Peraturan perusahaan ini mengatur hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan dengan mendefinisikan istilah-istilah yang digunakan, ruang lingkup peraturan, hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan, serta tata tertib karyawan dalam 3 kalimat.

1. Contoh Peraturan Perusahaan
PERATURAN PERUSAHAAN
PT. ___________________
Menimbang:
1. Bahwa, dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional, perlu dilakukan
kegiatan usaha di berbagai bidang yang tidak semata-mata bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan Pengusaha, tapi juga meningkatkan kesejahteraan
Karyawan;
2. Bahwa, Pengusaha dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya harus
berorientasi pada peningkatan kesejahteraan bersama baik Pengusaha maupun
Karyawan;
3. Bahwa, dalam rangka menciptakan kesejahteraan bersama antara Pengusaha dan
Karyawan, maka perlu diadakan suatu Peraturan Perusahaan yang mengatur
hubungan kerja diantara Pengusaha dan Karyawan;
4. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, perlu dibentuk suatu Peraturan
Perusahaan PT. ______________.
Mengingat:
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan peraturan
pelaksananya.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN PERUSAHAAN PT. ___________________________
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Definisi
Dalam Peraturan Perusahaan ini yang dimaksud dengan:
1. “Perusahaan” adalah PT. ___________________, sebuah perusahaan berbentuk Badan
Hukum Perseroan Terbatas yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak dibidang
_______________________________, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor __
Tanggal __ ___________ ____ dibuat oleh _________________, S.H., Notaris di ______________, dan
telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia berdasarkan keputusan Nomor _____________ tanggal __ ___________ ____, serta
telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Nomor ______________ tanggal __ ____________
____;

2. 2. “Pekerjaan” adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Karyawan untuk kepentingan
Perusahaan yang meliputi ruang lingkup usaha Perusahaan beserta pendukungnya
dan yang dilaksanakan berdasarkan Hubungan Kerja.
3. “Karyawan” adalah setiap orang yang bekerja bagi Perusahaan dengan menerima Gaji
atau imbalan dalam bentuk lain berdasarkan Perjanjian Kerja;
4. “Karyawan Masa Percobaan” adalah Karyawan yang menjalani Masa Percobaan;
5. “Masa Percobaan” adalah masa percobaan kerja bagi Karyawan selama 3 (tiga) bulan
pertama sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja;
6. “Evaluasi Kerja Masa Percobaan” adalah evaluasi kinerja Karyawan Masa Percobaan
yang dilakukan oleh Perusahaan diakhir Masa Percobaan untuk menentukan dapat
tidaknya Karyawan Masa Percobaan yang bersangkutan diangkat menjadi Karyawan
Tetap;
7. “Hubungan Kerja” adalah hubungan antara Perusahaan dan Karyawan berdasarkan
Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, Gaji dan perintah;
8. “Perjanjian Kerja” adalah perjanjian antara Perusahaan dan Karyawan yang memuat
syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban Perusahaan dan Karyawan;
9. “Keputusan Perusahaan” adalah keputusan yang dibuat oleh Perusahaan secara
tertulis sebagai pelaksanaan dari Peraturan Perusahaan ini;
10. “Gaji” adalah hak Karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai
imbalan dari Perusahaan kepada Karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut
Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja, Keputusan Perusahaan dan peraturan
perundang-undangan;
11. “Keluarga Karyawan” adalah 1 (orang) istri yang sah dan/atau maksimal 3 (tiga)
orang anak yang sah dari Karyawan yang belum dewasa dan menjadi tanggungan
orang tua dan terdaftar pada Perusahaan.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Tujuan Peraturan Perusahaan
(1) Peraturan Perusahaan ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan syarat-syarat
kerja, hak dan kewajiban Perusahaan, hak dan kewajiban Karyawan, serta tata tertib
Karyawan;
(2) Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan
Perusahaan ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan Keputusan Perusahaan dan
Perjanjian Kerja.

3. Pasal 3
Manajer Sumber Daya Manusia
Untuk melaksanakan Peraturan Perusahaan ini dan semua urusan ketenagakerjaan yang
berkaitan dengan Perusahaan, Perusahaan mengangkat seorang Manajer Sumber Daya
Manusia sebagai wakil dari Perusahaan berdasarkan Surat Kuasa Khusus.
…

4. Contoh Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak tertentu (PKWTT)
PERJANJIAN KERJA
Nomor: _______________
PERJANJIAN KERJA (“Perjanjian”) ini dibuat pada hari ini, ________ tanggal __ __________________ ____ di
________________, oleh dan diantara:
1. _____________________ (nama Direktur), dalam hal ini bertindak sebagai Direktur, dari dan oleh
karenanya sah dan berwenang untuk mewakili PT. _______________________, suatu Badan Hukum
Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor __ yang dibuat di
hadapan Notaris _________, S.H. tanggal __ ____________ _______, dan telah mendapatkan
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan
surat keputusannya tanggal __ __________ _____ Nomor: __________________, berkedudukan di
_________________________________________________________, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut
sebagai “PERUSAHAAN”;
2. _______________________ (nama karyawan), bertempat tinggal di
_____________________________________________, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
______________, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai “KARYAWAN”.
PERUSAHAAN dan KARYAWAN secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai “PARA PIHAK”.
PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa, PERUSAHAAN adalah sebuah badan hukum Perseroan Terbatas yang ruang
lingkup kegiatan usahanya bergerak dibidang ___________________;
2. Bahwa, untuk menjalankan ruang lingkup kegiatan usahanya tersebut, PERUSAHAAN
membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kecakapan dibidang
______________________ untuk bekerja bagi PERUSAHAAN;
3. Bahwa, KARYAWAN memiliki keahlian dan kecakapan dibidang __________________;
4. Bahwa, PERUSAHAAN dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya tersebut
bermaksud untuk mempekerjakan KARYAWAN sebagaimana KARYAWAN juga
bersedia untuk bekerja bagi PERUSAHAAN.
Selanjutnya, untuk maksud tersebut diatas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat
PERJANJIAN KERJA ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Pasal 1
Definisi
Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:
1. “Peraturan Perusahaan” berarti Peraturan Perusahaan PT. ____________________
sebagaimana yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja

5. dan Transmigrasi Propinsi _______________ berdasarkan Surat Pengesahan Nomor:
___________ tanggal __ _______________ ____;
2. “Keputusan Perusahaan” berarti keputusan yang dibuat oleh PERUSAHAAN secara
tertulis sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Kerja ini dan pelaksanaan dari Peraturan
Perusahaan;
3. “Masa Percobaan” berarti masa percobaan kerja bagi KARYAWAN selama 3 (tiga)
bulan pertama sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja ini.
Pasal 2
Hubungan Kerja
PERUSAHAAN dengan ini sepakat untuk mempekerjakan KARYAWAN sebagaimana KARYAWAN
dengan ini juga sepakat untuk bekerja bagi PERUSAHAAN, hubungan kerja mana berlangsung
untuk selama jangka waktu yang tidak tertentu.
Pasal 3
Hak dan Kewajiban PERUSAHAAN
(1) Hak PERUSAHAAN
a. PERUSAHAAN berhak untuk menerima hasil pelaksanaan pekerjaan dari
KARYAWAN dengan Ruang Lingkup Pekerjaan sebagaimana diatur dalam pasal
6 Perjanjian Kerja ini;
b. PERUSAHAAN berhak untuk membuat Keputusan Perusahaan dalam rangka
melaksanakan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja ini serta hubungan
ketenagakerjaan lainnya diantara PERUSAHAAN dan KARYAWAN;
c. PERUSAHAAN berhak untuk melakukan penempatan, pemindahan dan
evaluasi KARYAWAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Perusahaan;
d. PERUSAHAAN berhak untuk mememberikan Peringatan Lisan, Peringatan
Tertulis dan Sanksi kepada KARYAWAN dengan ketentuan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Perusahaan;
e. PERUSAHAAN berhak untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan
KARYAWAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Perusahaan.
…

6. Contoh Surat Kuasa Manajer HRD
SURAT KUASA
Yang bertanda tangan di bawah ini:
___________________, dalam hal ini bertindak sebagai Direktur dari dan oleh karenanya sah
dan berwenang untuk mewakili PT. _______________________, sebuah badan hukum
Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. __tanggal __
________________ ____ yang dibuat oleh ____________________, S.H., Notaris di ___________________,
berkedudukan di ___________________________________________, selanjutnya disebut sebagai
“Pemberi Kuasa”.
Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa kepada:
___________________, karyawan swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk No.:
______________________, bertempat tinggal di ______________________________, dalam hal ini
bertindak dalam jabatannya sebagai Manajer Sumber Daya Manusia PT.
__________________, selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”.
-------------------------------------------------- KHUSUS --------------------------------------------------
Untuk dan atas nama serta kepentingan Pemberi Kuasa, guna mewakili Pemberi Kuasa
dalam melakukan segala tindakan, tidak ada yang dikecualikan, dalam pengurusan
hubungan ketenagakerjaan di PT. ______________________.
Selanjutnya, untuk melaksanakan pemberian kuasa tersebut, Penerima Kuasa berhak dan
berwenang untuk:
1. Membuat dan mengajukan permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan atau
Perjanjian Kerja Bersama PT. ________________________ kepada instansi terkait yang
berwenang;
2. Melakukan rekrutmen karyawan bagi kebutuhan tenaga kerja Pemberi Kuasa serta
untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja
dengan para tenaga kerja yang akan bekerja untuk Pemberi Kuasa;
3. Melakukan evaluasi kerja para tenaga kerja dan melaporkannya kepada Pemberi
Kuasa;
4. Melakukan negosiasi dan/atau tindakan hukum lainnya dalam rangka menyelesaikan
perselisihan ketenagakerjaan;
5. Mengajukan permohonan-permohonan kepada instansi-instansi terkait dalam rangka
pengesahan dokumen-dokumen ketenagakerjaan;
…

7. Contoh Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
SURAT KEPUTUSAN
No.: ______________
Menimbang
Bahwa, pada tanggal __ ________________ ___, Karyawan PT. _____________ tersebut di bawah
ini:
Nama :
Nomor Induk Karyawan :
Jabatan :
Departemen :
Divisi :
(“Karyawan”)
Telah melakukan perbuatan pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan PT.
_________________, khususnya Pasal __ Ayat (__), yaitu berupa perbuatan
_____________________________________________________________.
Memperhatikan
(1) Pasal __ Ayat (__) Peraturan Perusahaan PT. _______________;
(2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan peraturan
pelaksananya.
Memutuskan
(1) Bahwa, PT. _____________ dengan ini melakukan Pemutusan Hubungan Kerja
dengan Karyawan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Keputusan
ini;
(2) Bahwa, dengan dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, maka PT.
______________ tidak lagi memiliki Hubungan Kerja dengan Karyawan tersebut;
(3) Bahwa, segala hak dan kewajiban yang timbul diantara PT. ________________ dan
Karyawan sehubungan dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja ini akan
diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian
Kerja dan Peraturan Perusahaan tengan Pemutusan Hubungan Kerja.
…

8. Contoh Surat Permohonan Cuti Kerja
_____________, __ ____________ ____
Kepada Yth.,
Bapak/Ibu _______________
Kepala Divisi/Departemen HRD
PT. ___________________
______________________________
______________________________
____________
Perihal : Permohonan Cuti Kerja
Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Nomor Induk Karyawan :
Jabatan :
Departemen :
Divisi
Dengan ini mengajukan permohonan cuti kerja sebagai berikut:
Mulai Tanggal :
Sampai Dengan Tanggal :
Untuk Keperluan :
Demikian permohonan cuti kerja ini saya ajukan.
Hormat Saya, Mengetahui dan Menyetujui,
Karyawan Atasan Manajer HRD
…