Dokumen tersebut membahas tentang Presiden dan Wakil Presiden Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan dibantu oleh Wakil Presiden. Mereka dipilih secara langsung oleh rakyat untuk menjalankan undang-undang. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai kewenangan Presiden seperti mengajukan rancangan undang-undang, mengangkat menteri, dan lain sebagainya.
2. D I S U S U N O L E H
Vaktea Laksyita
B1A122136
Fae Lazar
B1A122105
Yoel Nathan
B1A122125
3. D I S U S U N O L E H
Asfin Huliman
B1A122117 Yohana Pittauli. s
B1A122129
4.
5. P R E S I D E N D A N W A K I L
P R E S I D E N R I
6. K E D U D U K A N P R E S I D E N
D A N W A K I L P R E S I D E N
.Pasal 4 Ayat 1 UUD
1945 berbunyi
“Presiden Republk
Indonesia
memegang
kekuasaan
pemerintahan
menurut UUD”
Pasal 4 Ayat 2
berbunyi “Dalam
melakukan
kewajibannya
Presiden dibantu
oleh satu orang
Wakil Presiden”.
7. P E N G I S I A N J A B A T A N
Pasal 6a Ayat 1 Berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden
dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh
rakyat” (DIRECT DEMOCRACY)
8. F U N G S I P R E S I D E N D A N
W A K I L P R E S I D E N
Presiden dan Wakil Presiden berfungsi untuk
menjalankan undang undang. Pasal 5 ayat 2 UUD 1945
yang berbunyi “Presiden menetapkan peraturan
pemerintah untuk menjalankan undang-undang
sebagamana mestinya
9. W E W E N A N G P R E S I D E N
1 2 3
Pasal 5 Ayat 1 UUD
1945 Berbunyi
“Presiden berhak
mengajukan
rancangan UU kepada
DPR”
Pasal 5 Ayat 2 UUD
1945 Berbunyi
“Presiden
menetapkan
peraturan
pemerintah untuk
menjalankan undang-
undang”
Pasal 11 Ayat 1 UUD
1945 Berbunyi
“Presiden dengan
persetujuan DPR
menyatakan perang,
membuat
perdamaian dan
perjanjian dengan
negara lain”
10. W E W E N A N G
P R E S I D E N
1 2 3
Pasal 13 Ayat 1 UUD
1945 Berbunyi
“Presiden
mengangkat duta
dan konsul”
Pasal 13 Ayat 3 UUD
1945 Berbunyi
“Presiden menerima
penempatan duta
negara lain dengan
memperhatikan
pertimbangan DPR”
Pasal 12 UUD 1945
Berbunyi “Presiden
menyatakan keadaan
bahaya. Syarat-
syarat dan
akibatnya keadaan
bahaya ditetapkan
dengan undang-
undang.
11. W E W E N A N G
P R E S I D E N
1 2 3
Pasal 14 Ayat 2 UUD
1945 Berbunyi
“Presiden memberi
amnesti dan abolisi
dengan
memperhatikan
pertimbangan DPR”
Pasal 15 UUD 1945
Berbunyi “Presiden
memberi gelar,
tanda jasa dan lain-
lain tanda
penghormatan yang
diatur dengan UU”
Pasal 14 Ayat 1 UUD
1945 Berbunyi
“Presiden memberi
grasi dan
rehabilitasi dengan
memperhatikan
pertimpangan MA”
12. W E W E N A N G
P R E S I D E N
1 2 3
Pasal 16 UUD 1945
Berbunyi “Presiden
membentuk suatu
dewan pertimbangan
yang bertugas
memberikan nasihat
dan pertimbangan
kepada Presiden,
yang selanjutnya
diatur dalam UU”
Pasal 17 Ayat 2 UUD
1945 Berbunyi
“Menteri-menteri itu
diangkat dan
diberhentkan oleh
Presiden”
Pasal 20 Ayat 2 UUD
1945 Berbunyi
“Setiap rancangan UU
dibahas oleh DPR
dan Presiden untuk
mendapatkan
persetujuan
bersama”
13. W E W E N A N G
P R E S I D E N
1 2 3
Pasal 20 Ayat 4 UUD
1945 Berbunti
“Presiden
mengesahkan RUU
yang telah disetujui
bersama untuk
menjadi UU”
Pasal 22 Ayat 1 UUD
1945 Berbunyi “
Dalam hal ihwal
kegentingan yang
memaksa, presiden
berhak menetapkan
peraturan
pemerintah sebagai
pengganti UU”
Pasal 23 Ayat 2 UUD
1945 Berbunyi
“Rancangan uu
anggaran pendapatan
dan belanja negara
diajukan oleh
presiden untuk
dibahas bersama
DPR dengan
memperhatikan
pertimbangan DPD
14. W E W E N A N G
P R E S I D E N
1 2 3
Pasal 24 a ayat 3
UUD 1945 Berbunyi
“Calon hakim agung
diusulkan komisi
yudisial kepada DPR
umtuk mendapatkan
persetujuan &
selanjutnya
ditetapkan sebagai
hakim agung oleh
presiden”
Pasal 24 B Ayat 3
UUD 1945 Berbunyi
“ Anggota yudisial
diangkat &
diberhentikan oleh
presiden dengan
persetujuan DPR”
Pasal 24 C Ayat 3 UUD
1945 Berbunyi
“Mahkamah Konstitusi
mempunyai sembilan
orang anggota hakim
konstitusi yang
ditetapkan oleh presiden,
yang diajukan masing-
masing 3 orang dari
mahkamah agung, 3
orang oleh DPR, dan 3
orang dari presiden.
15. A N A L I S I S
Secara umum kinerja Presiden Jokowi di bidang ekonomi layak
mendapat apresiasi. Banyak kebijakan ekonomi berdampak positif
dan nyata dirasakan masyarakat. Namun, masih banyak hal yang
perlu diperbaiki agar lebih baik.
Menjamurnya misinformasi dan disinformasi di medsos
semakin memfasilitasi adanya diskoneksi pemahaman antara
kebijakan, hasil kebijakan, dan persepsi publik. Era Post-Truth
juga ditandai dengan lebih banyak informasi negatif dan
sensasional karena berita tak lagi hanya berita, tapi juga
didesain untuk menarik perhatian dan memicu reaksi emosi,
bukan hanya reaksi rasional kita.
16. A N A L I S I S
Akibatnya, ada semacam selection bias,
kita lebih banyak mengonsumsi berita
negatif dan sensasional daripada informasi
positif, perbaikan, dan keberhasilan
pembangunan yang ada. Kita perlu melihat
dengan lebih rasional .
Kebijakan yang tak populis, tentu tidak
enteng, approval rate presiden anjlok.
17. A N A L I S I S
Legasi pemerintahan
Pertama, kita tak bisa underestimate legasi
(legacy) Presiden Joko Widodo pada periode
pertama. Sebagai contoh, Jokowi bisa dibilang
satu-satunya presiden negara demokrasi besar
yang berani dan bisa mencabut subsidi bahan
bakar minyak (BBM). Kebijakan yang tak populis,
tentu tidak enteng, approval rate presiden anjlok.
18. A N A L I S I S
Tapi, hasil dari kebijakan tersebut baik dan dinikmati semua
lapisan masyarakat, subsidi lebih tepat sasaran. Keamanan dan
stabilitas terjaga, keuangan negara sehat, dan ekonomi terus
tumbuh. Penghapusan subsidi BBM ini termasuk mulus tanpa
gejolak. Bandingkan dengan, misalnya, di Perancis, negara
demokrasi yang lebih tua dan kelihatannya stabil. Pada 2018,
Perancis mencoba menaikkan harga BBM, hasilnya berlangsung
protes Yellow Jacket besar-besaran sehingga pada akhir 2018
Presiden Perancis terpaksa membatalkan kenaikan harga BBM.
19. A N A L I S I S
Keberhasilan Jokowi menggeser prioritas dari subsidi BBM juga
memampukan Indonesia menaikkan kualitas pertumbuhan.
Belanja-belanja jadi lebih terarah ke pembangunan infrastruktur
yang masif, mulai dari jalan tol, pelabuhan, bandara, jalur kereta
api, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (ICT),
hingga perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.
Rasio utang terhadap PDB tetap terjaga dengan baik. Bandingkan
dengan China dan Jepang, rasionya sekitar 300 persen dan 200
persen, atau negara-negara ASEAN lain yang rata-rata rasionya
tinggi.
20. A N A L I S I S
Pemerintahan Jokowi mampu mengelola penggunaan utang untuk
mengisi pertumbuhan secara produktif, tak konsumtif. Angka
kemiskinan pun turun dari dua digit menjadi single digit meski
kemudian kembali sedikit meningkat akibat dampak pandemi.
Legasi lainnya, pemindahan ibu kota negara (IKN) yang gagasannya
sudah ada di era presiden-presiden sebelumnya, tapi baru akan
direalisasikan di era sekarang. Pemindahan IKN dinilai akan
membawa nation and state building yang lebih solid, perbaikan
struktur ekonomi spasial, merefleksikan kebinekaan, dan
merepresentasikan kepentingan pembangunan yang beralih dari
Jawa-sentris menuju Indonesia-sentris dan pertumbuhan yang kian
merata.
21. A N A L I S I S
Ketiga, Nawacita 2014-2019 dan lima prioritas kerja 2019-2024
yang semua dimaksudkan untuk menguntungkan masyarakat
semua lapisan. Walaupun tak bisa terlihat langsung, hasil positif
akan dirasakan pada jangka menengah dan panjang. Sebagai
contoh, dulu harga-harga barang di Papua mahal karena
infrastruktur sangat terbatas. Setelah pembangunan
infrastruktur digenjot, harga-harga barang cenderung lebih
murah karena ongkos logistik bisa lebih murah.
Pemerintahan Jokowi mampu mengelola penggunaan utang untuk mengisi
pertumbuhan secara produktif, tak konsumtif.
22. A N A L I S I S
Program lain yang meningkatkan kualitas hidup dan
kesejahteraan rakyat adalah program intensifikasi dan
perbaikan irigasi. Tanpa itu, penggunaan air untuk
agrikultur boros dan tidak efisien. Dengan pembangunan
berbagai proyek bendungan dan irigasi, banyak lahan padi
yang menjadi produktif, bahkan bisa menghasilkan 12-15 ton
per hektar padi. Tujuan akhirnya, kehidupan petani lebih
baik dan ketahanan pangan nasional meningkat.
23. A N A L I S I S
Keempat, pengelolaan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah
menetapkan lima program prioritas kerja: pembangunan
infrastruktur, SDM, pemangkasan hambatan investasi, reformasi
birokrasi, dan APBN yang tepat guna. Sejauh ini, kita melihat
investasi asing terus masuk, devisa naik, inflasi relatif
terkontrol, kemudahan berusaha meningkat, utang negara
terkelola dengan baik.
Kelima, reputasi internasional. Di tengah memburuknya hubungan
AS-China, pemerintahan tetap berhasil menavigasi, merangkul, dan
tak mengalienasi siapa pun.
24. A N A L I S I S
Stabilitas (stability) dan persatuan (unity) harus diakui menjadi
hal yang bisa di-deliver dengan baik oleh pemerintah di bawah
Jokowi.
Survei Kepemimpinan Nasional
Pekerjaan rumah
Namun, seperti kata pepatah, tak ada gading yang tak retak, masih
banyak hal yang bisa diperbaiki untuk Indonesia yang lebih baik.
Baik di level kebijakan maupun implementasinya. Kasus lonjakan
harga dan kelangkaan sejumlah komoditas kebutuhan pokok hanya
salah satunya.
25. A N A L I S I S
Lonjakan harga sejumlah barang kebutuhan pokok yang
merupakan isu sangat strategis, tapi musiman (seasonal)
ini seharusnya bisa diprediksi dan diantisipasi jauh-jauh
hari supaya kestabilan harga dan ketersediaannya terjamin.
Dalam hal ini, kepemimpinan Presiden juga akan semakin
baik lagi jika menteri-menterinya tidak hanya cekatan
”memadamkan kebakaran”, tapi juga proaktif, strategis, dan
kreatif dalam men-deliver kebijakan-kebijakan yang
menghasilkan kesejahteraan buat rakyat.
