9. cc.. TTuujjuuaann HHuukkuumm
HHuukkuumm mmeemmppuunnyyaaii ssiiffaatt mmeennggaattuurr ddaann mmeemmaakkssaa.. TTuujjuuaann
ddiibbuuaattnnyyaa hhuukkuumm mmeennuurruutt sseebbaaggiiaann ppaakkaarr aaddaallaahh ssbbbb ::
N
o
Tokoh/ Pakar Pendapat Yang Dikemukakan
1. Subekti, S.H. Hukum itu mengabdi pada tujuan negara,
yang mendatangkan atau ingin mencapai
kemakmu-ran dan kebahagiaan pada
rakyatnya.
2. Van
Apeeldoorn
Mengatur pergaulan oleh hukum dengan
melin-dungi kepentingan-kepentingan hukum
manusia tertentu, (kehormatan, kemerdekaan
jiwa, harta benda) dari pihak yang
merugikan.
3. Y. Van Kant Tujuan hukum adalah untuk menjaga agar
kepentingan tiap-tiap manusia tidak
diganggu.
4. Geny Hukum bertujuan semata-mata untuk
mencapai keadilan. Sebagai unsur keadilan,
13. ee.. PPeennggggoolloonnggaann HHuukkuumm
Hukum
Wujud
Tertilis
Tidak Tertulis
Ruang
Waktu
Pribadi
Lokal
Nasional
Ius Contitutum Internasional
Ius Contituendum
Hkm Antar Waktu
Waktu
Satu Golongan
Semua
Golongan
Antar Gol.
I s i
Publik
Privat/Perdat
a
Hk. Tata
Negara
Hk. Adm.
Negara
Hk. Pidana
Hk. Acara Hk. Perorangn
Hk. Keluarga
Hk. Kekayaan
Tugas Material
Hk. Waris
dan
Fungsi
Formal
Pidana Formal
Perdata Formal
16. Penugasan PPrraakkttiikk KKeewwaarrggaanneeggaarraaaann 1
SSeetteellaahh mmeemmppeellaajjaarrii mmaatteerrii--mmaatteerrii tteennttaanngg :: PPeennggggoolloonnggaann HHuukkuumm,,
SSaannkkssii HHuukkuumm ddaann PPeerrbbeeddaaaann HHuukkuumm PPiiddaannaa ddaann HHuukkuumm PPeerrddaattaa,,
ddiillaannjjuuttkkaann PPeennuuggaassaann ddeennggaann mmeennjjaawwaabb ppeerrttaannyyaaaann aattaauu ppeerrnnyyaattaaaann
sseetteellaahh mmeennyyiimmaakk wwaaccaannaa ((hhaall 5533 –– 5544)) sseebbaaggaaii bbeerriikkuutt ::
1. Jelaskan, apa yang mendasari pemikiran penulis dengan
judul “Hukuman Mati Bukan Solusi Tapi Problem” !
2. Menurut pendapat anda, sudah benarkah negara Indonesia
menerapkan hukuman mati bagi mereka yang bersalah
(seperti terhadap kasus Tibo Cs. di Poso). Berikan alasan !
3. Tuliskan bagaimana proses peninjauan kembali (PK) oleh
Mahkamah Agung dan pemberian grasi oleh Presiden !
4. Berikan tanggapan, bagaimana yang seharusnya dilakukan
oleh Pengadilan di Indonesia dengan telah diratifikasinya
penghor-matan terhadap hak asasi manusia terhadap kasus
Tibo Cs. yang dihukum mati !.
17. hh.. PPeerraaddiillaann NNaassiioonnaall
Pasal 1 UU No. 4/2004, bahwa kekuasaan kehakiman
dilakukan oleh MA dan badan peradilan di bawahnya dalam
lingkungan ; Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan
Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi. Mahkamah
Agung
Pengadilan
Tinggi
Umum/Sipil
Pengadilan
Tinggi
Pengadilan
Tinggi Militer
Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara
Pengadilan
Negeri
Umum/Sipil
Pengadilan
Negeri
Pengadilan
Militer
Pengadilan
Tata Usaha Negara
20. PPeennggaaddiillaann NNeeggeerrii
PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii
MMaahhkkaammaahh AAgguunngg
PPeerraannaann LLeemmbbaaggaa--
LLeemmbbaaggaa
PPeerraaddiillaann
MMaahhkkaammaahh KKoonnssttiittuussii
Fungsi
Tugas
Wewenang
Fungsi
Tugas
Wewenang
Fungsi/Tugas
Wewenang
Wewenang
Kewajiban
21. 22.. PPeerraannaann LLeemmbbaaggaa--lleemmbbaaggaa PPeerraaddiillaann
aa.. PPeennggaaddiillaann NNeeggeerrii ((TTiinnggkkaatt PPeerrttaammaa))
Fungsi pengadilan negeri adalah memeriksa tentang sah
atau tidaknya suatu penangkapan atau penaha-nan yg
diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kpd Ketua
Pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya.
Tugas dan wewenang pengadilan negeri adalah
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara
pidana dan perdata di tingkat pertama.
TTiinnddaakk ppiiddaannaa yygg ppeemmeerriikkssaaaannnnyyaa hhrrss ddiiddaahhuulluukkaann,, yyaaiittuu
::
KKoorruuppssii,, TTeerroorriissmmee,, NNaarrkkoottiikkaa//ppssiikkoottrrooppiikkaa,, PPeennccuucciiaann
uuaanngg,, aattaauu yyaanngg ddiitteennttuukkaann oolleehh UUUU ddaann ppeerrkkaarraa yyaanngg
tteerrddaakkwwaannyyaa bbeerraaddaa ddii ddaallaamm RRuummaahh TTaahhaannaann
NNeeggaarraa..
22. LLaannjjuuttaann ………………………………..
Tugas dan kewenangannya, mencakup :
• Menyatakan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,
penghentian penyelidikan, atau penghentian tuntutan.
• Tentang ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang
perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
• Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang
hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
• Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku
Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita di daerah hukumnya.
• Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan dan menjaga
agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
• Memberikan teguran dan peringatan yg dipandang perlu dng tidak
mengurangi kebebasan Hakim dlm memeriksa & memutus perkara.
• Melakukan pengawasan atas pekerjaan notaris di daerah
hukumnya, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua
Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung, dan Menteri yang
tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris.
23. bb.. PPeennggaaddiillaann TTiinnggggii ((TTiinnggkkaatt KKeedduuaa))
Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota Provinsi, dan
daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi (Pengadilan
Tingkat Banding).
Fungsi Pengadilan Tinggi adalah.
• Menjadi pemimpin bagi pengadilan-pengadilan Negeri di
dalam daerah hukumnya.
• Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di
dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan
itu diselesaikan dengan seksama dan sewajarnya.
• Mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim
pengadilan negeri di daerah hukumnya.
• Untuk kepentingan negara dan keadilan, Pengadilan
Tinggi dpt memberi peringatan, teguran, & petunjuk yg
dipandang perlu kepada Pengadilan Negeri dalam daerah
hukumnya.
26. LLaannjjuuttaann ………………………………..
Wewenang Mahkamah Agung :
• Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, (terhadap
putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir
dari semua Lingkungan Peradilan),
• Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan
mengadili,
• Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali
putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap,
• Menguji secara materiil hanya terhadap peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang,
• Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan
dengan teknis peradilan dari semua Lingkungan Peradilan,
• Memberi teguran, atau peringatan yang dipandang perlu
kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan, dengan
tidak mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan
memutus perkara.
• Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali
pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan
27. LLaannjjuuttaann ………………………………..
Dalam hal kasasi, yg menjadi wewenang
MA,dikarenakan :
• Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang,
• Salah menerapkan atau karena melanggar hukum yang
berlaku,
• Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian
itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
Permohonan kasasi, dapat
dilakukan dalam perkara :
• Perdata
• Pidana
AAssaass--aassaass ppeennuunnttuuttaann bbaaggii
sseesseeoorraanngg yyaanngg ddiiaannggggaapp
bbeerrssaallaahh,,
• AAssaass OOppppoorrttuunniittaass
• AAssaass LLeeggaalliittaass
30. Penugasan PPrraakkttiikk KKeewwaarrggaanneeggaarraaaann 2
Setelah mempelajari materi-materi tentang : Peradilan
Nasional, lakukan Strategi Pembelajaran dengan Penugasan
Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC)
atau Kooperatif Terpadu Membaca dan Menulis.
Langkah-langkah :
1. Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 3 – 4 orang.
2. Diberikan “wacana” atau kliping sesuai dengan topik pem-belajaran.
3. Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan &
menemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadap
wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas.
4. Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok.
5. Buatlah kesimpulan bersama.
6. Penutup.
34. 33.. UUppaayyaa PPeemmbbeerraannttaassaann KKoorruuppssii
aa.. PPeennggeerrttiiaann KKoorruuppssii
KKaattaa ““kkoorruuppssii”” mmrrpp ppeennyyeelleewweennggaann aattaauu ppeennggggeellaappaann ((uuaanngg nneeggaarraa
aattaauu ppeerruussaahhaaaann)) ddssbb.. uunnttuukk kkeeuunnttuunnggaann pprriibbaaddii aattaauu oorraanngg llaaiinn..
PPeerrbbuuaattaann kkoorruuppssii sseellaalluu mmeennggaanndduunngg uunnssuurr ““ppeennyyeelleewweennggaann”” aattaauu
““kkeettiiddaakk jjuujjuurraann””..
Kolusi, adalah
permufakatan atau kerja
sama secara melawan
hukum antar
penyelenggaraan negara
atau antara penyelenggara
negara dan lain yang
merugikan orang lain,
masyarakat dan atau
negara .
Nepotisme, adalah
setiap perbuatan
penyelenggara negara
secara melawan hukum
yang menguntungkan
kepentingan keluarga dan
atau kroninya di atas
kepentingan masyarakat
bangsa dan negara .
36. bb.. GGaammbbaarraann UUmmuumm KKoorruuppssii
Tuntutan masyarakat untuk megakkan supremasi hukum
dan pembe-rantasan KKN, dituangkan dalam TAP MPR
No.IV/MPR/1999 dan UU No. 28/1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Beberap
a contoh
kasus :
Beberapa perusahaan dan pejabat Indonesia
yang menerima suap dari perusahaan
Jepang sehingga mampu memenangkan
proyek milyaran yen (Media Indonesia,
15/10/1999),
Berdasarkan audit Price Waterhouse Cooper
(PWC), terdapat in-efisiensi di Pertamina
sejak 1 April 1996 s.d. 31 Maret 1998
sebesar US $ 6,1 milyar (Kompas,
20/7/1999).
40. cc.. PPeerrsseeppssii MMaassyyaarraakkaatt TTeennttaanngg KKoorruuppssii
1. Kelompok mahasiswa sering menanggapi
masalah korupsi dengan protes-protes terbuka.
Mereka sangat sensitif terhadap perbuatan
korup dan yang merugikan negara dan
masyarakat luas.
2. Pada umumnya, mereka masih memiliki
idealisme tinggi dan berfikir jauh kedepan.
3. Kritik-kritik mahasiswa, pada umumnya karena
faktor ketidak puasan dan kegelisahan
psikologis (psychological insecurity). Tema-tema
demonstrasi sering mengangkat
permasalahan “penguasa yang korup” dan
“derita rakyat”.
44. ee.. UUppaayyaa PPeemmbbeerraannttaassaann KKoorruuppssii
11)) UUppaayyaa PPeenncceeggaahhaann,, aannttaarraa llaaiinn
::
Para pemimpin dan pejabat selalu dihimbau untuk
memberikan keteladanan, dengan mematuhi pola
hidup sederhana, dan memiliki rasa tanggungjawab
sosial yang tinggi.
Menanamkan aspirasi, semangat dan spirit nasional
yang positif dengan mengutamakan kepentingan
nasional, kejujuran serta pengabdian pada bangsa dan
negara melalui sistem pendidikan formal, non formal
dan pendidikan agama.
Melakukan sistem penerimaan pegawai berdasarkan
prinsip achievement atau keterampilan teknis dan
tidak lagi berdasarkan norma ascription yang dapat
membuka peluang berkembangnya nepotisme.
45. LLaannjjuuttaann ………………………………..
RReennccaannaa AAkkssii NNaassiioonnaall ((RRAANN))
PPeemmbbeerraannttaassaann KKoorruuppssii
Pencanangan sebuah Rencana Aksi Nasional yang
efektif, terpadu, dan menyeluruh (national
integrity system) dalam mencegah dan
memberantas korupsi dengan melibatkan seluruh
komponen bangsa (masyarakat madani, swasta,
eksekutif, legislatif, yudikatif, media dan pemuka
agama)
RAN diharapkan dapat mengidentifikasi gap
antara Konvensi PBB menentang Korupsi dan
situasi dalam negeri saat ini.
Dalam pencanangan RAN pada tanggal 9
Desember 2004, Presiden mengeluarkan Inpres
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi.
51. 44)) UUppaayyaa EEdduukkaassii MMaassyyaarraakkaatt,, aannttaarraa
llaaiinn ::
Indonesia Corruption Watch atau disingkat ICW adalah
sebuah organisasi non-pemerintah (NGO) yang
mempunyai misi untuk mengawasi dan melaporkan
kepada publik mengenai aksi korupsi yang terjadi di
Indonesia. ICW memiliki komitmen untuk
memberantas korupsi melalui usaha-usaha
pemberdayaan rakyat untuk terlibat/berpartisipasi aktif
melakukan perlawanan terhadap praktek korupsi.
Transparency International (TI), adalah sebuah organisasi
internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik.
Publikasi tahunan terkenal yang diluncurkan TI adalah
Laporan Korupsi Global. Survei Tahun 2005, IPK
Indonesia adalah 2,2, sejajar dengan Azerbaijan,
Kamerun, Etiopia, Irak dan Uzbekistan, Menurut hasil
survei ini, Islandia adalah negara paling bebas korupsi.
54. IINNQQUUIIRRII
Bagilah kelas anda ke dalam 8 kelompok. Masing-masing
kelompok
terdiri dari 4 atau 5 orang, kemudian kerjakan tugas-tugas
sebagai
berikut !
1. Susunlah daftar pertanyaan terbuka (10 pertanyaan) dengan
topik bahasan sekitar perbuatan-perbuatan yang sesuai dan
yang bertentangan dengan ketentuan hukum !
2. Tentukan sendiri lokasi atau tempat yang akan dijadikan obyek
observasi dan wawancara (misalnya : sekitar pasar, sekolah,
terminal atau masyarakat sekitar anada) !
3. Setelah wawancara, identifikasikanlah perbuatan-perbuatan
yang sesuai dan yang bertentangan dengan hukum !
4. Buatlah kesimpulan dari hasil analisis kelompok anda, dan
berikan tanggapan dengan berpedoman pada dua hal berikut :
a. Cara meningkatkan kesadaran bagi masyarakat yang sudah
melaksanakan perbuatan yang sesuai dengan hukum !
b. Cara membina/menertibkannya bagi masyarakat yang
masih melaksanakan perbuatan-perbuatan yang melanggar
hukum !
Editor's Notes
Selain sikap skeptisme dan permisif terhadap korupsi ini, berdasarkan kajian dan penelitian terhadap korusi ini banyak yang menyimpulkan bahwa rendahnya gaji pegawai negeri sipil merupakan penyebab utama terjadinya korupsi, sehingga seringkali timbul sikap toleransi yang negatif antar pegawai dan masyarakat dalam menyuburkan iklim korupsi dan kolusi. Namun kita menyadari bahwa kondisi buruknya sistem penggajian ini bukanlah satu-satunya penyebab korupsi. Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan; rendahnya integritas dan profesionalisme; kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan dan lingkungan masyarakat yang merangsang timbulnya korupsi; lemahnya keimanan, kejujuran dan rasa malu, adalah beberapa hal yang berpengaruh terhadap suburnya iklim korusi dan kolusi.
Dengan demikian bilamana masalah korupsi dan kolusi ini tidak mendapatkan porsi yang memadai dalam upaya pencegahan dan penindakannya, maka sudah dapat dipastikan bahwa upaya–upaya untuk mewujudkan good governance akan menjadi sulit.
Bagi Indonesia, dalam masa reformasi ini maka masalah korupsi (baca KKN) merupakan masalah yang sangat menonjol, yang tercermin antara lain dari rendahnya kualitas pelayanan publik; rendahnya kualitas sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah, makin meningkatnya beban masyarakat akibat adanya ketidak efisienan dan ketidak effektifan pengelolaan badan usaha yang mengelola kebutuhan publik seperti telekomunikasi, bahan bakar minyak, listrik dan lain sebagainya. Sementara itu di lain pihak makin terjadi kesenjangan, dimana pihak konglomerat dan beberapa pejabat secara demonstratif memamerkan kekayaannya.