Submit Search
Upload
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan - Rencana Pola Ruang
•
0 likes
•
3,779 views
Penataan Ruang
Follow
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan - Rencana Pola Ruang
Read less
Read more
Report
Share
Report
Share
1 of 1
Download now
Download to read offline
Recommended
Rencana Strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tingkat prov/kab/kota adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan pesisr
Penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecil
Penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecil
Didi Sadili
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTR
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTR
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTR
Khalid Adam
RDTR
1 pendahuluan
1 pendahuluan
muhfidzilla
Surat Edaran Menteri LHK tentang Pedoman Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi dan Kabupaten/Kota
SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 - Penyusunan RPPLH Daerah
SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 - Penyusunan RPPLH Daerah
LAKSMI WIJAYANTI
Rencana Detil Tata Ruang
PPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptx
YettiAnita
Fakultas Pertanian UNTIRTA Serang
Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
ushfia
RDTR Kota Simpang Ampek Kab. Pasaman Barat
Review RDTR Kota Simpang Ampek
Review RDTR Kota Simpang Ampek
henny ferniza
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Penataan Ruang
Recommended
Rencana Strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tingkat prov/kab/kota adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan pesisr
Penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecil
Penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecil
Didi Sadili
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTR
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTR
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTR
Khalid Adam
RDTR
1 pendahuluan
1 pendahuluan
muhfidzilla
Surat Edaran Menteri LHK tentang Pedoman Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi dan Kabupaten/Kota
SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 - Penyusunan RPPLH Daerah
SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 - Penyusunan RPPLH Daerah
LAKSMI WIJAYANTI
Rencana Detil Tata Ruang
PPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptx
YettiAnita
Fakultas Pertanian UNTIRTA Serang
Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
ushfia
RDTR Kota Simpang Ampek Kab. Pasaman Barat
Review RDTR Kota Simpang Ampek
Review RDTR Kota Simpang Ampek
henny ferniza
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Penataan Ruang
Oleh : Ir. Wisnubroto Sarosa, CES, M.Dev, Plg
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Andes Asmuni
Instrumen pengendalian pemanfaattan ruang di Indonesia. Sebuah rekomendasi untuk memasukkan aspek-aspek science dan lingkungan hidup dalam proses tata ruang di Indonesia
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Musnanda Satar
Rencana Tata Ruang Pulau Jawa Bali
Rencana Tata Ruang Pulau Jawa Bali
Rencana Tata Ruang Pulau Jawa Bali
Penataan Ruang
Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No 15/PRT/M/2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. Berisikan ketentuan teknis muatan rencana tata ruang wilayah, proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah.
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Penataan Ruang
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
infosanitasi
materi webinar
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
HackEuy
Alternatif dan rekomendasi
Alternatif dan rekomendasi
alizias_boys
Capacity Building Bappeda Kabupaten Rokan Hilir di Parai Beach Hotel-Bangka, 6 Desember 2013
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran XI - Keterkaitan Substansi, Tahapan, dan Keterlibatan Pihak-Pihak dalam Penyusunan RDTR
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Penataan Ruang
Peran masyarakat dlm penataan ruang
Peran masyarakat dlm penataan ruang
Yayasan CAPPA
Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Penataan Ruang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu
Penataan Ruang
Hierarki Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K Wilayah Perencanaan Rencana Zonasi Rinci WP3K KERANGKA PROSES PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI INTERPRETASI CITRA Analisis Citra Untuk Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Zona Dasar dan Tujuan Penetapannya
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Fitri Indra Wardhono
Pemahaman mengenai NSPK bidang Penataan Ruang dan kebutuhan penyusunannya
Perencanaan NSPK penataan ruang
Perencanaan NSPK penataan ruang
Aria Syah
Pedoman umum rtbl
Pedoman umum rtbl
infosanitasi
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Penataan Ruang
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
infosanitasi
Identifikasi isu strategis_hn
Identifikasi isu strategis_hn
alizias_boys
Luas Baku Lahan Sawah 2019
Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawah
Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawah
Achmad Wahid
Urban design merupakan cara untuk mengembangkan kerangka kebijakan dalam menyusun rancangan fisik, pada rancangan elemen utama wujud kota, yang didistribusikan dalam ruang dan dibangun pada waktu yang berbeda oleh orang yang berbeda (Shirvani; 1985). Disamping itu, urban design ini merupakan bagian dari proses perencanaan kota yang menyangkut aspek tiga dimensi dan non visual: kebisingan, aroma, rasa nyaman, bahaya, rasa aman; aspek sosial, ekonomi, kebijakan (Gosling dan Maitland; 1984). Menurut Trancik pendekatan, pendekatan figure/gound, linkage, and place merupakan landasan yang dapat digunakan untuk melakukan perancangan kota, baik secara historis maupun modern. Ketiga pendekatan tersebut secara bersamaan memiliki potensi sebagai salah satu strategi perancangan kota yang menekankan produk rancang kota secara terpadu. Ketidak pahaman terhadap tiga pendekatan ini (Zahnd; 1999) seringkali menyebabkan kegagalan dalam mendesain kawasan kota dengan baik, terutama terhadap hubungan-hubungan antara tiga pendekatan tersebut Setelah menggambarkan kondisi faktual elemen-elemen urban design berupa solid-void-lingkage kawasan Koridor Jalan Dr. H. Ir. Soekarno (MERR) pada tugas sebelumnya, maka pada tugas kali ini akan membahas mengenai rencana MERR International Shopping Belt (MISB) pada kawasan Koridor Jalan Dr. H. Ir. Soekarno (MERR). Menurut Kevin Lynch, rencana identitas yang digunakan pada suatu kawasan dibentuk oleh lima elemen yakni landmark, path, nodes, district. Wujud dari citra kota terbentuk dari keteraturan dan ketertiban rancangan ruang yang ada dalam kota tersebut. Perencanaan dan perancangan tata ruang Kota Surabaya mengacu pada arahan Rencana Tata Ruang Kota Surabaya, dimana seluruh ketentuan peruntukan lahan di Kota Surabaya diatur di dalam RTRW ini. Secara detail bangunan arahan pengembangan yang terdapat pada kawasan Koridor Jalan Dr. H. Ir. Soekarno (MERR) ini diatur dalam RDTRK UP II Kertajaya. Dengan demikian, rencana perancangan MERR International Shopping Belt (MISB) pada kawasan Koridor Jalan Dr. H. Ir. Soekarno (MERR) yang kami sajikan dalam makalah ini dilakukan berdasarkan arahan pengembangan yang terdapat dalam produk perencanaan tersebut. Wilayah studi dalam penulisan makalah ini yaitu kawasan Koridor Jalan Dr. H. Ir. Soekarno (MERR), yang merupakan salah satu akses penting yang berada di Surabaya bagian timur. Pada Kawasan Koridor Jalan Dr. H. Ir. Soekarno (MERR) terdapat karakteristik yang berasal dari potensi dan permasalahan yang ada. Dari karakteristik tersebut dibutuhkan suatu rencana yang mungkin dapat diimplementasikan dalam bentuk tiga dimensi berdasarkan Solid-Void-Linkage dan Place.
Rencana Urban Desain Kawasan Koridor Ir. H. Soekarno (Middle East Ring Road) ...
Rencana Urban Desain Kawasan Koridor Ir. H. Soekarno (Middle East Ring Road) ...
Himpunan Mahasiswa Planologi ITS
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan - Rencana Struktur Ruang
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan - Rencana Struktur Ruang
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan - Rencana Struktur Ruang
Penataan Ruang
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan
Penataan Ruang
More Related Content
What's hot
Oleh : Ir. Wisnubroto Sarosa, CES, M.Dev, Plg
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Andes Asmuni
Instrumen pengendalian pemanfaattan ruang di Indonesia. Sebuah rekomendasi untuk memasukkan aspek-aspek science dan lingkungan hidup dalam proses tata ruang di Indonesia
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Musnanda Satar
Rencana Tata Ruang Pulau Jawa Bali
Rencana Tata Ruang Pulau Jawa Bali
Rencana Tata Ruang Pulau Jawa Bali
Penataan Ruang
Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No 15/PRT/M/2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. Berisikan ketentuan teknis muatan rencana tata ruang wilayah, proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah.
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Penataan Ruang
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
infosanitasi
materi webinar
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
HackEuy
Alternatif dan rekomendasi
Alternatif dan rekomendasi
alizias_boys
Capacity Building Bappeda Kabupaten Rokan Hilir di Parai Beach Hotel-Bangka, 6 Desember 2013
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran XI - Keterkaitan Substansi, Tahapan, dan Keterlibatan Pihak-Pihak dalam Penyusunan RDTR
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Penataan Ruang
Peran masyarakat dlm penataan ruang
Peran masyarakat dlm penataan ruang
Yayasan CAPPA
Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Penataan Ruang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu
Penataan Ruang
Hierarki Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K Wilayah Perencanaan Rencana Zonasi Rinci WP3K KERANGKA PROSES PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI INTERPRETASI CITRA Analisis Citra Untuk Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Zona Dasar dan Tujuan Penetapannya
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Fitri Indra Wardhono
Pemahaman mengenai NSPK bidang Penataan Ruang dan kebutuhan penyusunannya
Perencanaan NSPK penataan ruang
Perencanaan NSPK penataan ruang
Aria Syah
Pedoman umum rtbl
Pedoman umum rtbl
infosanitasi
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Penataan Ruang
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
infosanitasi
Identifikasi isu strategis_hn
Identifikasi isu strategis_hn
alizias_boys
Luas Baku Lahan Sawah 2019
Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawah
Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawah
Achmad Wahid
Urban design merupakan cara untuk mengembangkan kerangka kebijakan dalam menyusun rancangan fisik, pada rancangan elemen utama wujud kota, yang didistribusikan dalam ruang dan dibangun pada waktu yang berbeda oleh orang yang berbeda (Shirvani; 1985). Disamping itu, urban design ini merupakan bagian dari proses perencanaan kota yang menyangkut aspek tiga dimensi dan non visual: kebisingan, aroma, rasa nyaman, bahaya, rasa aman; aspek sosial, ekonomi, kebijakan (Gosling dan Maitland; 1984). Menurut Trancik pendekatan, pendekatan figure/gound, linkage, and place merupakan landasan yang dapat digunakan untuk melakukan perancangan kota, baik secara historis maupun modern. Ketiga pendekatan tersebut secara bersamaan memiliki potensi sebagai salah satu strategi perancangan kota yang menekankan produk rancang kota secara terpadu. Ketidak pahaman terhadap tiga pendekatan ini (Zahnd; 1999) seringkali menyebabkan kegagalan dalam mendesain kawasan kota dengan baik, terutama terhadap hubungan-hubungan antara tiga pendekatan tersebut Setelah menggambarkan kondisi faktual elemen-elemen urban design berupa solid-void-lingkage kawasan Koridor Jalan Dr. H. Ir. Soekarno (MERR) pada tugas sebelumnya, maka pada tugas kali ini akan membahas mengenai rencana MERR International Shopping Belt (MISB) pada kawasan Koridor Jalan Dr. H. Ir. Soekarno (MERR). Menurut Kevin Lynch, rencana identitas yang digunakan pada suatu kawasan dibentuk oleh lima elemen yakni landmark, path, nodes, district. Wujud dari citra kota terbentuk dari keteraturan dan ketertiban rancangan ruang yang ada dalam kota tersebut. Perencanaan dan perancangan tata ruang Kota Surabaya mengacu pada arahan Rencana Tata Ruang Kota Surabaya, dimana seluruh ketentuan peruntukan lahan di Kota Surabaya diatur di dalam RTRW ini. Secara detail bangunan arahan pengembangan yang terdapat pada kawasan Koridor Jalan Dr. H. Ir. Soekarno (MERR) ini diatur dalam RDTRK UP II Kertajaya. Dengan demikian, rencana perancangan MERR International Shopping Belt (MISB) pada kawasan Koridor Jalan Dr. H. Ir. Soekarno (MERR) yang kami sajikan dalam makalah ini dilakukan berdasarkan arahan pengembangan yang terdapat dalam produk perencanaan tersebut. Wilayah studi dalam penulisan makalah ini yaitu kawasan Koridor Jalan Dr. H. Ir. Soekarno (MERR), yang merupakan salah satu akses penting yang berada di Surabaya bagian timur. Pada Kawasan Koridor Jalan Dr. H. Ir. Soekarno (MERR) terdapat karakteristik yang berasal dari potensi dan permasalahan yang ada. Dari karakteristik tersebut dibutuhkan suatu rencana yang mungkin dapat diimplementasikan dalam bentuk tiga dimensi berdasarkan Solid-Void-Linkage dan Place.
Rencana Urban Desain Kawasan Koridor Ir. H. Soekarno (Middle East Ring Road) ...
Rencana Urban Desain Kawasan Koridor Ir. H. Soekarno (Middle East Ring Road) ...
Himpunan Mahasiswa Planologi ITS
What's hot
(20)
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Rencana Tata Ruang Pulau Jawa Bali
Rencana Tata Ruang Pulau Jawa Bali
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
Alternatif dan rekomendasi
Alternatif dan rekomendasi
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Peran masyarakat dlm penataan ruang
Peran masyarakat dlm penataan ruang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Perencanaan NSPK penataan ruang
Perencanaan NSPK penataan ruang
Pedoman umum rtbl
Pedoman umum rtbl
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Identifikasi isu strategis_hn
Identifikasi isu strategis_hn
Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawah
Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawah
Rencana Urban Desain Kawasan Koridor Ir. H. Soekarno (Middle East Ring Road) ...
Rencana Urban Desain Kawasan Koridor Ir. H. Soekarno (Middle East Ring Road) ...
Viewers also liked
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan - Rencana Struktur Ruang
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan - Rencana Struktur Ruang
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan - Rencana Struktur Ruang
Penataan Ruang
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan
Penataan Ruang
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota
Penataan Ruang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2000
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2000
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2000
Penataan Ruang
Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan salah satu dari empat provinsi di Kalimantan. Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia, dengan luas wilayah ± 229.854,52 km2 dengan luas wilayah daratan ± 198.441,17 km2 dan luas pengelolaan laut sejauh 0 - 4 mill dari garis pantai ± 31.413,35 km2. Atau sekitar satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura atau 11% dari total luas wilayah Indonesia. Propinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur. Daerah-daerah Kabupaten di dalam wilayah Kalimantan Timur, dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1955 No.9). Sejarah Penetapan Rencana Pola ruang Kalimantan Timur Lembaran Negara No.72 Tahun 1959 terdiri atas: Kotamadya Samarinda, dengan Kota Samarinda sebagai ibukotanya dan sekaligus sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur. Kotamadya Balikpapan, dengan kota Balikpapan sebagai ibukotanya dan merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai, dengan ibukotanya Tenggarong Kabupaten Pasir, dengan ibukotanya Tanah Grogot. Kabupaten Berau, denganibukotanya Tanjung Redeb. Kabupaten Bulungan, dengan ibukotanya Tanjung Selor. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dibentuk 2 (dua) kota administratif dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, yaitu: Kota Administratif Tarakan dan Bontang dan berdasarkan 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kota Tarakan; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kota Bontang. Dalam Perkembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, maka dibentuk 2 Kota dan 4 kabupaten, yaitu : Kabupaten Kutai Barat, beribukota di Sendawar. Kabupaten Kutai Timur, beribukota di Sangatta. Kabupaten Malinau, beribukota di Malinau. Kabupaten Nunukan, beribukota di Nunukan. Kota Bontang (peningkatan kota administratif Bontang menjadi kota madya). Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2002, maka Kabupaten Paser mengalami pemekaran bernama Kabupaten Penajam Paser Utara
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Kamen Ride
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
Penataan Ruang
Ringkasan RPJMN 2015-2019 Bab 4 Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
RPJMN 2015-2019: Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
RPJMN 2015-2019: Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
rpjmd
Rpjm bidang kesehatan
Rpjm bidang kesehatan
Abdul Rohman
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung
Penataan Ruang
Rakor Perencanaan dan Evaluasi Bidang Pendidikan di GS Nilam Sari-Tanjung Balai Karimun, 16 Februari 2015
RPJMN 2015-2019 Bidang Pendidikan
RPJMN 2015-2019 Bidang Pendidikan
Dadang Solihin
PLKJ PLKJ Materi SMP PLKJ Kelas 9 PLKJ Rencana Umum Rencana Umum Tata Ruang Tata Ruang Rencana Umum Kota Rencana Umum Kota Tata Ruang Kota Tata Ruang Kota RUTRK RUTRK Jakarta Monas
PLKJ Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)
PLKJ Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)
Sulthan Isa
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Batang Tubuh RDTR
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Penataan Ruang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung, Jawa Barat
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung
Penataan Ruang
Viewers also liked
(13)
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan - Rencana Struktur Ruang
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan - Rencana Struktur Ruang
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2000
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2000
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
RPJMN 2015-2019: Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
RPJMN 2015-2019: Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Rpjm bidang kesehatan
Rpjm bidang kesehatan
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung
RPJMN 2015-2019 Bidang Pendidikan
RPJMN 2015-2019 Bidang Pendidikan
PLKJ Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)
PLKJ Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung
More from Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 01/PRT/M/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...
Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran XII - Sistematika Penyajian Album Peta
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran X - Sistematika Penyajian Buku RDTR dan Peraturan Zonasi
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran IX - Keterkaitan Substansi RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran VIII - Rincian Perumusan Substansi RDTR dan Peraturan Zonasi
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran VII - Rincian Analisis dalam Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran VI - Contoh Perhitungan Untuk Menentukan Tata Bangunan
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran V - Contoh Perhitungan Untuk Menentukan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran IV-B - Contoh Zoning Text
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran IV-A - Contoh Matriks Penulisan Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran II - Ilustrasi Peta Rencana Jaringan Prasarana di BWP
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran I - Kriteria Pengklasifikasian Zona dan Subzona Batang Tubuh RDTR
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Penataan Ruang
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau Di Wilayah Kota/ Kawasan Perkotaan
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
Penataan Ruang
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen Pekerjaan Umum
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...
Penataan Ruang
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bendungan
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Penataan Ruang
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bendungan
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Penataan Ruang
Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga Air Tipe Konsol Di Sungai/Saluran Terbuka
Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...
Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...
Penataan Ruang
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Jasa Konstruksi
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...
Penataan Ruang
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
Penataan Ruang
More from Penataan Ruang
(20)
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...
Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
Download now