Masyarakat merupakan sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut dan Madani merupakan menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yg ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban. Jadi masyarakat madani dapat diartikan sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem yang beradab dalam membangun, menjalani, dan mamaknai kehidupannya ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban.

1. i
Makalah
Masyarakat Madani
Oleh :
Yoga Firmansyah (2420130040)
Rio Hermawan (1420130041)
Endang Samiaji (1420130050)
Dwi Nur Asmianti (1420130044)
Program Studi SI Teknik Industri
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Assyafi’iyah
2014

2. ii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah robbil’alamin puji syukur senantiasa dipanjatkan kepada
Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga
penulis dapat menyelesaikan makalah Kewarganegaraan dengan judul “Masyarakat
Madani ” dapat di selesaikan.
Makalah ini disusun sebagai salah satu tugas untuk menambah pengetahuan
khususnya PKN (Pendidikan Kewarganegaraan). Penyusun makalah ini
mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan
motivasi, dukungan dan bantuan dalam menyusun makalah ini.
Saya selaku penyusun menyadari bahwa dalam menyusun makalah ini jauh
dari sempurna, oleh karena itu dengan berbesar hati untuk menerima semua kritik
dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun, sehingga menjadi
pengetahuan yang bermanfaat bagi saya di masa yang akan datang.
Semoga laporan ini bermanfaat bagi yang membacanya .
Bekasi, 18 Juli 2014
Penyusun

3. iii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ......................................................................................i
KATA PENGANTAR...................................................................................ii
DAFTAR ISI..................................................................................................iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ............................................................................. 1
2.1 Rumusan Masalah ........................................................................ 2
3.1 Tujuan........................................................................................... 3
4.1 Manfaat......................................................................................... 3
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Definisi Masyarakat Madani........................................................ 4
2.2 Sejarah Masyarakat Madani......................................................... 5
2.3 Konsep Masyarakat Madani......................................................... 8
2.4 Unsur-Unsur Masyarakat Madani................................................ 9
2.5 Ciri-Ciri Masyarakat Madani ...................................................... 11
2.6 Pilar Penegak Masyarakat Madani.............................................. 12
2.7 Syarat Masyarakat Madani.......................................................... 13
2.8 Praktek dan Paradigma Masyaraka Madani Indonesia ............... 14
2.9 Kendala Untuk Menjadi Masyarakat Madani di Indonesia......... 16
2.10 Peran Akademisi Mewujudkan Masyarakat Madani................ 16
BAB III KESIMPULAN
3.1 Kesimpulan.................................................................................. 18
3.2 Saran............................................................................................ 18
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................. 19

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Semua orang mendambakan kehidupan yang aman, damai dan sejahtera
sebagaimana yang dicita-citakan masyarakat Indonesia, yaitu adil dan makmur bagi
seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapainya berbagai sistem kenegaraan
muncul, seperti demokrasi. Cita-cita suatu masyarakat tidak mungkin dicapai tanpa
mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini terlaksana apabila semua
bidang pembangunan bergerak secara terpadu yang menjadikan manusia sebagai
subjek. Pengembangan masyarakat sebagai sebuah kajian keilmuan dapat
menyentuh keberadaan manusia yang berperadaban. Pengembangan masyarakat
merupakan sebuah proses yang dapat merubah watak, sikap dan prilaku masyarakat
ke arah pembangunan yang dicita-citakan. Indikator dalam menentukan
kemakmuran suatu bangsa sangat tergantung pada situasi dan kondisi serta
kebutuhan masyarakatnya.
Munculnya istilah masyarakat madani pada era reformasi ini, tidak terlepas
dari kondisi politik negara yang berlangsung selama ini. Sejak Indonesia merdeka,
masyarakat belum merasakan makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Pemerintah
atau penguasa belum banyak memberi kesempatan bagi semua lapisan masyarakat
mengembangkan potensinya secara maksimal. Bangsa Indonesia belum terlambat
mewujudkan masyarakat madani, asalkan semua potensi sumber daya manusia
mendapat kesempatan berkembang dan dikembangkan. Mewujudkan masyarakat
madani banyak tantangan yang harus dilalui. Untuk itu perlu adanya strategi
peningkatan peran dan fungsi masyarakat dalam mengangkat martabat manusia
Masyarakat Madani itu sendiri.
Akhir-akhir ini sering muncul ungkapan dari sebahagian pejabat pemerintah,
politisi, cendekiawan, dan tokoh-tokoh masyarakat tentang masyarakat madani
(sebagai terjemahan dari kata civil society). Tanpaknya, semua potensi bangsa
Indonesia dipersiapkan dan diberdayakan untuk Masyarakat Madani yang
merupakan cita-cita dari bangsa ini. Masyarakat madani diprediski sebagai

5. 2
masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi budaya, adat istiadat, dan
agama. Demikian pula, bangsa Indonesia pada era reformasi ini diarahkan untuk
Masyarakat Madani, untuk itu kehidupan manusia Indonesia akan mengalami
perubahan yang fundamental yang tentu akan berbeda dengan kehidupan masayakat
pada era orde baru. Kenapa, karena dalam masyarakat madani yang dicita-citakan,
dikatakan akan memungkinkan "terwujudnya kemandirian masyarakat, terwujudnya
nilai-nilai tertentu dalam kehidupan masyarakat, terutama keadilan, persamaan,
kebebasan dan kemajemukan [pluraliseme]" , serta taqwa, jujur, dan taat hukum.
Konsep masyarakat madani merupakan tuntutan baru yang memerlukan
berbagai torobosan di dalam berpikir, penyusunan konsep, serta tindakan-tindakan.
Dengan kata lain, dalam menghadapi perubahan masyarakat dan zaman,
“diperlukan suatu paradigma baru di dalam menghadapi tuntutan-tuntutan yang
baru, demikian kata filsuf Kuhn. Karena menurut Kuhn, apabila tantangan-
tantangan baru tersebut dihadapi dengan menggunakan paradigma lama, maka
segala usaha yang dijalankan akan memenuhi kegagalan".
Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka kami sebagai wakil dari
mahasiswa Indonesia yang cinta akan tanah air dan ingin melakukan perubahan
dinegeri ini berusaha berjuang mewujudkan cita negara melalui berbagi hal,
termasuk melalui tulisan yang berjudul “Masyarakat Madani” ini. Kami berharap
dengan tulisan ini kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia terutama para
Mahasiswa Indonesia bisa menjalankan peran masing-masing untuk mewujudkan
masyarakat madani di Indonesia.
2.1 Rumusan Masalah
a. Sejarah Masyarakat Madani
b. Konsep Masyarakat Madani
c. Unsur-unsur Masyarakat Madani
d. Ciri-ciri Masyarakat Madani
e. Pilar Penegak Masyarakat Madani
f. Hambatan Masyarakat Madani
g. Peran Akademis mengenai Masyarakat Madaani

6. 3
h. Praktik Masyarakat Madani di Indonesia
3.1 Tujuan
a. Memahami serta mampu menerapkan konsep masyarakat madani dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
b. Mewadahi para pembaca untuk menyadari betapa pentingnya mewujudkan
masyarakat madani.
4.1 Manfaat
a. Manfaat secara khusus
Bagi penulis memperoleh pengetahuan dan kesdaran tentang betapa
pentingnya masyarakat madani.
b. Manfaat secara umum
Karya ilmiah ini dapat secara lansung digunakan sebagai salah satu
media untuk mengenalkan kepada seluruh komponen masyarakat tentang
konsep serta pentinganya bermasyarakat madani.

7. 4
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Definisi Masyarakat Madani
Masyarakat merupakan sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem
dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam
kelompok tersebut dan Madani merupakan menjunjung tinggi nilai, norma, hukum
yg ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban. Jadi
masyarakat madani dapat diartikan sekelompok orang yang membentuk
sebuah sistem yang beradab dalam membangun, menjalani, dan mamaknai
kehidupannya ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang
berperadaban
Kata madani sendiri berasal dari bahasa Inggris yang
artinya civil atau civilized (beradab). Istilah masyarakat madani adalah terjemahan
dari civil atau civilized society, yang berarti masyarakat yang berperadaban. Untuk
pertama kali istilah Masyarakat Madani dimunculkan oleh Anwar Ibrahim, mantan
wakil perdana menteri Malaysia. Menurut Anwar Ibrahim, masyarakat madani
merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin
keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Inisiatif
dari individu dan masyarakat akan berupa pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintah
yang berdasarkan undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu.
Dawam Rahardjo mendefinisikan masyarakat madani sebagai proses
penciptaan peradaban yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan bersama. Dawam
menjelaskan, dasar utama dari masyarakat madani adalah persatuan dan integrasi
sosial yang didasarkan pada suatu pedoman hidup, menghindarkan diri dari konflik
dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan dan hidup dalam suatu
persaudaraan. Masyarakat Madani pada prinsipnya memiliki multimakna, yaitu
masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan,
toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, konsisten memiliki
bandingan, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, mengakui,
emansipasi, dan hak asasi, namun yang paling dominan adalah masyarakat yang

8. 5
demokratis. Masyarakat madani adalah kelembagaan sosial yang akan melindungi
warga negara dari perwujudan kekuasaan negara yang berlebihan. Bahkan
Masyarakat madani tiang utama kehidupan politik yang demokratis. Sebab
masyarakat madani tidak saja melindungi warga negara dalam berhadapan dengan
negara, tetapi juga merumuskan dan menyuarakan aspirasi masyarakat.
2.2 Sejarah Masyarakat Madani
Pemikiran tentang masyarakat madani ada sejarahnya. Sejarah tersebut
dibagi atas beberapa fase agar lebih mudah membedakan masa satu dengan yang
lain. Fase-fase tersebut ialah:
2.2.1 Fase Pertama
Seorang filsuf Yunani Aristoteles (384-322 SM) memandang
bahwa civil society (masyarakat sipil) merupakan system kenegaraan atau
identik dengan negara itu sendiri. Selanjutnya dikembangkan oleh yang
lainnya, seperti:
a. Marcus Tullius Cicero (106-43 SM),
Istilah yang digunakan untuk menunjuk pada masyarakat sipil
yaitu societies civilizes, yaitu sebuah komunitas yang mendominasi
komunits lain. Rumusan Cicero ini lebih menekankan pada konsep
civility atau kewargaan di satu pihak dan urbanity, yakni budaya
kota di lain pihak. Kota dalam pengertian itu, buakn hanya
sekedar sebuah sebuah konsentrasi penduduk, tetapi sebagai
pusat kebudayaan dan pusat pemerintahan.
b. Thomas Hobbes (1588-1679 SM)
Sebagai entitas negara civil society mempunyi peran untuk
meredam konflik dalam masyarakat sehingga ia harus memiliki
kekuasaan mutlak, sehingga ia mampu mengontrol dan mengawasi
secara ketat pola-pola interaksi (perilaku politik) setiap warga
negara.
c. John Locke (1632-1704 SM)
Menurut Locke civil society tidaklah absolute dan harus

9. 6
membatasi perannya pada wilayah yang tidak dapat dikelola
masyarakat dan memberikan ruang yang manusiawi bagi warga
negara untuk memperoleh haknya secara adil dan proporsional.
2.2.2 Fase Kedua
Adam Ferguson 1767 lebih menekankan visi etis pada ciil society
dalam kehidupan social. Pemhamannya ini lahir tifak jauh dari
pengaruh revolusi industry dan kapitalisme yang melahirkan
ketimpangan social yang mencolok. Ia yakin bahwa public secara
alamiah memiliki spirit solidaritas social dan sentiment moral yang dapat
menghalangi munculnya kembali despotisme.
2.2.3 Fase Ketiga
Thomas Paine 1792 memberi makna bahwa civil society sebagai
sesuatu yang berlawanan dengan lembaga negara, bahkan ia dianggap
sebagai antithesis negara. Menurutnya, civil society adalah ruang dimana
warga dapat mengembangkan kepribadian dan memberi peluang bagi
pemuasan kepentingannya secara bebas tanpa paksaan. Civil society
harus lebih dominan dan sanggup mengontrol negara demi
keberlangsungan kebutuhan anggotanya.
2.2.4 Fase Keempat
Dalam pandangan G. W. F. Hegel (1770-1831), civil society
merupakan kelompok subordinatif terhadap negara. Pandangan ini
menurut pakar politik Indonesia, Ryaas Rasyid, erat kaitannya dengan
perkembangan social masyarakat borjuasi Eropa yang pertumbuhannya
ditandai oleh perjuangan melepaskan diri dari cengkeraman dominasi
negara. Berbeda dengan Hegel, Karl Marx memandang civil society
sebagai masyarakat borjuis. Dalam konteks hubungan produksi kapitalis,
keberadaan civil society merupakan kendala terbesar bagi upaya
pembebasan manusia dari penindasan kelas pemilik modal. Demi
terciptanya proses pembebasan manusia, civil society harus
dilenyapkan untuk mewujudkan tatanan masyarakat tanpa kelas.
Antonio Gramsci tidak memandang masyarakat sipil dalam konteks relasi

10. 7
produksi, tetapi lebih pada sisi ideologis. Gramsci meletakkan masyarakat
madani pada superstruktur yang berdampingan dengan negara yang ia
sebut sebagai political society. Menurutnya,civil society merupakan
tempat perebutan posisi hegemoni di luar kekuatan negara, aparat
mengembangkan hegemoni untuk membentuk consensus dalam
masyarakat.
2.2.5 Fase Kelima
Pada periode ini wacana civil society dikembangkan oleh
Alexis de „Tocqueville (1805-1859 M) yang berdasarkan pengalaman
demokrasi Amerika, dengan mengembangkan teori civil society
sebagai intitas penyembangan kekuatan. Bagi de „Tocqueville,
kekuatan politik dan civil societylah yang menjadikan demokrasi di
Amerika mempunyai daya tahan. Dengan terwujudnya pluralitas,
kemandirian dan kapasitas politik di dalam civil society, maka warga
negara akan mampu mengimbangi dan mengontrol kekuatan negara.
Di Indonesia, masyarakat madani sebagai terjemahan dari civil society
diperkenalkan pertama kali oleh Anwar Ibrahim (ketika itu Menteri Keuangan dan
Timbalan Perdana Menteri Malaysia) dalam ceramah Simposium Nasional
dalam rangka Forum Ilmiah pada Festival Istiqlal, 26 September 1995 Jakarta.
Istilah itu diterjemahkan dari bahasa Arab mujtama‟ madani, yang
diperkenalkan oleh Prof. Naquib Attas, seorang ahli sejarah dan peradaban
Islam dari Malaysia, pendiri ISTAC. Kata “madani” berarti civil atau civilized
(beradab).
Madani berarti juga peradaban, sebagaimana kata Arab lainnya seperti
hadlari, tsaqafi atau tamaddun. Konsep madani bagi orang Arab memang mengacu
pada hal- hal yang ideal dalam kehidupan.Konsep masyarakat madani bersifat
universal dan memerlukan adaptasi untuk diwujudkan di Negara Indonesia
mengingat dasar konsep masyarakatmadani yang tidak memiliki latar belakang yang
sama dengan keadaan sosial-budaya masyarakat Indonesia.

11. 8
2.3 Konsep Masyarakat Madani
Masyarakat madani merupakan konsep yang berwayuh wajah. Memiliki
banyak arti atau sering diartikan dengan makna yang berbeda – beda. Bila merujuk
pada pengertian dalam bahasa Inggris, ia berasal dari kata civil society atau
masyarakat sipil, sebuah kontraposisi dari masyarakat militer. Istilah masyarakat
madani selain mengacu pada konsep civil society, juga berdasarkan pada konsep
negara-kota Madinah yang dibangun Nabi Muhammad SAW pada tahun 622M
Masyarakat madani juga mengacu pada konsep tamadhun (masyarakat yang
beradaban) yang diperkenalkan oleh Ibn Khaldun, dan konsep Al Madinah al
Fadhilah(Madinah sebagai Negara Utama) yang diungkapkan oleh filsuf Al-
Farabi pada abad pertengahan.
Menurut Dr. Ahmad Hatta, peneliti pada Lembaga Pengembangan Pesantren
dan Studi Islam, Al Haramain, Piagam Madinah adalah dokumen penting yang
membuktikan betapa sangat majunya masyarakat yang dibangun kala itu, di
samping juga memberikan penegasan mengenai kejelasan hukum dan konstitusi
sebuah masyarakat. Bahkan, dengan menyetir pendapat Hamidullah (First Written
Constitutions in the World, Lahore, 1958), Piagam Madinah ini adalah konstitusi
tertulis pertama dalam sejarah manusia. Konstitusiini secara mencengangkan telah
mengatur apa yang sekarang orang ributkan tentang hak-hak sipil (civil rights), atau
lebih dikenal dengan hak asasi manusia (HAM), jauh sebelum Deklarasi
Kemerdekaan Amerika (American Declaration of Independence, 1997), Revolusi
Prancis (1789), dan Deklarasi Universal PBB tentang HAM (1948)
dikumandangkan.
Sementara itu konsep masyarakat madani atau dalam
khazanah Barat dikenal sebagai civil society (masyarakat sipil), muncul pada masa
pencerahan (Renaissance) di Eropamelalui pemikiran John Locke dan Emmanuel
Kant. Sebagai sebuah konsep, civil society berasal dari proses sejarah panjang
masyarakat Barat yang biasanya dipersandingkan dengan konsepsi tentang state
(negara). Dalam tradisi Eropa abad ke-18, pengertian masyarakat sipil ini dianggap
sama dengan negara (the state), yakni suatu kelompok atau kesatuan yang ingin
mendominasi kelompok lain.

12. 9
Konsep Masyarakat Madani sangat baru dikalangan masyarakat Indonesia
sehingga memerlukan proses dalam pengembangannya. Hal ini bukan merupakan
hal yang mudah, oleh karena itu diperlukan langkah-langkah yang efektif,
sistematis, serta kontinyu sehingga dapat merubah paradigma dan pemikiran
masyarakat Indonesia.
2.4 Unsur-Unsur Masyarakat Madani
Beberapa unsure pokok yang harus dimiliki oleh masyarakat madani ialah
wilayah public yang bebas (free public sphare), demokrasi, toleransi,
kemajemukan (pluralism), dan keadilan sosial (social justice).
1. Wilayah Public Yang Bebas (Free Public Sphare)
Yang dimaksud dengan Free punlic sphere adalah adanya ruang publik
yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Pada ruang publik
yang bebaslah individu dalam posisinya yang setara mampu melakukan
transaksi- transaksi wacana dan praksis politik tanpa mengalami distorsi dan
kekhawatiran. Aksentuasi prasyarat ini dikemukakan oleh Arendt dan
Habermas. Lebih lanjut dikatakan bahwa ruang publik secara teoritis bias
diartikan sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan
publik.
2. Demokrasi
Demokrasi merupakan prasyarat mutlak lainnya bagi keberadaan
civil society yang murni (genuine). Tanpa demokrasi masyarakat sipil tidak
mungkin terwujud. Secara umum demokrasi adalah suatu tatanan sosial politik
yang bersumber dan dilakukan oleh, dari dan untuk negara.
3. Toleransi
Toleransi merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat
madani untuk menunjukan sikap saling menghargai dan menghormati
aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Toleransi ini memungkinkan adanya
kesadaran masing- masing individu untuk menghargai dan menghormati
pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain yang
berbeda. Toleransi menurut Nurcholish Madjid yaitu merupakan persoalan

13. 10
ajaran dan kewajiban melaksanakan ajaran itu. Jika toleransi menghasilkan
adanya tata cara pergaulan yang “enak” antara berbagai kelompok yang
berbeda-beda, maka hasil itu harus dipahami sebagai “hikmah” atau
“mamfaat” dari pelaksanaan ajaran yang benar.
Azyumardi Arza pun meyebutkan bahwa masyarakat madani (civil
society) lebih dari sekedar gerakan-gerakan pro demokrasi. Masyarakat madani
juga mengacu ke kehidupan yang berkualitas dan tamaddun (civility). Civilitas
meniscayakan toleransi, yakni kesediaan individu-individu untuk menerima
pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda.
4. Kemajemukan (Pluralism)
Sebagai sebuah prasyarat penegakan masyarakat madani, maka
pluralisme harus dipahami secara mengakar dengan menciptakan sebuah
tatanan kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam
konteks kehidupan sehari- hari. Pluralisme tidak bisa dipahami hanya dengan
sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk, tetapi
harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan pluralisme
itu dengan bernilai positif, merupakan rahmat Tuhan.
Menurut Nurcholis Madjid, konsep pluralisme ini merupakan
prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani. Pluralisme menurutya adalah
pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (genuine
engagement of diversities within the bonds of civility).Bahkan Pluralisme
adalah juga suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia antara lain
melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan (check and balance).
Lebih lanjut Nurcholish mengatakan bahwa sikap penuh pengertian
kepada orang lain itu diperlukan dalam masyarakat yang majemuk, yakni
masyarakat yang tidak monolitik. Apalagi sesungguhnya kemajemukan
masyarakat itu sudah merupakan dekrit Allah dan desigh-Nya untuk ummat
manusia. Jadi tidak ada masyarakat yang tunggal, monolitik, sama dengan
sebangun dalam segala segi.

14. 11
5. Keadilan Sosial (Social Justice)
Keadilan yang dimaksud untuk menyebutkan keseimbangan dan
pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga
negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Hal ini memungkinkan
tidak adanya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan padasatu
kelompok masyarakat. Seara esensial, masyarakat memiliki hak yang sama
dalam memperoleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah
(penguasa).
2.5 Ciri-Ciri Masyarakat Madani
Merujuk pada Bahmuller (1997), ada beberapa karakteristik masyarakat
madani, antara lain ;
1. Terintegrasinya individu individu dan kelompok, kelompok eksklusif ke dalam
masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial.
2. Menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan, yang mendominasi
dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan – kekuatan alternatif.
3. Terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena
keanggotaan organisasi - organisasi volunter mampu memberikan masukan-
masukan terhadap keputusan - keputusan pemerintah.
4. Meluasnya kesetiaan (loyalty) dan kepercayaan (trust) sehingga individu –
individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan
diri sendiri.
5. Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga - lembaga sosial
dengan berbagai perspektif.
Dari beberapa ciri tersebut, kiranya dapat dikatakan bahwa “masyarakat
madani adalah sebuah masyarakat demokratis di mana para anggotanya menyadari
akan hak - hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan
kepentingan - kepentingan. Di mana pemerintahannya memberikan peluang yang
seluas - luasnya bagi kreativitas warga negara untuk mewujudkan program -
program pembangunan di wilayahnya. Namun demikian, masyarakat madani

15. 12
bukanlah masyarakat yang sekali jadi, yang hampa udara, taken for granted.
Masyarakat madani adalah konsep yang cair dibentuk dari proses sejarah yang
panjang dan perjuangan yang terus – menerus.
2.6 Pilar Penegak Masyarakat Madani
Pilar penegak masyarakat madani adalah institusi-institusi yang menjadi
bagian dari sosial kontrol yang berfungsi mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa
yang diskriminatif serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang
tertindas. Pilar-pilar tersebut antara lain:
1. Lembaga Swadaya Masyarakat
Lembaga Swadaya Masyarakat adalah institusi sosial yang dibentuk
oleh swadaya masyarakat yang tugas utamanya adalah membantu dan
memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas. LSM
dalam konteks masyarakat madani bertugas mengadakan pemberdayaan kepada
masyarakat mengenai hal-hal yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari,
isalnya mengadakan pelatihan dan sosialisasi program-program pembangunan
masyarakat.
2. Pers
Pers adalah institusi yang berfungsi untuk mengkritisi dan menjadi
bagian dari sosial kontrol yang dapat menganalisa serta mempublikasikan
berbagai kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan warga negaranya.
Selain itu, pers juga diharapkan dapat menyajikan berita secara objektif dan
transparan.
3. Supremasi Hukum
Setiap warga negara , baik yang duduk dipemerintahan atau sebagai
rakyat harus tunduk kepada aturan atau hukum. Sehingga dapat mewujudkan
hak dan kebebasan antar warga negara dan antar warga negara dengan
pemerintah melalui cara damai dan sesuai dengan hukum yang
berlaku. Supremasi hukum juga memberikan jaminan dan perlindungan
terhadap segala bentuk penindasan individu dan kelompok yang melanggar
norma-norma hukum dan segala bentuk penindasan hak asasi manusia.

16. 13
4. Perguruan Tinggi
Perguruan tinggi merupakan tempat para aktivis kampus (dosen dan
mahasiswa) yang menjadi bagian kekuatan sosial dan masyarakat madani yang
bergerak melalui jalur moral porce untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan
mengkritisi berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah. Namun, setiap gerakan
yang dilakukan itu harus berada pada jalur yang benar dan memposisikan diri
pada real dan realitas yang betul-betul objektif serta menyuarakan kepentingan
masyarakat. Sebagai bagian dari pilar penegak masyarakat madani, maka
Perguruan Tinggi memiliki tugas utama mencari dan menciptakan ide-ide
alternatif dan konstruktif untuk dapat menjawab problematika yang dihadapi
oleh masyarakat.
5. Partai Politik
Partai Politik merupakan wahana bagi warga negara untuk dapat
menyalurkan aspirasi politiknya. Partai politik menjadi sebuah tempat ekspresi
politik warga negara sehingga partai politik menjadi prasyarat bagi tegaknya
masyarakat madani.
2.7 Syarat Masyarakat Madani
Bila kita kaji, masyarakat di negara – negara maju sudah dapat dikatakan
sebagai masyarakat madani. Maka, ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi
untuk menjadi masyarakat madani. Yakni adanya democratic government
(pemerintahan demokratis yang dipilih dan berkuasa secara demokratis) dan
democratic civilian (masyarakat sipil yang sanggup menjunjung tinggi nilai – nilai
civil security, civil responsibility, dan civil resilience).
Apabila diurai, dua kriteria tersebut menjadi tujuh prasyarat masyarakat
madani. Antara lain sebagai berikut ;
1. Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam
masyarakat

17. 14
2. Berkembangnya modal manusia (human capital) dan modal sosial (social
capital) yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas –
tugas kehidupan dan terjalinnya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok
3. Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan. Dengan kata
lain, terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial
4. Adanya hak, kemampuan, dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga –
lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum di mana isu – isu
kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan
5. Adanya kohesifitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap
saling menghargai perbedaan antarbudaya dan kepercayaan
6. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga –
lembaga ekonomi, hokum, dan sosial berjalan secara produkitf dan berkeadilan
sosial
7. Adanya jaminan, kepastian, dan kepercayaan antara jaringan – jaringan
kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi
antar mereka secara teratur, terbuka, dan terpercaya.
Tanpa syarat tersebut, maka masyarakat madani hanya akan berhenti pada
jargon. Masyarakat madani akan terjerumus pada masyarakat “sipilisme” yang
sempit yang tidak ubahnya dengan paham militerisme yang anti demokrasi dan
sering melanggar hak asasi manusia. Dengan kata lain, ada beberapa rambu yang
perlu diwaspadai dalam proses mewujudkan masyarakat madani (DuBois dan
Milley, 1992). Rambu – rambu tersebut dapat menjadi jebakan yang menggiring
masyarakat menjadi sebuah entitas yang bertolak belakang dengan semangat negara
dan bangsa.
2.8 Praktek dan Paradigma Masyaraka Madani Indonesia
Indonesia memiliki tradisi kuat civil society (masyarakat madani) bahkan
jauh sebelum negara bangsa berdiri, masyarakat sipil telah berkembang pesat
yang diwakili oleh kiprah beragam organisasi sosial keagamaan dan pergerakan
nasional dalam dalam perjuangan merebut kemerdekaan, selain berperan sebagai

18. 15
organisasi perjuangan penegakan HAM dan perlawanan terhadap kekuasaan
kolonial, organisasi berbasis islam, seperti Serikat Islam (SI), Hahdlatul Ulama
(NU) dan Muhammadiyah, telah menunjukan kiprahnya sebagai komponen civil
society yang penting dalam sejarah perkembangan masyarakat sipil di Indonesia.
Terdapat beberapa strategi yang ditawarkan kalangan ahli tentang bagaimana
seharusnya bangunan masyarakat madani bisa terwujud di Indonesia.
Pertama, pandangan integrasi nasional dan politik. Pandangan ini
menyatakan bahwa sistem demokrasi tidak munkin berlangsung dalam kenyataan
hidup sehari-hari dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran dalam hidup
berbangsa dan bernegara.
Kedua, pandangan reformasi sistem politk demokrasi, yakni pandangan
yang menekankan bahwa untuk membangun demokrasi tidak usah terlalu
bergantung pada pembangunan ekonomi, dalam tataran ini, pembangunan institusi
politik yang demokratis lebih diutamakan oleh negara dibanding pembangunan
ekonomi.
Ketiga, paradigma membangun masyarakat madani sebagai basis utama
pembangunan demokrasi, pandangan ini merupakan paradigma alternatif di antara
dua pandangan yang pertama yang dianggap gagal dalam pengembangan
demokrasi, berbeda dengan dua pandangan pertama, pandangan ini lebih
menekankan proses pendidikan dan penyadaran politik warga negara,
khususnya kalangan kelas menengah.
Bersandar pada tiga paradigma diatas, pengembangan demokrasi dan
masyarakat madani selayaknya tidak hanya bergantung pada salah satu
pandangan tersebut, sebaliknya untuk mewujudkan masyarakat madani yang
seimbang dengan kekuatan negara dibutuhkan gabungan strategi dan paradigma,
setidaknya tiga paradigma ini dapat dijadikan acuan dalam pengembangan
demokrasi di masa transisi sekarang melalui cara:
1. Memperluas golongan menengah melalui pemberian kesempatan bagi kelas
menengah untuk berkembang menjadi kelompok masyarakat madani yang
mandiri secara politik dan ekonomi, dengan pandangan ini, negara harus
menempatkan diri sebagai regulator dan fasilitator bagi pengembangan

19. 16
ekonomi nasional, tantangan pasar bebas dan demokrasi global mengharuskan
negara mengurangi perannya sebagai aktor dominan dalam proses
pengembangan masyarakat madani yang tangguh.
2. Mereformasi sistem politik demokratis melalui pemberdayaan lembaga-
lembaga demokrasi yang ada berjalan sesuai prinsip-prinsip demokrasi, sikap
pemerintah untuk tidak mencampuri atau mempengaruhi putusan hukum yang
dilakukan oleh lembaga yudikatif merupakan salah satu komponen penting dari
pembangunan kemandirian lembaga demokrasi.
3. Penyelenggaraan pendidikan politik (pendidikan demokrasi) bagi warga
negara secara keseluruhan. Pendidikan politik yang dimaksud adalah
pendidikan demokrasi yang dilakukan secara terus-menerus melalui
keterlibatan semua unsur masyarakat melalu prinsip pendidikan demokratis,
yakni pendidikan dari, oleh dan untuk warga negara.
2.9 Kendala Untuk Menjadi Masyarakat Madani di Indonesia
Adapun yang masih menjadi kendala dalam mewujudkan masyarakat
madani di Indonesia diantaranya :
1. Kualitas SDM yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata
2. Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat
3. Kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter
4. Tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang
terbatas
5. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dalam jumlah yang besar
6. Kondisi sosial politik yang belum pulih pasca reformasi
2.10 Peran Akademisi Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani
Mahasiswa, makna yang luar biasa terkandung didalamnya seharusnya
segera membludak dalam bentuk wujud perbuatan bukan menjadi mahasiswa yang
apatis. Tempat bagi mahasiswa dalam mewujudkan masyarakat madani haruslah
berada pada barisan depan. Berikut uraian kami tentang cara yang bisa ditempuh
untuk memaksimalkan peran tersebut.

20. 17
2.9.1 Menajamkan fungsi pewacanaan
Dengan kemampuan akademik yang dimiliki, mahasiswa
seharusnya mampu menjadi ujung tombak penyadaran terhadap masyarakat
dengan pewacanaan. Ada banyak hal yang bisa disampaikan mahasiswa
melalui hal ini, mulai dari masalah kemiskinan, kriminalitas, ataupun
kebobrokan sistem penyelenggaraan negara. Lewat wadah ini, kita bisa
membentuk kesadaran masyarakat.
2.9.2 Pengabdian lewat baksos jasa
Ada sebuah program yang sangat luar biasa dan belum banyak
dilakukan oleh mahasiswa, yaitu Desa Binaan. Melalui program ini
mahasiswa secara lansung akan mengambil peran pengabdian terhadap
masyarakat. Ada banyak anak-anak desa yang sangat menyedihkan keadaan
moralnya, kontaminasi serta prilaku imitasi terhadap budaya busuk yang
ditampilkan di dunia maya sudah menjadi ciri khas dibanyak pedesaan.
Maka jika melihat keadaan itu seharusnya kita merasa bertanggung jawab
atas itu dengan membagi kefahaman kita terhadap mereka, dan itu bisa kita
lakukan dengan program Baksos Jasa.

21. 18
BAB III
KESIMPULAN
3.1 Kesimpulan
Dari pembahasan yang telah dikaji pada bab sebelumnya, dapat
penulis simpulkan bahwa:
1. Perwujudan masyarakat madani ditandai dengan karakteristik masyarakat
madani di antaranya wilayah public yang bebas, demokrasi, toleransi,
kemajemukan dan keadilan social.
2. Masyarakat sipil mengejawantah dalam berbagai wadah social politik
di masyrakat, seperti organisasi keagamaan, organisasi profesi, organisasi
komunitas, media dan lembaga pendidikan.
3. Masyarakat madani itu memiliki tujuan yang bisa dilihat dari segi politik dan
segi ekonomi. Dalam arti politik, masyarakat madani (civil society) bertujuan
melindungi individu terhadap kesewenang-wenangan negara dan
berfungsi sebagai kekuatan moral yang mengimbangi praktik-praktik politik
pemerintah dan lembaga-lembaga politik lainnya. Dalam arti ekonomi,
masyarakat madani (civil society) berusaha melindungi masyarakat dan individu
terhadap ketidak pastian global dan cengkeraman konglomerasi dengan
menciptakan jaringan ekonomi mandiri untuk kebutuhan pokok, dalam bentuk
koperasi misalnya. Oleh karena itu, prinsip masyarakat madani bukan
pencapaian kekuasaan, tetapi diberlakukannya prinsip-prinsip demokrasi
dan harus selalu menghindarkan diri dari kooptasi dari pihak penguasa.
3.2 Saran
Strategi membangun masyarakat madani di Indonesia dapat dilakukan
dengan integrasi nasional dan politik, reformasi system politik demokrasi,
pendidikan dan penyadaran politik.

22. 19
DAFTAR PUSTAKA
Azizi, A Qodri Abdillah. 2000. Masyarakat madani Antara Cita dan Fakta: Kajian
Historis-Normatif. Dalam Ismail SM dan Abdullah Mukti, Pendidikan Islam,
Demokratisasi dan Masyarakat Madani. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hamim, Thoha. 2000. Islam dan Civil society (Masyarakat madani): Tinjauan tentang
Prinsip Human Rights, Pluralism dan Religious Tolerance. Dalam Ismail SM dan
Abdullah Mukti, Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Gamble, Andrew. 1988. An Introduction to Modern Social and Political Thought.
Hongkong: Macmillan Education Ltd.
Hidayat, Komaruddin dan Ahmad Gaus AF. 1998. Pasing Over: Melintas Batas Agama.
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. xiv.
Ismail, Faisal. 1999. NU, Gusdurism, dan Politik Kyai. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Rumadi. 1999. Civil Society dan NU Pasca-Gus Dur. Kompas Online. 5 November
1999.