2. Regulasi Kepemiluan
• UU 2/2008 jo. UU 2/2011 tentang Partai Politik.
• UU 17/2014 jo. UU 2/2018, UU 13/2019 tentang MPR,
DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
• UU 1/2015 jo. UU 8/2015 jo UU 10/2016 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
• UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum.
• Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-
undang bidang politik.
3. Refleksi
• Apakah penjadwalan pemilu dan pilkada saat ini sudah tepat
dan sejalan dengan amanat Konstitusi?
• Apakah desain kelembagaan penyelenggara pemilu sudah
efektif?
• Apakah skema penegakan hukum pemilu (electoral
justice)sudah berkeadilan?
• Apakah proses dan jadwal rekrutmen penyelenggara pemilu
sudah mampu menopang penyelenggaraan pemilu yang jurdil
dan demokratis?
4. Arah Revisi UU Pemilu?
• Hanya sinkronisasi dengan Putusan MK terkait dan melakukan
perbaikan teknis kepemiluan untuk meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pemilu: menata pengaturan agar sistematis,
terstruktur baik, dan sejalan dengan perkembangan
pengaturan pemilu terkini, atau
• Mengubah keserentakan pemilu sesuai pilihan yang tersedia
dalam Putusan MK: mengkodifikasi pengaturan pileg, pilpres,
pilkada, dan penyelenggara pemilu dalam satu naskah.
• Melakukan perubahan komprehensif mencakup sistem,
manajemen, aktor (termasuk desain kelembagaan), dan skema
penegakan hukum.
5. Permohonan Perludem Perkara No.55/PUU-XVII/2019
• Menguji dua UU: UU Pemilu (UU No.7/2017) dan UU Pilkada (UU No.8/2015 dan UU No.10/2016).
UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
• Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan
secara serentak”.
• Pasal 347 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa “Pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara
serentak”.
UU No.8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan UU No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.1 Tahun
2015 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
• Pasal 3 ayat (1) UU No.8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota: “Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh
wilayah republik Indonesia”;
• Pasal 201 ayat (7) UU No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024”;
• Pasal 201 ayat (9) UU No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang: “Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan
wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat penjabat gubernur, penjabat bupati, penjabat walikota sampai terpilihhnya
gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota melalui pemilihan serentak nasional pada
tahun 2024”;
6. Desain saat ini
• Pemilu serentak legislatif dan presiden (PPWP). Memilih lima
posisi dengan lima surat suara dan lima kotak suara. Pemilu
Lima Kotak (vide Putusan MK No.14/PUU-XI/2013).
• Pilkada serentak. Dengan jadwal serentak nasional pada
November 2024 (vide Pasal 201 ayat (8) UU No.10 Tahun
2016). Daerah yang pilkada pada 2017, 2018, dan 2020 akan
pilkada lagi pada November 2024.
7. Apa yang diminta?
Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak yang
terbagi atas:
• Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR,
Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPD; dan dua
tahun setelah pemilu serentak nasional, dilaksanakan
• Pemilu serentak daerah untuk memilih anggota DPRD
Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur,dan
Bupati/Walikota.
8. Putusan MK?
• Menolak dalam amar putusan, namun “mengamini” argumentasi dan permohonan
Perludem dalam Pertimbangan Hukum.
• MK mengubah pendiriannya soal pemilu serentak 5 (lima) kotak sebagai satu-satunya
pilihan yang konstitusional, sebagaimana termuat dalam Putusan MK No.14/PUU-XI/2013
(diputus 23 Januari 2014).
• 3 (tiga) hal yang mendasari Putusan MK No.55/PUU-XVII/2019: perdebatan para pengubah
UUD 1945 atau original intent ketika amandemen; penguatan sistem presidensial di
Indonesia; dan menelusuri makna pemilihan umum serentak dalam Putusan MK
No.14/PUU-XI/2013.
• Pilihan pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah adalah konstitusional.
• Pemilu anggota DPR, anggota DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh
dilaksanakan terpisah. Bisa dikombinasikan dengan pemilihan lain sepanjang pilihannya
dilakukan berdasar pertimbangan: kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem
pemerintahan presidensial, original intent dari pembentuk UUD 1945, efektivitas dan
efisiensi penyelenggaraan pemilu, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas.
9. 6 Model Pemilu Serentak yang Konstitusional
1. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta
anggota DPRD;
2. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur,
serta Bupati/Walikota;
3. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota
DPRD, Gubernur, serta Bupati/Walikota;
4. Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden;
dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk
memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur,
serta Bupati/Walikota;
5. Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden;
dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak provinsi untuk memilih
anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya
dilaksanakan pemilu serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD
Kabupaten/Kota dan memilih Bupati/Walikota; dan
6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilu untuk memilih
anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden.”
10. UU No 7/2017
UU 1/2015
UU 8/2015
UU 10/2016
PEMILU
LEGISLATIF
PEMILU
PRESIDEN
PEMILU
KEPALA DAERAH
Tumpang tindih
dan kontradiksi
Pengulangan
atau duplikasi
Standar beda atas
isu yang sama
Tidak koheren dlm
mengatur sistem
Azas dan Prinsip
Penyelenggaraan Sama
Aktor dan Tahapan
Pelaksanaan Sama
Model Penegakan
Hukum Sama
Tujuan & Sistem Berbeda
Shg Perlu Dikoherenkan
KODIFIKASI
UNDANG-UNDANG PEMILU
(1) Koheren dan komprehensif, (2) Berdaya jangkau panjang,
(3) Mudah dipahami dan diterapkan, (4) Efektif utk pendidikan politik.
Putusan MK
55/PUU-
XVII/2019
11. Judul
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN
PRAKTIK EMPIRIS
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS
UNDANG-UNDANG TERKAIT
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS,
SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
BAB V ARAH, JANGKAUAN, DAN
RUANG LINGKUP
BAB VI PENUTUP
NASKAH AKADEMIK RUU PEMILU
BUKU
KESATU
BUKU
KEDUA
BUKU
KETIGA
BUKU
KEEMPAT
BUKU
KELIMA
BUKU
KEENAM
BUKU
KETUJUH
BUKU
KEDELAPAN
Pengertian, Asas Tujuan dan
Prinsip Penyelenggaraan
Penyelenggara, Pemilih,
Peserta, dan Calon
Sistem Pemilu Nasional,
Sistem Pemilu Daerah
Penetapan Daerah Pemilihan, Pendaftaran Partai
Politik Peserta Pemilu, Pendaftaran Calon,
Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara,
Penetapan Hasil, Pelantikan, Pemilu Susulan Ulang
Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Perselisihan
Jenis-jenis Partisipasi Masyarakat,
Kelembagaan Partisipasi Masyarakat
Ketentuan Sanksi Administrasi,
Ketentuan Sanksi Pidana
Ketentuan Peralihan,
Ketentuan Penutup
12. ASAS
TUJUAN
PRINSIP
PENYELENGGARAAN
LANGSUNG UMUM BEBAS
RAHASIA JUJUR ADIL
PROSES
HASIL
1) Mempermudah pemilih dalam memberikan suara.
2) Menyederhanakan jadwal penyelenggaraan.
3) Menghemat keuangan negara.
4) Menyeimbangkan beban penyelenggara.
1) Meningkatkan partisipasi politik.
2) Menciptakan sistem presidensial yang efektif.
3) Menyederhanakan sistem kepartaian DPR/DPRD.
4) Memperkuat dan mendemokrasikan partai.
PEMILU
NASIONAL
PEMILU
DAERAH
1) Memilih Presiden dan Wakil Presiden.
2) Memilih Anggota DPR.
3) Memilih Anggota DPD.
1) Memilih Gubernur dan Wakil Gubernur.
2) Memilih Anggota DPRD Provinsi.
3) Memilih Bupati dan Wakil/Walikota dan Wakil.
4) Memilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
REGULER
13. Pemilu Serentak Nasional dan Daerah
• Memperkuat presidensialisme melalui efek ekor jas (coattails effect) dan
koalisi yang terbangun sejak awal.
• Kampanye ebih programatik karena kader optimal menjangkau pemilih dan
mengkampanyekan capres dan cawapres yang diusung oleh partainya.
• Meminimalisir politisasi SARA dan hegemoni politik identitas.
• Menekan potensi konflik akibat terpolarisasinya pencalonan (di Pemilu Daerah
ada ragam kontestan eksekutif (gubernur dan bupati/walikota) sehingga tidak
terfragmentasi hanya pada satu pemilu). Pemilu serentak 3 tingkat lebih rentan
mengalami fragmentasi.
• Memperkuat harmonisasi kepemimpinan provinsi dan kabupaten/kota.
• Beban yang lebih rasional dan proporsional bagi penyelenggara, peserta dan
pemilih.
15. Format
Penyelenggaraan
Pemilih Penyelenggara Partai Politik Calon dan
Pasangan Calon
APBN/APBD Aparat
Keamanan
PEMILU
LEGISLATIF,
PEMILU
PRESIDEN, DAN
PILKADA
Sulit mengenali
calon shg tidak
bisa menggunakan
hak pilihnya dg
baik
Beban tidak
seimbang:
pemungutan dan
penghitungan
suara
unmanageable
Konflik internal
berkelanjutan
akibat konflik
pencalonan dari
pemilu ke pemilu
Menanggung biaya
politik tinggi krn
pemilu berkali-kali
Boros anggaran
negara karena
pemilu berkali-kali
Pengamanan
pilkada sulit
karena kompetisi
terkonsentrasi ke
perebutan satu
kursi kada
PEMILU
SERENTAK
LEGISLATIF
PRESIDEN, DAN
PILKADA
Sangat sulit
mengenali calon
shg tidak bisa
menggunakan hak
pilihnya dg baik
Beban tidak
seimbang:
pemungutan dan
penghitungan
suara
unmanageable
Konflik internal
berkelanjutan
akibat konflik
pencalonan
pilkada serentak
Pasangan calon
kada menanggung
biaya politik tinggi
krn bergerak
sendiri
Hemat anggaran
karena pemilu dua
kali
Pengamanan
pilkada sulit
karena kompetisi
terkonsentrasi ke
perubutan satu
kursi kada
PEMILU
NASIONAL DAN
PEMILU
DAERAH
Mudah mengenali
calon shg bisa
menggunakan hak
pilihnya dg baik
Beban seimbang:
pemungutan dan
penghitungan
suara manageable
Konflik bisa
dikendalikan
melalui konsolidasi
pasca pemilu
nasional dan
pemilu daerah
Biaya politik
ditanggung
bersama pasangan
calon eksekutif
dan calon legislatif
Hemat anggaran
karena pemilu dua
kali
Pengamanan
mudah karena
kempetisi
terfragmentasi ke
perebutan banyak
kursi
ANALISIS PROSES PENYELENGGARAAN PEMILU
16. Format
Penyelenggaraan
Hubungan Pemerintahan Secara
Horisontal
Hubungan Pemerintahan Secara
Vertikal
PEMILU LEGISLATIF, PEMILU
PRESIDEN, DAN PILKADA
Blocking politik tak terbentuk, koalisi
rapuh, pemerintahan cenderung
terbelah, politik transaksional tidak
terkendali.
Blocking politik tak terbentuk, koalisi
pemerintahan nasional berbeda dg
pemerintahan daerah shg pemerintahan
tidak efektif.
PEMILU SERENTAK LEGISLATIF
PRESIDEN, DAN PILKADA
Blocking politik di daerah tidak
terbentuk, koalisi tidak terjadi,
pemerintahan daerah terbelah, politik
transaksional tidak terkendali.
Blocking politik di daerah tidak
terbentuk, koalisi tidak terjadi di daerah,
pemerintahan nasional terputus dg
pemerintahan daerah shg pemerintahan
tidak efektif.
PEMILU NASIONAL DAN
PEMILU DAERAH
Blocking politik terbentuk, koalisi solid,
pemerintahan terbelah terhindarkan,
politik transaksional bisa terkendali.
Blocking politik nasional cenderung
diikuti daerah, koalisi nasional cenderung
sama dg koalisi daerah shg pemerintahn
efektif.
ANALISIS HASIL PEMILU – PEMERINTAHAN BENTUKAN PEMILU
17. MENGAPA PILKADA ADALAH PEMILU?
1. Penafsiran secara historis, sistematis, dan original intent vide
Putusan MK No.55/PUU-XVII/2019.
2. Asas pemilu dan pilkada sama: luber dan jurdil
3. Aktor, tahapan, dan model penegakan hukum, sama vide
Putusan MK No.48/PUU-XVII/2019.
MK
DALAM MENYELESAIKAN
PERSELSIHAN HASIL PEMILU
PEMILU
NASIONAL
PEMILU
DAERAH
3 bulan
pada tahun pertama
dlm siklus lima tahun
3 bulan
pada tahun ketiga
siklus dlm lima tahun
18. PARTAI
POLITIK
PESERTA
PEMILU
PESERTA
PEMILU
PRESIDEN
PESERTA
PEMILU
KEPALA
DAERAH
DPR
DPRD
a) Memiliki kursi DPR; atau
b) Memiliki kursi DPRD Prov di lebih 50% prov; atau
c) Memiliki kursi DPRD Kab/Kot di lebih dari 50% DPRD Kab/Kot; atau
d) Memiliki suara 1% atau lebih pada Pemilu DPR terakhir.
a) Memiliki kursi DPRD Prov; atau
b) Memiliki kursi DPRD Kab/Kota di lebih dari 50% DPRD Kab/Kot di provinsi ybs; atau
c) Memiliki suara 1% atau lebih pada Pemilu DPRD Prov terakhir.
d) Memiliki dukungan pemilih sekurang-kurangnya sama dengan jumlah suara dari
kursi terakhir yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu di satu daerah pemilihan
pada Pemilu DPRD Provinsi terakhir
Pasangan Calon
Partai Politik
Pasangan Calon
Perseorangan
Pasangan
Calon
Diusulkan oleh partai politik atau koalisi
partai politik peserta Pemilu DPR.
Diusulkan oleh partai politik atau koalisi
partai politik peserta Pemilu DPRD Prov.
Mengajukan diri dengan dukungan
sejumlah warga negara yg punya hak pilih.
19. SISTEM PEMILU NASIONAL
Varibel Sistem Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden
Pemilu Anggota DPR Pemilu Anggota DPD
Waktu Penyelenggaraan Bersama Pemilu Anggota
DPR dan DPD
Bersama Pemilu Presiden
dan Pemilu Anggota DPD
Bersama Pemilu Presiden
dan Pemilu Anggota DPR
Besaran Dapil 1 pasang kursi 3-6 kursi 4 kursi/provinsi
Metode Pencalonan Calon diajukan partai atau koalisi
partai peserta pemilu DPR (tidak
ada ambang batas pencalonan).
Daftar calon diajukan partai
berdasar nomor urut, 30%
perempuan, 30% dapil
perempuan nomor urut 1
Calon mengajukan diri sendiri
dg sejumlah dukungan
pemilih
Metode Pemberian Suara Memilih calon Memilih calon Memilih Calon
Ambang Batas 1%
Formula
Perolehan Kursi
Mayoritas mutlak (putaran
kedua)
Divisor St Lague atau
Webster
Terbesar ke-1, ke-2, ke-3,
dan ke-4
Penetapan
Calon Terpilih
Suara terbanyak
20. SISTEM PEMILU DAERAH
Varibel Sistem Kepala Daerah Pemilu Anggota DPRD
Waktu Penyelenggaraan Bersama Pemilu Anggota DPRD. Bersama Pemilu Kepala Daerah.
Besaran Dapil 1 pasang kursi 3-6 kursi
Metode Pencalonan Calon diajukan partai atau koalisi partai
peserta pemilu DPRD; atau mengajukan
diri sendiri dengan sjumlah dukungan
pemilih.
Daftar calon diajukan partai berdasar
nomor urut, 30% perempuan, 30% dapil
perempuan nomor urut 1.
Metode Pemberian Suara Memilih calon Memilih calon
Ambang Batas 1 %
Formula
Perolehan Kursi
Mayoritas sederhana Divisor St Lague atau Webster
Penetapan
Calon Terpilih
Suara terbanyak
23. Rekomendasi Teknis dan Kelembagaan
• Menghindari pengaturan yang terlalu teknis dan detil agar tidak terkendala dinamika lapangan
penyelenggaraan pemilu. Detil teknis diatur dalam Peraturan KPU (misal jadwal distribusi logistik).
• Menata proporsionalitas alokasi kursi ke provinsi untuk menghindari over dan under
representation.
• Penggunaan teknologi rekapitulasi suara elektronik dengan mengatur prinsip, standar, dan
prasyarat yang harus dipenuhi.
• Rekrutmen penyelenggara dilakukan serentak dan terdesentralisasi (secara berjenjang).
Komposisi Timsel bisa menyertakan figur nasional/lintas daerah.
• Syarat pemilih hanya satu standar: berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara dibuktikan
dengan kepemilikan KTP elektronik/Surat Keterangan (Suket).
• Sumber data tunggal untuk pemutakhiran data pemilih, yaitu DPT pemilu terakhir.
• Pencalonan perempuan pada Nomor Urut 1 pada paling sedikit 30% dapil.
• Persyaratan sebagai kader/anggota sekurang-kurangnya 3 tahun sebelum pendaftaran caleg.
• Pembentukan daerah pemilihan khusus luar negeri.
24. Lanjutan Rekomendasi
• Audit investigatif dana kampanye pemilu.
• Dekriminalisasi pemilu (meninjau ulang pasal-pasal pidana) dan lebih
mengoptimalkan pendekatan sanksi administrasi.
• Rekonstruksi Bawaslu? Menyelesaikan pelanggaran administrasi dan perselisihan
administrasi pemilu. Tidak mengawasi tahapan.
• Memastikan betul KPU professional, konsisten, dan patuh dalam melaksanakan
ketentuan verifikasi parpol peserta pemilu.
• Pengaturan soal tenggat pengujian undang-undang pemilu yang berdampak pada
pelaksanaan tahapan. Apabila Putusan MK keluar saat tahapan yang terdampak
Putusan MK sudah berjalan, maka Putusan MK berlaku untuk pemilu berikutnya.
• (Kemungkinan) memberlakukan ambang batas pembentukan fraksi.
• Rekrutmen petugas KPPS dari unsur Mahasiswa, bagian dari kuliah kerja nyata.
Kenektivitas dengan Menristek Dikti.
25. Roadmap Penjadwalan Pemilu
• 2024: Pemilu Nasional (DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil
Presiden.
• Akhir 2026 atau awal 2027: Pemilu Daerah/Lokal (DPRD Provinsi,
DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur, dan Bupati/Walikota.
• 2027: Rekrutmen serentak penyelenggara pemilu secara berjenjang
dan terdesentralisasi.
• 2028: Fokus tahapan Pemilu 2029.
• Anggota DPRD hasil Pemilu 2019 menjabat sampai 2026.
• Konsekwensi: Penataan masa jabatan anggota DPRD dan kepala
daerah.
