Materi Pekuliahan Hukum Pertanahan Sesi 1

2. HUKUM AGRARIA & HUKUM PERTANAHAN
A.Pengertian Agraria
B.Hukum Agraria
C.Hukum Pertanahan
D.Pokok Pembahasan dan
Pembidangan
1

3. MEMAKNAI KATA AGRARIA
SUNGAI
LAUTAN
RUAG
ANGKASA
Bumi, Air, Ruang Angkasa dan Kekayaan
alam terkandung di dalamnya (BARKA)
Pasal 33 (3) UUD 1945

4. PENGERTIAN AGRARIA
Boedi Harsono membedakan pengertian agraria dalam tiga perspektif, yakni
agraria dalam arti umum, Administrasi Pemerintahan dan pengertian agraria
berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).
 Dalam Arti Umum kata Agraria berasal dari Bahasa Yunani “Ager”, yang
berarti ladang/tanah, Bahasa Latin “Agrarius”, yaitu apa-apa yang
berhubungan dengan masalah tanah, Bahasa Belanda “Akker”, yang berarti
ladang, tanah pertanian, Bahasa Inggris “Land”, yang berarti tanah /
ladang.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Agraria adalah Urusan
Pertanian/ Tanah Pertanian, Urusan Pemilikan Tanah
 Dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebutan agraria dipakai
dalam arti tanah, baik tanah pertanian maupun non pertanian.
 Pengertian agraria dalam UUPA dipakai dalam arti yang sangat luas,
meliputi: Bumi, Air, Ruang Angkasa, Kekayaan Alam, (BARKA)

5. PENGERTIAN
HUKUM
AGRARIA
HUKUM:
Kumpula
n/himpu
nan
petunjuk-
petunjuk
/kaedah
berupa
perintah
dan
larangan
tertulis
maupun
tidak
tertulis
AGRARIA:
= BARKA
Urip Santoso: tidak
hanya membahas
tentang bumi dalam
arti sempit yaitu
tanah, akan tetapi
membahas juga
tentang pengairan,
perikanan,
kehutanan, serta
penguasaan atas
tenaga dan unsur-
unsur dalam ruang
angkasa.
Keseluruhan kaidah-
kaidah hukum, baik
yang tertulis maupun
tidak tertulis yang
mengatur Agraria
(Soedikno
Mertokusumo)
Kumpulan/himpunan
petunjuk-
petunjuk/kaedah
berupa perintah dan
larangan tertulis
maupun tidak tertulis
mengatur tata tertib
hubungan dengan
bumi (tanah, air, dan
ruang angkasa serta
kekayaan alam yang
terkandung di
dalamnya)

6. HUKUM AGRARIA
HUKUM
PERTANAH
AN
UUPA
67 Pasal
53 ttg Tanah
1 atau 2
Pasal
Ttg BARKA
EGO
SEKTORAL

7. LINGKUP KAJIAN HUKUM AGRARIA
& HUKUM PERTANAHAN

8. PEMBIDANGAN
DAN POKOK
BAHASAN HUKUM
PERTANAHAN
INDONESIA
meliputi
1. Perdata (Keperdataan)
adalah keseluruhan dari ketentuan hukum yang bersumber
pada hak perseorangan dan badan hukum yang
memperbolehkan, mewajibkan, melarang diperlakukan
perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah
(objeknya). Contoh: jual beli, hak atas tanah sebagai
jaminan hutang (Hak Tanggungan), pewarisan.
meliputi
2. Administrasi (Administratif)
Keseluruhan dari ketentuan hukum yang
memberi wewenang kepada pejabat dalam
menjalankan praktek hukum Negara dan
mengambil tindakan dari masalah-masalah
agraria yang timbul. Contoh: pendaftaran tanah,
pengadaan tanah, pencabutan hak atas tanah.
PIDANA PERTANAHAN
(PRA-PEROLEHAN HAT, SAAT PEROLEHAN HAT & PASCA
PEROLEHAN HAT TERMASUK PERSOALAN MAFIA TANAH)

9. Terima