SlideShare a Scribd company logo
1 of 33
Jakarta, 28 Maret 2014
KAJIAN KRITIS KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH
Djamaludin Abubakar
Pelaku
Yang
Melaksanakan
Peraturan
Barang/Jasa
Yang
Diadakan
Sumber
Daya Yang
Digunakan
Fungsi
Barang/Jasa
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Pertanggungjawaban Keseluruhan
Pelaku
Yang Kompeten
Peraturan
Barang/Jasa
yang Efektif
Sumber Daya
Yang Efisien
Fungsi
Barang/Jasa
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Pertanggungjawaban Keseluruhan
LINGKUNGAN
LINGKUNGAN
LINGKUNGAN
LINGKUNGAN
PERATURAN
• Definisi:
Peraturan adalah sesuatu yang disepakati
dan mengikat sekelompok orang/ lembaga
dalam rangka mencapai suatu tujuan
bersama
KEBIJAKAN
• “What governments say and do, or do not
do. It is the goals or purposes of
governments programs". (Edward),
(Thomas R. Dye (1981)
Kebijakan Pengadaan B/J Pemerintah:
• Tujuan PBJP
• Prosedur PBJP
Tujuan PBJP
• Sebagian tertuang dalam Prinsip Dasar
PBJP
• Sebagian berisi amanat penggunaan
anggaran pemerintah.
Prinsip Dasar Pengadaan B/J
PRINSIP
DASAR
5 3
6
1
2
EFEKTIF
EFISIEN
TERBUKA/
BERSAING
ADIL/TIDAK
DISKRIMINATIF
AKUNTABEL
TRANSPARAN
2E2T2A
4
PROSEDUR
• Definisi:
(pendapat beberapa ahli) prosedur adalah
suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk
menyelesaikan pekerjaan dengan urutan
waktu dan memiliki pola kerja yang tetap
yang telah ditentukan
• Chandler dan Plano ( 1988 ) Kebijkan publik
adalah pemanfaatan yang strategis terhadap
sumberdaya- sumberdaya yang ada untuk
memecahkan masalah-masalah publik atau
pemerintah.
• Definisi kebijakan publik menurut Thomas R.
Dye diklasifikasikan sebagai keputusan, dimana
pemerintah mempunyai wewenang untuk
menggunakan keputusan otoritatif, termasuk
keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi,
demi teratasinya suatu persoalan publik.
Prosedur PBJP
• Meniru Best Practices Pengadaan
– Pasar tradisional
– Pasar internasional
– Badan donor
– Negara maju
• Memfasilitasi Amanat Penggunaan
Anggaran Pemerintah
Stratifikasi dan Proses
Stratifikasinya:
– kebijakan umum (strategi),
– kebijakan manajerial, dan
– kebijakan teknis operasional.
Dari sudut manajemen, proses kebijakan
publik sebagai serangkaian kegiatan yang
meliputi
– pembuatan kebijakan,
– pelaksanaan dan pengendalian, serta
– evaluasi kebijakan
Proses formulasi kebijakan
• Pengkajian Persoalan.
• Penentuan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik
• Perumusan Alternatif. yang mungkin diaplikasikan
• Penyusunan Model. penyederhanaan dan kenyataan persoalan
yang dihadapi.
• Penentuan kriteria. yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif
kebijakan (ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peranserta
masyarakat, dan lain-lain).
• Penilaian Alternatif untuk mendapatkan gambaran lebih jauh
mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif
• Perumusan Rekomendasi alternatif kebijakan yang diperkirakan
akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan
kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya.
Permasalahan Peraturan
• Sentralistik
• Generalisir
• Tidak harmonis dgn peraturan lainnya
• Tidak sensitif terhadap varian2 di
lapangan
• Mendorong formalitas
• Melanggar prinsip2 dasar PBJ
• Tidak kuat secara hukum
• Multi tafsir
Persepsi:
Anda hanya bisa sukses bila bermain
sesuatu dengan aturan
Siapakah yang membuat aturan itu? Setiap
situasi membutuhkan cara yang berbeda. Kadang
kita memang harus mengikuti aturan, tetapi di
saat lain andalah yang membuat aturan itu.
padahal …
15
Tata Cara
Penafsiran
Kalimat Aturan
Pengadaan
Barang/Jasa
Tafsiran Kalimat Aturan
Pengadaan Barang/Jasa
Tafsiran Kalimat Aturan
Pengadaan Barang/Jasa
TafsiranKalimatAturan
PengadaanBarang/Jasa
PRINSIP DASAR
PRINSIPDASAR
PRINSIPDASAR
PRINSIPDASAR
Tafsiran Kalimat Aturan
Pengadaan Barang/Jasa
Tafsiran Kalimat Aturan
Pengadaan Barang/Jasa
Tafsiran Kalimat Aturan
Pengadaan Barang/Jasa
Tafsiran Kalimat Aturan
Pengadaan Barang/Jasa
RANAHLOGIKA
SDM
• Definisi:
Sumber daya manusia atau biasa disingkat
menjadi SDM potensi yang terkandung dalam
diri manusia untuk mewujudkan perannya
sebagai makhluk sosial yang adaptif dan
transformatif yang mampu mengelola dirinya
sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di
alam menuju tercapainya kesejahteraan
kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan
berkelanjutan.
KOMPETENSI
• Menurut Purwadarminta:
“Kompetensi adalah kewenangan
(kekuasaan) untuk menentukan atau
memutuskan sesuatu hal"
• Kompetensi merupakan seperangkat
pengetahuan, keterampilan, dan perilaku
yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan
diaktualisasikan dalam melaksanakan
tugas.
AHLI
• Ahli adalah orang yg mahir, paham sekali dl suatu ilmu
(kepandaian) (KBBI).
• Pakar atau ahli ialah seseorang yang banyak dianggap
sebagai sumber tepercaya atas teknik maupun keahlian
tertentu yang bakatnya untuk menilai dan memutuskan
sesuatu dengan benar, baik sesuai dengan aturan dan
status oleh sesamanya ataupun khayalak dalam bidang
khusus tertentu. Lebih umumnya, seorang pakar ialah
seseorang yang memiliki pengetahuan ataupun
kemampuan luas dalam bidang studi tertentu. Para
pakar dimintai nasihat dalam bidang terkait mereka,
namun mereka tidak selalu setuju dalam kekhususan
bidang studi
Pengalaman
• Pengalaman ialah hasil persentuhan alam dengan panca
indra manusia. Berasal dari kata peng-alam-an.
Pengalaman memungkinkan seseorang menjadi tahu dan
hasil tahu ini kemudian disebut pengetahuan [1].
• Pengalaman juga digunakan untuk merujuk pada
pengetahuan dan ketrampilan tentang sesuatu yang
diperoleh lewat keterlibatan atau berkaitan dengannya
selama periode tertentu. Secara umum, pengalaman
menunjuk kepada mengetahui bagaimana atau
pengetahuan prosedural, daripada pengetahuan
proposisional.
• Pengetahuan yang berdasarkan pengalaman juga diketahui
sebagai pengetahuan empirikal atau pengetahuan
posteriori. Seorang dengan cukup banyak pengalaman di
bidang tertentu dipanggil ahli.
Expert
• Having or showing special skill or
knowledge because of what you
have been taught or what you
have experienced
Permasalahan SDM
• Tingkat kompetensi yang rendah
• Penyeragaman jalur pembinaan
• Sertifikasi yang lemah
• Pembagian tugas yang tidak jelas
• Koruptif
• Tidak ada sanksi keahlian
• Tidak tahu kalau tidak tahu
PASAR
• Pasar adalah salah satu dari berbagai
sistem, institusi, prosedur, hubungan
sosial dan infrastruktur dimana usaha
menjual barang, jasa dan tenaga kerja
untuk orang-orang dengan imbalan uang.
• Pasar, dalam ilmu ekonomi, adalah tempat
bertemunya penjual dan pembeli.
Transaksi jual-beli yang terjadi tidak selalu
memerlukan lokasi fisik. Pasar yang
dimaksud bisa merujuk kepada suatu
negara tempat suatu barang dijual dan
dipasarkan
Permasalahan Pasar
• Belum terbentuk saling percaya
• Terdistorsi peraturan yang berlebihan
• Banyak yang tidak memiliki kompetensi
• Pasar spesialist belum tumbuh
• Partisipasi pada PBJ-P masih rendah
• Biaya administrasi yang tinggi
ORGANISASI
• Organisasi adalah susunan dan aturan dari berbagai-
bagai bagian (orang dsb) sehingga merupakan kesatuan
yang teratur. (W.J.S. Poerwadarminta)
• Menurut Stoner, organisasi adalah suatu pola hubungan-
hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah
pengarahan manajer mengejar tujuan bersama.
• Menurut James D. Mooney, organisasi adalah bentuk
setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan
bersama.
• Menurut Chester I. Bernard, organisasi merupakan suatu
sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua
orang atau lebih
• Organisasi (Yunani: organon – alat) adalah suatu
kelompok orang yang memiliki tujuan yang sama.
Permasalahan Organisasi
• Penyeragaman organisasi
• Penyeragaman fungsi PA/KPA, PPK
• Pembagian tugas yang tidak tegas
PPK,ULP,Pokja dan PPHP
• Konsep ULP yang belum jelas dan
peran yang masih lemah
• Peran LKPP yang belum mapan
MEKANISME
• Tek penggunaan mesin; alat-alat dr mesin;
hal kerja mesin;
• Cara kerja suatu organisasi (perkumpulan
dsb): -- kerja;
• Hal saling bekerja spt mesin (kalau yg
satu bergerak, yg lain turut bergerak):
Permasalahan E-Procurement
• Harga satuan lelang belum tertabulasi
• Unduh dokumen harus mendaftar
• Mudah dijadikan ajang permainan
• Pengumuman tidak langsung ke
penyedia
• Daftar hitam belum terintegrasi
• Penganggaran dan pemaketan belum
terintegrasi
• Belum bisa reverse auction
Permasalahan E-Catalog
• Kemampuan updating terbatas
• Harga riil b/j yang sulit diketahui
• Sanksi kepada penyedia tidak jelas
• Tidak semua barang bisa masuk
• Melemahkan kemampuan SDM PBJ
• Belum sepenuhnya pro pasar
• Masih pasar dalam negeri
Lingkungan
Permasalahan Lingkungan
• Lingkungan kerja yang currupt
• Atasan yang tidak bertanggung jawab
• Tekanan politis
• Auditor yang tidak memahami PBJ
• APH yang menyimpang
• Masyarakat yang apatis atau provokatif
• Tuntutan pasar terbuka dari ASEAN
dan APEC
PEMILIHAN
PELAKSANAAN
KONTRAK
PASKA KONTRAK
KASUS ADMINISTRASI KASUS ADMINISTRASI/PERDATA
KASUS ADMINISTRASI/
PERDATA/PIDANA
SISTEM WISTLE BLOWER
Advokasi
Probity Advisor
Probity AuditAudit Audit Audit Audit Audit Audit
AdvisoryAdvisoryAdvisoryAdvisoryAdvisory Probity Advisor
Probity Audit
Next Episode . . . . .
HOW TO IMPROVE ?!?!?
TERIMA KASIH
Djamaludin Abubakar
Hp : 0817 12 9248
• Email:
dedena@gmail.com
jamala@hotmail.com

More Related Content

Viewers also liked (8)

Social - Andreas Grasmo Johansen - Skill AS
Social - Andreas Grasmo Johansen - Skill ASSocial - Andreas Grasmo Johansen - Skill AS
Social - Andreas Grasmo Johansen - Skill AS
 
Pengetahuan Sumedang :) ~arpn
Pengetahuan Sumedang :) ~arpnPengetahuan Sumedang :) ~arpn
Pengetahuan Sumedang :) ~arpn
 
First Presentation
First PresentationFirst Presentation
First Presentation
 
Night vision technology
Night vision technologyNight vision technology
Night vision technology
 
Skill
SkillSkill
Skill
 
SEJARAH PERKEMBANGAN PROCESSOR DAN MEMORY
SEJARAH PERKEMBANGAN PROCESSOR DAN MEMORY SEJARAH PERKEMBANGAN PROCESSOR DAN MEMORY
SEJARAH PERKEMBANGAN PROCESSOR DAN MEMORY
 
Perakitan Komputer dan Penjelasannya~arpn
Perakitan Komputer dan Penjelasannya~arpnPerakitan Komputer dan Penjelasannya~arpn
Perakitan Komputer dan Penjelasannya~arpn
 
Kebijakan Pemerintah Dalam Prekonomian
Kebijakan Pemerintah Dalam PrekonomianKebijakan Pemerintah Dalam Prekonomian
Kebijakan Pemerintah Dalam Prekonomian
 

Similar to Kajian kritis kebijakan pbj (djamaluddin abubakar anggota luar biasa p3 i)

Poac dalam meningkatkan kinerja karyawan
Poac dalam meningkatkan kinerja karyawanPoac dalam meningkatkan kinerja karyawan
Poac dalam meningkatkan kinerja karyawan
Dodik Wijanarko
 
Organisasi dan birokrasi (8)
Organisasi dan birokrasi (8)Organisasi dan birokrasi (8)
Organisasi dan birokrasi (8)
Allo Martins
 
Kinerja pelayanan publik
Kinerja pelayanan publikKinerja pelayanan publik
Kinerja pelayanan publik
Aria Suyudi
 

Similar to Kajian kritis kebijakan pbj (djamaluddin abubakar anggota luar biasa p3 i) (20)

Poac dalam meningkatkan kinerja karyawan
Poac dalam meningkatkan kinerja karyawanPoac dalam meningkatkan kinerja karyawan
Poac dalam meningkatkan kinerja karyawan
 
Pendekatan Efektivitas Organisasi
Pendekatan Efektivitas OrganisasiPendekatan Efektivitas Organisasi
Pendekatan Efektivitas Organisasi
 
PPT POAC.pptx
PPT POAC.pptxPPT POAC.pptx
PPT POAC.pptx
 
Forum quiz be & gg minggu 14,waldy gagantika,hapzi ali, ethics and confli...
Forum quiz be & gg minggu 14,waldy gagantika,hapzi ali, ethics and confli...Forum quiz be & gg minggu 14,waldy gagantika,hapzi ali, ethics and confli...
Forum quiz be & gg minggu 14,waldy gagantika,hapzi ali, ethics and confli...
 
BE & GG, Antoni Butarbutar, Hapzi Ali, Ethics and Business; Ethics and Confli...
BE & GG, Antoni Butarbutar, Hapzi Ali, Ethics and Business; Ethics and Confli...BE & GG, Antoni Butarbutar, Hapzi Ali, Ethics and Business; Ethics and Confli...
BE & GG, Antoni Butarbutar, Hapzi Ali, Ethics and Business; Ethics and Confli...
 
Etika bisnis
Etika bisnisEtika bisnis
Etika bisnis
 
Silabus Training "Penyusunan PPK dan Kontrak Jasa (Tingkat Lanjutan)"
Silabus Training "Penyusunan PPK dan Kontrak Jasa  (Tingkat Lanjutan)"Silabus Training "Penyusunan PPK dan Kontrak Jasa  (Tingkat Lanjutan)"
Silabus Training "Penyusunan PPK dan Kontrak Jasa (Tingkat Lanjutan)"
 
Organisasi dan birokrasi (8)
Organisasi dan birokrasi (8)Organisasi dan birokrasi (8)
Organisasi dan birokrasi (8)
 
pertemuan-8-ek-publik-genap-13-14.ppt
pertemuan-8-ek-publik-genap-13-14.pptpertemuan-8-ek-publik-genap-13-14.ppt
pertemuan-8-ek-publik-genap-13-14.ppt
 
118276795 etika-pemerintahan-1
118276795 etika-pemerintahan-1118276795 etika-pemerintahan-1
118276795 etika-pemerintahan-1
 
RENCANA Pelaksanaan + Link-Link MATERI Training_ "Upaya MEMENANGKAN Tender/Se...
RENCANA Pelaksanaan + Link-Link MATERI Training_ "Upaya MEMENANGKAN Tender/Se...RENCANA Pelaksanaan + Link-Link MATERI Training_ "Upaya MEMENANGKAN Tender/Se...
RENCANA Pelaksanaan + Link-Link MATERI Training_ "Upaya MEMENANGKAN Tender/Se...
 
Dasar-Dasar Manajemen (Ekonomi SMA Kelas XII)
Dasar-Dasar Manajemen (Ekonomi SMA Kelas XII)Dasar-Dasar Manajemen (Ekonomi SMA Kelas XII)
Dasar-Dasar Manajemen (Ekonomi SMA Kelas XII)
 
Penggunaan Metode Wawancara Competency & Behavioral (CBI & BBI)
Penggunaan Metode Wawancara  Competency & Behavioral (CBI & BBI)Penggunaan Metode Wawancara  Competency & Behavioral (CBI & BBI)
Penggunaan Metode Wawancara Competency & Behavioral (CBI & BBI)
 
Tqm 9 patok duga (benchmarking)
Tqm 9   patok duga (benchmarking)Tqm 9   patok duga (benchmarking)
Tqm 9 patok duga (benchmarking)
 
Msdm 5
Msdm 5Msdm 5
Msdm 5
 
Freme work deni syahru
Freme work deni syahruFreme work deni syahru
Freme work deni syahru
 
Link-Link MATERI Training "PERCEPATAN PENINGKATAN PENGGUNAAN Produk DN, UMK &...
Link-Link MATERI Training "PERCEPATAN PENINGKATAN PENGGUNAAN Produk DN, UMK &...Link-Link MATERI Training "PERCEPATAN PENINGKATAN PENGGUNAAN Produk DN, UMK &...
Link-Link MATERI Training "PERCEPATAN PENINGKATAN PENGGUNAAN Produk DN, UMK &...
 
2 mandat-misi-nilai organisasi
2 mandat-misi-nilai organisasi2 mandat-misi-nilai organisasi
2 mandat-misi-nilai organisasi
 
Link-Link MATERI Training _"PERCEPATAN PENINGKATAN PENGGUNAAN Produk DN, UMK ...
Link-Link MATERI Training _"PERCEPATAN PENINGKATAN PENGGUNAAN Produk DN, UMK ...Link-Link MATERI Training _"PERCEPATAN PENINGKATAN PENGGUNAAN Produk DN, UMK ...
Link-Link MATERI Training _"PERCEPATAN PENINGKATAN PENGGUNAAN Produk DN, UMK ...
 
Kinerja pelayanan publik
Kinerja pelayanan publikKinerja pelayanan publik
Kinerja pelayanan publik
 

Kajian kritis kebijakan pbj (djamaluddin abubakar anggota luar biasa p3 i)

  • 1. Jakarta, 28 Maret 2014 KAJIAN KRITIS KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH Djamaludin Abubakar
  • 3. Pelaku Yang Kompeten Peraturan Barang/Jasa yang Efektif Sumber Daya Yang Efisien Fungsi Barang/Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pertanggungjawaban Keseluruhan LINGKUNGAN LINGKUNGAN LINGKUNGAN LINGKUNGAN
  • 4. PERATURAN • Definisi: Peraturan adalah sesuatu yang disepakati dan mengikat sekelompok orang/ lembaga dalam rangka mencapai suatu tujuan bersama
  • 5. KEBIJAKAN • “What governments say and do, or do not do. It is the goals or purposes of governments programs". (Edward), (Thomas R. Dye (1981) Kebijakan Pengadaan B/J Pemerintah: • Tujuan PBJP • Prosedur PBJP
  • 6. Tujuan PBJP • Sebagian tertuang dalam Prinsip Dasar PBJP • Sebagian berisi amanat penggunaan anggaran pemerintah.
  • 7. Prinsip Dasar Pengadaan B/J PRINSIP DASAR 5 3 6 1 2 EFEKTIF EFISIEN TERBUKA/ BERSAING ADIL/TIDAK DISKRIMINATIF AKUNTABEL TRANSPARAN 2E2T2A 4
  • 8. PROSEDUR • Definisi: (pendapat beberapa ahli) prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan
  • 9. • Chandler dan Plano ( 1988 ) Kebijkan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya- sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. • Definisi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye diklasifikasikan sebagai keputusan, dimana pemerintah mempunyai wewenang untuk menggunakan keputusan otoritatif, termasuk keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi, demi teratasinya suatu persoalan publik.
  • 10. Prosedur PBJP • Meniru Best Practices Pengadaan – Pasar tradisional – Pasar internasional – Badan donor – Negara maju • Memfasilitasi Amanat Penggunaan Anggaran Pemerintah
  • 11. Stratifikasi dan Proses Stratifikasinya: – kebijakan umum (strategi), – kebijakan manajerial, dan – kebijakan teknis operasional. Dari sudut manajemen, proses kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi – pembuatan kebijakan, – pelaksanaan dan pengendalian, serta – evaluasi kebijakan
  • 12. Proses formulasi kebijakan • Pengkajian Persoalan. • Penentuan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik • Perumusan Alternatif. yang mungkin diaplikasikan • Penyusunan Model. penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi. • Penentuan kriteria. yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan (ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peranserta masyarakat, dan lain-lain). • Penilaian Alternatif untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif • Perumusan Rekomendasi alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya.
  • 13. Permasalahan Peraturan • Sentralistik • Generalisir • Tidak harmonis dgn peraturan lainnya • Tidak sensitif terhadap varian2 di lapangan • Mendorong formalitas • Melanggar prinsip2 dasar PBJ • Tidak kuat secara hukum • Multi tafsir
  • 14. Persepsi: Anda hanya bisa sukses bila bermain sesuatu dengan aturan Siapakah yang membuat aturan itu? Setiap situasi membutuhkan cara yang berbeda. Kadang kita memang harus mengikuti aturan, tetapi di saat lain andalah yang membuat aturan itu. padahal …
  • 15. 15 Tata Cara Penafsiran Kalimat Aturan Pengadaan Barang/Jasa Tafsiran Kalimat Aturan Pengadaan Barang/Jasa Tafsiran Kalimat Aturan Pengadaan Barang/Jasa TafsiranKalimatAturan PengadaanBarang/Jasa PRINSIP DASAR PRINSIPDASAR PRINSIPDASAR PRINSIPDASAR Tafsiran Kalimat Aturan Pengadaan Barang/Jasa Tafsiran Kalimat Aturan Pengadaan Barang/Jasa Tafsiran Kalimat Aturan Pengadaan Barang/Jasa Tafsiran Kalimat Aturan Pengadaan Barang/Jasa RANAHLOGIKA
  • 16. SDM • Definisi: Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.
  • 17. KOMPETENSI • Menurut Purwadarminta: “Kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal" • Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan dalam melaksanakan tugas.
  • 18. AHLI • Ahli adalah orang yg mahir, paham sekali dl suatu ilmu (kepandaian) (KBBI). • Pakar atau ahli ialah seseorang yang banyak dianggap sebagai sumber tepercaya atas teknik maupun keahlian tertentu yang bakatnya untuk menilai dan memutuskan sesuatu dengan benar, baik sesuai dengan aturan dan status oleh sesamanya ataupun khayalak dalam bidang khusus tertentu. Lebih umumnya, seorang pakar ialah seseorang yang memiliki pengetahuan ataupun kemampuan luas dalam bidang studi tertentu. Para pakar dimintai nasihat dalam bidang terkait mereka, namun mereka tidak selalu setuju dalam kekhususan bidang studi
  • 19. Pengalaman • Pengalaman ialah hasil persentuhan alam dengan panca indra manusia. Berasal dari kata peng-alam-an. Pengalaman memungkinkan seseorang menjadi tahu dan hasil tahu ini kemudian disebut pengetahuan [1]. • Pengalaman juga digunakan untuk merujuk pada pengetahuan dan ketrampilan tentang sesuatu yang diperoleh lewat keterlibatan atau berkaitan dengannya selama periode tertentu. Secara umum, pengalaman menunjuk kepada mengetahui bagaimana atau pengetahuan prosedural, daripada pengetahuan proposisional. • Pengetahuan yang berdasarkan pengalaman juga diketahui sebagai pengetahuan empirikal atau pengetahuan posteriori. Seorang dengan cukup banyak pengalaman di bidang tertentu dipanggil ahli.
  • 20. Expert • Having or showing special skill or knowledge because of what you have been taught or what you have experienced
  • 21. Permasalahan SDM • Tingkat kompetensi yang rendah • Penyeragaman jalur pembinaan • Sertifikasi yang lemah • Pembagian tugas yang tidak jelas • Koruptif • Tidak ada sanksi keahlian • Tidak tahu kalau tidak tahu
  • 22. PASAR • Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. • Pasar, dalam ilmu ekonomi, adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Transaksi jual-beli yang terjadi tidak selalu memerlukan lokasi fisik. Pasar yang dimaksud bisa merujuk kepada suatu negara tempat suatu barang dijual dan dipasarkan
  • 23. Permasalahan Pasar • Belum terbentuk saling percaya • Terdistorsi peraturan yang berlebihan • Banyak yang tidak memiliki kompetensi • Pasar spesialist belum tumbuh • Partisipasi pada PBJ-P masih rendah • Biaya administrasi yang tinggi
  • 24. ORGANISASI • Organisasi adalah susunan dan aturan dari berbagai- bagai bagian (orang dsb) sehingga merupakan kesatuan yang teratur. (W.J.S. Poerwadarminta) • Menurut Stoner, organisasi adalah suatu pola hubungan- hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama. • Menurut James D. Mooney, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. • Menurut Chester I. Bernard, organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih • Organisasi (Yunani: organon – alat) adalah suatu kelompok orang yang memiliki tujuan yang sama.
  • 25. Permasalahan Organisasi • Penyeragaman organisasi • Penyeragaman fungsi PA/KPA, PPK • Pembagian tugas yang tidak tegas PPK,ULP,Pokja dan PPHP • Konsep ULP yang belum jelas dan peran yang masih lemah • Peran LKPP yang belum mapan
  • 26. MEKANISME • Tek penggunaan mesin; alat-alat dr mesin; hal kerja mesin; • Cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dsb): -- kerja; • Hal saling bekerja spt mesin (kalau yg satu bergerak, yg lain turut bergerak):
  • 27. Permasalahan E-Procurement • Harga satuan lelang belum tertabulasi • Unduh dokumen harus mendaftar • Mudah dijadikan ajang permainan • Pengumuman tidak langsung ke penyedia • Daftar hitam belum terintegrasi • Penganggaran dan pemaketan belum terintegrasi • Belum bisa reverse auction
  • 28. Permasalahan E-Catalog • Kemampuan updating terbatas • Harga riil b/j yang sulit diketahui • Sanksi kepada penyedia tidak jelas • Tidak semua barang bisa masuk • Melemahkan kemampuan SDM PBJ • Belum sepenuhnya pro pasar • Masih pasar dalam negeri
  • 30. Permasalahan Lingkungan • Lingkungan kerja yang currupt • Atasan yang tidak bertanggung jawab • Tekanan politis • Auditor yang tidak memahami PBJ • APH yang menyimpang • Masyarakat yang apatis atau provokatif • Tuntutan pasar terbuka dari ASEAN dan APEC
  • 31. PEMILIHAN PELAKSANAAN KONTRAK PASKA KONTRAK KASUS ADMINISTRASI KASUS ADMINISTRASI/PERDATA KASUS ADMINISTRASI/ PERDATA/PIDANA SISTEM WISTLE BLOWER Advokasi Probity Advisor Probity AuditAudit Audit Audit Audit Audit Audit AdvisoryAdvisoryAdvisoryAdvisoryAdvisory Probity Advisor Probity Audit
  • 32. Next Episode . . . . . HOW TO IMPROVE ?!?!?
  • 33. TERIMA KASIH Djamaludin Abubakar Hp : 0817 12 9248 • Email: dedena@gmail.com jamala@hotmail.com