Your SlideShare is downloading. ×

Grand Design RB

6,129
views

Published on


1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
6,129
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
537
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
    Ismail Mohamad
    Deputi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/Ketua Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional
    Disampaikan pada Acara Rapat Penyusunan Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri TA.2010
    Jakarta, 3 Maret 2011
  • 2.
  • 3. Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi
    • Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya (UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025).
    • 4. Kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Perpres No. 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014).
    Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi
    3
  • 5. Visi Reformasi Birokrasi
    Menjadi Pemerintahan
    Kelas Dunia
    4
  • 6. M I S I Reformasi Birokrasi
    Membentuk/ menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
    1
    Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mind set dan culture set.
    2
    Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif.
    3
    Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien.
    4
    5
  • 7. Tujuan Reformasi Birokrasi
    6
  • 8. Area Perubahan
    Organisasi
    Tatalaksana
    Peraturan
    Perundang-undangan
    Sumber daya
    Manusia aparatur
    Pengawasan
    Akuntabilitas
    Pelayanan publik
    Mind set dan culture
    Set Aparatur
    AREA
    HASIL YANG DIHARAPKAN
    Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
    Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
    Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
    SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
    Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
    Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
    Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
    Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
    7
  • 9. Sasaran
    Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
    Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
    Meningkatnya kualitas pelayanan publik
    8
  • 10. GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010 - 2025
    KONDISI BIROKRASI YANG DIINGINKAN
    9
  • 11. Sasaran dan Indikator Keberhasilan Reformasi Birokrasi
    *) Skala 0 – 10
    **) Skala – 2.5 s/d 2.5
    Sumber: Diolah dari RPJMN 2010-2014
    10
  • 12. Pengorganisasian Reformasi Birokrasi
    KOMITE PENGARAH
    REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
    Ketua: Wapres
    Anggota: Menko Perekonomian, Menko Polhukkam,
    Menko Kesra, Menneg PAN-RB, Menkeu, Mendagri,
    Kepala UKP-PPP, Prof. Dr. Ryaas Rasyid
    TIM REFORMASI
    BIROKRASI NASIONAL
    Ketua: Menneg PAN-RB
    Anggota: Menkeu, Mendagri, Menneg PPN/Kepala Bappenas, Mensesneg, Seskab
    Tim QUALITY ASSURANCE
    TIM INDEPENDEN
    Unit Pengelola
    Reformasi Birokrasi Nasional
    TIM Reformasi Birokrasi - PEMDA
    TIM Reformasi Birokrasi - K/L
    11
  • 13. Tugas dan Peran
    KPRBN
    Menetapkan kebijakan, strategi dan standar pelaksanaan RB
    TRBN
    Merumuskan kebijakan dan strategi operasional RB serta memantau dan mengevaluasi
    UPRBN
    Membantu TRBN
    TQA
    memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi
    TI
    melakukan monitoring dan evaluasi
    12
  • 14. PROSES REFORMASI BIROKRASI PADA K/L
  • 15. QUICK WINS
    Quick wins atau juga sering disebut low-hanging fruit adalah suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program besar dan sulit.
    Quick wins bermanfaat untuk mendapatkan momentum awal yang positif dan kepercayaan diri untuk selanjutnya melakukan sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat ini merupakan inti dari suatu program besar tersebut. Quick wins untuk setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta untuk tema tertentu dapat berupa organizationquick wins, regulation quick wins atau human resource quick wins;
  • 16. QUICK WINS
    Quick wins harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
    • Berasal dari program-program reformasi birokrasi, yang terdapat di dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014;
    • 17. Merupakan bagian utama (core business) dari peran, tugas, fungsi, dan karakteristik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
    • 18. Memberikan dampak perbaikan yang besar dan dapat dirasakan oleh para pemangku kepentingan eksternal dan internal Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
    • 19. Merupakan sebuah aktivitas nyata dan dirasakan manfaatnya secara cepat oleh pemangku kepentingan utama eksternal dan internal Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.
  • ROAD MAP
    • Roadmap adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi sampai dengan tahun 2014. Selain rencana pelaksanaan kegiatan, roadmap menjelaskan informasipenting lain yang mencakup: penanggungjawab, pelaksana, dukungan yang diperlukan, anggaran yang diperlukan serta target atau indikator pencapaiannya.
    • 20. Roadmap reformasi birokrasi akan menjadi alat bantu bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
  • ROAD MAP
    Prinsip Dasar :
    • Jelas. Roadmap harusmudah dipahami dan dapat dilaksanakan;
    • 21. Ringkas. Roadmap harus disajikan secara ringkas dan padat sesuai format yang ditentukan;.
    • 22.  Terukur. Program, kegiatan, target, waktu, outputs dan outcomes harus dapat diukur;
    • 23. Adjustable. Roadmap dapat mengakomodasiir umpan balik dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan;
    • 24. Terinci. Roadmap harusmerupakan rincian dari pelaksanaan kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut.;
    • 25. Komitmen. Roadmap harus merupakan kesepakatan bersama yang memberikan gambaran kesadaran akan tanggungjawab yang harus diselesaikan.;
    • 26. Dokumen resmi. Roadmap harus menjadi dokumen resmi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerahyang ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah bersangkutan.
  • ROAD MAP
    SISTEMATIKA ROAD MAP
    Ringkasan Eksekutif
    Pendahuluan
    Konsolidasi Rencana Aksi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi
    • Pencapaian
    • 27. Rencana
    • 28. Kriteria keberhasilan
    • 29. Agenda prioritas
    • 30. Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja
    • 31. Penanggungjawab
    • 32. Rencana anggaran
    Lampiran
  • 33. PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
    19
  • 34. TUNJANGAN KINERJA
    • Tunjangan kinerja merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi atas dasar kinerja yang telah dicapai oleh seseorang individu pegawai. Kinerja individu pegawai yang dimaksud tentunya harus sejalan dengan kinerja yang hendak dicapai oleh instansinya. Tunjangan kinerja individu pegawai dapat meningkat atau menurun sejalan dengan peningkatan atau penurunan kinerja yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama
    • 35. Prinsip-prinsip:
    • 36. Efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja K/L dan Pemda.
    • 37. Equal pay for equal work, yaitu pemberian besaran tunjangan kinerja sesuai dengan harga jabatan dan pencapaian kinerja.
    20
  • 38. KRITERIA PRIORITAS
    Pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan penetapan prioritas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah berdasarkan kepentingan strategis bagi negara dan manfaat bagi masyarakat.
    Mengingat keterbatasan kemampuan keuangan negara maka fokus dan lokus reformasi birokrasi dilaksanakan berdasarkan prioritas sebagai berikut:
    • Prioritas pertama,Kementerian/Lembaga yang terkait dengan penegakan hukum, pengelolaan keuangan negara, pemeriksa dan pengawasan keuangan negara, penertiban aparatur negara;
    • 39. Prioritas Kedua, Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kegiatan ekonomi, sistem produksi, sumber penghasilan penerimaan negara dan unit yang melayani masyarakat secara langsung termasuk Pemerintah Daerah;
    • 40. Prioritas Ketiga, Kementerian/Lembaga yang tidak termasuk prioritas pertama dan kedua.
    21
  • 41. KRITERIA PRIORITAS
    Penetapan prioritas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah juga mempertimbangkan :
    Kesiapan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan program reformasi birokrasi secara berkesinambungan; dan
    Dampak strategis reformasi birokrasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah
    22
  • 42. KRITERIA PRIORITAS
    Penilaian atas tindak lanjut dari kesiapan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah ke dalam pelaksanaan reformasi birokrasi akan memberi dampak pada pemberian reward and punishment.
    Penilaian tersebut didasarkan pada 2 (dua) aspek utama yaitu:
    dampak strategis reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; dan
    kemajuan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi secara berkesinambungan
    23
  • 43. PENILAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
    PENILAIAN TERHADAP KESIAPAN
    DILAKUKAN DENGAN:
    • PENILAIAN TERHADAP KELENGKAPAN, KESESUAIAN DAN KUALITAS DOKUMEN USULAN
    • 44. PENILAIAN TERHADAP KELENGKAPAN, RASIONALITAS, KUALITAS DAN ALOKASI SUMBER DAYA YANG DIMUAT DALAM ROAD MAP
    • 45. PENILAIAN TERHADAP LAMPIRAN DOKUMEN USULAN YANG MELIPUTI: KESESUAIAN, STATUS DAN OUTPUT/ OUTCOMES KEGIATAN/ PROGRAM
    • 46. VERIFIKASI LAPANGAN (MENGECEK KESESUAIAN DOKUMEN DENGAN PELAKSANAANNYA)
  • PENILAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
    PENILAIAN TERHADAP KEMAJUAN
    DILAKUKAN DENGAN:
    • PENILAIAN TERHADAP HASIL-HASIL PENCAPAIAN TARGET REFORMASI BIROKRASI
    • 47. PENILAIAN KONSISTENSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
    • 48. PENILAIAN TERHADAP HASIL MONITORING DAN EVALUASI
    • 49. VERIFIKASI LAPANGAN (PENGECEKAN LANGSUNG KE LAPANGAN)
  • PENILAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
    PENILAIAN TERHADAP DAMPAK STRATEGIS
    DILAKUKAN DENGAN:
    • PENILAIAN TERHADAP EFISIENSI ANGGARAN
    • 50. PENILAIAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN
    • 51. PENILAIAN TERHADAP BERBAGAI INDIKATOR PENINGKATAN AKUNTABILITAS K/L
  • Mekanisme Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
    27
  • 52. Prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi
    28
    Outcomes Oriented
    Terukur
    Efisien
    Efektif
    Realistik
    Konsisten.
    Sinergi
    Inovatif
    Kepatuhan
    Dimonitor

×