Pelatihan Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T) terdiri dari beberapa modul, yaitu Modul (KAP-A) Kelembagaan, (KAP-B) Administrasi dan (KAP-C) Pembiayaan. Masing-masing Modul tersebut terdiri atas beberapa sub-modul. Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

1. Sanitasi.Net
Lembaga Pengelola dan Kerjasama
Regional SPAL-T
Modul A:
Kelembagaan Pengelola SPAL Terpusat
Pelatihan Kelembagaan, Administrasi & Pembiayaan
Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T))
Agustus, 2015
KAP-A2

2. Sanitasi.Net
Pokok Bahasan Modul
Kelembagaan SPAL-Terpusat
Modul A1
Penataan Organisasi Pengelola
Modul A2
Lembaga Pengelola dan Kerjasama Regional
Modul A3
Tata Organisasi dan SOP
Modul A4
Struktur Organisasi
Modul A5
Kemitraan dan CSR

3. Sanitasi.Net
LEMBAGA PENGELOLA DI SATU
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan SPAL-Terpusat

4. Sanitasi.Net
Pilihan Bentuk Kelembagaan SPAL-T
1. Struktur di dalam SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD, di bawah struktur Dinas
daerah yang terkait)
3. SKPD atau Unit Kerja SKPD (UPTD) yang menerapkan PPK-
BLUD (Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah; selanjutnya akan dirujuk sebagai BLUD)
4. Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah
(Perusda/BUMD)

5. Sanitasi.Net
Struktur di Dalam SKPD
• Fungsi pengelolaan dilekatkan pada struktur jabatan/posisi
yang ada pada SKPD.
• Kepala Daerah bisa menetapkan pengelola SPAL-T kepada
Kepala Bidang, atau lebih rendah: seperti Kepala Subbidang
atau Seksi.

6. Sanitasi.Net
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)*)
• Dalam ketentuan PP No.41 Tahun 2007, setiap organisasi
daerah yang berbentuk dinas dapat memiliki unit teknis di
bawahnya sesuai kebutuhan; untuk melaksanakan sebagian
– kegiatan teknis operasional dan/atau
– kegiatan teknis penunjang.
• Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit pelaksana
teknis dinas (UPTD) adalah tugas untuk melaksanakan
kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan
pelayanan masyarakat,
• Kegiatan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk
mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

7. Sanitasi.Net
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)*)
• Pada tingkatan pemerintah provinsi, Kepala UPTD adalah
pejabat eselon III, sedangkan Kepala UPTD di kabupaten/kota
adalah pejabat eselon 4 dengan struktur lebih sederhana (diisi
oleh jabatan fungsional).
• Proses pembentukan UPTD bisa dilakukan dalam waktu relatif
cepat, mengingat hanya membutuhkan penetapan dari Kepala
Daerah.

8. Sanitasi.Net
BLUD
• BLUD merupakan lembaga yang menjalankan fungsi layanan publik,
dengan pengelolaan keuangan dan SDM yang lebih leluasa/fleksibel.
• Bentukan asal bisa saja setingkat SKPD atau unit kerja SKPD.
• Keleluasaan yang dimiliki oleh BLUD pada dasarnya dirancang untuk
memenuhi tuntutan layanan publik yang lebih profesional dan lebih
adaptif-responsif.
• Keleluasaan ini termasuk:
– kewenangan untuk menggunakan pemasukan dari jasa layanan/produk
secara langsung untuk kegiatan operasional tanpa harus diserahkan lebih
dahulu kepada kas daerah,
– boleh merekrut tenaga profesional non-PNS, serta
– menetapkan struktur remunerasi sendiri.

9. Sanitasi.Net
BLUD
• Namun keleluasaan tersebut juga diimbangi dengan tanggung
gugat yang lebih besar; seperti :
– audit keuangan oleh auditor independen, dan
– pengawasan kinerja yang lebih ketat oleh Dewan Pengawas.
• Proses pembentukan BLUD lebih rumit, karena membutuhkan
kajian kepatutan dan kelayakan yang tercantum dalam rencana
strategi bisnis, dan lolos persyaratan yang ditentukan. Namun
penetapannya cukup oleh Kepala Daerah.
• Proses perencanaan dan penganggaran masih terintegrasi dan
terkonsolidasi dengan SKPD induknya.

10. Sanitasi.Net
BLUD
• Seluruh pendapatan BLUD yang bukan berasal dari
APBN/APBD dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan
dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah
pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan
obyek pendapatan BLUD (Peraturan Menteri Dalam Negeri
No.61 Tahun 2007).

11. Sanitasi.Net
Perusda/BUMD
• Perusda/BUMD pada dasarnya merupakan badan usaha yang
modalnya sebagian terbesar atau seluruhnya menjadi milik
pemerintah daerah.
• Secara umum dikenal sebagai bentuk quasi-governmental
corporation (dikenal juga dengan istilah yang lebih singkat: quasi-
government), yang merupakan badan usaha yang tidak semata-
mata mencari keuntungan namun juga menjalankan fungsi
layanan publik tertentu.
• Meski ada juga pendapat bahwa perusda yang berbentuk PT
(Perusahaan Terbuka) sudah mendekati bentuk perusahaan
swasta, dan bukan lagi tergolong quasi-government.

12. Sanitasi.Net
Perusda/BUMD
• Aset BUMD, seperti juga BUMN, merupakan perbendaharaan
negara yang administrasinya terpisahkan.
• Proses perencanaan dan penganggaran dari BUMD lebih
independen dibanding bentukan lembaga lainnya.
• Pemerintah daerah dapat memberikan penyertaan modal,
sebagai investasi bagi BUMD, dan dapat memperoleh deviden
bila operasionalnya menghasilkan laba. Yang dicatat dalam
anggaran daerah hanyalah kedua hal tersebut.
• Kondisi semacam ini tentu memungkinkan Perusda/BUMD
bergerak lebih gesit, namun konsekuensinya juga menjadi lebih
berat.

13. Sanitasi.Net
Perusda/BUMD
• Sebagai badan usaha, mereka diharuskan untuk bisa
menghidupi dirinya sendiri, dan mampu berkompetisi
dengan usaha swasta lainnya.
• Di sisi lain pemerintah daerah menjadi lebih terbatas
dalam mengendalikan BUMD.
• Selain melalui penetapan peraturan, yang dapat
dilakukan pemerintah daerah (selaku pemegang saham
terbesar) adalah mengganti direksi Perusda/BUMD
yang gagal menunjukkan kinerja yang diharapkan.
• Proses pembentukan Perusda/BUMD merupakan yang
tersulit, karena menyangkut pemisahan aset daerah,
maka harus melibatkan persetujuan DPRD.

14. Sanitasi.Net
Karakteristik Alternatif Lembaga Pengelola

15. Sanitasi.Net
Kriteria dalam Menentukan Bentuk Lembaga
1. Kompleksitas permasalahan dan penanganan SPALT di daerah
2. Besaran/kapasitas SPALT yang (akan) dikelola
3. Kemampuan dan potensi finansial

16. Sanitasi.Net
Hubungan Pilihan Bentuk Lembaga
dengan Permasalahan PLP
Semakin kekanan problem semakin kompleks dan atau volume
PS PLP yang dikelola semakin besar, sehingga butuh bentuk
organisasi yang lebih mapan

17. Sanitasi.Net
Hubungan Pilihan Bentuk Lembaga
dengan Potensi Finansial
Pilihan bentuk semakin kekanan membutuhkan potensi/kapasitas finansial
yang semakin besar

18. Sanitasi.Net
Pengaruh Potensi Finansial
atas Pilihan Bentuk Lembaga
Biaya OM
dominan
subsidi
Biaya OM
terpenuhi
Biaya OM
&Penyusutan
terpenuhi
Retribusi < biaya
pelayanan
Pendapatan≈bia
ya pelayanan
Pendapatan >
biaya pelayanan
Masy.
Penghasilan
rendah
Masy.
Penghasilan
sedang
Masy.
Penghasilan
tinggi
Dinas/
UPTD
BLUD
Perusda

19. Sanitasi.Net
Pilihan Bentuk Lembaga
Berdasarkan Analisis Kriteria
Kompleksitas
Permasalahan/Penanga
nan Bidang PLP dan
atau Besarnya volume
PS PLP yang harus
dikelola
Besarnya potensi pendapatan dari jasa operasional dan atau kapasitas
pendanaan daerah
rendah sedang tinggi
tinggi
sedang
rendah
UPTD
BLUD
BUMD
UPTD UPTD
BLUD BLUD
BUMD
UPTD UPTD
BLUD
UPTD
BLUD
BUMD

20. Sanitasi.Net
KELEMBAGAAN KERJASAMA REGIONAL
Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan SPAL-Terpusat

21. Sanitasi.Net
Tahapan Kerjasama Regional*)
*) ProsesTPA Regional,sebagai ilustrasi untuk Air Limbah Regional

22. Sanitasi.Net
Organisasi SPAL-T Regional
Kepala Unit
Kerja SPAL-T
Regional
Ka. Subag
Tata Usaha
Ka. Seksi
Operasi dan
Pemeliharaan
• Kepala Unit Kerja SPALT
Regional memiliki tugas yaitu
menyelenggarakan pengelolaan
SPALT Regional di wilayah
kerjanya
• Kepala Sub Bagian Tata
Usaha atau Bagian
Administrasi mempunyai tugas
mengelola urusan ketatausahaan
guna menunjang kegiatan Unit
SPALT Regional pada wilayah
kerjanya
• Kepala Seksi Operasi dan
Pemeliharaan mempunyai tugas
meyelenggarakan kegiatan
pengoperasian dan pemeliharaan
secara teknis SPALT Regional

23. Sanitasi.Net
Uraian Tugas SPAL-T Regional
Kepala Unit Kerja
a. menyusun pedoman pelaksanaan tugas dalam bentuk rencana,
program kerja dan jadwal kegiatan Unit Kerja SPALT Regional;
b. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menelaah dan mempelajari permasalahan teknis operasional dalam
pengelolaan SPALT Regional serta mencari alternatif
pemecahannya;
d. menyelenggarakan kegiatan pengeloaan
SPALT Regional di dalamwilayah kerjanya;
e. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja
pengelolaan SPALT Regional;

24. Sanitasi.Net
Uraian Tugas SPAL-T Regional
Kepala Unit Kerja
f. melakukan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana SPALT
Regional;
g. memeriksa dan menilai kinerja bawahan sebagai bahan evaluasi
serta membimbing bawahan guna meningkatkan efekt4itas dan
efisiensi pelaksanaan tugas;
h. menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan
pemutakhiran data;
i. mengelola urusan ketatausahaan guna menunjang kinerja dinas;
j. membuat laporan kegiatan Unit SPALT Regional secara berkala
sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya guna tercapainya tujuan organisasi.

25. Sanitasi.Net
Uraian Tugas SPAL-T Regional
Kepala Sub Bagian Tata Usaha / Administrasi
a. Mengelola penyusunan rencana dan jadwal kegiatan umum sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
b. Menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
uraian tugas dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
c. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan
lembaga masyarakat dan/atau masyarakat terkait;
d. menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan,
perpustakaan, keprotokolan, administrasi kepegawaian,
perlengkapan dan kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan
tugas satuan pemegang kas dalam pengurusan gaji dan penghasilan
lain pegawai serta dalam pembiayaan kegiatan;
e. menyampaikan informasi kepada pihak yang berkepentingan untuk
mewujudkan komunikasi yang sinergis;

26. Sanitasi.Net
Uraian Tugas SPAL-T Regional
Kepala Sub Bagian Tata Usaha / Administrasi
f. menyusun rencana kebutuhan barang, rencana mekanisme kerja
dan tataruang kantor serta rencana anggaran guna kelancaran
pelaksanaan tugas;
g. menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan agar diperoleh
sinkronisasi perencanaan;
h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja
satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana
program kerja;
i. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja
yang benar dan akurat;
j. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna
meningkatkan efekt4itas dan efisiensi pelaksanaan tugas;

27. Sanitasi.Net
Uraian Tugas SPAL-T Regional
Kepala Sub Bagian Tata Usaha / Administrasi
k. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha
kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka
pencapaian tujuan organisasi.

28. Sanitasi.Net
Uraian Tugas SPAL-T Regional
Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan
a. mengelola penyusunan rencana dan jadwal kegiatan operasi dan
pemeliharaan SPALT Regional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
uraian tugas dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
c. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan
lembaga masyarakat dan/atau masyarakat terkait;
d. menyelenggarakan kegiatan operasi dan pemeliharaan SPALT
Regional;
e. menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan agar diperoleh
sinkronisasi perencanaan;

29. Sanitasi.Net
Uraian Tugas SPAL-T Regional
Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan
f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja
satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana
program kerja;
g. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja
yang benar dan akurat;
h. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna
meningkatkan efekt4itas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
i. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Operasi dan Pemeliharaan
kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka
pencapaian tujuan organisasi

30. Sanitasi.Net
Referensi
Direktorat Pengembangan Penyehatan
Lingkungan Permukiman (PPLP)
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementrian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

31. Sanitasi.Net
Daftar Modul
Kelembagaan & Pembiayaan SPAL Terpusat
Modul
A. Kelembagaan
B. Administrasi
C. Pembiayaan
Sub-Modul
A1 Penataan Organisasi
Pengelola
A2 Lembaga Pengelola dan
Kerjasama Regional
A3 Tata Organisasi dan
A4 Struktur Organisasi
A5 Kemitraan dan CSR

32. Sanitasi.Net
Terimakasih
Joy Irmanputhra
AFSI
FasilitatorSanitasi.Org