1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang
digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban
yang dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada
dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena
itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus tumbuhkan
dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar
pajak.
Berdasarkan APBD tahun 2011 sektor pajak daerah memiliki peran
yang semakin besar karena akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Peran pajak sangatlah penting
bagi penerimaan kas Negara.
Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial. Sebagai salah satu
sumber penerimaan Negara yang sangat potensial, sektor pajak merupakan
pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga
merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai
pembangunan. Jenis pungutan di Indonesia terdiri dari pajak Negara (pajak
pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai dan penerimaan Negara
bukan pajak. Salah satu pos Penerimaan Asli Daerah (PAD) dalam anggaran
pendapatan belanja daerah (APBD) adalah pajak daerah.
B. Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan pajak ?
2. Bagaimana cara pemungutan pajak ?
3. Kenapa pajak bersifat memaksa ?
4. Apa fungsi pajak ?
2. 2
C. Tujuan
1. Untuk mengetahui apa itu pajak
2. Untuk mengetahui cara pemungutan pajak
3. Untuk mengetahui sifat pajak
4. Untuk mengetahui fungsi pajak
3. 3
BAB II
A. Pengertian Pajak
Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007 Pasal 1 ayat
1 disebutkan bahwa pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
Untuk lebih memahami pengertian pajak berdasarkan undang-undang,
akan dijelaskan lebih mendetail terkait dengan komponen-komponen yang
terkandung dalam pajak.
1. Kontribusi Wajib Warga Negara
Yang dimaksud dengan kontribusi wajib warga negara adalah setiap
orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun dalam UU KUP
juga sudah dijelaskan, walaupun pajak merupakan kontribusi wajib
seluruh warga negara, namun hal itu hanya berlaku untuk yang
memenuhi syarat subjektif dan objektif. Lalu siapa yang memenuhi syarat
subjektif dan objektif itu? Secara sederhana dapat saya jelaskan, siapa saja
yang telah memiliki penghasilan (PTKP) lebih dari Rp 2.050.000 per
bulan. Jadi jika Anda adalah karyawan baik swasta ataupun pemerintah
dengan total penghasilan lebih dari 2 juta, maka Anda berkewajiban
membayar pajak, dan jika Anda adalah wirausaha maka setiap penghasilan
Anda akan dikenakan pajak sebesar 1% dari bruto (berdasarkan PP 46
tahun 2013).
2. Pajak Bersifat Memaksa
Memaksa di sini berarti bahwa jika seseorang sudah memenuhi
syarat subjektif maupun syarat objektif, maka Anda wajib untuk
membayar pajak Anda. Dalam undang-undang pajak juga sudah dijelaskan
bahwa jika Anda dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya
4. 4
Anda bayarkan, maka ada sanksi administratif maupun hukuman secara
pidana.
3. Tidak mendapat Imbalan secara Langsung
Pajak berbeda dengan retribusi. Jika Anda pernah membayar uang
parkir, itu adalah salah satu bentuk dari retribusi. Ketika Anda mendapat
manfaat parkir, maka Anda harus membayar sejumlah uang, itulah
retribusi. Namun pajak tidak seperti itu. Pajak adalah salah satu sarana
pemerataan pendapatan bagi warga negara. Jadi ketika Anda membayar
pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat dari
pajak yang Anda bayar. Namun yang Anda dapatkan dapat berupa
perbaikan jalan raya di daerah Anda, Fasilitas kesehatan gratis bagi
keluarga Anda, Beasiswa Pendidikan bagi anak Anda, dan lain-lain.
4. Berdasarkan Undang-Undang
Perlu Anda tahu bahwa pajak diatur dalam undang-undang negara.
Ada 6 undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan,
pembayaran, dan pelaporan pajak.
B. Fungsi Pajak
1. Fungsi Budgetair
Yang disebut pula sebagai fungsi penerimaan dan sumber utama kas
negara. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi
pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh:
Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Reguler
Yang disebut pula sebagai fungsi mengatur / alat pengatur kegiatan
ekonomi. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijakan di bidang social dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu
dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga
konsumsi minuman keras dapat ditekan, demikian pula terhadap barang
mewah.
5. 5
3. Fungsi Alokasi
Yang disebut pula sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Kas
negara yang telah terisi dan bersumber dari pajak yang telah terhimpun,
harus dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan dalam segala bidang.
4. Fungsi Distribusi
Yang disebut pula sebagai alat pemerataan pendapatan. Wajib pajak
harus membayar pajak, pajak tersebut digunakan sebagai biaya
pembangunan dalam segala bidang. Pemakaian pajak untuk biaya
pembangunan tersebut, harus merata ke seluruh pelosok tanah air agar
seluruh lapisan masyarakat dapat menikmatinya bersama.
C. Asas-asas Peungutan Pajak
1. Asas Keadilan
a. Menurut Teori yang mendasari Pengertiannya
1) Asas Equality
Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan
pada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan
membayar pajak (ability to pay) dan sesuai dengan manfaat yang
diterima.
2) Asas Certainty
Penetapan pajak hendaknya tidak sewenang-wenang, jadi wajib
pajak harus mengetahui kapan membayar dan batas waktu
pembayaran
3) Asas Convenience of Payment
Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai
dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, misalnya
pada saat memperoleh penghasilan.
6. 6
4) Asas Economy
Secara ekonomi, biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban
pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian
pula beban yang dipikul.
b. Teori yang memisahkan hak negara memungut pajak
1) Teori Asuransi
Dalam perjanjian asuransi diperlukan pembayaran premi. Premi
tersbut dimaksudkan sebagai pembayaran atas usaha melindungi
orang dari segala kepentingannya, misalnya keselamatan atau
keamanan harta bendanya. Teori asuransi ini menyamakan
pembayaran premi dengan pajak. Walaupun kenyataannya
menyatakan hal tersebut dengan premi tidaklah tepat.
2) Teori Kepentingan
Teori kepentingan ini memperhatikan beban pajak yang harus
dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini harus didasarkan pada
kepentingan setiap orang pada tugas pemerintah termasuk
perlindungan jiwa dan raganya. Oleh karena itu, pengeluaran negara
untuk melindunginya dibebankan pada masyarakat
3) Teori Gaya Pikul
Teori ini mengandung bahwa dasar keadilan pemungutan pajak
terletak dalam jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada
masyarakat berupa perlindungan jiwa dan harta bendanya. Oleh
karena itu, untuk kepentingan perlindungan, maka masyarakat akan
membayar pajak menurut daya pikul seseorang.
4) Teori Asas Daya Beli
Teori ini didasarkan pada pendapat bahwa penyelenggaraan
kepentingan masyarakat dianggap sebagai dasar keadilan
pemungutan pajak yang bukan kepentingan individu atau negara
sehingga lebih menitikberatkan pada fungsi mengatur.
7. 7
2. Asas Manfaat
Pengenaan pajak hendaknya seimbang dengan keuntungan
(manfaat) yang didapat wajib pajak dari jasa-jasa public yang diberikan
oleh pemerintah. Berdasarkan kriteria ini, maka pajak dikatakan adil
bila seseorang yang memperoleh kenikmatan lebih besar dari jasa-jasa
publik yang dihasilkan oleh pemerintah dikenakan proporsi lebih besar.
PBB menggunakan prinsip benefit dalam mengukur aspek keadilan
dalam perpajakan. Fungsi negara adalah memberikan perlindungan
terhadap kekayaan warga, dan karenanya pemiliknya berkewajiban ikut
membayar keperluan-keperluan negara.
3. Asas Pembuatan Undang-undang
a. Asas Yuridis
Untuk menyatakan suatu keadilan, hukum pajak harus
memberikan jaminan hokum kepada negara atau warganya. Oleh
karena itu, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-
undang. Landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah
pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
b. Asas Ekonomis
Seperti pada uraian sebelumnya, pajak mempunyai fungsi
regular dan budgeter. Asas ekonomi ini lebih menekankan pada
pemikiran bahwa negara menghendaki agar kehidupan ekonomi
masyarakat terus meningkat. Untuk itu, pemungutan pajak harus
diupayakan tidak menghambat kelancaran ekonomi sehingga
kehidupan ekonomi tidak terganggu.
c. Asas Finansial
Berkaitan dengan hal ini, fungsi pajak yang terpenting
adalah fungsibudgeter nya, yakni untuk memasukkan uang
sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Sehubungan dengan itu,
agar diperoleh hasil yang besar, maka biaya pemungutannya harus
sekecil-kecilnya.
8. 8
4. Asas Yuridiksi Pemungutan Pajak
a. Asas Tempat Tinggal
Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas
seluruh penghasilan wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib
Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai
pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal
dari Indonesia atau berasal dari luar negeri (Pasal 4 Undang-undang
Pajak Penghasilan).
b. Asas Kebangsaan
Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini
diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di
Indonesia untuk membayar pajak.
c. Asas Sumber
Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas
penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut
pajak. Dengan demikian Wajib Pajak yang menerima atau
memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenai pajak di Indonesian
tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
9. 9
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber
daya dari sektor privat (warga Negara) kepada sektor publik (Masyarakat).
Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua
situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam
menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa.
Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang
dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.
Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut
Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-
undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk
menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai
kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk
penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan
bahwa pajak yang dipungut harus berdsarkan undang-undang sehingga
menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak
maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.
B. Saran
Makalah yang berjudul perpajakan ini merupakan karya tulis
berdasarkan himpunan material yang di ambil dari berbagai sumber. Oleh
karena itu, jika ada kesalahan dalam penulisan dan dalam penyajian bahan
penulis sangat mengharpakan kritik dan saran dari para pembaca demi
terwujudnya kebenaran yang kita kehendaki semua dan demi kesempurnaan
penyelesaian makalah pajak ini.