Surat perintah membayar untuk membayar gaji induk anggota polri bulan Agustus 2020 sebesar Rp. 318.016.700 untuk 59 anggota Kepolisian di Polres Lampung. Pembayaran dilakukan melalui 2 giro bank berdasarkan DIPA tahun 2020 untuk kegiatan belanja pegawai.

1. SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Tanggal : 22-07-2020 Nomor : 00137
Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara BANDAR LAMPUNG (017)
Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 318.016.700,-
***TIGA RATUS DELAPANBELAS JUTA ENAMBELAS RIBU TUJUH RATUS RUPIAH***
Cara Bayar : 2 Giro Bank Tahun Anggaran : 2020
Dasar Pembayaran
PP 45 Tahun 2013
(01) DIPANo. DIPA-060.01.2.641876/2020
TANGGAL 12-11-2019 REV.6
NO.DIPA-060.01.2.641876/2020 Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program
03
Satker
641876
3073
Jenis Pembayaran
Sifat Pembayaran
Sumber Dana / Cara Penarikan
1
4
01.0
PENGELUARAN POTONGAN
Jenis Belanja Jumlah Uang BA.Unit.Lok.Akun.Satker Jumlah Uang
Jumlah Pengeluaran Jumlah Potongan
Kepada
NPWP
Rekening
Bank/Pos
Uraian
:
:
:
:
:
PARA PEGAWAI BIDDOKKES POLDA LAMPUNG JL.DRS WARSITO NO 89 TELUK BETUNG
00.123.767.6-324.000
TERLAMPIR (TERLAMPIR)
BANK BRI CABANG TELUK BETUNG
PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI BERUPA GAJI INDUK ANGGOTA POLRI BULAN AGUST US 2020 UNTUK 59
ANGGOTA/ 146 JIWA Sesuai SPP Nomor 00137 Tanggal 22 Juli 2020
NIP. 198005262002121005
BIDDOKKES POLDA LAMPUNG
51 339.145.417,- 015.04.12.51.411121.525350 1.336.333,-
060.01.12.51.425131.641876 78.168,-
999.99.01.51.811133.440780 15.782.362,-
999.99.01.51.811136.440780 3.931.854,-
339.145.417,- 21.128.717,-
BANDAR LAMPUNG, 22 JULI 2020
BUDI UTOMO, Amd
Rp. 318.016.700,-
:
:
:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Pengeluaran Anggaran
Pembayaran Langsung (LS)
RM / RM
Kegiatan, Output, Lokasi
Nama Satker
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Kewenangan
KD
Pejabat Penanda Tangan SPM
Jenis SPM : 01 GAJI INDUK
01 060 01 01
994 12.51
sn : r_rspp
*3794506876-137*
379 450 687 6-1 37
Semua bukti-bukti pendukung untuk Belanja Pegawai telah diuji dan dinyatakan
memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN,
selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh
Pejabat Penandatangan SPM.
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung
jawab Pejabat Penandatangan SPM.
.
.