Keputusan ini menetapkan satuan pendidikan yang dapat melaksanakan Kurikulum 2013, meliputi sekolah yang menerapkannya secara resmi, secara mandiri, dan untuk 1 semester saja. Pengawasan pelaksanaan kurikulum baru ini akan dilakukan secara bersama oleh direktorat terkait di bawah koordinasi Badan Penelitian dan Pengembangan.

1. SALINAN
KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 022/H/KR/2015
TENTANG
PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN PELAKSANA KURIKULUM 2013
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 dan
Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 160 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Kurikulum
Tahun 2006 dan Kurikulum 2013, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan telah mengevaluasi satuan pendidikan
yang dapat melaksanakan kurikulum 2013;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Satuan
Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5670);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
5. Keputusan Presiden Nomor 163/M Tahun 2013 mengenai
Pengangkatan Prof. H. Furqon, MA.,Ph.D. sebagai Kepala
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan;

2. 2
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 mengenai
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 25 Tahun 2014.
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor :
233/C/KR/2015 tentang Penetapan Sekolah Pelaksana Uji
Coba Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2014/2016;
Memperhatikan : Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
179342/MPK/KR/2014 tanggal 5 Desember 2014 tentang
Pelaksanaan Kurikulum 2013;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN TENTANG PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN
PELAKSANA KURIKULUM 2013.
PERTAMA : Menetapkan satuan pendidikan pelaksana Kurikulum 2013
sebagai berikut:
a. satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum 2013
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan ini;
b. satuan pendidikan yang secara mandiri menerapkan
Kurikulum 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan ini;
c. satuan pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013
selama 1 (satu) semester dan telah diverifikasi oleh BAN-
S/M dan disetujui oleh Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.
KEDUA : Pengawasan Pelaksanaan Kurikulum 2013 sebagaimana
dimaksud pada Diktum PERTAMA dilakukan bersama
Direktorat Jenderal terkait di bawah koordinasi dan supervisi
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan.

3. 3
KETIGA : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2015
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN,
TTD
FURQON
NIP 195710021986031001
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
Drs. Gunawan, MM.
NIP:195902241986031002