Grand Design RB

6,462 views
6,379 views

Published on

1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
6,462
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
555
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Grand Design RB

  1. 1. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014<br />Ismail Mohamad<br />Deputi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/Ketua Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional<br />Disampaikan pada Acara Rapat Penyusunan Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri TA.2010<br />Jakarta, 3 Maret 2011<br />
  2. 2.
  3. 3. Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi<br /><ul><li>Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya (UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025).
  4. 4. Kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Perpres No. 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014).</li></ul>Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi<br />3<br />
  5. 5. Visi Reformasi Birokrasi<br />Menjadi Pemerintahan<br />Kelas Dunia<br />4<br />
  6. 6. M I S I Reformasi Birokrasi<br />Membentuk/ menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. <br />1<br />Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mind set dan culture set.<br />2<br />Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif.<br />3<br />Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien. <br />4<br />5<br />
  7. 7. Tujuan Reformasi Birokrasi<br />6<br />
  8. 8. Area Perubahan<br />Organisasi<br />Tatalaksana <br />Peraturan<br />Perundang-undangan <br />Sumber daya <br />Manusia aparatur <br />Pengawasan <br />Akuntabilitas <br />Pelayanan publik <br />Mind set dan culture <br />Set Aparatur <br />AREA<br />HASIL YANG DIHARAPKAN<br />Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran<br />Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance<br />Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif <br />SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera <br />Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme <br />Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi <br />Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat <br />Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi <br />7<br />
  9. 9. Sasaran<br />Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;<br />Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi<br />Meningkatnya kualitas pelayanan publik<br />8<br />
  10. 10. GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010 - 2025<br />KONDISI BIROKRASI YANG DIINGINKAN<br />9<br />
  11. 11. Sasaran dan Indikator Keberhasilan Reformasi Birokrasi<br />*) Skala 0 – 10<br />**) Skala – 2.5 s/d 2.5<br />Sumber: Diolah dari RPJMN 2010-2014<br />10<br />
  12. 12. Pengorganisasian Reformasi Birokrasi<br />KOMITE PENGARAH<br />REFORMASI BIROKRASI NASIONAL<br />Ketua: Wapres<br />Anggota: Menko Perekonomian, Menko Polhukkam, <br />Menko Kesra, Menneg PAN-RB, Menkeu, Mendagri, <br />Kepala UKP-PPP, Prof. Dr. Ryaas Rasyid<br />TIM REFORMASI <br />BIROKRASI NASIONAL<br />Ketua: Menneg PAN-RB<br />Anggota: Menkeu, Mendagri, Menneg PPN/Kepala Bappenas, Mensesneg, Seskab<br />Tim QUALITY ASSURANCE<br />TIM INDEPENDEN<br />Unit Pengelola <br />Reformasi Birokrasi Nasional<br />TIM Reformasi Birokrasi - PEMDA<br />TIM Reformasi Birokrasi - K/L<br />11<br />
  13. 13. Tugas dan Peran<br />KPRBN<br />Menetapkan kebijakan, strategi dan standar pelaksanaan RB <br />TRBN<br />Merumuskan kebijakan dan strategi operasional RB serta memantau dan mengevaluasi <br />UPRBN<br />Membantu TRBN<br />TQA<br />memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi<br />TI<br />melakukan monitoring dan evaluasi<br />12<br />
  14. 14. PROSES REFORMASI BIROKRASI PADA K/L<br />
  15. 15. QUICK WINS<br />Quick wins atau juga sering disebut low-hanging fruit adalah suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program besar dan sulit. <br />Quick wins bermanfaat untuk mendapatkan momentum awal yang positif dan kepercayaan diri untuk selanjutnya melakukan sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat ini merupakan inti dari suatu program besar tersebut. Quick wins untuk setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta untuk tema tertentu dapat berupa organizationquick wins, regulation quick wins atau human resource quick wins;<br />
  16. 16. QUICK WINS<br />Quick wins harus memenuhi kriteria sebagai berikut:<br /><ul><li>Berasal dari program-program reformasi birokrasi, yang terdapat di dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014;
  17. 17. Merupakan bagian utama (core business) dari peran, tugas, fungsi, dan karakteristik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
  18. 18. Memberikan dampak perbaikan yang besar dan dapat dirasakan oleh para pemangku kepentingan eksternal dan internal Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  19. 19. Merupakan sebuah aktivitas nyata dan dirasakan manfaatnya secara cepat oleh pemangku kepentingan utama eksternal dan internal Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.</li></li></ul><li>ROAD MAP<br /><ul><li>Roadmap adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi sampai dengan tahun 2014. Selain rencana pelaksanaan kegiatan, roadmap menjelaskan informasipenting lain yang mencakup: penanggungjawab, pelaksana, dukungan yang diperlukan, anggaran yang diperlukan serta target atau indikator pencapaiannya.
  20. 20. Roadmap reformasi birokrasi akan menjadi alat bantu bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.</li></li></ul><li>ROAD MAP<br />Prinsip Dasar :<br /><ul><li>Jelas. Roadmap harusmudah dipahami dan dapat dilaksanakan;
  21. 21. Ringkas. Roadmap harus disajikan secara ringkas dan padat sesuai format yang ditentukan;.
  22. 22.  Terukur. Program, kegiatan, target, waktu, outputs dan outcomes harus dapat diukur;
  23. 23. Adjustable. Roadmap dapat mengakomodasiir umpan balik dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan;
  24. 24. Terinci. Roadmap harusmerupakan rincian dari pelaksanaan kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut.;
  25. 25. Komitmen. Roadmap harus merupakan kesepakatan bersama yang memberikan gambaran kesadaran akan tanggungjawab yang harus diselesaikan.;
  26. 26. Dokumen resmi. Roadmap harus menjadi dokumen resmi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerahyang ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah bersangkutan.</li></li></ul><li>ROAD MAP<br />SISTEMATIKA ROAD MAP<br />Ringkasan Eksekutif<br />Pendahuluan<br />Konsolidasi Rencana Aksi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi<br /><ul><li>Pencapaian
  27. 27. Rencana
  28. 28. Kriteria keberhasilan
  29. 29. Agenda prioritas
  30. 30. Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja
  31. 31. Penanggungjawab
  32. 32. Rencana anggaran</li></ul>Lampiran<br />
  33. 33. PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI<br />19<br />
  34. 34. TUNJANGAN KINERJA<br /><ul><li>Tunjangan kinerja merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi atas dasar kinerja yang telah dicapai oleh seseorang individu pegawai. Kinerja individu pegawai yang dimaksud tentunya harus sejalan dengan kinerja yang hendak dicapai oleh instansinya. Tunjangan kinerja individu pegawai dapat meningkat atau menurun sejalan dengan peningkatan atau penurunan kinerja yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama
  35. 35. Prinsip-prinsip:
  36. 36. Efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja K/L dan Pemda.
  37. 37. Equal pay for equal work, yaitu pemberian besaran tunjangan kinerja sesuai dengan harga jabatan dan pencapaian kinerja.</li></ul>20<br />
  38. 38. KRITERIA PRIORITAS<br />Pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan penetapan prioritas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah berdasarkan kepentingan strategis bagi negara dan manfaat bagi masyarakat. <br />Mengingat keterbatasan kemampuan keuangan negara maka fokus dan lokus reformasi birokrasi dilaksanakan berdasarkan prioritas sebagai berikut:<br /><ul><li>Prioritas pertama,Kementerian/Lembaga yang terkait dengan penegakan hukum, pengelolaan keuangan negara, pemeriksa dan pengawasan keuangan negara, penertiban aparatur negara;
  39. 39. Prioritas Kedua, Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kegiatan ekonomi, sistem produksi, sumber penghasilan penerimaan negara dan unit yang melayani masyarakat secara langsung termasuk Pemerintah Daerah;
  40. 40. Prioritas Ketiga, Kementerian/Lembaga yang tidak termasuk prioritas pertama dan kedua.</li></ul>21<br />
  41. 41. KRITERIA PRIORITAS<br />Penetapan prioritas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah juga mempertimbangkan : <br />Kesiapan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan program reformasi birokrasi secara berkesinambungan; dan <br />Dampak strategis reformasi birokrasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah<br />22<br />
  42. 42. KRITERIA PRIORITAS<br />Penilaian atas tindak lanjut dari kesiapan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah ke dalam pelaksanaan reformasi birokrasi akan memberi dampak pada pemberian reward and punishment. <br />Penilaian tersebut didasarkan pada 2 (dua) aspek utama yaitu: <br />dampak strategis reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; dan <br />kemajuan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi secara berkesinambungan<br />23<br />
  43. 43. PENILAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI<br />PENILAIAN TERHADAP KESIAPAN <br />DILAKUKAN DENGAN:<br /><ul><li>PENILAIAN TERHADAP KELENGKAPAN, KESESUAIAN DAN KUALITAS DOKUMEN USULAN
  44. 44. PENILAIAN TERHADAP KELENGKAPAN, RASIONALITAS, KUALITAS DAN ALOKASI SUMBER DAYA YANG DIMUAT DALAM ROAD MAP
  45. 45. PENILAIAN TERHADAP LAMPIRAN DOKUMEN USULAN YANG MELIPUTI: KESESUAIAN, STATUS DAN OUTPUT/ OUTCOMES KEGIATAN/ PROGRAM
  46. 46. VERIFIKASI LAPANGAN (MENGECEK KESESUAIAN DOKUMEN DENGAN PELAKSANAANNYA)</li></li></ul><li>PENILAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI<br />PENILAIAN TERHADAP KEMAJUAN<br />DILAKUKAN DENGAN:<br /><ul><li>PENILAIAN TERHADAP HASIL-HASIL PENCAPAIAN TARGET REFORMASI BIROKRASI
  47. 47. PENILAIAN KONSISTENSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
  48. 48. PENILAIAN TERHADAP HASIL MONITORING DAN EVALUASI
  49. 49. VERIFIKASI LAPANGAN (PENGECEKAN LANGSUNG KE LAPANGAN)</li></li></ul><li>PENILAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI<br />PENILAIAN TERHADAP DAMPAK STRATEGIS<br />DILAKUKAN DENGAN:<br /><ul><li>PENILAIAN TERHADAP EFISIENSI ANGGARAN
  50. 50. PENILAIAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN
  51. 51. PENILAIAN TERHADAP BERBAGAI INDIKATOR PENINGKATAN AKUNTABILITAS K/L</li></li></ul><li>Mekanisme Pelaksanaan Reformasi Birokrasi<br />27<br />
  52. 52. Prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi<br />28<br />Outcomes Oriented<br />Terukur<br />Efisien<br />Efektif<br />Realistik<br />Konsisten.<br />Sinergi<br />Inovatif<br />Kepatuhan<br />Dimonitor<br />

×