SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
HUKUM INTERNASIONAL
PROSEDUR ATAU TAHAPAN-TAHAPAN PEMBUTAN PERJANJIAN
INTERNASIONAL
• Perundingan dalam suatu konferensi internasional baik yang bersifat bilateral maupun
multilateral umumnya dilakukan oleh utusan yang ditunjuk oleh presiden atau mentri
luar negeri.
• Dalam praktek internasional utusan-utusan suatu negara ke suatu konferensi
internasional biasanya dilengkapi dengan surat kuasa(full powers).full powers menurut
pasal 2ayat 1 huruf c konfensi wina adalah suatu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh
pejabat yang berwenang dari suatu negara yang menujuk satu atau beberapa utusan
untuk mewakil negaranya dlam berunding, menerima atau membuktikan keaslian
naskah suatu perjanjian, menyatakan suatu perjanjian persetujuan negara untuk diikat
suatu perjanjian atau melaksanakan perbuatan lainnya sehubungan dengan suatu
perjanjian .full powers yang ditandatangani oleh menteri luar negeri baru dikeluarkan
apabila suatu perjanjian akan ditandatangani pemisahan kedua dokumen dilakukan
untuk membedakan tahap pembuatan dan persetujuan terhadap suatu perjanjian
internasional.
2.1 PROSEDUR YANG SAMA BAGI
SEMUA PERJANJIAN
• Dalam peyusunan naskah perjanjian pada prakteknya dibedakan
antara prosedur yang sama bagi semua perjanjian dan cara-cara
yang khusus bagi perjanjian multilateral.
• Pada umumnya ada empat tahap yang dilakukan dalam
pembuatan perjanjian internasional yaitu:perundingan,penyusunan
atau perumusan naskah,penerimaan naskah,dan
penandatanganan.Sedangkan menurut pasal 6 UU No.24 tahun
2000 pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui lima
tahap yaitu:
• a.tahap penjajakan
• b. tahap perundingan
• c. tahap penyusunan atau perumusan naskah
• d. penerimaan naskah perjanjian
• e. penandatanganan perjanjian internasional
2.2 cara-cara khusus perjanjian
multilateral.
• Pembuatan perjanjian-perjanjian pada konferensi-
konferensi multilaterral tersebut merupakan suatu
kemajuan teknik hukum internasional yang didasarkan
atas faktor kesadaran internasional
• pembuatan perjanjian-perjanjian multilateral dapat
dibagi menjadi dua bagian yaitu:
• A. Pembuatan perjanjian-perjanjian multilateral dalam
kerangka suatu konferensi internasional
• B.pembuatan perjnjian-perjanjian multilateral dalam
kerangka suatu organ organisasi internasional

More Related Content

Similar to HUKUM INTERNASIONAL.ppt

Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalSumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalNuelnuel11
 
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalSumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalNuelnuel11
 
Hubungan Internasional dan Organisasi Internasional
Hubungan Internasional dan Organisasi InternasionalHubungan Internasional dan Organisasi Internasional
Hubungan Internasional dan Organisasi Internasionaldewi
 
Hubungan Internasional
Hubungan InternasionalHubungan Internasional
Hubungan Internasionalridhoops
 
Hukum perjanjian internasiona la
Hukum perjanjian internasiona laHukum perjanjian internasiona la
Hukum perjanjian internasiona laAdhy Djr
 
2. uu perjanjian internasional no.24 th.2000
2. uu perjanjian internasional no.24 th.20002. uu perjanjian internasional no.24 th.2000
2. uu perjanjian internasional no.24 th.2000Adi Kuntarto
 
Hubungan internasional dan organisasi internasional
Hubungan internasional dan organisasi internasionalHubungan internasional dan organisasi internasional
Hubungan internasional dan organisasi internasionalDarin Dindi
 
PKN - Peran Indonesia dalam hubungan internasional
PKN - Peran Indonesia dalam hubungan internasionalPKN - Peran Indonesia dalam hubungan internasional
PKN - Peran Indonesia dalam hubungan internasionalHelvyEffendi
 
Diplomatik | Konsuler
Diplomatik | KonsulerDiplomatik | Konsuler
Diplomatik | Konsulerabd_
 
Perjanjian internasional yang dilakukan oleh indonesia
Perjanjian internasional yang dilakukan oleh indonesiaPerjanjian internasional yang dilakukan oleh indonesia
Perjanjian internasional yang dilakukan oleh indonesiaAang Gustaffi
 
makna hubungan internasional indonesia
makna hubungan internasional indonesiamakna hubungan internasional indonesia
makna hubungan internasional indonesiaDicko Agustian
 
PKN - Perjanjian Internasional
PKN - Perjanjian InternasionalPKN - Perjanjian Internasional
PKN - Perjanjian InternasionalLevi Ruliansyah
 
Hubungan internasional kls xi
Hubungan internasional kls xiHubungan internasional kls xi
Hubungan internasional kls xikondios
 
Perjanjian Internasional
Perjanjian InternasionalPerjanjian Internasional
Perjanjian InternasionalDini Islamiana
 

Similar to HUKUM INTERNASIONAL.ppt (17)

Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalSumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
 
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalSumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
 
Hubungan Internasional dan Organisasi Internasional
Hubungan Internasional dan Organisasi InternasionalHubungan Internasional dan Organisasi Internasional
Hubungan Internasional dan Organisasi Internasional
 
Hubungan Internasional
Hubungan InternasionalHubungan Internasional
Hubungan Internasional
 
Hukum perjanjian internasiona la
Hukum perjanjian internasiona laHukum perjanjian internasiona la
Hukum perjanjian internasiona la
 
Hub internasional
Hub internasionalHub internasional
Hub internasional
 
2. uu perjanjian internasional no.24 th.2000
2. uu perjanjian internasional no.24 th.20002. uu perjanjian internasional no.24 th.2000
2. uu perjanjian internasional no.24 th.2000
 
Hubungan internasional dan organisasi internasional
Hubungan internasional dan organisasi internasionalHubungan internasional dan organisasi internasional
Hubungan internasional dan organisasi internasional
 
PKN - Peran Indonesia dalam hubungan internasional
PKN - Peran Indonesia dalam hubungan internasionalPKN - Peran Indonesia dalam hubungan internasional
PKN - Peran Indonesia dalam hubungan internasional
 
Uu 24 2000
Uu 24 2000Uu 24 2000
Uu 24 2000
 
Diplomatik | Konsuler
Diplomatik | KonsulerDiplomatik | Konsuler
Diplomatik | Konsuler
 
Perjanjian internasional yang dilakukan oleh indonesia
Perjanjian internasional yang dilakukan oleh indonesiaPerjanjian internasional yang dilakukan oleh indonesia
Perjanjian internasional yang dilakukan oleh indonesia
 
makna hubungan internasional indonesia
makna hubungan internasional indonesiamakna hubungan internasional indonesia
makna hubungan internasional indonesia
 
Pkn
PknPkn
Pkn
 
PKN - Perjanjian Internasional
PKN - Perjanjian InternasionalPKN - Perjanjian Internasional
PKN - Perjanjian Internasional
 
Hubungan internasional kls xi
Hubungan internasional kls xiHubungan internasional kls xi
Hubungan internasional kls xi
 
Perjanjian Internasional
Perjanjian InternasionalPerjanjian Internasional
Perjanjian Internasional
 

Recently uploaded

BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANharri34
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptxmohamadhafiz651
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxINTANAMALINURAWALIA
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...Indra Wardhana
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxekahariansyah96
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfSumardi Arahbani
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum ViktimologiSaktaPrwt
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahayunitahatmayantihafi
 

Recently uploaded (10)

BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
 

HUKUM INTERNASIONAL.ppt

  • 2. PROSEDUR ATAU TAHAPAN-TAHAPAN PEMBUTAN PERJANJIAN INTERNASIONAL • Perundingan dalam suatu konferensi internasional baik yang bersifat bilateral maupun multilateral umumnya dilakukan oleh utusan yang ditunjuk oleh presiden atau mentri luar negeri. • Dalam praktek internasional utusan-utusan suatu negara ke suatu konferensi internasional biasanya dilengkapi dengan surat kuasa(full powers).full powers menurut pasal 2ayat 1 huruf c konfensi wina adalah suatu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang menujuk satu atau beberapa utusan untuk mewakil negaranya dlam berunding, menerima atau membuktikan keaslian naskah suatu perjanjian, menyatakan suatu perjanjian persetujuan negara untuk diikat suatu perjanjian atau melaksanakan perbuatan lainnya sehubungan dengan suatu perjanjian .full powers yang ditandatangani oleh menteri luar negeri baru dikeluarkan apabila suatu perjanjian akan ditandatangani pemisahan kedua dokumen dilakukan untuk membedakan tahap pembuatan dan persetujuan terhadap suatu perjanjian internasional.
  • 3. 2.1 PROSEDUR YANG SAMA BAGI SEMUA PERJANJIAN • Dalam peyusunan naskah perjanjian pada prakteknya dibedakan antara prosedur yang sama bagi semua perjanjian dan cara-cara yang khusus bagi perjanjian multilateral. • Pada umumnya ada empat tahap yang dilakukan dalam pembuatan perjanjian internasional yaitu:perundingan,penyusunan atau perumusan naskah,penerimaan naskah,dan penandatanganan.Sedangkan menurut pasal 6 UU No.24 tahun 2000 pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui lima tahap yaitu: • a.tahap penjajakan • b. tahap perundingan • c. tahap penyusunan atau perumusan naskah • d. penerimaan naskah perjanjian • e. penandatanganan perjanjian internasional
  • 4. 2.2 cara-cara khusus perjanjian multilateral. • Pembuatan perjanjian-perjanjian pada konferensi- konferensi multilaterral tersebut merupakan suatu kemajuan teknik hukum internasional yang didasarkan atas faktor kesadaran internasional • pembuatan perjanjian-perjanjian multilateral dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu: • A. Pembuatan perjanjian-perjanjian multilateral dalam kerangka suatu konferensi internasional • B.pembuatan perjnjian-perjanjian multilateral dalam kerangka suatu organ organisasi internasional