CONTOH KASUS PELANGGARAN KODE ETIK AKUNTAN     KASUS PENGGELAPAN PAJAK “GAYUS”            Gayus Halomoan Partahanan Tambun...
dari Devina, penulis surat pembaca Harian Kompas yang menguak kepergian Gayus ke luarnegeriPembahasan:Prinsip Pertama – Ta...
Setiap anggota harus, menghormati Kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukanjasa profesional dan tidak boleh me...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Contoh kasus pelanggaran kode etik akuntan

8,387 views

Published on

Contoh kasus pelanggaran kode etik akuntan

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
  • kasus pelanggaran kode etik akuntan"
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
8,387
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
130
Actions
Shares
0
Downloads
124
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Contoh kasus pelanggaran kode etik akuntan

  1. 1. CONTOH KASUS PELANGGARAN KODE ETIK AKUNTAN KASUS PENGGELAPAN PAJAK “GAYUS” Gayus Halomoan Partahanan Tambunan atau hanya Gayus Tambunan (lahir di Jakarta, 9 Mei 1979; umur 33 tahun) adalah mantan pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Indonesia. Namanya menjadi terkenal ketika Komjen Susno Duadji menyebutkan bahwa Gayus mempunyai uang Rp 25 miliar di rekeningnya plus uang asing senilai 60 miliar dan perhiasan senilai 14 miliar di brankas bank atas nama istrinya dan itu semua dicurigai sebagai harta haram. Dalam perkembangan selanjutnya Gayus sempat melarikan diri ke Singapura beserta anak istrinya sebelum dijemput kembali oleh Satgas Mafia Hukum di Singapura. Kasus Gayus mencoreng reformasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang sudah digulirkan Sri Mulyani dan menghancurkan citra aparat perpajakan Indonesia Setelah lulus dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 2000, Gayus ditempatkan di Balikpapan. Beberapa tahun kemudian Gayus yang diangkat menjadi PNS golongan IIIA di Bagian Penelaah Keberatan pada Seksi Banding dan Gugatan Wilayah Jakarta II Ditjen Pajak. Gayus terus berkarier di Direktorat Jenderal Pajak sampai diberhentikan karena tersandung kasus mafia kasus Pajak pada tahun 2010. Mereka yang diduga terkait kasus Gayus, antara lain:· 12 Pegawai Dirjen Pajak termasuk seorang direktur, yaitu Bambang Heru Ismiarso dicopot dari jabatannya dan diperiksa.· 2 orang Petinggi Kepolisian , Brigjen Pol Edmon Ilyas dan Brigjen Pol Radja Erizman dicopot dari jabatanya dan diperiksa.· Bahasyim Assifie, mantan Inspektur Bidang Kinerja dan Kelembagaan Bappenas· Andi Kosasih· Haposan Hutagalung sebagai pengacara Gayus· Kompol Muhammad Arafat· Lambertus (staf Haposan)· Alif Kuncoro· Beberapa aparat kejaksaan diperiksa· Jaksa Cirus Sinaga dicopot dari jabatannya sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah, karena melanggar kode etik penanganan perkara Gayus HP Tambunan.· Jaksa Poltak Manulang dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Pra Penuntutan (Pratut) Kejagung Gayus Tambunan diketahui berada di Bali dan menonton pertandingan tenis Commonwealth World Championship pada tanggal 5 November 2010 dan Gayus pun mengaku berada di Bali pada tanggal tersebut di persidangan pada tanggal 15 November 2010. Polri telah melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa mafia hukum, Gayus Tambunan terkait pemalsuan paspor atas nama Sony Laksono. Hasil pemeriksaan rumah Gayus di daerah Kelapa Gading, penyidik telah menemukan berbagai barang bukti perjalanan ke beberapa negara. Dengan menggunakan paspor atas nama Sony Laksono, Gayus pelesir ke berbagai tempat Meski berstatus tahanan, Gayus diduga mengajak Milana pergi ke sejumlah negara. Mereka diduga pergi ke Makau (Hong Kong), Singapura, dan Kuala Lumpur (Malaysia). Selain Milana, untuk melengkapi keterangan yang dibutuhkan, penyidik juga berharap bisa memperoleh keterangan
  2. 2. dari Devina, penulis surat pembaca Harian Kompas yang menguak kepergian Gayus ke luarnegeriPembahasan:Prinsip Pertama – Tanggung Jawab ProfesiDalam melaksanakan tanggung-jawabnya sebagai profesional seorang pejabat perpajakan untukmengelola pendapatan keuangan Negara harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral danprofesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Tapi dalam kasus pengelapan pajakkeuangan Negara seorang “Gayus” telah melupakan tanggung jawab (tidak bertanggiung jawab)sebagai profesinya. Sejalan dengan peranan tersebut, seorang pejabat perpajakan “gayus”seharusnya mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka.Prinsip Kedua – Kepentingan PublikSetiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepadapublik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.Melihat kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh pejabat perpajakan “Gayus” jelas tidakmenghormati kepercayaan masyarakat luas(kepercayaan public). Dan semua itu tidak dilakukanoleh pejabat perpajakan “Gayus”. Dalam mememuhi tanggung-jawab profesionalnya, pejabatperpajakan mungkin menghadapi tekanan yang saling berbenturan dengan pihak-pihak yangberkepentingan. Dalam mengatasi benturan ini, anggota harus bertindak dengan penuh integritas,dengan suatu keyakinan bahwa apabila pejabat memenuhi kewajibannya kepada publik, makakepentingan penerima jasa terlayani dengan sebaik-baiknya.Prinsip Ketiga – IntegritasUntuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhitanggung jawab profesionalnya dengan integritas(perilaku,kejujuran,kebulatan) setinggimungkin. Dalam kasus penggelapan pajak oleh pejabat pajak “ Gayus” tidak ditemukan samasekali integritas yang tinggi, dalam hal kejujuran pejabat tersebut telah membohongi public,dalam hal perilaku pejabat persebut telah melukai hati public sebagai pembayar pajak.Prinsip Keempat – ObyektivitasSetiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalampemenuhan kewajiban profesionalnya. Menengok kasus pejabat perpajakan “Gayus” syaratdengan banyak kepentingan yang berbenturan dan bertentangan dengan kewajiban dan etikaprofesi. Sementara dalam kasus pejabat pajak “ Gayus” tidak menunjukkan indikasi sepertidiatas alias bertentangan dengan prinsip Obyektifitas yang mana harus bekerja dalam berbagaikapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas mereka dalam berbagai situasi.Prinsip Kelima - Kompetensi dan Kehati-hatian ProfesionalDalam masalah pejabat perpajakan “ Gayus” Kompetensi dan kehati-hatian Profesional tidakditunjukkan dengan memihak kepada organisasi dan golongan tertentu untuk memupukkeuntungan sendiri.Prinsip Keenam – Kerahasiaan
  3. 3. Setiap anggota harus, menghormati Kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukanjasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpapersetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untukmengungkapkannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antara anggotadan klien atau pemberi kerja berakhir. Kerahasiaan harus dijaga oleh anggota kecuali jikapersetujuan khusus telah diberikan atau terdapat kewajiban legal atau profesional untukmengungkapkan informasi. Melihat kasus terhadap penyimpangan pajak yang dilakukan pejabatperpajakan “Gayus”, seharusnya kerahasiaan itu benar benar dilakukan untuk dan demikepentingan pembangunan Negara dan Bangsa dan bukan untuk melindungi kepentingangolongan tertentu.Prinsip Ketujuh – Perilaku ProfesionalSetiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhitindakan yang dapat mendiskreditkan profesi: Hal ini sama sekali tidak di tunjukkan oleh pejabatperpajakan “Gayus” dimana prilaku profesinya jelas jelas merugikan masyarakat bangsa danNegara.Prinsip Kedelapan - Standar TeknisBahwa setiap pejabat harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis danstandar profesional yang relevan sebagai seorang pejabat perpajakan. Dalam kasus penggelapanpajak oleh pejabat perpajakan “Gayus” tidak ditemukan standar teknis dan standar professionaldalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang mana harus sesuai dengan ketentuanyang berlaku dan tentunya bermuara pada penerimaan pendapatan Negara guna pembangunanBangsa sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

×