Prinsip-Prinsip Dasar_Kebijakan dan Strategi Perumahan dan Permukiman bagi Masyarakat. Lack of Asset

2,183 views

Published on

Disampaikan oleh Basah Hernowo pada FGD tanggal 22 April 2009

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,183
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
162
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prinsip-Prinsip Dasar_Kebijakan dan Strategi Perumahan dan Permukiman bagi Masyarakat. Lack of Asset

  1. 1. Prinsip-Prinsip DasarKebijakan dan StrategiPerumahan dan Permukiman bagi MasyarakatLack of Asset Oleh Basah Hernowo – Pengamat Perumahan Jakarta, 22 April 2009
  2. 2. Kemiskinan  Teori Dasar Kemiskinan merupakan dampak dari berjalannya sistem ekonomi Sistem ekonomi  Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan:  (ayat 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.  (ayat 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional Kemiskinan muncul akibat tingginya kesenjangan tingkat pendapatan (income) Empat unsur dari pendapatan yaitu: (a) jumlah aset yang dimiliki oleh perseorangan, (b) rate jumlah aset yang dipergunakan untuk menghasilkan income, (c) nilai pasar dari aset yang dimiliki, (d) pendapatan non aset
  3. 3. Kemiskinan  Teori Dasara Secara kasat mata dapat disimpulkan bahwa orang miskin selalu memiliki sedikit aset atau sama sekali tidak memiliki aset Masyarakat miskin identik dengan masyarakat dengan lack of assets tetapi tidak identik dengan masyarakat berpendapatan rendah  karena banyak masyarakat berpendapatan rendah tetapi masih memiliki aset yang menghasilkan pendapatan  apakah terminologi MBR masih tepat? Kepemilikan dan akses terhadap aset memiliki kaitan yang erat dengan kemiskinan  semakin sedikit dan semakin rendah akses seseorang terhadap aset maka semakin miskin orang tersebut Secara akademis maka hubungan antara aset dengan tingkat kesejahteraan dapat dirumuskan sebagai berikut:
  4. 4. Kemiskinan  Teori Dasar  Y = hh per capita income individu i  A = jumlah aset tipe a yang dimiliki oleh individu i  R = rate aset tipe a yang j l k dipergunakan oleh individu i ∑∑ A a ,i Ra ,i Pa + ∑ Ti  P = nilai pasar per unit aset tipe ayi = i =1 a =1 i =l  T = pendapatan non aset n  n = ukuran keluarga  j = jumlah penerima income  l = jumlah tipe aset  k = jumlah penerima pendapatan non aset Diambil dari Orazio Attanasio and Miguel Székely dalam Going Beyond Income: Redefining Poverty in Latin America,2001
  5. 5. Kemiskinan  Teori Dasar Program penanggulangan kemiskinan yang ada lebih terkonsentrasi kepada memperbesar sisi transfer (T) dari pada sisi aset (A, R, P). Aset (A) terdiri dari 3 tipe aset yaitu:  Human capital  Physical capital  Social capital
  6. 6. Kemiskinan  Teori Dasar Human capital  Kemampuan yang diperlukan untuk memproduksi barang atau jasa  Untuk mengukur tingkat kemampuan pada umumnya diukur dari lama sekolah formal  Seorang lulusan S-3 (doktor) harus bisa menghasilkan produk barang dan jasa yang lebih baik dari lulusan S- 2, S-1, SMA, SMP, SD
  7. 7. Kemiskinan  Teori Dasar Physical capital  Berbentuk aset fisik yang memiliki nilai uang  Dapat berbentuk uang, properti (tanah dan atau bangunan), saham, dan sebagainya Social capital  Norma dan jaringan sosial untuk memfasilitasi aksi kolektif diantara individu  Sulit untuk dikuantifikasi  Akumulasi nilainya tidak tergantung kepada keputusan individu namun kelompok
  8. 8. Perumahan – Kilas Balik Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok selain pangan dan sandang. Fungsi rumah bukan hanya sebagai tempat berteduh namun juga tempat beribadah keluarga, membesarkan dan mendidik keturunan, awal terbentuknya social capital, financial reserves, dll Bagi masyarakat maka rumah adalah aset dalam bentuk physical capital yang terpenting. Pemerintah juga menyadari pentingnya peranan rumah dalam pengembangan kesejahteraan keluarga
  9. 9. Perumahan – Kilas Balik Sesuai dengan sistem ekonomi yang diterapkan maka rumah bukan aset publik tetapi aset perorangan  pemerintah tidak menyediakan rumah namun memfasilitasi (enabling) Pemerintah bukan pelaku pembangunan (penyedia) perumahan  pembangunan perumahan dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha swasta Pemerintah mengembangkan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan untuk menunjang fungsi enabler tersebut guna mendorong “satu-satunya” rakyat (keluarga) Indonesia dapat memiliki rumah, antara lain melalui:  Kebijakan pertanahan  Kebijakan pengembangan perbankan perumahan  Kebijakan subsidi kredit kepemilikan rumah  Kebijakan pembangunan infrastruktur  Dsb
  10. 10. Perumahan – Kilas Balik Berbagai kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang dikembangkan pemerintah mampu mendorong tingkat kepemilikan rumah masyarakat Tingginya perhatian pemerintah dalam mendorong kepemilikan rumah serta kondusifnya pasar perumahan membawa dampak terhadap cara pandang (vision) orang per orang terhadap rumah. Terjadinya pergeseran dalam cara pandang yang tidak lagi memandang rumah sebagai kebutuhan dasar saja tetapi juga sebagai finance reserve  asset accumulation pada beberapa orang dan lack of asset pada beberapa orang yang lain  konsekuensi dari sistem ekonomi Dalam isu perumahan maka lack of asset tersebut pada dasarnya sama dengan lack of basic needs
  11. 11. Perumahan - Kemiskinan Lack of asset identik dengan kemiskinan  pemerintah harus melakukan intervensi tanpa harus melanggar fungsi-fungsi pemerintah sebagai fasilitator dan enabler Mapping terhadap keluarga yang lack of asset/basic needs secara benar:  Siapa mereka  magnitude persoalan  Bagaimana keadaan mereka  jenis dan aset yang mereka miliki  Dimana mereka tinggal  spasial distribution  Penyebab terjadinya lack of asset/basic needs  HPS Mapping tersebut diperlukan agar intervensi pemerintah melalui ‘additional’ kebijakan-strategi-program-kegiatan sesuai dengan kondisi ‘obyek’ dan bisa memotong vicious cycle  dikatakan additional karena seringkali tertinggal dari kebijakan perumahan lain yang lebih sexy dan menggiurkan
  12. 12. Perumahan - Kemiskinan Sesuai dengan teori awal bahwa A terdiri dari human capital, physical capital, dan social capital Intervensi pemerintah dari sektor perumahan pada umumnya hanya menyentuh ‘sedikit’ pada physical capital, padahal peran human capital dan social capital dalam pembentukan aggregated assets sangat vital ‘Sedikit’  baru melangkah kepada ‘memfasilitasi’ mendapatkan hunian (memiliki atau menyewa) dan atau ‘memperbaiki’ kualitas hunian namun belum menyentuh persoalan dasar dari ‘obyek’
  13. 13. Perumahan - Kemiskinan Apakah selain physical capital bukan merupakan tanggungjawab dari sektor perumahan? Apakah karena sektor perumahan terlalu didominasi oleh engineer sehingga tidak luwes dalam memikirkan human capital dan social capital Kedua pertanyaan di atas tergolong silly question karena kembali kepada teori awal bahwa physical bukan semata-mata rumah namun juga berbagai aset fisik lainnya
  14. 14. Perumahan - Kemiskinan Sektor perumahan bukan hanya domain engineer karena rumah merupakan integrasi beberapa sektor Adanya integrasi beberapa sektor tersebut seharusnya mampu mengenali dengan baik persoalan yang dihadapi oleh ‘obyek’ yaitu masyarakat yang memiliki ‘lack of asset/basic needs’ Apakah sektor perumahan mau melakukan perubahan paradigma dalam memfasilitasi masyarakat yang memiliki ‘lack of asset/basic needs’ tersebut agar mampu keluar dari kondisi yang menjerat tersebut.
  15. 15. Perumahan - Kemiskinan Paradigma pembangunan perumahan bagi masyarakat miskin harus berubah total Sektor perumahan harus terlibat secara langsung dalam meningkatkan ketiga komponen A yaitu human capital, physical capital, dan social capital  isu ini sudah diangkat sejak lama oleh para ahli perumahan namun pemerintah bergeming dengan pendapatnya bahwa penyediaan dan perbaikan perumahan lebih penting dan prioritas Penyediaan dan perbaikan perumahan bagi masyarakat miskin diperlukan tetapi meaningless tanpa disertai dengan perbaikan secara menyeluruh terhadap faktor-faktor dalam komponen human capital, physical capital, dan social capital
  16. 16. Perumahan - Kemiskinan Penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin baru sampai tahap memenuhi kebutuhan dasar manusia  belum mampu meningkatkan pendapatan per kapita Perbaikan rumah pada dasarnya sama sekali tidak menaikkan pendapatan per kapita  beautification Diperlukan “Comprehensive Assets Based Approach”
  17. 17. Comprehensive Assets BasedApproach Pendekatan tersebut telah lama dikenal dan telah lama diimplementasikan dalam sektor perumahan namun secara tidak sempurna. Paradigma baru dengan kembali ke khittah pendekatan yaitu melakukan pendekatan secara comprehensive (menyeluruh). Dikenal sebagai program pemberdayaan masyarakat dalam perumahan  derivasi program dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kondisi ‘obyek’
  18. 18. Comprehensive Assets BasedApproach Peningkatan human capital  formal education bukan tanggungjawab sektor perumahan namun sektor perumahan dapat berperan dalam informal education (training, magang, pemberian akses terhadap teknologi dan informasi, dan sebagainya) sehingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia tersebut mampu meningkatkan income Peningkatan physical capital  bukan hanya penyediaan dan perbaikan perumahan tetapi juga memfasilitasi agar ‘obyek’ mampu meningkatkan dan mengakumulasi nilai aset non rumah serta mendorong aset tersebut dapat men-generate income
  19. 19. Comprehensive Assets BasedApproach Peningkatan social capital  bagaimana mendorong dan meningkatkan hubungan dan jaringan kerja antar ‘obyek’ sehingga:  Terbentuk kelompok sasaran bukan lagi individu sasaran  champion is needed,  Terbentuk rencana pengembangan aset kelompok sasaran  sinergi kerja antar anggota kelompok dan atau antar kelompok  Link-up dengan sumber-sumber pembiayaan  trustee Kesemua proses di atas mustahil dilakukan oleh ‘obyek’ dan juga pemerintah yang sibuk dengan proses birokrasi dan administrasi pemerintahan Membutuhkan ‘tangan’ lain untuk melakukan intervensi kepada ‘obyek’  fasilitator Fasilitator harus mampu mendorong ‘obyek’ untuk mampu berproses dalam peningkatan social capital dan bukan membentuk ketergantungan kepada fasilitator
  20. 20. Comprehensive Assets BasedApproach Program derivasi dapat berbentuk:  Peningkatan kapasitas fasilitator pemberdayaan  Peningkatan modal usaha bagi kelompok sasaran  Peningkatan akses teknologi bagi kelompok sasaran  Peningkatan sumber-sumber bahan baku

×