opini lama soal IKN

1. UU IKN Diteken, Protes Masif Rakyat Diabaikan
Penulis: Ummu Naira Asfa (Forum Muslimah Indonesia)
UU nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) diketok palu pada 15 Februari
2022. UU IKN mengatur partisipasi masyarakat dalam memindahkan ibu kota negara, yaitu di
dalam Bab VIII: Partisipasi Masyarakat. Negara mempersilakan masyarakat turut berperan aktif
dalam pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara.
Pasal 37 ayat (1) UU IKN berbunyi "Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses persiapan,
pembangunan, pemindahan, dan pengelolaan Ibu Kota Negara." Bentuk partisipasi tersebut
melalui penyampaian aspirasi, konsultasi publik, musyawarah,, kemitraan, dan/atau keterlibatan
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagaimana implementasi pasal tersebut di lapangan? Apakah benar UU IKN menerima
partisipasi masyarakat luas? Jauh panggang dari api, pengesahan UU IKN sendiri dinilai terburu-
buru dan mengabaikan protes massif dari rakyat. Pembahasan RUU IKN dilakukan dalam waktu
yang singkat, kurang lebih 43 hari sejak Pansus RUU IKN dibentuk pada 7 Desember 2021.
RUU IKN disahkan DPR dalam rapat paripurna hari Selasa (18/1/2022).
Menurut Direktur WALHI Kalimantan Timur Yohana Tiko, RUU IKN tidak mematuhi prinsip
partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) karena tidak melibatkan semua
unsur masyarakat seperti nelayan, petani, dokter, masyarakat adat, perempuan, dan organisasi
masyarakat sipil (beritasatucom, 18/1/2022).
Urgensitas Pemindahan IKN Dipaksakan?
Ekonom senior Faisal Basri menyatakan bahwa pemindahan IKN tidak ada urgensinya, bukan
hal darurat yang sangat urgen untuk dipindahkan. Ada prioritas lain yang dibutuhkan rakyat
daripada melakukan pemindahan IKN, seperti mengatur pertumbungan ekonomi yang
cenderung melambat, merosotnya pendapatan nasional per kapita, serta ancaman kemiskinan

2. yang semakin besar. Faisal menyoroti tidak adanya integrasi antara perencanaan proyek dengan
perencanaan keuangan (kontan.co.id, 30/1/2022).
Koalisi masyarakat sipil yakni Forest Watch Indonesia, JATAM Nasional, JATAM Kalimantan
Timur, WALHI Nasional, Walhi Kalimantan Timur, dan Pokja Pesisir Trend Asia, Pokja 30 dan
Nelayan melakukan kajian mendalam atas dokumen resmi pemerintah.
Hasil kajian tersebut mengungkap sejumlah nama politisi lokal dan nasional yang diduga akan
mendapat keuntungan dari pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Di wilayah ring satu dan ring
dua IKN terdapat ratusan konsesi yang dimiliki oleh para pengusaha dan politisi tersebut. Bisnis
tambang mereka meninggalkan puluhan lubang menganga yang seharusnya direklamasi. Dengan
pindahnya IKN ke wilayah tersebut maka nanti kewajiban reklamasi akan diputihkan dan
menjadi beban negara (kontan.co.id, 30/1/2022).
Melihat analisis tersebut, pemindahan IKN memang terasa sekali dipaksakan dan banyak
kepentingan dari para pengusaha dan kapitalis. Kepentingan rakyat yang utama terkait
pengentasan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat nampak tidak menjadi prioritas
dari pemerintah.
Dana PEN Untuk Bangun IKN Tuai Kritikan
Presiden Jokowi menyampaikan besarnya dana yang dibutuhkan untuk pembangunan Ibukota
baru kurang lebih 466 triliun rupiah. 19% dana diambilkan dari APBN, sisanya berasal dari
KPPU, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta investasi langsung swasta dan BUMN
(tribunnews, 26/8/2019). Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan bahwa
komposisi dana yang diambil akan dimasukkan dalam program pemulihan ekonomi (tribunnews,
18/1/2022).
Penggunaan dana Pemulihan Ekonomi nasional (PEN) 2022 untuk tahap awal membangun IKN
mendapat kritikan dari DPR dan kalangan ekonom. Alasannya, dana PEN sejatinya
diperuntukkan menangani pandemi Covid-19 dan mendorong ekonomi masyarakat serta pelaku
usaha yang terdampak di masa pandemi ini. masyarakat banyak yang tak tersentuh bantuan sosial
(bansos) selama pandemi dengan alasan keterbatasan anggaran. Kenapa malah dana yang

3. dibilang terbatas tersebut malah dipakai untuk membiayai pembangunan infrastruktur Ibu Kota
negara baru? Sungguh miris!
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, juga menyampaikan
kritikannya terkait deficit APBN yang harus ditekan di bawah 3 persen, namun belanja
pemerintah malah boros untuk hal yang tidak berkaitan dengan pemulihan ekonomi (kumparan,
19/1/2022). Pembangunan IKN malah menambah beban bagi perekonomian. Rencana IKN
dipandang tak sejalan dengan tujuan pemerintah melindungi ekonomi rakyat.
Bagaimana Islam Memandang Pemindahan Ibu Kota Negara?
Islam memandang bahwa negara atau pemerintah adalah pelayan umat (publik) di mana negara
berkewajiban memenuhi kebutuhan pokok rakyat beserta kebutuhan-kebutuhan lain yang
diperlukan untuk hidup yang layak. Negara harus menyediakan sarana dan prasarana apa saja
yang dibutuhkan untuk hajat hidup rakyat, bukan menyusahkan rakyatnya.
Bagaimana dengan masalah pemindahan ibu kota negara? Pemerintahan negara Islam pernah
memindahkan ibu kota negara khilafah sebanyak empat kali, mulai dari Madinah ke Damaskus,
kemudian ke Bagdad, lalu ke Kairo dan terakhir ke Istanbul-Turki. Semua ini dilakukan untuk
kepentingan dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk ambisi penguasa atau kepentingan segelintir
orang.
Pemimpin dalam sistem Islam kafah adalah pelindung bagi rakyatnya. Di tangannya ada
tanggung jawab besar mengurusi segala hal yang berkaitan dengan kemaslahatan rakyat.
Rasulullah Saw. bersabda, "Sesungguhnya seorang imam (kepala negara) laksana perisai, rakyat
di belakangnya dan dia menjadi pelindung bagi rakyatnya" (HR Bukhari dan Muslim).
Pemimpin dalam Islam menjalankan amanah-amanahnya sesuai dengan petunjuk Allah Swt. dan
contoh Rasullah Saw. semasa menjadi kepala negara di Madinah.
Al-Imam Hasan Al-Bashri berkata ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz bertanya tentang
jabatan seorang imam atau pemimpin kepadanya sebagai berikut:

4. "Sesungguhnya Allah Swt. menjadikan imam yang adil itu untuk meluruskan yang bengkok,
membimbing yang zalim, memperbaiki yang rusak, membela yang lemah, dan pelindung yang
teraniaya.
Dia (seorang imam) seumpama seorang budak yang dipercaya oleh Tuannya (Allah) untuk
menjaga dan memelihara harta dan keluarganya, dia tidak akan menghukum dengan hukum
jahiliyah, tidak mengikuti orang yang zalim, tidak akan membiarkan orang yang zalim itu
berbuat sewenang-wenang terhadap yang lemah, pemegang wasiat anak yatim dan amanat orang
miskin, mendidik yang kecil dan mengawasi yang besar."
Sistem pemerintahan Islam kafah memiliki institusi bernama Majelis Umat di mana masyarakat
bisa menyalurkan aspirasi dan koreksi kepada penguasa atau pemimpin melalui institusi ini. Jika
pemimpin melakukan kesalahan dalam kebijakannya atau kekhilafahan dalam perilakunya maka
rakyat bisa menyampaikan muhasabah melalui institusi ini. Pemimpin wajib menerima koreksi
ini dengan lapang dada dan tidak menzalimi rakyatnya.
Oleh karena itu, seorang pemimpin wajib menjalankan amanahnya dengan sungguh-sungguh.
Pemimpin tidak boleh membiarkan rakyat miskin dan lapar, apalagi melakukan pelanggaran
terhadap undang-undang ataupun undang-undang dasar negara yang dibangun berdasarkan Al-
Qur’an dan hadis. Wallahu a’lam.[]