mengakhiri konflik papua

1. Mengakhiri Problem Papua
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1454657-kekerasan-di-papua-pemerintah-ri-
memandang-pernyataan-pbb-bias
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua kembali melakukan pembunuhan terhadap
warga sipil di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua pada Rabu (2/3). Mereka menembak
delapan warga sipil pekerja PT Palapa Timur Telematika (PTT), pemenang tender proyek
Palapa Ring, yang sedang memperbaiki fasilitas menara base transceiver station (BTS) untuk
jaringan telekomunikasi 4G. Tak hanya itu, sehari kemudian KKB menyerang sebelas petugas
Pos Koramil Dambet yang sedang berpatroli. Seorang prajurit TNI, Prajurit Satu (Pratu)
Heriyanto, mengalami luka tembak di bagian leher (Kompas, 5/3/2022).
Menyikapi insiden tersebut, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendesak
pemerintah segera menetapkan kekerasan di Papua sebagai tindak pidana terorisme karena
menyebabkan ketakutan dan mengganggu keamanan masyarakat. Dengan begitu, LPSK bisa
membayarkan kompensasi kepada para korban dan memberikan perlindungan fisik,
bantuan medis, rehabilitasi psikologis dan hak prosedural lain (sindonews, 5/3/2022).
Tak Cukup Dialog
Pelaku pembunuhan terhadap warga sipil dan aparat seperti oknum KKB harus diproses
hukum secara tuntas. Tak cukup hanya mengandalkan dialog dan komunikasi antara semua
pemangku kepentingan dan KKB karena jumlah korban oleh aksi KKB di Papua terus
bertambah. Pendekatan pemerintah yang berupa pendekatan kesejahteraan, yang
sebelumnya adalah pendekatan operasi keamanan, tidak berhasil dan tidak bisa
dipertahankan. Tidak boleh ada lagi korban yang berjatuhan.
Kecenderungan terjadinya kejahatan oleh KKB tanpa hukuman bisa memicu kekerasan dan
aksi bersenjata oleh KKB terus-menerus, aksi menuntur referendum, diplomasi luar negeri,
dan seterusnya.
Problem Papua tidak hanya soal ekonomi, namun juga berhubungan dengan faktor sejarah
yang belum tuntas, kekerasan, pelanggaran HAM serta masih adanya ketidakpercayaan
terhadap pemerintah.
Emir Chairullah, dosen Presiden University, menyatakan bahwa ada kepentingan ekonomi di
Papua berupa eksploitasi sumber daya alam. Kehadiran aparat TNI Polri di sana dianggap
untuk mengawal eksploitasi sumber daya alam yang merupakan hak orang Papua.
Pemerintah harus bersikap tegas memberantas kelompok separatis seperti KKB yang jelas-
jelas membahayakan orang lain dan menghilangkan nyawa manusia dengan mengerahkan
pasukan khusus dengan keamanan lengkap menjaga keamanan, menyisir dan merampas
semua senjata api illegal yang dipegang oleh KKB, memberikan pengarahan tentang

2. pentingnya integrasi dan bahayanya separatisme serta mengoptimakan kinerja institusi di
Papua untuk menjaga stabilitas keamanan.
Masalah Papua Sangat Sistemik, Perlu Solusi Sistemik
Masalah Papua sangat sistemik, tidak hanya masalah ekonomi dan kelompok separatis,
namun juga berkaitan dengan intervensi asing.
Ketimpangan pendapatan di Papua dan Papua Barat tergolong menengah. Pada tahun 2018-
2020 indeks gini berkisar di angka 0,38-0,39. Angka kemiskinan di Papua dan Papua Barat
relatif tinggi. Persentase penduduk miskin di Papua sebanyak 28,5 persen, sedangkan di
Papua Barat mencapai 25,4 persen (bps.go.id).
Padahal kita tahu, di tanah Papua ada tambang tembaga, emas dan perak namun sayangnya
dikeruk habis-habisan oleh PT Freeport Indonesia sejak 1973. Hasil Freeport setiap harinya
sebanyak 240 kg emas dalam bentuk konsentrat atau pasir hasil olah batu tambang (ore)
yang mengandung emas, perak dan tembaga.
Berdasarkan data tahun 2018, Freeport memproduksi 6.065 ton konsentrat per hari. Setiap
ton konsentrat mengandung 26,5% tembaga, 39,34 gram emas dan 70,37 gram perak.
Tambang terbuka Grasberg berakhir masa tambangnya, karena kandungan tembaga dan
emasnya sudah habis. Freeport beralih ke tambang bawah tanah yang menghasilkan 3 juta
ton konsentrat per tahun. Cadangan tembaga dan emas di bawahnya lagi ada sekitar 2
miliar ton hingga tahun 2052 (cnbcindonesia, 26/8/2019).
Luar biasa! Kekayaan alam yang melimpah itu tidak serta-merta bisa dinikmati oleh rakyat
Papua, namun diambil alih oleh asing. Liberalisme ekonomi dan investasi asing tidak
menjadikan rakyat sejahtera, namun justru menghabiskan sumber daya alam strategis
bangsa yang harusnya dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat. Kondisi ini yang juga
menyulut ketidakpercayaan rakyat Papua terhadap Pemerintah Indonesia dan menjadi
gerakan separatisme.
Solusi sistemik yang diperlukan untuk mengakhiri konflik Papua adalah dengan
menumbuhkan kesadaran pentingnya integrasi, menghapus ketidak-adilan ekonomi,
mencegah intervensi asing dan perlu bertindak tegas memberantas kelompok separatis.
Konsep Islam kafah sebenarnya bisa untuk menerapkan solusi sistemik tersebut.
Pertama, sistem Islam mementingkan persatuan wilayah, bukan tercerai berai. Ibarat lidi,
lidi yang berserakan tidak akan punya kekuatan apa-apa. Namun jika lidi-lidi tersebut
disatukan maka akan memiliki kekuatan besar. Daya pukulnya juga besar untuk mengusir
penjajah dan musuh-musuh yang membahayakan. Maka wilayah Papua tidak boleh lepas
dari wilayah negara Indonesia karena juga termasuk wilayah penduduk muslim.
Kedua, syariat Islam mampu menghapus ketidakadilan ekonomi. Wilayah Papua dengan
sumber daya alam berupa bahan tambang yang melimpah harus dijaga dan dipelihara
dengan baik. Sumber tambang termasuk kekayaan bersama milik rakyat yang tidak boleh
didominasi oleh individu atau personal. Negara Islam atau Khilafah Islamiyah yang akan

3. mengelolanya sebagai wakil rakyat, hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Dengan demikian
kesejangan ekonomi tidak akan terjadi. Rakyat ikut sejahtera, bukan malah menderita.
Sistem pemerintahan Islam mencegah intervensi asing dalam urusan dalam negeri wilayah
Negara Islam. “Haram” hukumnya asing ikut campur, apalagi menguasai aset-aset penting
dan vital yang seharusnya dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat luas.
Terakhir, sistem keamanan Negara Islam atau khilafah memiliki institusi militer yang
mumpuni dengan pasukan dan tentaranya yang solid, angkatan bersenjata yang terlatih,
alat-alat militer dan senjata yang lengkap dan teruji melawan musuh dan siap untuk
melawan asing jika dibutuhkan. Selain itu, juga ada kepolisian yang selalu menjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat setiap harinya di kehidupan publik. Wallahu a’lam
bish-shawwab.[]