Peraturan Daerah ini mengatur tentang kerjasama antar pekon dan pekon dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ruang lingkup kerjasama meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan. Kerjasama ditetapkan dengan keputusan bersama atau perjanjian bersama yang memuat ruang lingkup, bidang, tata cara pelaksanaan, dan pembiayaannya.

1. PEMERTNTAH KABUPATEN TANGGAMUS
PER,{TURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 02 TAHUN 2013
TENTANG
KERJASAMA PEKON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang : a.
b.
c.
BUPATI TANGGAMUS,
bahwa dalam rangka upaya penyelenggaraan
pemerintahan, meningkatkan pembalgunan, dan
kemasyarakatan di Pekon, sehingga da-pat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan
mencegah ketimpangan antar pekon dipandarg
perlu adanya kerjasama Pekon;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat {1}
Peraturar Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa, dinyatakan bahwa Pelaksanaa:.t
kerjasama antar desa/ pekon, dan kerjasama
desa/ pekon dengan pihak ketiga diatur dalam
peraturan daerah;
bahwa berdasarka.n pertimbangan sebagaimana
dimaksud da-1am huruf a dan huruf b tersebut
diatas, perlu menetapkan dengan Peraturan
Daerah tentang Kerjasama Pekon;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik lndonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang
Pernbentukan Daerah Tingkat II Tulang Bawang
dan Kabupaten Daerah Tingkat lI Tanggamus
(Lembaran llegara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3667);
; 1.
2.
Mengingat

2. Undang-Urrdang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerir'tahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tal]un 2008 Nomor 59, Tambaha! Lembaran
Negara Republik Indonesia. Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Anta-ra Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negam Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4438);
Peratuian Pemerintal Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tamba]larr
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
+587);
4.
5.
7.
8.
9.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negata
Republik Iadonesia Nomor 4593);
Peraturan l4enteri Dalam Negeri Nomo! 38 Tahun
2007 tentang Kerjasama Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor
03 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pem€rintahan
Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29,
Tambahal Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 13);
Pera.turan Daeral Kabupaten Tanggamus Nomor
01 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengeiolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
dan
BUPATI TANGGAMUS
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAEMH TENTANG KERJASAMA PEKON.Menetapkan

3. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Pemedntahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah daIr DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system
da]] prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud da1am,. TJndang-Undartg Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan RaLyat Daerah adalah D€wan Perwakilan Ra.kyat
Daerah Ka bupatcn 'l anggamus.
5.
9.
7.
8.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Da,lam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Propinsi adalah Propinsi Lampung.
Bupali adalah Bupati Talggamus.
Kecamatan adalah wilayal: kerja. camat sebaga.i Pemngkat Daerah
Kabupaten.
11.
Canat adalah Camat dalam Kabupaten Tanggamus.
Pekon atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut
Pekon, adaiah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-
batas wilayah yalg berwenang untuk mengatur dan mengurus
keperrtingan masyarakat setempa.t berdasarkal asal usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuarl Republik Indonesia.
Badan Hippun Pemekonai yang selanjutnya disebut BHP adalah
Badan Perwakilan Pekon atau nama lainnya yalg terdiri atas
Pemuka-pemuka., masyarakat di Pekon yang berfungsi mengayomi
aciat istiadat, membuat Peraturan Pemekonan, menampung dan
menyalurkan aspirasi masyaratat serta melakukan pengawasan
terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Pekon.
Pemerintah Pekon ada-1ah Kepala Pekon dal1 Perangkat Pekon sebagai
unsur penvelenggara pem€rintahan pekon.
10.
12.

4. 15.
14.
16.
13. Pemerintahan Pekon ada-1ah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Pekon darr Badal Hippun pemekonal dan
mengantur serta mengutus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal usul dall adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalari sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Kepala Pekon adalah Kepala Desa atau narna sejenisnya dalam
Kabupaten Tanggamus,
Peraturan Pemekonan adalah Peraturan perundang-undangan yang
dibuat oleh BHP bersama Kepala Pekon.
Pembinaan adalah memberikaa pedoman, standar, pelaksalaan,
perencanaan) penelitian, pengembangal, bimbingan, pendidikar dan
pelatihan, konsultasi, suvervisi, monitoring pengawasan umum dan
evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan pekon.
17. Kerjasama Pekon adalah suatu kerjasama pekon dengan pekon
lainnya atau pekon dengan pihak ketiga.
9.
Badan Kerjasama Pekon adalah lembaga pekon yang mempunyai
tugas pokok menyelenggarakan kerjasama pekon dengan pekon
lainnya atau pekon dengan pihak ketiga.
Badan Kerjasama Antar Pekon adalah Lembaga Lintas Pekon yang
dibentuk secara sukarela atas dasar kesepakatal lebih dari beberapa
pekon di satu wilayah dalam satu Kecanatan dan/ atau antar
Kecamatan di luar Kabupaten untuk suatu maksud dan tujualr
tefentu untuk mencapai kepentinga-n bersama.
Pihak ketiga adalah lembaga, Badan Hukum dan perorangan diluar
pemerintahan pekon.
i8.
20.
BAB II
AZAS, PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Azas Kerjasama Pekon adalah dari, oleh dan untuk masyarakat pekon.
Pasal 3
Prinsip-prinsip Ke{asama. Pekon adalah sebagai berikut:
a, persamaar1 derajat, yaitu pemberian kesempatan yang sama untuk
semua masyarakat baik lakilaki maupun permpuan.
b. partisipatil yaitu keikutsertaan dal keterlibatan masyarakat dan
eharat hFlz^h cenaia alztin;rlam aetian rranc ]i-al'rr- L-.i"..--.

5. c. pemberdayaan yaitu upaya me&'ujudkan kemampuan dan kemandirian
masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara;
d. perpihak pada masyar.akat pekon yaitu seluruh bentuk kerjasama yang
dilakukan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnyi
bagi masyarakat;
e. terbuka setiap proses, tahapan, obyek dan rualg lingkup kerjasama
dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat
pekon;
f. akuntabel yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan pelaksalaan
kerjasama dapat dip€rtanggungjawabkan dengar benar baik pada
Pemerintah di pekon maupun pada masyarakat;
g. selektif semua masalah yang muncul terseleksi dengan baik untuk
mencapai hasil yalg oplimal;
h. efektif dan efisien yaitu pelaksanaan kerjsama kegiatan sesuai dengar
potensi sumberdaya manusia yang tersedia; dan
i. keberlanjutan yaifir setiap proses darr tahapan kerjasama harus
berjalan secara berkelanjutan dan beltujuan memberikan
kemakmuran bagi:nasyarakat pekon.
Pasal 4
Kerjasama Pekon dimaksudkan untuk kepentingan Pekon dalam rangka
meningkatkan kesejahteraaa masyarakat.
Pasal 5
(1) Ke{asama Pekon bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
bersama dal mencegah ketimpangan antar Pekon;
(2) Kerjasama Pekon sebagairnana dimaksud pada ayat (1) berorientasi
pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalailr masyarakat.
BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 6
Ruang lingkup Kerjasama Pekon meliputi:
a. Kerjasama Antar Pekon; dan
b. Kerjasama Pekon dengan pihak ketiga.
Pasal 7
{i) Pekon dapat melakukan kerjasama antar Pekon sesuai dengan
kewenangan yalg dimiiikinya.
(2) Pekon dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

6. Pasal 8
(1) Ruang lingkup kerjasama antar Pekon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) meliputi bidang pemerhtahan, pembangunan, ekonomi
dal sosial kemasyarakatan.
(2) Kerjasaaa Pekon dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) dapat dilakukan dalam bidang:
a. peningkatan perekonomial masya-rakat desa;
b. peningkatan pelayanan pendidikan;
c. kesehatan;
d. sosial budaya;
e. ketentraman dar ketertibaa;
I pemanfaatal sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan
memperhatikan kelestarian lingkungan;
g. tenaga kerja;
h. pekerja.an umum;
i. batas desa; dan
j. lain-lain kerjasarna yalg menjadi kewenangan desa
Pasal 9
Kerjasama Antar Pekon dapat dilakukan antara:
a. Pekon dengan Pekon dalam i (satu) Kecarnatan; darr
b. Pekon dengan Pekon di lain Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota.
Pasal 10
Apabila Pekon dengan Pekon/ Desa atau sebutan lainnya di lain
Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi mengadakan kerjasama maka harus
mengikuti ketentuan Kerjasarla Antar Daerah.
Pasal 11
Kerja.sama Pekon dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan instansi
pemerintah atau swasla maupun perorangan sesuai dengal obyek yang
dikerj asamakan.
Pasal 12
(1) Kerja.sama Antar Pekon atau sebutan lainnya ditetapkan dengan
Keputr-rsan Bersama.
(2i Kerjasama Pekon dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian
Bersama.
(3) Penetapan Keputusan Bersama atau Perja:rjian Bersama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
a. Rudng lingkuP kcrjasama;
b. Bidang Kerjasama;
c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;

7. d. Jaagka wattu;
e. Hak da! kewajiban;
f. Pembiayaan; ..
g. Tata cara perubahan, penundaal dan pembatalan;
h. Penyelesaian perselisihan; dan
i. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.
BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 13
(1) Kerjasama Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang
membebani masyarakat dan pekon, harus mendapatkan persetujuar
RHP
(2) Segala kegiatan dan biaya dari bentuk Kerjasama Pekon sebagaimana
dimal<sud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam Anggaran Pendapatan
da]r Belanja Pekon (APB Pekon).
Pasal 14
Pembiayaan dalam rangka Kerjasama Pekon dibebankan kepada pihak-
pihak yang melakukan kerjasama dan sumbangan lain yang tidak
m€ngikat.
BAB V
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 15
- Daiam rangka melaksanakan kerjasa$a pekon, Kepala Pekon selaku
pemimpin penyelenggara.al pemerintahan pekon mempunyai tugas antara
lain;
a. memimpin pelaksaaaan Kerjasarna Pekon;
b. mengkoordinasikan penyelenggara.em Kerjasama Pekon secara
partisipatif; dan
c. memberikan le.poran keterangan pertangguog jawaban pelaksanaan
Kerjasama pekon -atau sebutan lainnya kepada masyarakat melalui
BHP.
Pasal 16
Dalam rangka menampung dan menyalurkal aspirasi masyarakat dalam
, kerjasama antar pekon, tsHP mempunyai tugas antara lain:
.. a. menampung dan rnenyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan
bentuk keiasarna dan obyek yang dikerjasamakal;

8. b. mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerjasama
pekon atau sebutan lainnya mulai dari tahap peiencanaan,
pelatsanaa:r, er.aluasi dan pelestarial; dan
c. memberikan infor-masi keterangan pertarrggungjawabal Kepala Pekon
mengenai kegiatan Kedasama pekon kepada masyarakat.
Pasal 17
Kepala Pekon dan BHP mempunyai kewajiban:
a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b. memelihara ketentramarl dan ketertiban masyarakat;
c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan
keputusan;
d. memberdayakan masyarakat desa; dan
e. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan
lingkungar hidup.
Pasal 18
Pihak Ketiga yang melakukan Kedasama Pekon mempunyai kewajiban:
a. mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
b. memberdayakan masyarakat lokal;
c. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
d. mengemba:rgkan potensi obyek yang dikerjasamakan dengan
memperha-tikan ke,lestarian lingkungan hidup
BAB VI
BADAN KER.IASAMA PEKON
Dalam rangka pelaksanaan
dalam Pasal 6, dapat dibentuk
Pasal 19
Kerjasama Pekon sebagaimana dimaksud
Badan Kerjasama Pekon.
Pasal 20
Badan Kerjasama Pekon sebaga.imana dimaksud dalam pasal 19
merupakan lembaga pekcn yang mempunyai tugas pokok
menS'elenggarakan kerjasama pekon dengan pekon lainnya atau pekon
denga:r pihak ketiga, yang terdiri dari unsur-unsur sebaga.i berikut :
a. Pemerintah Pekon;
b. Anggota BHP;
c. Lembaga Kemasyarakatan;
d. Lembaga lainnya yang ada di pekon; dan
e. Tokoh masyarakat.
dengan memperhatikan keterwakilan peiempuan.

9. Pasal 21
Badan Kerjasama. Fekon sebergaimana dilnaksud dalam Pasal 20
berjumlah 5 orang dengan kualifikasi seba.gai berikut:
a. 1 {satu) orang ketua;
b. 1 (satu) orang sekietads;
c. 1 (satu) orang bendahara; dan
d. 2 {dua) orang anggoia.
Pase]. 22
(1) Mekanisme darr tata kerja Badan Kerjasama Pekon ditetapkan dengan
Peraturan Pemekonan;
(2) Badan Kerjasama Pekon bertanggung jawab kepada Kepala Pekon'
BAB ']I
BADAN KERJASAMA ANTAR PEKON
Pasal 23
Daiam rangka pelaksanaan Kerjasama Antar Pekon sebagaimana
dimaksud diam pasal 6, dapat dibentuk Badan Kerjasama Antar Pekon'
Pasal24
Badan Kerjasama Antar Pekon sebagaimana dimaksud .
Pasal 23
*"irp.t utr" Lembaga Lintas Pekon yaDg dibentuk secara sukarela atas
Jasar' kesepakatan Jua atau beberapa pekon di satu wilayah dalan satu
f"".*.,""'dan/ atau antar l{ecamitar di luar Kabupaten untxk suatu
maksud dan tujuan tertentu untuk mencapai kepentingan bersama yang
;;;t;i;"; ."J"r Bd<lan Kerjasa*a Pekon vang melakukan Kerjasama
Antar Pekon.
Pasal 25
Badan Kerjasa.ma Antar Pekon sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 24
beriumlah g (Sembilan) orang yang ierdiri dari unsur badan kerjasama
pekon dengan kualifikasi sebagai berikur:
a.1 (satu) orang ketr-ra:
b.1 (satu) orang sekretaris;
c. t lsatu) oranq bendahara; dan
d.6 ienaml orang anggola atau bidang sesuai kebutuhan'
Pasal 26
ll)Mekanisme dan iata kerja Badan Kerjasama Antar Pekon untuk
t''
;;.;; Lali dibentuk diatur melalui musyawarah dan selanjutnya
iitetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan
kerjasama antar Pekon tersebut'

10. (2) Badan Kerjasama Antar Pekon bertangguag jawab kepada masyamkat
terkait.
BAB ITIT
TATA CARA KERJASAMA
Bagian Kesatu
Tata Cara Ke4asama Pekon
Pasal27
(1) Rencana Kerjasama Pekon dibahas dalam Rapat Musyawarah Pekon
darl dipimpin langsung oleh Kepala Pekon.
(2) Rencana Kerjasama Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
membahas antara lain:
a. Ruang lingkup kerlasama;
b. Bidang Kerjasama;
c. Tata cara da]l ketentuan pelaksanaan kerjasama;
d. Jangka waktu;
e. Hak dan kewajiban;
f. Pembiayaan;
g. Penyelesaian perselisihan; dan
h. Lain-lain kelentuan yang diperlukar.
(3) Hasil pembahasan Kerjasama Pekon sebagaJmana dimaksud pada ayat
(1) menjadi acuar Kepala Pekon dan/ atau Badan Kerjasama Pekon
dalam melakukan Kerjasarna Pekon.
Pasal 28
1
- (1) Hasil pembahasal Rencana Kerjasama Pekon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 dibahas bersama dengan pekon dan/ atau pihak ketiga
yang akan melakukan kerjasama pekon;
(2) Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Pekon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat antara. lain:
a. Ruang lingkup kerjasama;
b. Bidang Kerjasana;
c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
d, Jangka waktu;
e. Hak dan kewajiban;
f. PembiaYaan;
g. Penyelesaian perselisihan; dan
h. Lainlain ketentuan yang diperlukan.
(3) Hasil pembahasan kerjasama pekon sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) dal:r (21 diteta.pkan dalarn Keputusan Bersama atau Perjanjian
Bersama Kerjasama Pekon.

11. Bagian Kedua
Tata Cara Kerjasama Antar Pekon
Pasai 29
(1) Rencana Kerjasama Antar Pekon dibahas dalam rapat musyawar:ah
Badan Kerjasama Pekon yang dipimpin langsung oleh Kepala Pekon;
(2) Rencana Kerjasama Antar Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat antara lain:
a. Ruang lingkup kerjasama;
b. Bidang Kerjasa-ma;
c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
d. Jangka waktx;
e. Hak dan kewajiban;
f. Pembiayaan;
g. Penyelesaian perselisihan; darr
h. Lainlain ketentrran yang diperlukan.
(3) Hasi pembahasan Kerjasama Antar Pekon sebagaimana dimaksud ayat
''{1) menjadi acuan Kepala Pekon dan atau Badan Kerjasama Pekon
dalam melakukan Kerjasama Antar Pekon.
Pasal 30
(1) Hasii pembahasan Rencana Kerjasama Antar Pekon sebagaimana
' 'dimzrksud dalam Pasal 29 dibahas bersama dengan pekon yang akan
melakukan kerjasaila antar pekon;
(2) Hasil pembahasan Rencana Kerjasama antai Pekon sebagaimana
'
dimaksud pada ayat (1) memuat anta:ra lain:
a. Ruang )ingkuP kerjasama:
b. Bidang Kerjasama;
c. Tata cara dan ketentuan pelaksalaan kerjasama;
d. Jangka waktu;
e. Hak darr kewajiban;
f. Pembiayaan;
g. Penyelesaian perselisihan; dan
h. Lain-lain ketentuan yang diperlukal
13) Hasil kesepakan kerjasama antar pekon sebaga'imana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dala,n Keputusan Bersama atau Perjanjian
Bersama KerjasaqtP Antar Pekon.

12. BAB IX
PERUBAHAN DAN PEMBATALAN
Pasal 31
Perubahan dalr pembatalan Kerjasama Pekon atau Kerjasama Antar Pekon
harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dsngan melibatkan
berbagai pihak yang tqrkait.
Pasal 32
Perubahan Kedasama Pekon atau Keiasama Anta-r Pekon dapat diiakutart
apabila:
a. terjadi situasi force rnajeur;
b. atas permintaan salah satu pihak dan atau kedua belah pihak;
c. atas hasil pengawasan dall evaluasi BHP;
d. kerjasama pekon telah habis masa berlakunya.
Pasal 33
Pembatalan Kerjasama Pekon atau Kerjasama Antar Pekon dapat
dilakukan apabila:
a. salah satu pihak dan atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;
b. kerjasama -esa bertentangan dengan ketentuan diatasnya; dan
c, merugikan kepentingan masyarakat.
BAB X
TENGGANG WAKTU
Pasal 34
Penentuan tenggang waktu Kerjasama Pekon atau Kerjasama Antar Pekon
ditentukan daliir kisepakatan bersama oleh pihak-pihak yang melakukan
Kerjasama.
(1)
Pasal 35
Penentuan tenggang waktu Kerjasama Pekon atau Kerjasama Antar
pekon sebagai;:ana dimaksud dalam Pasal 34 antara lain harus
memperhatikan;
a. Ketentuan yang berlaku;
b. Ruang lingkup;
c. Bidaag kerjasama;
d. Pembiayaan; dan
e. Ketentuan lain mengenai Kerjasama Pekon atau Kerjasama Antar
Pekon.
Penentuan tenggang waktu Kerjasama Pekon atau Kerjasama Antar
Pekon sebagaiJinailimaksud pada ayat (1) memperhatikan saran dari
camat se6ku pembina dan pengawas Kerjasama Pekon atau
Kelasama Antar Pekon.
(2)

13. BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 36
Setiap perselisihan ya:rg timbul dalam Kerjasama Pekon atau Kerjasama
Antar Pekon hams diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta
dilandasi dengan seraangat kekeluargaal.
Pasal 37
(1) Penyeiesa.ian Perseiisihan Kerjasama Pekon atau Kerjasama Antar
Pekon dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikaa oleh Camat;
(2) Penyelesaian Perselisihan Kerjasama Pekon atau Kerjasama Antar
Pekon lain Kecamatan pada satu Kabupaten dilasilitasi dan
diselesaikan oleh Bupaii;
(3) Penyelesaian Perselisihan Kerjasama Pekon atau Kerjasama Antar
Pekon lain Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi difasiiitasi dan
diselesaikan oleh Gubernur.
(4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat
(2) dar ayat (3) pasal ini dilakukan secara adii dan tidak mernihak.
Pasal 38
Penvelesa.ian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 bersifat
fina1 dan ditetapkan dalam suatu keputusan.
Pasal 39
(1) Penyelesaian Perselisihan Kerjasama Pekon atau Kerja.sama Antar
' ' Pektn denga:r pihak ketiga dalam satu kecamatan, diJasilitasi dan
diselesaikan oleh Camat;
(2) Penyelesaian Perselisihan Kerjasama Pekon atau- K€dasama Antar
' ' Pektn dengar pihak ketiga pada Kecamatan yang berbeda pada satu
Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati;
(3) Apabila pihak ketiga tidak menerima Penyeiesaian perselisihan
' ' sibagaima.ra dimaksud dalam aya.t (1), dan ayat (2) pa'sa1 ini dapat
mengaiukan penyelesaian perselisihan ke pengadilan setempat-
Pasal 40
Dala.m hal penyelesaian perselisihan di pengadilan sebagaimana dimalsud
Pasal 39 .y.i 131, buh*. dalam berperkara di pengadilan pemerirrta}r
p€kon dapat diwakili oleh pihak yang ditunjuk oleh Kepala Pekon.

14. (1)
(2)
BAB XII
PEMBINAAN
Pasal 41
Dalam rangka Pembinaan, Pemerintah Kabupaten mempunyai
kervajiban antara lain memberikan pedoman, staadar pelaksalaan,
perencanaan, penelitian, pengembangar, bimbingan, pendidikan dan
pelatihan, konsultasi, supervise, monitoring, pengawasan umum dan
evaluasi pelaksanaan perjanjian pekon atau perjanjiarr antar pekon.
Pembinaa-n Badan Kerjasama Pekon atau Badan Kerlasama Antar
Pekon di laksanakan oleh Camar setempat.
BABX]II
KETENTUAN PERALIHAN
Pasaj 42
Ba.dan Kerjasama Pekon atau Badan Kerjasarna An'rar Pekon yang telah
dibentuk sebelum diundangkannya peraturan daerah ini menyesuaikan
dengan ketentuan peraturan daerah ini.
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturao Daerah ini
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akar diatur iebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.
Pasal 44
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Ketentuan yang
mengatur tentang materi yang sarna yang bertentangan dengan peraturan
daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

15. Pasal 45
Peraturan Daerah ini r.rulai berlaku pada tanggal diundangkal.
Agar setiap or.alg dapat mengetahui, memerintahkan pengundalgan
Peraturan Daerah ini dengal penempatannya dalam Lembarlal Daerah
Kabupaten Tangganus.
Ditetapkan di Kota Agung
O KURNIAWAN
Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal ?1 Ja&lrali 201,
SE KABUPA?EN TANGGAMUS,
fl
TARWIN WIYATNA
tanggal 21 Jaauant ml,
s PATI TANGGAMUS,
*
LEMBARAN DAEMH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2015 NOMOR:.9d

16. 'selaf' druInc
z lesBd
'sBlef' dn)lnS
I IESEd
.lVSVd II^IGC 'IVSVd
'uo>Ied JEJUV Erlesefta){ uBp€g n€l€ uo>Ied
EruesEfta)l uepeg >Inluoqlp l€dep lnqesjel EulpsBfte]l u€EuBslpled
{nlun lrBp e-{uue8ueua.la.el ue8uep rcnses zuresef:e1 uB1eups1Bleur
lEdBp uo{ad €,tdq€q sElef JnqasJal JESpp s€lv L|ereEp uErnt€red
urelpp Jnlerp EBqeI {eqrd ue8uep uep esap eureseLre4 u"€u€s:1elad
En.qEq uE>lelEdurp 'psec Sup]uet 9OOZ unqr?J ZZ rouroN qeluTJeurad
upJn?€Jad (T) t€dE 98 I€sBd rr€p '8OOA unq€J ZI rouroN 8u€pun
-SuEpun uB8uap qEqnrp qBlal EuBurlB8pqas qereEc uEq€turjerued
3ue1ua1 y997 unqEJ Ze :ourop Suepun-8u€pun tIZ les"d rrrepp
lEd€pral uoled eurEsefte, urn>lnq uBsEprrEI rpelueru 8uu.{ r,ra.qeg
'€FI]e){ {Eqrd ue8uep uo{ed EuresEftey uep uolad :z1uy
€urcspfto, gndqaur 3ue.4 snuESSuBJ uelednqEll rp uo>ied ErlIESE&o{
?,{upp? nlJsd SuepuBdrp uoled JBlue uB8u€duqe)i qe8ecuaur
uEp le>leJEdsEur uBEJel€fesa>I uE)llElSuruerx lEdEp €88urqes
uo>Ied rp u€l€)fBJ€dsElue>{ Iersos u-ep ruouo>la 'uEun8uEqured
ue11al3u1uaru'uBqEluueusd uEprcE8uale,{uad ed€dn €{3u€l
urelBp sEl"rp pns>IEturp €u€une8€qes r:e8uequr4:ed JEsEp sElV
'lElErEds€ur uee,,tep.requed
upp rsBsqEx{oruep 'rurouolo 'rsEdrsrJrpd 'ueure8e:e>1euee1
rlqrureu.r uolad /€sep lnqeslel r€sEp sBly ,€lo{ /uolBdnqe}I
rp ep€req 3ue.4 'eGauopul {Tlqnded e&8eN uBqeluueured
urelsrs rn"Iep rJ€urJoq rp uep tn{erp Bued ledrueles lepeqsr
l"p€ u€p lnsn IesE rrE>IrESBpJeq JBdureles IEIBt€.{s€ur uB8uquade>I
srlm-8ueru uep Jnl€8uslu >Inlun Sr.Ieua.{leq ,rsltpsnnrf qe,{Elra s"l€q
-se1eq pll[Ereur 3ue.,{ ruru1nq 1e>1e:e-,{seru uun]€se1 qslepe urel Er!?u
n€lB uo>Ied/Esep rsrugep uE4tnqeslp '8OOZ unq€I ZI roruoN 8u€pun
-Euepun ure8uep geqnlp rIEIel Euuurr€8eqes rlereeq u€geluuaured
3ue1ue1 9966 unqBJ Zg JouroN SuBpun-8u"pun u€IxesEpreg
y{nl In
'II
.T
0Toz NnHvJ z0 : uot[oN
snnffc5NvJ. NsIVdnsvI HYdsvc Nvdnfitdsd
NO}lSd VT MVTdF}I
CNVJNGT
SVJV
NVSV'TGfNgd

17. Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup j elas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 1 1
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup j elas
Pa.sal 17
Cukup jela-s
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas!

18. Pasal 20
Badan Kerjasama Pekon adalah suatu badan yaig
menalgani kerjasama yalg bersifat bilateral yaitu kerjasama
antara pekon dengan pekon lainnya atau kedasama antar
pekon dengan pih aJ< keLiga.
Pasal 21
Cukup jqlas
Pasd,22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Badan Kerjasama Antar Pekon adalah badan kerjasama yang
menangani kerjasama lebih dari 2 (dua) pekon yang
menyangkut kepentingan bersama.
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal2T
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup j e1a,s
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasa-1 35
Cukup jelas

19. I
Pasal 36 ':
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cul<up jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasa]45
Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2013
NOMOR 2'7
t