PPT Hari Pekerja Indonesia

1. Hari Pekerja Indonesia
Pemantauan Hak Pekerja UMK Banyumas

2. • Setiap 20 Februari para pekerja dan buruh memperingati Hari Pekerja Nasional
atau Harpekindo.
• Hari Pekerja Nasional ini pada dasarnya diadakan guna menyatukan semangat
kaum pekerja dan buruh di Indonesia.
• Tanggal dan alasan penetapannya pun sudah tertuang dalam Surat Keputusan
Presiden Nomor 9.
• Surat tersebut mengungkapkan bahwa Harpekindo ditetapkan karena pada 20
Februari 1973, serikat pekerja mendeklarasikan pembentukan Federasi Buruh
Seluruh Indonesia (FBSI).
• Meskipun tak sepopuler Hari Buruh Internasional, hari peringatan ini berperan
penting dalam menyederhanakan aspirasi pekerja di seluruh Indonesia.
HARI PEKERJA INDONESIA

5.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, ditetapkan
pada tanggal 25 Maret 2003
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah, ditetapkan
pada tanggal 30 September 2014
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja, ditetapkan pada
tanggal 2 November 2020
RUANG LINGKUP REGULASI
PENGUPAHAN
 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan, ditetapkan pada
tanggal 2 Februari 2021
 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
561/6393/Sj Tanggal 15 November 2021 Hal
Penetapan Upah Minimum Tahun 2022
 Permenaker RI No. 18/2022 tentang
Penetapan UM 2023 (TERBARU UNTUK
PENETAPAN UMK 2023 - Formula lama
berdasarkan PP No. 36/ 2021 tentang
Pengupahan tidak diberlakukan lagi untuk
UMK 2023)
 Kebijakan upah minimum merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan
hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
 Upah minimum berfungsi sebagai jaring pengaman untuk melindungi upah
pekerja/buruh agar tidak merosot sampai batas garis kemiskinan yang dapat
membahayakan Kesehatan pekerja/buruh, sehingga akan berdampak terhadap
produktivitas pekerja/buruh.

6. Definisi Konseptual:
Upah Minimum adalah upah terendah yang ditetapkan oleh
pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja/buruh
di suatu wilayah.
UU Ciptaker Pasal 88E ayat (1)
“Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88C ayat (1)
dan (2) berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari
1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan”
DEFINISI UPAH MINIMUM

8. RATA-RATA UPAH PEKERJA DI DUNIA

10. Daftar Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun
2023 (Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/ 54
Tahun 2022 tentang Upah Minimum Pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2023)

11. Daftar Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 (Berdasarkan
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/ 39 Tahun 2021 tentang Upah Minimum
Pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022)

12. Pada tahun 2022, Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan
UKM telah melaksanakan kegiatan monitoring UMK pada bulan Maret – September
2022 oleh Tim Monitoring UMK Banyumas Tahun 2022 yang terdiri dari unsur
Pemerintah (DinnakerkopUKM Kabupaten Banyumas), unsur Serikat Pekerja (DPC
KSPSI Kabupaten Banyumas), BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
Sasaran
◦ Kegiatan monitoring UMK tahun 2022 telah mengunjungi sebanyak 237
perusahaan dari 13 sektor usaha yaitu Industri, Perdagangan, Jasa, Keuangan,
Distributor, Perkebunan, Peternakan, Konstruksi, Percetakan, Pariwisata, Hiburan,
Perhotelan dan Sosial Kesehatan Masyarakat. Kategori perusahaan besar
sebanyak 38 perusahaan, perusahaan menengah sebanyak 41 perusahaan, dan
perusahaan kecil sebanyak 158 perusahaan dengan total pekerja sebanyak 15.696
orang.
Pemantauan Hak Pekerja UMK Banyumas 2022

13. TABEL PERUSAHAAN BERDASARKAN SEKTOR USAHA DAN
JUMLAH TENAGA KERJA

14. Hasil Kegiatan Monitoring
Berdasarkan besarnya pembayaran upah, sebanyak 187 perusahaan atau
78,90% sudah membayar semua pekerjanya sesuai dengan UMK Banyumas
tahun 2022. Sedangkan sebanyak 50 perusahaan atau 21,10% belum
membayar semua pekerjanya sesuai dengan UMK Banyumas tahun 2022
karena ada pekerja yang masih dalam tahap percobaan, kurangnya
pemahaman tentang upah oleh perusahaan, dan karena kemampuan
keuangan perusahaan terutama disebabkan oleh proses pemulihan dari
pandemi Covid 19.
Sedangkan berdasarkan jumlah pekerja, yang telah dibayar sesuai UMK
Banyumas tahun 2022 sebanyak 14.603 pekerja atau sebesar 93,03%.
Sedangkan yang belum dibayar sesuai UMK Banyumas tahun 2022 sebanyak
1.093 pekerja atau sebesar 6,97%.

17. Kesimpulan
Tindak Lanjut Monitoring
Berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan pembayaran Upah
Minimum Kabupaten (UMK) Banyumas Tahun 2022, maka bagi
perusahaan yang belum melaksanakan pembayaran upah sesuai
dengan UMK yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 561/39 Tahun 2021, akan dilaksanakan
pembinaan dan sosialisasi secara rutin dan berkala. Apabila masih
ada yang belum melaksanakan pembayaran upah sesuai dengan
aturan UMK maka akan dilakukan koordinasi dengan Satuan
Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Banyumas untuk diproses
lebih lanjut.