Tiga kalimat ringkasan dari dokumen tersebut adalah:
Pemerintah memperpanjang perjanjian dengan PT Freeport meski perusahaan itu belum memenuhi kewajiban membangun smelter sesuai undang-undang, yang menunjukkan ketundukan pemerintah terhadap perusahaan asing. Islam menetapkan sumber daya alam sebagai milik seluruh masyarakat dan tidak boleh dikuasai perorangan atau asing.
Matinya fungsi negara dalam rezim neolib sumber penderitaan ibu dan anak
PT FREEPORTH
1. 5/2/2015 Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » PT Freeport Dimanjakan, Rakyat Dirugikan
http://m.hizbuttahrir.or.id/2015/02/04/ptfreeportdimanjakanrakyatdirugikan/ 1/3
HOME TENTANG KAMI FAQ
Search.. Cari
PT Freeport Dimanjakan, Rakyat Dirugikan
February 4th, 2015 by kafi
[AlIslam edisi 742, 16 Rabiuts Tsani 1436 H – 6 Februari 2015 M]
[dropcap]D[/dropcap]i tengah kisruh KPKPolri, Pemerintah menandatangani perpanjangan Nota Kesepahaman
(Memorandum of Understanding/MoU) dengan PT Freeport. Perpanjangan MoU itu ditandatangani pada Minggu 25 Januari
lalu oleh Menteri ESDM, Sudirman Said, bersama Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, R Sukhyar, dengan
Presiden Direktur PT Freeport McMorran, James Robert Moffet.
Sudirman menjelaskan, “Kalau MoU yang berakhir 24 Januari 2015 tidak diperpanjang, kami tidak punya landasan untuk
renegosiasi (melakukan kesepakatan ulang, red.).” (Okezone.com, 26/1).
PT Freeport si ‘Anak Emas’
UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang diundangkan tahun 2009 telah mewajibkan
perusahaan tambang untuk membangun smelter, yaitu fasilitas pengolahan dan pemurnian bijih mineral. UU tersebut
melarang ekspor bijih mineral termasuk emas tanpa diolah dulu di dalam negeri. UU tersebut berlaku efektif lima tahun sejak
diundangkan, yakni sejak 12 Januari 2014.
UU Minerba itu juga memberikan sanksi bagi perusahaan tambang yang tidak mau membangun smelter. Salah satu sanksinya
adalah penghentian kontrak karya.
PT Freeport hingga UU Minerba itu berlaku efektif belum membangun smelter. Sungguh tidak logis. Perusahaan besar seperti
PT Freeport tidak bisa membangun smelter. Padahal waktu yang diberikan sangat panjang, yaitu lima tahun sejak UU Minerba
diundangkan. Dari situ jelas, PT Freeport bukan tidak mampu, tetapi tidak mau membangun smelter.
Anehnya, Pemerintah membiarkan saja ulah PT Freeport itu. Pemerintahan Jokowi justru memperpanjang MoU itu enam
bulan hingga Juli 2015 dengan poinpoin tambahan. Di antaranya, PT Freeport diminta menjamin kepastian pembangunan
smelter dengan menunjukkan lokasinya. Menurut Dirjen Minerba Kementerian ESDM R Sukhyar (Kompas.com, 24/1), PT
Freeport bisa membangun industri di Papua, paling gampang adalah membangun industri hilir berbasis tembaga. Menurut dia,
opsi ini lebih mudah ketimbang PT Freeport membangun smelter di Papua.
Hanya PT Freeport yang mendapatkan keistimewaan ini. Semua itu membuktikan bahwa Pemerintah begitu meng‘anak
emas’kan PT Freeport meski harus menyalahi UU.
Pemerintah Tunduk di Bawah Perusahaan Asing
PT Freeport mengklaim bahwa perusahaannya pasti membangun fasilitas smelter. PT Freeport lalu menunjukkan nota
kesepahaman dengan PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur. Namun, menurut Dirjen Minerba, Kementerian ESDM, R Sukhyar,
nota kesepahaman yang ditandatangani PT Freeport dengan PT Petrokimia Gresik, Kamis siang, tidak menunjukkan
komitmen PT Freeport (Kompas.com, 22/1).
Ketidakseriusan PT Freeport itu makin jelas saat dengar pendapat dengan DPR pada 27/1 lalu. Seperti diberitakan
Kompas.com (27/1), saat ditanya oleh anggota DPR apakah sudah ada izin usaha, izin industri atau AMDAL dan persiapan
terkait basic engineering smelter, Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin menjawab bahwa ketiga hal itu belum
ada.
Semua itu menunjukkan bahwa PT Freeport tidak serius akan membangun smelter di Gresik. Anehnya, itulah di antaranya
yang menjadi dasar perpanjangan MoU.
Tampak jelas, perpanjangan MoU itu membuktikan ketundukan Pemerintah Jokowi di hadapan PT Freeport yang notabene
perusahaan asing. Betapa tidak. Menurut UU No. 4/2009, mestinya kontrak PT Freeport dicabut. Faktanya, PT Freeport justru
diberi perpanjangan waktu lagi. PT Freeport juga diijinkan tetap mengekspor bijih mineral tanpa diolah dulu di dalam negeri.
Padahal perusahaan tambang nasional termasuk BUMN sekalipun dilarang mengekspor bijih mineral tanpa diolah dulu di