Disampaikan oleh Basah Hernowo pada FGD tanggal 22 April 2009

1. Prinsip-Prinsip Dasar
Kebijakan dan Strategi
Perumahan dan Permukiman bagi Masyarakat
Lack of Asset
Oleh
Basah Hernowo – Pengamat Perumahan
Jakarta, 22 April 2009

2. Kemiskinan  Teori Dasar
 Kemiskinan merupakan dampak dari berjalannya sistem ekonomi
 Sistem ekonomi  Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan:

(ayat 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan.

(ayat 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional
 Kemiskinan muncul akibat tingginya kesenjangan tingkat pendapatan (income)
 Empat unsur dari pendapatan yaitu: (a) jumlah aset yang dimiliki oleh
perseorangan, (b) rate jumlah aset yang dipergunakan untuk menghasilkan
income, (c) nilai pasar dari aset yang dimiliki, (d) pendapatan non aset

3. Kemiskinan  Teori Dasara

Secara kasat mata dapat disimpulkan bahwa orang miskin
selalu memiliki sedikit aset atau sama sekali tidak memiliki aset
 Masyarakat miskin identik dengan masyarakat dengan lack of
assets tetapi tidak identik dengan masyarakat berpendapatan
rendah  karena banyak masyarakat berpendapatan rendah
tetapi masih memiliki aset yang menghasilkan pendapatan 
apakah terminologi MBR masih tepat?

Kepemilikan dan akses terhadap aset memiliki kaitan yang erat
dengan kemiskinan  semakin sedikit dan semakin rendah
akses seseorang terhadap aset maka semakin miskin orang
tersebut
 Secara akademis maka hubungan antara aset dengan tingkat
kesejahteraan dapat dirumuskan sebagai berikut:

4. Kemiskinan  Teori Dasar

Y = hh per capita income individu
i

A = jumlah aset tipe a yang
dimiliki oleh individu i
 R = rate aset tipe a yang
j l k
dipergunakan oleh individu i
∑∑ A a ,i Ra ,i Pa + ∑ Ti  P = nilai pasar per unit aset tipe a
yi = i =1 a =1 i =l
 T = pendapatan non aset
n
 n = ukuran keluarga
 j = jumlah penerima income
 l = jumlah tipe aset
 k = jumlah penerima pendapatan
non aset
Diambil dari Orazio Attanasio and Miguel Székely dalam Going Beyond Income:
Redefining Poverty in Latin America,2001

5. Kemiskinan  Teori Dasar

Program penanggulangan kemiskinan yang ada
lebih terkonsentrasi kepada memperbesar sisi
transfer (T) dari pada sisi aset (A, R, P).
 Aset (A) terdiri dari 3 tipe aset yaitu:
 Human capital

Physical capital

Social capital

6. Kemiskinan  Teori Dasar

Human capital

Kemampuan yang diperlukan untuk memproduksi
barang atau jasa
 Untuk mengukur tingkat kemampuan pada umumnya
diukur dari lama sekolah formal
 Seorang lulusan S-3 (doktor) harus bisa menghasilkan
produk barang dan jasa yang lebih baik dari lulusan S-
2, S-1, SMA, SMP, SD

7. Kemiskinan  Teori Dasar
 Physical capital
 Berbentuk aset fisik yang memiliki nilai uang
 Dapat berbentuk uang, properti (tanah dan atau bangunan),
saham, dan sebagainya
 Social capital
 Norma dan jaringan sosial untuk memfasilitasi aksi kolektif
diantara individu
 Sulit untuk dikuantifikasi
 Akumulasi nilainya tidak tergantung kepada keputusan
individu namun kelompok

8. Perumahan – Kilas Balik
 Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok selain
pangan dan sandang.
 Fungsi rumah bukan hanya sebagai tempat berteduh
namun juga tempat beribadah keluarga,
membesarkan dan mendidik keturunan, awal
terbentuknya social capital, financial reserves, dll

Bagi masyarakat maka rumah adalah aset dalam
bentuk physical capital yang terpenting.

Pemerintah juga menyadari pentingnya peranan
rumah dalam pengembangan kesejahteraan keluarga

9. Perumahan – Kilas Balik
 Sesuai dengan sistem ekonomi yang diterapkan maka rumah bukan aset
publik tetapi aset perorangan  pemerintah tidak menyediakan rumah namun
memfasilitasi (enabling)
 Pemerintah bukan pelaku pembangunan (penyedia) perumahan 
pembangunan perumahan dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha swasta
 Pemerintah mengembangkan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan untuk
menunjang fungsi enabler tersebut guna mendorong “satu-satunya” rakyat
(keluarga) Indonesia dapat memiliki rumah, antara lain melalui:

Kebijakan pertanahan

Kebijakan pengembangan perbankan perumahan

Kebijakan subsidi kredit kepemilikan rumah

Kebijakan pembangunan infrastruktur

Dsb

10. Perumahan – Kilas Balik

Berbagai kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang
dikembangkan pemerintah mampu mendorong tingkat kepemilikan
rumah masyarakat
 Tingginya perhatian pemerintah dalam mendorong kepemilikan rumah
serta kondusifnya pasar perumahan membawa dampak terhadap cara
pandang (vision) orang per orang terhadap rumah.

Terjadinya pergeseran dalam cara pandang yang tidak lagi
memandang rumah sebagai kebutuhan dasar saja tetapi juga sebagai
finance reserve  asset accumulation pada beberapa orang dan lack
of asset pada beberapa orang yang lain  konsekuensi dari sistem
ekonomi
 Dalam isu perumahan maka lack of asset tersebut pada dasarnya
sama dengan lack of basic needs

11. Perumahan - Kemiskinan
 Lack of asset identik dengan kemiskinan  pemerintah harus melakukan
intervensi tanpa harus melanggar fungsi-fungsi pemerintah sebagai fasilitator
dan enabler
 Mapping terhadap keluarga yang lack of asset/basic needs secara benar:

Siapa mereka  magnitude persoalan

Bagaimana keadaan mereka  jenis dan aset yang mereka miliki

Dimana mereka tinggal  spasial distribution

Penyebab terjadinya lack of asset/basic needs  HPS
 Mapping tersebut diperlukan agar intervensi pemerintah melalui ‘additional’
kebijakan-strategi-program-kegiatan sesuai dengan kondisi ‘obyek’ dan bisa
memotong vicious cycle  dikatakan additional karena seringkali tertinggal
dari kebijakan perumahan lain yang lebih sexy dan menggiurkan

12. Perumahan - Kemiskinan
 Sesuai dengan teori awal bahwa A terdiri dari human
capital, physical capital, dan social capital
 Intervensi pemerintah dari sektor perumahan pada
umumnya hanya menyentuh ‘sedikit’ pada physical capital,
padahal peran human capital dan social capital dalam
pembentukan aggregated assets sangat vital

‘Sedikit’  baru melangkah kepada ‘memfasilitasi’
mendapatkan hunian (memiliki atau menyewa) dan atau
‘memperbaiki’ kualitas hunian namun belum menyentuh
persoalan dasar dari ‘obyek’

13. Perumahan - Kemiskinan
 Apakah selain physical capital bukan merupakan
tanggungjawab dari sektor perumahan?

Apakah karena sektor perumahan terlalu didominasi oleh
engineer sehingga tidak luwes dalam memikirkan human
capital dan social capital
 Kedua pertanyaan di atas tergolong silly question karena
kembali kepada teori awal bahwa physical bukan
semata-mata rumah namun juga berbagai aset fisik
lainnya

14. Perumahan - Kemiskinan
 Sektor perumahan bukan hanya domain engineer karena
rumah merupakan integrasi beberapa sektor
 Adanya integrasi beberapa sektor tersebut seharusnya
mampu mengenali dengan baik persoalan yang dihadapi
oleh ‘obyek’ yaitu masyarakat yang memiliki ‘lack of
asset/basic needs’

Apakah sektor perumahan mau melakukan perubahan
paradigma dalam memfasilitasi masyarakat yang memiliki
‘lack of asset/basic needs’ tersebut agar mampu keluar
dari kondisi yang menjerat tersebut.

15. Perumahan - Kemiskinan

Paradigma pembangunan perumahan bagi masyarakat miskin
harus berubah total
 Sektor perumahan harus terlibat secara langsung dalam
meningkatkan ketiga komponen A yaitu human capital, physical
capital, dan social capital  isu ini sudah diangkat sejak lama
oleh para ahli perumahan namun pemerintah bergeming dengan
pendapatnya bahwa penyediaan dan perbaikan perumahan lebih
penting dan prioritas
 Penyediaan dan perbaikan perumahan bagi masyarakat miskin
diperlukan tetapi meaningless tanpa disertai dengan perbaikan
secara menyeluruh terhadap faktor-faktor dalam komponen
human capital, physical capital, dan social capital

16. Perumahan - Kemiskinan

Penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin baru
sampai tahap memenuhi kebutuhan dasar manusia
 belum mampu meningkatkan pendapatan per
kapita

Perbaikan rumah pada dasarnya sama sekali tidak
menaikkan pendapatan per kapita  beautification
 Diperlukan “Comprehensive Assets Based Approach”

17. Comprehensive Assets Based
Approach
 Pendekatan tersebut telah lama dikenal dan telah
lama diimplementasikan dalam sektor perumahan
namun secara tidak sempurna.

Paradigma baru dengan kembali ke khittah
pendekatan yaitu melakukan pendekatan secara
comprehensive (menyeluruh).

Dikenal sebagai program pemberdayaan masyarakat
dalam perumahan  derivasi program dapat
dikembangkan sesuai kebutuhan dan sesuai dengan
kondisi ‘obyek’

18. Comprehensive Assets Based
Approach

Peningkatan human capital  formal education bukan
tanggungjawab sektor perumahan namun sektor perumahan
dapat berperan dalam informal education (training, magang,
pemberian akses terhadap teknologi dan informasi, dan
sebagainya) sehingga peningkatan kapasitas sumber daya
manusia tersebut mampu meningkatkan income
 Peningkatan physical capital  bukan hanya penyediaan dan
perbaikan perumahan tetapi juga memfasilitasi agar ‘obyek’
mampu meningkatkan dan mengakumulasi nilai aset non rumah
serta mendorong aset tersebut dapat men-generate income

19. Comprehensive Assets Based
Approach
 Peningkatan social capital  bagaimana mendorong dan meningkatkan
hubungan dan jaringan kerja antar ‘obyek’ sehingga:

Terbentuk kelompok sasaran bukan lagi individu sasaran  champion is needed,

Terbentuk rencana pengembangan aset kelompok sasaran  sinergi kerja antar
anggota kelompok dan atau antar kelompok

Link-up dengan sumber-sumber pembiayaan  trustee

Kesemua proses di atas mustahil dilakukan oleh ‘obyek’ dan juga pemerintah
yang sibuk dengan proses birokrasi dan administrasi pemerintahan

Membutuhkan ‘tangan’ lain untuk melakukan intervensi kepada ‘obyek’ 
fasilitator
 Fasilitator harus mampu mendorong ‘obyek’ untuk mampu berproses dalam
peningkatan social capital dan bukan membentuk ketergantungan kepada
fasilitator

20. Comprehensive Assets Based
Approach

Program derivasi dapat berbentuk:

Peningkatan kapasitas fasilitator pemberdayaan
 Peningkatan modal usaha bagi kelompok sasaran
 Peningkatan akses teknologi bagi kelompok sasaran
 Peningkatan sumber-sumber bahan baku