Dokumen tersebut membahas tentang penafsiran hukum dan pengisian kekosongan hukum oleh hakim. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa hakim dapat menafsirkan hukum secara dinamis dan mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan perkembangan zaman agar hukum tetap relevan.

1. OLEH : KELOMPOK 7

2. THE PERSONIL
ADIKA
PRAWIRA
(0901551)
MUHAMAD G
IKHSAN (0901540)
JAMALUDIN AKBAR
(0901928)
FAJAR RAMADHANI
(0906677)

3. PENAFSIRAN HUKUM

4. Dengan adanya kodifikasi,hukum itu lalu menjadi
beku,statis,dan sukar berubah.Adapun yang selalu
melaksanakan kodifikasi hukum ialah hakim,karena
hakim lah yang berkewajiban menegakkan hukum
ditengah-tengah masyarakat.
Walaupun kodifikasi telah diatur selengkap-
lengkapnya,namun tetap saja kurang sempurna dan
masih banyak kekurangan-kekurangannya,karena
pada waktu kodifikasi dibuat,ada hal-hal atau benda-
benda yang belum ada atau dikenal.
Oleh sebab itu,hukum harus bersifat
dinamis,maka hakim pun sebagai penegak hukum
hanya memandang kodifikasi sebagai pedoman agar
ada kepastian hukum,sedangkan didalam memberi
putusan Hakim harus juga mempertimbangkan dan
mengingat perasaan keadilan yang hidup dalam
masyarakat.

5. Dengan adanya kodifikasi hukum yang dinamis dan
mengikuti perkembangan zaman,maka terdapat keluwesan
hukum (rechtslenigheid),yang mana hukum kodifikasi itu
berjiwa hidup dan dinamis mengikuti perkembangan
zaman.Ternyata,untuk memberi putusan seadil-adilnya seorang
hakim harus mengingat pula adat kebiasaan,jurisprudensi,ilmu
pengetahuan dan akhirnya pendapat Hakim itu sendiri ikut
menentukan;dan untuk itu perlu diadakan penafsiran hukum.
Ada beberapa macam penafsiran hukum,antara lain;
 Penafsiran tata bahasa (grammatical),yaitu cara penafsiran
berdasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang,dengan
berpedoman pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya
satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-
undang;yang dianut adalah semata-mata arti perkataan menurut
tata bahasa atau menurut kebiasaan,yakni arti dalam pemakaian
sehari-hari.
 Penafsiran sahih (autentik,resmi) ialah penafsiran yang pasti
terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh
pembentuk undang-undang.

6.  Penafsiran Historis,yaitu:
 Sejarah Hukumnya,yang diselidiki maksudnya
berdasarkan sejarah terjadinya hukum tersebut.
 Sejarah Undang-undangnya,yang diselidiki maksud
pembentuk undang-undang pada waktu membuat
undang-undang itu.
 Penafsiran sistematis,(dogmatis) penafsiran memiliki
susunan yang berhubunga dengan bunyi pasal-pasal
lainnya baik undang-undang itu maupun dengan
undang-undang lainnya.

7.  Penafsiran Nasional,ialah penafsiran menilik sesuai tidaknya
dengan system hukum yang berlaku.
 Penafsiran teleologis (sosiologis),yaitu penafsiran dengan
mengingat maksud dan tujuan undang-undang itu.
 Penafsiran ekstensif.Ialah memberi tafsiran dengan memperluas
arti kata-kata dalam peraturan itu sehingga sesuatu peristiwa
yang baru dapat ditambahkan.
 Penafsiran Restriktif,ialah penafsiran dengan membatasi
(mempersempit) arti kata-kata dalam peraturan itu.
 Penafsiran analogis, memberi tafsiran pada sesuatu peraturan
hukum dengan memberi ibarat (kias) pada kata – kata tersebut
sesuai dengan asas hukumnya, sehingga sesuatu peristiwa
sebenarnya tidak dapat dimasukan, lalu dianggap sesuai dengan
bunyi peraturan tersebut.
 Penafsiran a contrario (menurut peringkaran), ialah suatu cara
menafsirkan undang – undang yang didasarkan pada
perlawanan pengertian antara soal yang di hadapi dan soal yang
diatur dalam suatu pasal undang – undang. Dengan berdasarkan
perlawanan pengertian (peringkaran) itu di tarik kesimpulan,
bahwa soal yang dihadapi itu tidak di liputi oleh pasal yang
termaksud atau dengan kata lain di luar dari pasal tersebut.

8. CARA MENGISI KEKOSONGAN
HUKUM

9.  Pengisian Kekosongan Hukum
Peraturan – peraturan perundangan yang berlaku dalam suatu
Negara dalam suatu waktu tertentu bisa dikatakan hukum
positif merupakan suatu system yang formal, yang sulit untuk
mengubah atau mencabutnya walaupun tak sesuai dengan
perkembangan masyarakat yang harus diatur oleh peraturan –
perundangan tersebut.
Hakim Memenuhi Kekosongan Hukum
Dalam hubungan ini apabila hakim menambah peraturan –
perundangan, maka hal ini berarti, bahwa hakim memenuhi
ruangan kosong (leemten) dalam system hukum formal dari tata
hukum yang berlaku.
Adapun pendapat bahwa dalam system formal dari hukum
ada kekosongan yang dapat di isi oleh hakim, belum lah lama
dianut oleh orang.
Seperti diketahui pada akhir abad ke-19, para sarjana
hukum berpendapat, bahwa hukum itu merupakan suatu
kesatuan yang lengkap dan yang tertutup; di luar undang –
undang tidak ada hukum, dan hakim tidak boleh menjalankan
keadaan hukum yang tidak disebutkan dalam peraturan
perundangan.

10. Namun kemudian tentang paham keasatuan yang bulat
dan lengkap daripada hukum itu, tidak dapat diterima
oleh para sarjana hukum. Prof. Mister Paul Scholten,
mengatakan bahwa hukum itu merupakan suatu
sisitem yang terbuka (open systeem van het recht).
Pendapat ini lahir dari kenyataan, bahwa dengan
pesatnya kemajuan dan perkembangan masyarakat,
menyebabkan hukum menjadi dianamis, terus
menerus mengiktui proses perkembangan masyarakat.
Berhubungan dengan itulah telah menimbulkan
konsekuensi, bahwa hakim dapat dan bahkan harus
memenuhi kekosongan yang ada dalam system hukum
asalkan penambahan itu tidaklah membawa
perubahan prisipil pada system hukum yang berlaku.

11.  Konstruksi Hukum
Berdasarkan ketentuan – ketentuan yang mengandung inti
kesamaan, maka hakim membuat suatu pengertian hukum yang
mendapat menjadi dasar hukum bagi penyelesaian persoalan
tersebut di atas.
Dengan demikian dengan menggunakan konstruksi
hukum hakim dapat menyempurnakan system formal dari
hukum yakni system peraturan perundangan yang berlaku
(hukum positif).
 Tugas Hakim Menurut Pandangan pada Masa Kini
Menurut Van Apeldoorn(1981:397),pekerjaan hakim tak
lain daripada memasukkan hal yang harus diputuskannya
kedalam suatu peraturan undang-undang yang dengan
sendirinya menyatakan menyatakan akibat hukumnya.Ini
berarti,hakim tentu tidak membentuk hukum,melainkan dari
sesuatu yang tidak ada,hakim membentuk sebuah peraturan
baru yang sesuai dengan keadaan pada saat itu sehingga menjadi
sebuah hukum yang berlaku.

12.  Aplikasi Hukum pada Era Globalisasi Saat Ini
Menurut Anthony Giddens seperti yang dikutip
oleh F.K.K Kalidjernih(2009:39),Globalisasi
berhubungan dengan tesis bahwa kita semuanya
tinggal dalam satu dunia.Tumbuhnya interdepedensi
di antara orang-orang,daerah-daerah,dan negara-
negara yang berbeda.Hukum pun demikian.Tumbuh
dan berkembang ditengah-tengah masyarakat.Pada
era Globalisasi saat ini,hukum telah mengalami
perubahan yang sesuai dengan zaman dan juga
masyarakatnya.