelolaan sumber daya alam dari perusahaan swasta kepada negara. Karena hanya dengan cara itulah
maka kekayaan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia ini bisa betul betul dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.
“Dan kalau itu diwujudkan oleh pemerintahan Jokowi, baru ini cocok dengan apa yang dia janjikan selama ini,” ujarnya.
Maka, lanjutnya, segala keputusan pemerintah yang bertentangan dengan sikap dasar tersebut harus dianggap sebagai
kesalahan, sama seperti keputusan pemerintah kemarin memperpanjang MoU yang membolehkan Freeport untuk kembali
mengekspor setelah masa tenggangnya habis.
“Jadi ini sebuah kesalahan besar karena bertentangan dengan sikap dasar tersebut!” pungkasnya.
Sebagaimana dilansir tempo.co, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan telah memperpanjang
izin kontrak ekspor PT Freeport Indonesia. Perpanjangan izin ekspor itu berlaku sampai enam bulan ke depan.
“Namun perpanjangan kontraknya belum diputuskan. Kami akan ambil waktu enam bulan ke depan untuk menyepakati halhal
yang belum disepakati,” kata Sudirman saat konferensi pers bersama Chairman FreeportMcMoran James R. Moffet di
Kementerian ESDM, Jakarta, 25 Januari 2015. (mediaumat.com, 30/1/2015)
Baca juga :
1. Perpanjangan Kontrak Karya Freeport , Bukti Pemerintah Tunduk Pada Kepentingan Asing
2. ‘Kerelaan’ Tak Dibayarnya Dividen Freeport, Bukti Ketundukan Pemerintah pada Penjarah Harta Rakyat
3. Bukannya Dibui, Boediono Malah Masuk Istana
4. Kerjasama IndonesiaMyanmar, Bukti Jokowi Rezim Antek..?