Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas konsep dasar eGovernment dan strategi penerapannya di pemerintahan khususnya di Pemerintah Kota Padang.

1. Konsep Dasar eGovernment
Strategi dan Penerapannya di Pemerintahan
Pelatihan Teknis Teknologi Informasi oleh DishubKominofo Pemko Padang
Padang, 20-22 April 2015
Ir. H. Sumijan, M.Sc (Doktor Can)

2. Darimana Aku
berasal ?
Akan kemana
setelah Mati ?
Untuk apa Aku
hidup ?
Hubungan Penciptaan
Hubungan Perintah &
Larangan
Hubungan Pembangkitan
Hubungan Hisab Amal
Manusia Lahir Manusia Mati
Manusia
Kehidupan Alam
Semesta
Manusia
diciptakan
Allah SWT
Hidup ibadah
kepada Allah
SWT
Manusia
kembali pada
Allah SWT
ROADMAP KEHIDUPAN SEJATIROADMAP KEHIDUPAN SEJATI

3. BAGAIMANA MANAJEMEN WAKTUBAGAIMANA MANAJEMEN WAKTU
Jika Kita hidup 60 tahun, maka :
1. Tidur 8 jam sehari
2. Nonton TV 2 jam sehari
3. Makan (3 kali) 2 jam sehari
4. Terjebak macet 3 jam sehari
5. Update status di fb/tw/wa/???
6. Main game online ???
7. Ngrumpi sama ttg ????
1. Totalnya 20 tahun seumur hidup
2. Totalnya 5 tahun seumur hidup
3. Totalnya 5 tahun seumur hidup
4. Totalnya 7.5 tahun seumur hidup
5. Totalnya ????...
6. Totalnya ????...
7. Totalnya ????...
BERAPA WAKTU YANG TERSISA UNTUK IBADAH ?

4. REUVEN BAR ONREUVEN BAR ON
IQ rata- rata berpengaruh 6% dalam
keberhasilan
maksimal 20% EQ INVENTORYINSTITUT TEKNOLOGI CARNEGIEINSTITUT TEKNOLOGI CARNEGIE
dari 10.000 orang sukses :
15% sukses karena kemampuan teknis
85% sukses karena faktor- faktor kepribadian
DR. ALBERT EDWARD WIGGAMDR. ALBERT EDWARD WIGGAM
dari 4000 orang yang kehilangan pekerjaan :
400 orang (10%) karena kemampuan teknis
3600 orang (90%) karena faktor- faktor
kepribadianHasil studi D.P. Beach, 1982Hasil studi D.P. Beach, 1982
87% orang yang kehilangan pekerjaan atau
macet karirnya adalah disebabkan karena tidak
memiliki etika kerja yang baik
1
2
3
4

5. Kualitas Lulusan Dalam Dunia Kerja
11 Berorientasi pada Detail 4
12 Kepemimpinan 3.97
13 Kepercayaan Diri 3.95
14 Ramah 3.85
15 Sopan 3.82
16 Bijaksana 3.75
17 Indeks Prestasi (>=3.0) 3.68
18 Kreatif 3.59
19 Humoris 3.25
20 Kemampuan Berwirausaha 3.23
1 Kemampuan Komunikasi 4.69
2 Kejujuran/Integritas 4.59
3 Kemampuan Bekerja Sama 4.54
4 Kemampuan Interpersonal 4.5
5 Beretika 4.46
6 Motivasi/Inisiatif 4.42
7 Kemampuan Beradaptasi 4.41
8 Daya Analitik 4.36
9 Kemampuan Komputer 4.21
10 Kemampuan Berorganisasi 4.05
Sumber : National Association of Colleges and Employers, USA, 2002
(disurvei dari 457 pimpinan)

6. Albert EinsteinAlbert Einstein, “PPenyusun Teorienyusun Teori
Relativitas: ”Ilmu tanpa agama adalahRelativitas: ”Ilmu tanpa agama adalah
bbuta sebaliknya agama tanpa ilmuuta sebaliknya agama tanpa ilmu
adalah lumpuhadalah lumpuh”

11. MENYIKAPI KEHIDUPAN DUNIA
57. Al-Hadid Ayat ke-20. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan
dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan
bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang
banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya
mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan
kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat
(nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-
Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang
menipu.
1. Dunia sebagai permainan
6. Al An'aam ayat : 32. Dan tiadalah kehidupan
dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau
belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik
bagi orang-orang yang bertaqwa. Maka tidakkah
kamu memahaminya ?.

12. MENYIKAPI KEHIDUPAN DUNIA
2. Dunia Perhihasan (Harta dan Anak)
13. Ar Ra'd Ayat : 26.13. Ar Ra'd Ayat : 26. Allah meluaskan rezki dan menyempitkannya bagi siapa yang
Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan
duniaitu(dibandingdengan)kehidupanakhirat, hanyalahkesenangan(yangsedikit).
63. Al Munaafiquun ayat 9.63. Al Munaafiquun ayat 9. Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-
anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian
makamerekaitulahorang-orangyangmerugi.
3. Ali 'Imran ayat : 14. Dijadikan indah pada(pandangan) manusiakecintaan kepada
apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis
emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah
kesenanganhidupdidunia, dandisisiAllah-lahtempatkembaliyangbaik(surga).
43. Az Zukhruf Ayat : 35.43. Az Zukhruf Ayat : 35. Dan (Kami buatkan pula) perhiasan-perhiasan (dari emas
untuk mereka). Dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia,
dankehidupanakhiratitudisisiTuhanmuadalahbagiorang-orangyangbertakwa.

13. MENYIKAPI KEHIDUPAN DUNIA
3. Dunia Kesenangan yang menipu
3. Ali 'Imran Ayat : 185.3. Ali 'Imran Ayat : 185. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan
mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah
disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka
dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah
beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan
yang memperdayakan.
40. Ghaafir Ayat : 3940. Ghaafir Ayat : 39.. Hai kaumku, Sesungguhnya kehidupan
dunia ini hanyalah kesenangan (sementara) dan Sesungguhnya
akhirat Itulah negeri yang kekal.

14. VISI DAERAH 2020VISI DAERAH 2020
Terwujudnya masyarakat madani yang berbasis industri, perdagangan dan jasa yang
unggul dan berdayaberdaya saing tinggisaing tinggi dalam kehidupan perkotaan yang tertib dan teratur.
VISI PEMERINTAH KOTAVISI PEMERINTAH KOTA
Terwujudnya warga kota yang berbudaya tinggi dengan adat dan kebudayaan
minangkabau sebagai nilai dasar utama dengan keimanan dan ketaqwaan yang
berkualitas serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggiteknologi yang tinggi.
MISIMISI
1.Meningkatkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat, seni dan budaya.
2.2.Meningkatan kualitas SDM.Meningkatan kualitas SDM.
3.Meningkatkan fungsi dan modal UKM serta perluasan akses pasar.perluasan akses pasar.
4.Meningkatkan sarana dan prasarana kota.
5.Menegakkan supremasi hukum.
6.Meningkatkan kualitas aparatur dan kelembagaan pemerintah.
7.Memfasilitasi kegiatan DPRD dalam meningkatkan fungsi dan peranan
kelembagaan.
8.Pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan berwawasan lingkungan.
VISI-MISI PEMKO PADANGVISI-MISI PEMKO PADANG

15. TEKNOLOGI MERUBAH DUNIATEKNOLOGI MERUBAH DUNIA

16. TEKNOLOGI MERUBAH DUNIATEKNOLOGI MERUBAH DUNIA

17. TEKNOLOGI MERUBAH DUNIATEKNOLOGI MERUBAH DUNIA

18. TEKNOLOGI MERUBAH DUNIATEKNOLOGI MERUBAH DUNIA

19. TEKNOLOGI MERUBAH DUNIATEKNOLOGI MERUBAH DUNIA

20. TEKNOLOGI MERUBAH DUNIATEKNOLOGI MERUBAH DUNIA

21. TEKNOLOGI MERUBAH DUNIATEKNOLOGI MERUBAH DUNIA

22. 5 POLITICAL POWER5 POLITICAL POWER
1. Social Network
2. Mass Media
3. Executive
4. Legislative
5. Judicative

23. AKSES, KOMUNIKASI DAN TRANSAKSI
1. Dimana saja
2. Kapan Saja
3. Siapa Saja

24. MENGAPA eGOVERNMNETMENGAPA eGOVERNMNET
Inpres NoInpres No
3/20033/20031. Dorongan terhadap diwujudkannya Pemerintahan
yang demokratis, transparan, bersih, adil,
akuntabel, bertanggung-jawab, responsif, efektif
dan efisien secepat cepatnya
2. Kemajuan teknologi Komunikasi dan Informasi dan
pemanfaatannya pada berbagai aspek kehidupan,
termasuk di pemerintahan
3. Ancaman digital divide, terkucil dari kecenderungan
global
4. Peningkatan daya saing

25. TUJUAN STRATEGIS PENGEMBANGAN E-GOVERNMENTTUJUAN STRATEGIS PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
(Inpres 3 tahun 2003)(Inpres 3 tahun 2003)
1) Pembentukan jaringan informasi dan transaksi
pelayanan publik yang tidak dibatasi sekat waktu dan
lokasi serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat
(G2C)
2) Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha
(G2B)
3) Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi
dengan semua lembaga negara serta penyediaan
fasilitas dialog publik, serta Pembentukan sistem
manajemen dan proses kerja yang transparan dan
efisien serta memperlancar transaksi dan pelayanan
antar lembaga pemerintah (G2G)

26. STRATEGIS PENGEMBANGAN E-GOVERNMENTSTRATEGIS PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
1. Pengembangan sistem pelayanan yang handal
dan terpercaya serta terjangkau masyarakat luas
2. Penataan sistem manajemen dan proses kerja
pemerintah Pusat dan Daerah secara holistik
3. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal
4. Peningkatan peran serta dunia usaha dan
pengembangan industri telekomunikasi dan
teknologi informasi
5. Pengembangan SDM di pemerintahan dan
peningkatan e-literacy masyarakat
6. Pelaksanaan pengembangan secara sistematik
melalui tahapan yang realistik dan terukur

27. KERANGKA ARSITEKTUR E-GOVERNMENTKERANGKA ARSITEKTUR E-GOVERNMENT
Kerangka Peraturan
Tools:
• e-proc
• e-payment
• etc
Standard
& Security
Service:
• Authentic
• Pub Key
• etc
Intranet
e-doc
& data
mgmt
Kemen-
terian
Kepresi-
denan
Pemda Lain-lain
Dept/Ke-
ment &
Lembaga
Utilitas
Publik
Pendidikan Kesehatan Kepen-
dudukan
Perpajakan Lain-lain
Jaringan Telekomunikasi Internet Akses Lain-lain
ManajemenPerubahan
KebutuhanMasyarakat
Kebijakan
Infrastruktur
dan aplikasi dasar
Akses
Organisasi
pengelola dan
pengolah
Informasi
Portal
Pelayanan Publik

28. MENUJU E-GOVERNMENTMENUJU E-GOVERNMENT
Penyelenggaraan
Pemerintahan Secara
MANUAL
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Berbasis ICT
TRANSFORMASI
Government to e-Government
Pemanfaatan ICT
1.Penggunaan Internet
2.Penggunaan Infrastruktur Telematika
3.Penggunaan Sistem Aplikasi
4.Standarisasi Metadata
5.Transaksi dan Pertukaran Data
Elektronik
6.Sistem Dokumentasi Elektronik
Transformasi
1.Perubahan Budaya Kerja
2.Perubahan Proses Kerja (Bisnis
Proses)
3.SOP dan Kebijakan Politik
4.Peraturan dan Perundangan
5.Leadership

29. INDONESIA’S ROADMAP TO E-GOVERNMENTINDONESIA’S ROADMAP TO E-GOVERNMENT
STUDI BANK DUNIA, MARET 2003

30. TAHAPAN LAYANAN eGOVERNMENT
Distribusi
Informasi
Perbaruan
data
Literatur
Pengetahuan
Cont Mgt
Apl Interaktif
Basis Data
e-Billing
Forms
e-Services
Virtual Office
Tool
Kolaborasi

31. FAKTOR KUNCI IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT
(eGovernment Readiness Factor)
1. Infrastruktur Jaringan
2. Penetrasi Komputer
3. Penetrasi Internet
4. Peraturan Perundang-undangan
5. Organisasi, Sistem Manajemen, dan
Prosedur Kerja
6. Sistem Aplikasi
7. Sumber Daya Manusia TIK
8. E-Leadership
9. Strategi TIK
10.Dana/Anggaran
11.Manajemen Perubahan

32. eGOVERNMENT DI MASA DEPANeGOVERNMENT DI MASA DEPAN
Cepatnya perkembangan teknologi memunculkan sejumlah alternatif bagi
penerapan e-government. Teknologi baru memiliki potensi untuk
menyediakan layanan yang lebih baik bagi masyarakat dan kalangan bisnis.
Tahap-tahap e-government dapat digambarkan seperti pada Tabel 2.

33. INFRASTRUKTUR eGOVERNMENTINFRASTRUKTUR eGOVERNMENT
1. Supra Struktur
a) Kebijakan
b) SDM & Peraturan Lembaga terkait [Regulasi]
2. Infrastruktur Jaringan
a) Protokol komunikasi, Topologi, Teknologi & Kemanan
3. Infrastruktur Informasi
a) Struktur Data & Format data, Data Sharing, Kemanan
Data
4. Infrastruktur Aplikasi
a) Aplikasi e-Government
b) Aplikasi Interface [antar muka]
c) Aplikasi Back Office

34. PENGEMBANGAN eGOVERNMENTPENGEMBANGAN eGOVERNMENT
Pengem-
bangan
Aplikasi
e-Gov
Pemerintah
Pusat
(Dep,
Kementr,
LPND)
Pemerintah
Daerah
(Prov, Kab/
Kota)
Aspek
yang
diperhatikan
1. Tupoksi
2. Tahapan
3. Komplek-
sitas
Back Office :
Untuk Pusat
dan Daerah
1. Administrasi
Keuangan
2. Kekayaan /
Asset
3. Kepegawaian
4. Pengendalian
Proyek
5. Pengadaan
Barang Dan
Jasa
6. Sistem
Pelaporan
7. Pengawasan
Internal
8. dll
Front Office :
Aplikasi Layanan Publik Pada
Instansi Pemerintah Pusat
Informasi Kebijakan Publik
(UU, PP, Kepres, Inpres, Kepmen,
Kepdirjen, dll)
Layanan Informasi Umum ttg Instansi
Informasi dari Masyarakat
Layanan Darurat/Bencana
Layanan Pencatatan/Pendaftaran
Layanan Perijinan
Layanan Pembayaran
Layanan Khusus lainnya
Front Office :
Aplikasi Layanan Publik Pada
Instansi Pemerintah Daerah
Informasi Kebijakan Publik
Informasi dari Masyarakat
Informasi Daerah (perekon, pariwisata,
pertanian, kependdkn, dll)
GIS/Mapping
Informasi Darurat/Bencana
Layanan Kependudukan (KTP, KK,
Akte Lahir, Akte Nikah/Cerai/
Kematian, dll)
Layanan Pendidikan
Layanan Kesehatan
Layanan Pendaftaran
Layanan Perijinan
Layanan Pembayaran
Layanan khusus kainnya

35. PENETAPAN BLUE-PRINT APLIKASI eGOVERNMENTPENETAPAN BLUE-PRINT APLIKASI eGOVERNMENT
1. Sebagai Pedoman Bagi Seluruh Instansi
(Pusat Dan Daerah) Dalam
Mengembangkan Layanan Publik Secara
Elektronik
2. Mengurangi Duplikasi Pengembangan
Aplikasi E-government
3. Mengarah Ke Interoperabilitas Antar
Instansi

36. KESIAPAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA :KESIAPAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA :
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1. RUU INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK, dalam pembahasan dengan
DPR dan Rancangan Peraturan Pemerintah
pendukungnya.
2. RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi
3. Inpres no 3/2003 tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengembangan e-
Government
4. Rancangan PerPres tentang e-Procurement

37. KONDISI KESIAPAN eGOVERNMENT DI INDONESIA:KONDISI KESIAPAN eGOVERNMENT DI INDONESIA:
SUMBER DAYA MANUSIA TIKSUMBER DAYA MANUSIA TIK
1. Hasil survey Konsultan Bank Dunia tahun
2003, menunjukkan 15% PNS mampu
mengoperasikan komputer.
2. Peningkatan Program OSOL dari tahun
2005 sd 2009, diharapkan meningkatkan
e-literasi.
3. Program-program Diklat TIK
diselenggarakan oleh berbagai instansi
Pemerintah.

38. KESIAPAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA :KESIAPAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA :
eLEADERSHIPeLEADERSHIP
1.Pembentukan Gugus Tugas Tingkat
Tinggi di bidang Telematika yang
diketuai Presiden.
2.Penyiapan konsep Government
CIO.

39. KESIAPAN INSTANSI PEMERINTAHKESIAPAN INSTANSI PEMERINTAH
1. 564 NamaDomain go.id terdaftar
2. 399 Situs Web Instansi Pemerintah telah dibangun, 69 Pemerintah
Pusat dan 330 Pemerintah Daerah.
3. 198 SitusWeb Pemerintah Daerah dikelolasecaraaktif.
4. Beberapa Pemda mulai menyelenggarakan layanan publik melalui
internet, seperti download dokumen-dokumen (perijinan,
pendaftaran, dll) yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan dunia
usaha.
5. Beberapa contoh Pemda yang dinilai cukup maju antara lain
Pemprov DKI Jakarta, Pemprov DI Yogyakarta, Pemprov Jawa
Barat, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Sulawesi Utara, Pemkot
Yogyakarta, Pemkot Bogor, Pemkot Tarakan, Pemkab Kebumen,
Pemkab. Kutai Timur, Pemkab. Kutai Kartanegara, Pemkab Bantul,
Pemkab Malang, dll. Apresiasi secara khusus perlu diberikan
kepada Pemkot Surabaya, yang telah melaksanakan pengadaan
barang dan jasasecaraelektronik (e-procurement) padatahun 2004.

40. HASIL RISET PERINGKAT eGov TINGKAT KEMENTERIANHASIL RISET PERINGKAT eGov TINGKAT KEMENTERIAN

41. RENKING E-GOVERNMENT READINESS 2005-2008RENKING E-GOVERNMENT READINESS 2005-2008

42. Nomor Identitas Nasional
Government-to-Citizens (G-to-C)
Contoh KasusContoh Kasus

43. Permasalahan Identitas
• Semua sistem dan instansi
bergantung pada data identitas
– Umumnya terjadi fragmentasi,
duplikasi antar sistem dan instansi
• Identitas Ganda
– Tidak konsisten
• Identitas Tidak Lengkap
– Tidak Akurat
• Sulit melakukan perubahan
– Biaya, Resiko
– Atribut yang selalu berubah,
misalnya: alamat/domisili
Kepegawaian
Putri Ayu Debie M .S
Direktur
Keuangan
Surabaya, JaTim
NIK #12345
KTP
Putri Ayu Debie M .S
Jalan Radio Dalam 33
RT 01 RW 003
Gandaria
Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
DKI
24 Desember 1966
No. KTP: 24121966.9863.8
Telkom
Pajak
Putri Ayu Debie M .S
Jalan Turi 23
Surabaya
031-527 8765
Putri Ayu Debie M .S
Jalan Turi 23
Surabaya
NPWP: 1635378
Bank
Putri Ayu Debie M .S
Jalan Darmo 152C
Surabaya
No. Rekening: 11973635
VISA: 5435 5343 5555 7501

44. Solusi: Nomor Identitas Nasional
1. Identitas Tunggal untuk
setiap warganegara
– Konsisten
– Digunakan oleh
seluruh instansi
1. Terpusat
Akurat dan terkontrol
1. Sinkronisasi
2. Automatisasi Perubahan
Perubahan data diketahui seluruh
instansi
NIN: 54354356667
Bambang Suroso
Medan, 24/12/1966
Lelaki
Biometri: …
Direktur Keuangan
NIK #12345
Jalan Turi 23
Surabaya
031-527 8765
SIM: 674327 6743734 6743
NPWP: 1635378
Jalan Radio Dalam 33 RT 01 RW
003 Gandaria Kebayoran Baru
Jakarta Selatan DKI
No. KTP: 24121966.9863.8
No. Rekening: 11973635
VISA: 5435 5343 5555 7501

45. Konsep Nomor Identitas Nasional
1. Nomor yang dapat mengidentifikasikan secara unik
seseorang/individu
2. Data minimum, bergantung pada satu (biometri) atau
beberapa atribut unik
3. Tidak merubah bentuk dasar sistem dan database yang
sudah
4. NIN digunakan sebagai nomor acuan bagi sistem dan
database lain untuk mengakses data suatu individu
5. Melindungi privasi individu
6. Tidak mengambil alih wewenang instansi lain
7. Mencegah terbentuknya instansi “superbody”

46. KTPSIMAskes Paspor NPWP Astek PLN
Dan
Lain-lain
SertifikatKK
Akta
Lahir
E-GOV
NINNIN
Nomor Identitas Nasional
• Nama
• Tempat Lahir
• Tgl Lahir
• Jenis Kelamin
• Biometri
Nomor Induk Kependudukan
• Nama
• Tempat Lahir
• Tgl Lahir
• Status Kawin
• Jenis Kelamin
• Biometri
• Alamat
• Pekerjaan
Hubungan Antara NIN dan Nomor Identitas LainnyaHubungan Antara NIN dan Nomor Identitas Lainnya
• Pendaftaran
• Pendataan
• Populasi Database
• Ekstrasi Data
• Validasi dan verifikasi dengan Biometri
• Penyimpanan data
• Referensi dengan NIN
• Ekstraksi data yang diperlukan
• Verifikasi data NIN

47. Kesamaan Dari Setiap Nomor Identitas
(Commonalities)
NIK
NPWP
SIM
DLL
Atribut yang sama:Atribut yang sama:
• NamaNama
• Tgl LahirTgl Lahir
• Tempat LahirTempat Lahir
• Jenis KelaminJenis Kelamin
• BiometriBiometri
Atribut yang sama:Atribut yang sama:
• NamaNama
• Tgl LahirTgl Lahir
• Tempat LahirTempat Lahir
• Jenis KelaminJenis Kelamin
• BiometriBiometri
NIN

48. DINAS
BADAN
LEMBAGA
KECAMATAN
KECAMATAN
KECAMATAN
KECAMATAN
PEMKO/PEMKAB
Propinsi
Nation-wideNation-wide
IP BackboneIP Backbone
KotaKota
Kab Kab
Kec-nKec-2Kec-1
Dinas
Lembaga
Badan
Kantor Walikota
Model Jaringan e-GovernmentModel Jaringan e-Government

49. SUPPORT / SERVICES
S E R V IC E S
SERVICES
SERVICES
AKSESAKSES
e-Gove-Gov
PemKoPemKo
INTERNAL PEMKOINTERNAL PEMKO
B-1 B-2 D-1 D-2 L-2L-1
Dinas/Badan/Lembaga
AKSESAKSES
PELAKUEKONOMI/REKANANPELAKUEKONOMI/REKANAN
ANTARPEMERINTAHANTARPEMERINTAH
MASYARAKAT/PENDUDUKMASYARAKAT/PENDUDUK
AKSESAKSES
AKSESAKSES
Model Interaksi Kegiatan
Pemerintahan
• Kegiatan Pelayanan Masyarakat
Pelayanan perijinan dan lainnya sesuai dengan
rekomendasi Depdagri dan kebutuhan
PemKo Payakumbuh sendiri
• Kegiatan Koordinasi Antar Pemerintahan
Kegiatan pelaporan, koordinasi dan lain-lain,
antar PemKo/Pemkab/Pemprop/Pusat
• Kegiatan Bisnis
Kegiatan transaksi bisnis antara PemKo dengan
pelaku bisnis dan Investor
• Kegiatan Operasional dan Pelayanan Internal
Pemerintah Kota
Kegiatan internal PemKo yaitu: antar instansi,
lembaga dan lainnya dilingkungan PemKo
Payakumbuh

50. INFORMASI
ANTAR
PEMERINTAHAN
INFORMASI
KEGIATAN &
TRANSAKSI
INFORMASI
UMUM &
STRATEGIS
INFORMASI
UNTUK
PIMPINAN
STRATEGIS
TAKTIS
OPERASIONAL
INFORMASI
ANTAR
PEMERINTAHAN
INFORMASI
KEGIATAN &
TRANSAKSI
INFORMASI
UMUM &
STRATEGIS
INFORMASI
UNTUK
PIMPINAN
STRATEGIS
TAKTIS
OPERASIONAL
STRATEGIS
TAKTIS
OPERASIONAL
STRATEGIS
TAKTIS
OPERASIONAL
Arsitektur informasi ini menggambarkan model alur pembentukan informasi dari unit operasional,
informasi taktis dan informasi strategis yang digunakan di lingkungan PemKo/Pemka. Informasi yang
dihasilkan berupa informasi untuk pimpinan, informasi umum dan informasi strategis untuk umum,
informasi pemerintahan dan informasi kegiatan dan transaksi internal PemKo/Pemkab
Arsitektur Informasi e-
Government

51. Media akses informasi adalah sarana akses yang digunakan oleh jajaran pimpinan, masyarakat
umum maupun pegawai dan instansi terkait untuk mendapatkan dan memasukkan informasi.
Jenis, sifat dan peruntukan informasi tersebut berbeda pemanfaatannya, maka dibuat media
akses informasi dan otoritas akses yang berbeda.
Media akses umum digunakan internet, sedangkan untuk jajaran pimpinan dan personil
dilingkungan PemProp dan instansi terkait lainnya digunakan intranet.
Media Akses Informasi e-
Government
INTRANETINTRANET
INFORMASI
UMUM
MEDIA AKSES
INTERNETINTERNET
PDE/INFORKOM
INFORMASI
STRATEGIS &
TAKTIS
INFORMASI
KEGIATAN
OPERASIONAL
PUBLIK
PIMPINAN
PEMPROP
INSTANSI
INTRANETINTRANETINTRANET
INFORMASI
UMUM
MEDIAMEDIA AKSESAKSES
INTERNETINTERNET
PDE/INFORKOM
INFORMASI
STRATEGIS &
TAKTIS
INFORMASI
KEGIATAN
OPERASIONAL
PUBLIK
PIMPINAN
PEMPROP
INSTANSI
Internet
Intranet

52. Layanan informasi internal:
• Laporan elektronis (Pemko/Pemkab
– PemProp dan Pusat)
• Aplikasi Database Online
• Executive Information System
• Decision Support System
• Info lainnya sesuai kebutuhan dapat
diaplikasikan dengan memanfaat-
kan Internet Protocol berbasis Web
Layanan Publik: (eksternal)
• Info Pemerintahan/Pembangunan
• Info layanan PemKo seperti:
Lisensi, Retribusi, Pajak, IMB, dll.
• Peluang investasi, Pariwisata,
regulasi, bisnis & perdagangan, dll.
• SIUP, NPWP,dll sesuai kebutuhan
InfoKom & Humas
PusatInformasi
Remote Node
Aplikasi online berbasis
WEB

53. Pemerintah PropinsiPemerintah Propinsi
LAMPUNGLAMPUNG
Membangun situs PemKo Payakumbuh sebagai simpul dari jaringan
Sumatera Online (single entry point) Sistem Informasi Terpadu (G-to-G,
G-to-B dan G-to-C)

54. Membangun database perdagangan (trade matching
database) untuk mendorong pelaku bisnis Sumatera agar
dapat berpartisipasi pada tingkat perdagangan global

55. Dinas Industri & PerdaganganDinas Industri & PerdaganganDinas Industri & PerdaganganDinas Industri & Perdagangan
Bag. PembangunanBag. PembangunanBag. PembangunanBag. Pembangunan
Dinas Pemuda & Olah RagaDinas Pemuda & Olah RagaDinas Pemuda & Olah RagaDinas Pemuda & Olah Raga
Dinas KimPrasWilDinas KimPrasWilDinas KimPrasWilDinas KimPrasWil
Bag. Tata PemerintahanBag. Tata PemerintahanBag. Tata PemerintahanBag. Tata Pemerintahan
Dinas KependudukanDinas KependudukanDinas KependudukanDinas Kependudukan
Badan PengawasBadan PengawasBadan PengawasBadan Pengawas
Bag. Hukum dan OrtalBag. Hukum dan OrtalBag. Hukum dan OrtalBag. Hukum dan Ortal
Sekretariat KotaSekretariat KotaSekretariat KotaSekretariat Kota Dinas Kantor Arsip & Perpusta-Dinas Kantor Arsip & Perpusta-
kaankaan
Dinas Kantor Arsip & Perpusta-Dinas Kantor Arsip & Perpusta-
kaankaan
Ass. Adm. Pem. & pembangunanAss. Adm. Pem. & pembangunanAss. Adm. Pem. & pembangunanAss. Adm. Pem. & pembangunan
Bappeda PayakumbuhBappeda PayakumbuhBappeda PayakumbuhBappeda Payakumbuh
Dinas Inkom & HumasDinas Inkom & HumasDinas Inkom & HumasDinas Inkom & Humas
Bag. KuanganBag. KuanganBag. KuanganBag. Kuangan
Dinas Kebersihan & TamanDinas Kebersihan & TamanDinas Kebersihan & TamanDinas Kebersihan & Taman
Kantor Satpol & Pamong PrajaKantor Satpol & Pamong PrajaKantor Satpol & Pamong PrajaKantor Satpol & Pamong Praja
Dinas PendidikanDinas PendidikanDinas PendidikanDinas Pendidikan Dinas PertanahanDinas PertanahanDinas PertanahanDinas Pertanahan
Dinas PemMasyKop & UKMDinas PemMasyKop & UKMDinas PemMasyKop & UKMDinas PemMasyKop & UKM
Dinas KelPerikanan&PertanianDinas KelPerikanan&PertanianDinas KelPerikanan&PertanianDinas KelPerikanan&Pertanian
Dinas Kesejahteraan SosialDinas Kesejahteraan SosialDinas Kesejahteraan SosialDinas Kesejahteraan Sosial
Bag. ProtokolBag. ProtokolBag. ProtokolBag. Protokol
Dinas PasarDinas PasarDinas PasarDinas Pasar
Ass. Adm dan UmumAss. Adm dan UmumAss. Adm dan UmumAss. Adm dan Umum
Badan Penanaman ModalBadan Penanaman ModalBadan Penanaman ModalBadan Penanaman Modal
Dinas Tenaga KerjaDinas Tenaga KerjaDinas Tenaga KerjaDinas Tenaga Kerja
Badan KesBang & Pel. Masy.Badan KesBang & Pel. Masy.Badan KesBang & Pel. Masy.Badan KesBang & Pel. Masy.
Dinas PendapatanDinas PendapatanDinas PendapatanDinas Pendapatan
Dinas PerhubunganDinas PerhubunganDinas PerhubunganDinas Perhubungan
Bank Data
Pemko
Implementasi e-Government berbasis IT diarahkan untuk membangun Bank Data
(Data Warehouse) yang didukung oleh Sistem Informasi Eksekutif dan Informasi
Pendukung Pengambil Kebijakan secera cepat dan tepat melalui pengintegrasian
data/informasi dari seluruh Instansi dilingkungan PemKo Payakumbuh
Membangun Bank DataMembangun Bank Data

56. Otonomi
Daerah
Aplikasi KetataprajaanAplikasi Ketataprajaan
Asisten Ketataprajaan
OrTal
Pemerintahan
Per-
ekonomian
Aplikasi Ekonomi &Aplikasi Ekonomi &
PembangunanPembangunan
Asisten Ekonomi
& Pembangunan
Pem-
bangunan
Bina
Sosial
Aplikasi PembinaanAplikasi Pembinaan
Hukum & SosialHukum & Sosial
Asisten Pembinaan
Hukum & Sosial
Hukum
Pemberd.
Perempuan
Perleng-
kapan
Aplikasi AdministrasiAplikasi Administrasi
Asisten Administrasi
Adm &
Umum
Keuangan
SIMSIM
SekretariatSekretariat
KotaKota
Aplikasi
Pelaporan Ke
Pemprop. & Pusat
KOORDINASI
KE BAWAH
Membangun Aplikasi Operasional InstansiMembangun Aplikasi Operasional Instansi

57. Aplikasi Sekretariat
• Subbag Kepegawaian
• Subbag Keuangan
• Subbag Umum
• Subbag Organisasi &
Hukum
Aplikasi Perencanaan
Ekonomi & Keuangan
• Subbid Pertanian
• Subbid Keuangan,
PDU, & Parawisata
• Subbid Perdagangan
Koperasi & Jasa
• Subbid Industri,
Sumber Daya Alam &
Kelautan
Aplikasi Perencanaan
SDM & Sosial Budaya
• Subbid Kependudukan,
TK & PP
• Subbid Pemerintahan,
Hukum & Komunikasi
• Subbid
Pendidikan,Mental
Spritual & udaya
• Subbid Kesehatan &
Kesejah.Masyarakat
Aplikasi Sarana &
Prasarana
• Subbid Perhubungan
• Subbid Tata Ruang &
Lingkungan Hidup
• Subbid Pengairan &
Sumber daya Air
• Subbid
Pengembangan
Wilayah
Pembangunan
Aplikasi RenBang
& BangTek
• Subbid Kerjasama
Luar Negeri
• Subbid Kerjasama
Antar Daerah &
Lembaga Masyarakat
• Subbid Teknologi &
Informasi
e-Gov
PemKo
Aplikasi Operasional Instansi BAPPEDAAplikasi Operasional Instansi BAPPEDA

58. Membangun Jaringan Backbone eGov.Membangun Jaringan Backbone eGov.
LOKASI B
LOKASI C
DPRD KOTA
LOKASI A
KANTOR PEMKO
PAYAKUMBUH
KTP/KK IMB/IL SITU/HO TRAYEK REKLAME SIUK TDI/TDP/SIUP
Server
U.P.S.
Hub
TU SERVER FARM
BANK
KECAMATAN 1 … 8
CLOUD
INTERNET

59. ISPISP
GOVERNMENT NETGOVERNMENT NET
INT’L ORG. NETINT’L ORG. NET
e-Mail
Server
Web/DNS
Application
Server
Firewall
InternetServices
Database
Server
SWITCH/HUB
KANTOR
PEMKO BATAM
WakilSekretariat
Kota
WaliKota
Hub
Badan
Pengawas
Dinas
Kependudukan
Dinas
Indag
Hub
Bappedal
Badan
Pen. Modal
Daerah
Bappeda
Hub
Kantor
Kes.Bang &
Perl. Masy.
Kantor
SatPol
Badan
Kepegawaian
Hub
Asisten
Adm & Umum
Asisten
Adm. Pem &
Pemb.
Kantor
Pengelola
Aset
SWITCH
ROUTER
Server
Server
Server
Hub
APLIKASI
UP2T
APLIKASI
Profil & Prospek
APLIKASI
Kependudukan
SWITCH/HUB
LOKASI A
Dinas
KimPras
Dinas
ParBud
Dinas
Pertanian
Dinas
Perhubungan
SWITCH/HUB
LOKASI C
SWITCH/HUB
LOKASI B
Dinas
InfoKom & Humas
Dinas
Pasar
Dinas
Krbersihan & Pertamanan
UP2T
Kecamatan
Intranet Kantor PemKo/Pemkab

60. Jenis aplikasi e-Gov.Jenis aplikasi e-Gov.
SIM Kepegawaian Terpadu
SIM Perencanaan dan Pembangunan Kota
SIM Monitoring dan Pengawasan Proyek
SIM Tanaman Pangan dan Peternakan
SIM Keuangan Terpadu
SIM Pertambangan & Peng. Energi
SIM Koperasi, PKM dan Penanaman Modal
Aplikasi Profil & Prospek Kota Batam
SIM Kependudukan & Kemasyarakatan
SIM Perlengkapan & Barang Daerah
SIM Kelautan dan Perikanan
Sis. Informasi Eksekutif dan LPJ Walikota
Sistem Informasi Legislatif
Unit Pelayanan Masyarakat Terpadu
Sistem Informasi Potensi Daerah
Sistem Informasi Investasi
Sistem Informasi Profil & Prospek Kota
Pusat Informasi Layanan Masyarakat
Pusat Informasi Kependudukan
Pusat Informasi Bisnis
Sistem Informasi Pariwisata
Sistem Informasi Sektor-sektor Unggulan
Sistem Informasi Industri Kecil Menengah dan
Kerajinan
Informasi Pemilu
BANKDATABANKDATA
e-Commerce
INTERNET
e-Government
PemKo
INTRANET
e-Election
e-Learning
e-Sport
e-Library
e-Services

61.  Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 Kartu Keluarga (KK)
 Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
 Ijin Lokasi (IL)
 Keterangan Rencana Kota (KRK)
 Keterangan Tempat Usaha (KTU)
 Ijin Gangguan (HO)
 Ijin Trayek
Modul Layanan MasyarakatModul Layanan Masyarakat
UP2TUP2T
 Ijin Reklame
 Ijin Usaha Kepariwisataan (SIUK)
 Tanda Daftar Industri (TDI)
 Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
 Akta Kelahiran, Kematian
 Akta Perkawinan, Perceraian
 dll
KTP/KK IMB/IL SITU/HO TRAYEK REKLAME SIUK TDI/TDP/SIUP
TU
Unit Pelayanan Perijinan TerpaduUnit Pelayanan Perijinan Terpadu
(UP2T)(UP2T)
CloudCloud
PemKoPemKo
PayakumbuhPayakumbuh
Kecamatan
Instansi
Lembaga
Asosiasi
Sektor
Swasta

62. JARINGAN
InterNet/intraNet
PEMKO
PROPINSI
Akses
via internet/warnet
KECAMATAN
Unit layanan terdapat di
kecamatan dan/atau Kota, berupa loket
Pelayanan dan Perijinan Terpadu (UP2T),
dapat dilakukan dengan memberdayakan Warnet.
Datang
langsung
Akses
via telepon
Unit
Layanan
Datang ke PemKo
Pilihan Akses ke layanan UP2TPilihan Akses ke layanan UP2T
Unit
Layanan

63. Pemerintah Kota PAYAKUMBUHPemerintah Kota PAYAKUMBUH
Database/Info Penduduk
Database/Info Pembangunan
Database/Info Tender
Database/Info Tata Ruang
Database/Info Perniagaan
Database/Info Investasi
Database/Info Kepegawaian
Database/Info Keuangan
Database/Info Parawisata
Database/Info Anggaran
Database/Info Kesehatan
Database/Info Profil & Prospek
Dll.
Host Data PemKo/PenKab
Pemda
Lain
Masyarakat
& Warnet
Private
Sector
MitraGlobal
U s e r I n t e r f a c eU s e r I n t e r f a c e
Database
Instansi/Dinas/Badan
Menyediakan Interface Akses Informasi
BankDat a

64. PemKabPemKab
PempropPemprop
PusatPusat
InternasionalInternasional
Sister CitySister City
E-Government
 Backbone e-Government Pemko
PAYAKUMBUH
• Instansi PemKo
• Kecamatan
• Kelurahan
• Legislatif
 Infrastruktur
• LAN/WAN
• Aplikasi Pemerintahan
• Aplikasi Layanan Masyarakat
Sebagai Fasilitator
 Layanan Masyarakat
 Memfasilitasi upaya pengembangan
perdagangan, investasi, pariwisata,
regulasi, dll.
 Mendorong pengusaha mikro, UKM
dan skala besar agar dapat
berinteraksi pada tingkat
perdagangan global
KomunitasKomunitas
PAYAKUMBPAYAKUMB
UHUH
E-GovE-Gov
KerjasamaKerjasama
RegionalRegional
PemKoPemKo
Layanan Masyarakat dan
Menciptakan komunitas
Perdagangan melalui sistem elektronis
Interaksi : PemKo /PemKab Masyarakat dan Pelaku Bisnis
System
Integrator
System
Integrator
Netw
ork
Netw
ork
ServicesServices

65. CONTOH BATAMCONTOH BATAM
Seamless coordination among Government Sectors in Batam
toward Batam Single Window
Business Model

66. DASAR PEMIKIRANDASAR PEMIKIRAN
G 4 C
G 4 B
G 4 G
INFRASTRUKTUR e-
GOV
 Intranet antar kantor pemerintah
 Data recovery untuk pemerintah
 Fasilitas keamanan server, jaringan, dan data
 IGASIS
 Pedoman – sosialisasi
 Aplikasi e-GOV
 e-PROC
Aplikasi e-Gov
Aplikasi e-Gov
Ref UU 22/99, UU 32/04, dan UU 3/05 ttg PemDa:
 50 modul aplikasi e-Gov di PemPusat
 47 modul aplikasi e-Gov di PemDa

67. HAMBATAN DALAM MANAJEMEN PERUBAHANHAMBATAN DALAM MANAJEMEN PERUBAHAN
1. Perubahan Itu Bukan Datang Dari Diri Orang Tersebut.
2. Gangguan terhadap Rutin
3. Perubahan Menimbulkan Ketakutan-Ketakutan
Terhadap Sesuatu yang Baru
4. Tujuan Perubahan Tidak Ada atau Kurang Jelas
5. Perubahan Menimbulkan Rasa Takut Kegagalan
6. Pengorbanan Yang Diberikan Terlalu Besar
7. Sudah Sangat Puas Dengan Kondisi Sekarang
8. Pikiran-pikiran Negatif
9. Para Pengikut Tak Punya Respek Pada Pimpinannya
10. Kecemasan Seorang Atasan
11. Perubahan Bisa Berarti Kehilangan Sesuatu
12. Perubahan Menuntut Tambahan Komitmen
13. Berpikir Sempit
14. Terperangkap Tradisi

68. CASE STUDY MEXICOCASE STUDY MEXICO

69. CASE STUDY KOREACASE STUDY KOREA

70. CASE STUDY KOREACASE STUDY KOREA

71. CASE STUDY KOREACASE STUDY KOREA

72. KEADAAN eGOVERNMENT INDONESIAKEADAAN eGOVERNMENT INDONESIA
Pada lingkungan global ternyata pelaksanaan e-governmen di
Indonesia masih di bawah Thailand,Singapura, Folopina dan
Malaysia bahkan indeks per 2010 menunjukkan penurunan.
Data tersebut bisa dilihat di bawah ini :

73. ARSITEKTUR SISTEMARSITEKTUR SISTEM
INTERNETINTERNET
Masyarakat
Investor,
dll
LegislatifEksekutif
Keuntungan :
 Pertukaran data
Aman dan terjamin.
 Dapat menjangkau
daerah yang luas,
hingga keluar Negeri.
Bagian
KEPEG.
Bagian
KEPEG.
Data Center
SIMPEG
Data
Transaction
Bagian
Keuangan
Bagian
Keuangan
SIMKU
Data
Transaction
KPDEKPDE
Managed
Data
Transaction
Bagian
PERLENG.
Bagian
PERLENG.
SIMKAP,dll
Data
Transaction
Dinas, Badan, dll

74. ARSITEKTUR APLIKASIARSITEKTUR APLIKASI
e-e-
GovPorGovPor
taltal
+
e-e-
GovAplikGovAplik
asiasi
+
IntegratedIntegrated
1. Profile Pemda
2. Data Potensi
3. Data Daerah
4. Berita & Informasi
5. Fasilitas Komunikasi
6. Layanan Publik
7. dll
1. Kependudukan
2. Kesehatan
3. Pelayanan
4. Pendapatan
5. Asset & Kekayaan
6. Keuangan
7. Kepegawaian
8. dll

75. IMPLEMENTASI eGOVERNMENTIMPLEMENTASI eGOVERNMENT

76. IMPLEMENTASI eGOVERNMENTIMPLEMENTASI eGOVERNMENT

77. IMPLEMENTASI eGOVERNMENTIMPLEMENTASI eGOVERNMENT
[Home] [Portal Publik] [Portal Internal] [SIMKU]
[SIMDUK] [SIMPEG] [SIMKAP] [SIMPEL]
[SIMPOT] [CMS]
Solusi
eGovernment

78. TEKNOLOGI MERUBAH DUNIATEKNOLOGI MERUBAH DUNIA
KONTEN :
 Komunikasi
 Profil Daerah
 Pemerintahan
 Data Daerah
 Potensi Daerah
 Fasilitas Daerah
 Stakeholder
 Berita
 Info
 Kolom
 Produk Hukum
[Home] [Portal Publik] [Portal Internal] [SIMKU]
[SIMDUK] [SIMPEG] [SIMKAP] [SIMPEL] [SIMPOT] [CMS]
KONTEN :
 Komunikasi
 Stakeholder
 Kolom
 Berita
 Agenda Internal
 Data Internal
 Koneksi ke Aplikasi
 FAQ
 Search Menu
KONTEN :
 RASK
 DASK
 Rancangan Perubahan
Anggaran
 Penetapan Perubahan
Anggaran
 Buku Jurnal
 Buku Besar
 Referensi
 Administrasi
KONTEN :
 KK
 KTP
 Mutasi Kelahiran
 Mutasi Kematian
 Mutasi Kedatangan
 Sensus
 Laporan
[Home] [Portal Internal] [SIMKU] [SIMDUK]

79. TEKNOLOGI MERUBAH DUNIATEKNOLOGI MERUBAH DUNIA
KONTEN :
 Formasi
 Personil
 Penilaian
 Presensi
 Pengembangan
 Mutasi
 Pemberhentian
 Laporan
[Home] [Portal Publik] [Portal Internal] [SIMKU]
[SIMDUK] [SIMPEG] [SIMKAP] [SIMPEL] [SIMPOT] [CMS]
KONTEN :
 Standarisasi
 RKBU / RBPBU
 RTBU / RTPBU
 Pengadaan
 Pemeliharaan
 KIB
 KIR
 Penghapusan
Barang
 Penjualan Barang
 Pelepasan Hak
KONTEN :
 Lokasi
 IPPT
 IMB
 UU Gangguan
 Reklame
 Kepariwisataan
 Sewa Tanah
 PJMP
 PPTBS
 DAMIJA
 TDP
 SIUP
KONTEN :
 Manaj. Peta Dasar
 Manaj. Data Pertanian
 Manaj. Data
Kehutanan
 Manaj. Data
Perindustrian
 Manaj. Data
Pertambangan
 Manaj. Data Pariwisata
 Manaj. Data Demog.
Penduduk
 Modul Fasilitas
[SIMPEG] [SIMKAP] [SIMPEL] [SIMPOT]

80. Kerangka Fungsi Sistem Kepemerintahan di PemdaKerangka Fungsi Sistem Kepemerintahan di Pemda
Pelayanan Adm & Mgmt Legislasi Pembangunan Keuangan Kepegawaian
Kependudukan
Perpajakan
dan Retribusi
SIM Data PembangunanSurat
Elektronik
Sistim
Dokumen
Elektronik
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Sistem
Administrasi
DPRD
Sistem
Anggaran
Pengadaan
PNS
Sistem
Pemilu Daerah
Sistem
Absensi dan Penggajian
Sistem
Penilaian Kinerja
PNS
Sistem Kas dan
Perbendaharaan
Sistem
Akuntasi Daerah
Kolaborasi
dan Koordinasi
Sistem
Pendidikan
dan Latihan
Sistem
Pengadaan Barang dan
Jasa
Pengelolaan
dan
Monitoring Proyek
Katalog
Hukum, Peraturan dan
Perundangan
Sistem Evaluasi
dan Informasi Hasil
Pembangunan
Pandaftaran
dan Perijinan
Manajemen Pelaporan
Pemerintahan
Publikasi
Info Umum &
Kepemerintahan
Bisnis
Dan Investasi
Pengaduan
Masyarakat
Sistem
Pendukung Keputusan
Blok-blok fungsi dasar umum

81. SISTEM EPROCUREMENT MENCAKUPSISTEM EPROCUREMENT MENCAKUP
SELURUH JENIS PENGADAAN BARANG PEMERINTAHSELURUH JENIS PENGADAAN BARANG PEMERINTAH
Sistem
Pengadaan
Metode
Pelelangan Umum(Pra/Post Q)
Pelelangan Terbatas
Shopping atau RFQ
Penunjukan Langsung
Swakelola
Metode
Seleksi Umum(Pra/Post Q)
Seleksi Terbatas
Seleksi langsung
Penunjukan langsung
Swakelola
Jasa Pem-
borongan
Barang Jasa
Lain
Jasa
Konsultasi
Kreteria Evaluasi Kreteria Evaluasi
• Pengalaman perusahaan
• Tanggapan atas TOR
• Pendekatan dan Metodologi
• Kualifikasi tenaga ahli
• biaya
• Penyerahan
• Sumber
• Layanan
• Biaya
• Mutu
Metode Evaluasi
 Sistem nilai
 Sistem penilaian
biaya selama umur
 Sistem gugur
ekonomis
Metode Evaluasi
 Kualitas dan biaya
 Pagu anggaran
 Biaya terendah
 Penunjukan
 Kualitas
langsung

82. ARSITEKTUR ePROCUREMENT (SEPP)ARSITEKTUR ePROCUREMENT (SEPP)
SEBAGAI EMBRYO eMARKETPLACESEBAGAI EMBRYO eMARKETPLACE
Web
Portal
Web
Portal
Satuan Kerja
Multiple
Buyers
Supplier/Vendors
Penyedia
Barang/Jasa
dan Jasa
Konsultansi
Multiple
Seller/Provider
Dukungan Peraturan Perundang-Undangan
Sourcing
eTendering
Vendor
Management
System
ePurchasing
eCatalog
Agency
Management
System
Modul SePP
Pengguna
Barang /J asa /
Jasa Konsultasi
E-Reverse
auction
Proses Analisis
Government Spending, Procurement Productivity and Performance

83. Modul Utama
– e-Tendering : modul yang menangani proses procurement yang memerlukan
proses seleksi/tender. Modul ini didesain untuk pengelolaan tender yang
menangani semua proses pengadaan barang/jasa dengan nilai yang besar,
kompleksitas yang tinggi dan volume kecil.
– E-Reverse Auction: modul yang menangani proses pengadaan dengan
spesifikasi yang sudah dikenal luas dan banyak pihak penyedianya dan dilakukan
melalui penawaran secara berulang dalam batas waktu yang ditentukan.
– e-Purchasing : modul yang menangani proses procurement terutama pembelian
rutin. Modul ini menangani pembelian barang/jasa dengan nilai rendah/kecil, tidak
kompleks dan volume yang kecil.
Modul Pendukung
– e-Catalog : modul untuk pengelolaan katalog produk yang mempresentasikan
informasi produk berupa keterangan produk, harga dan informasi yang lebih detil
brosur, gambar video dan lain sebagainya.
– Vendor Management System (VMS): modul untuk pengelolaan data para
penyedia barang/jasa pemerintah yang terdaftar dalam sistem.
– Agency Management System (AMS): modul untuk pengelolaan data istitusi
pemerintah sebagai pembeli/pengguna barang/jasa yang terdaftar dalam sistem.
ELEMEN-ELEMEN MODUL APLIKASI SEPP

84. ROADMAP ePROCUREMENTROADMAP ePROCUREMENT
Inisiatif
Penerapan
e-Procurement
2003
Pengembangan
Aplikasi
e-Procurement
2004
Pembuatan
Payung
Hukum dan
Kesiapan
sistem
e-Procurement
2005
Penerapan
e-Announcement
Sebagai Langkah
Awal Menuju
e-Procurement
2006
Penerapan
e-Procurement
diseluruh
Instansi
2007-2009
e-Announcement
e-Procurement (mix)
e-Auction (Full e-Proc)
e-Contracting
e-HPS
e-Payment
e-Project Monitoring, dll

86. IGASISIGASIS
INTRA-GOVERNMENTAL ACCESS TO SHARED INFORMATION SYSTEMSINTRA-GOVERNMENTAL ACCESS TO SHARED INFORMATION SYSTEMS
BKN
IMIGRASI
KOMINFO

87. IGASISIGASIS
APLIKASI IGASIS
BKN
IMIGRASI
BPN
INTEROPERABILITAS ANTAR KANTOR
DATA PNS
YANG
PERNAH
DICEKAL
STATISTIK
PEGAWAI
KEHAKIMAN
PEMILIK
SHM PER
SATUAN
LUAS
TANAH
DATA PNS
BERLATAR
BELAKANG
GEOGRAFI

88. IMPLEMENTASI IGASIS PADA OSOLNETIMPLEMENTASI IGASIS PADA OSOLNET
DATA CENTRE
SMA 3 PADANG
SMA 1 JAKARTA
SMA 5 TABANAN
OSOLNET
STATISTIK
NILAI
MAFIKIBI
DI 3 KOTA

89. Aspek KebijakanAspek Kebijakan 1
Aspek Kelembagaan 2
Aspek Infrastruktur 3
Aspek Aplikasi 4
Aspek Perencanaan 5
BEST PRAACTICE JABARBEST PRAACTICE JABAR

90. Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat*
“Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang
Mandiri, Dinamis dan Sejahtera”
Mandiri: Mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan &
kekuatan sendiri, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pelayanan publik
berbasis e-government, energi, infrastruktur, lingkungan & sumber daya air.
Dinamis: Secara aktif mampu merespon peluang dan tantangan zaman serta berkontribusi dalam proses
pembangunan.
Sejahtera: Sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman
dan makmur dalam menjalani kehidupan.
“Terwujudnya Masyarakat Informasi Jawa Barat yang mampu
memanfaatkan teknologi informasi & komunikasi sebagai sarana
pembelajaran & peningkatan kualitas hidup”

91. 1.Mewujudkan SDM Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing.
2.Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal.
3.Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah.
4.Meningkatkan Daya Dukung & Tampung Lingkungan Pembangunan Berkelanjutan.
5.Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi.
Misi Lingkup TIK Pemprov Jabar
Mendukung perwujudan Good Governance, yaitu pemerintahan
yang berfungsi secara efektif, efisien, cepat-tanggap,
transparan dan akuntabel.
Penyelenggaraan saluran dan media yang handal dalam
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat*

92. Program Jabar Cyber Province (2010-2015) *
Payung utama inisiatif TIK di provinsi Jawa Barat:
1. Jabar Cyber Province dalam pengelolaan data
Sistem untuk data tidak terstruktur, sistem untuk data terstruktur non-spasial
dan sistem untuk data spasial.
2. Jabar Cyber Province dalam manajemen pemerintahan Sistem
pengadaan barang dan jasa secara elektronik, inisiatif sistem perencanaan
dan keuangan secara online, dan lain-lain.
3. Jabar Cyber Province dalam pelayanan masyarakat Sukungan
terhadap pelayanan terpadu satu pintu, situs web pemerintahan terpadu di
lingkup pemerintah provinsi.
4. Jabar Cyber Province dalam pemberdayaan literasi TIK
Penggelaran jaringan Internet bagi akses publik, kegiatan-kegiatan yang
bersifat edukatif TIK bagi masyarakat

93. Strategi: Roadmap e-Gov Jawa Barat*

94. Aspek Kebijakan 1
Aspek Kelembagaan 2
Aspek Infrastruktur 3
Aspek Aplikasi 4
Aspek Perencanaan 5
BEST PRAACTICE JABARBEST PRAACTICE JABAR

95. Lembaga Pengelola TIK (1978-2015)

96. Struktur Organisasi | Dinas Kominfo

97. Tugas & Fungsi Dinas Kominfo*
Tugas:
Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Komunikasi
dan Informatika berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan
tugas pembantuan.
Fungsi:
...perumusan, penetapan pengaturan dan koordinasi serta
pelaksanaan kebijakan teknis urusan teknis pos dan telekomunikasi,
sarana komunikasi dan diseminasi, telematika, serta pengolahan
data elektronik;
Fungsi:
..fasilitasi dan pengendalian komunikasi dan informatika meliputi
pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi
informasi, telematika,serta pengolahan data elektronik;

98. Kewenangan Dinas Kominfo*
Pembangunan SI internal OPD
Pembangunan Sistem Informasi fungsi-fungsi yang terdapat di
OPD dapat diselenggarakan OPD yang bersangkutan sesuai
dengan kebutuhan …harus mendapat rekomendasi dari
DISKOMINFO
Pembangunan SI lintas OPD
Pembangunan Sistem Informasi …untuk kebutuhan Sistem
Informasi lintas fungsional antar OPD …hanya diselenggarakan
oleh DISKOMINFO.

99. Perda 29/2010 | Penyelenggaraan Kominfo

100. Aspek Kebijakan 1
Aspek Kelembagaan 2
Aspek Infrastruktur 3
Aspek Aplikasi 4
Aspek Perencanaan 5
BEST PRAACTICE JABARBEST PRAACTICE JABAR

101. Jaringan Komunikasi Data (2012)

102. Intranet Pemprov Jabar (2012)

103. Data & Network Control Room

104. Mobile Community Access Point (MCAP)

105. Inkubator eGov Kecamatan (2009 - 2012)
156 Kantor Kecamatan
(26 wilayah Kab/Kota)

106. Aspek Kebijakan 1
Aspek Kelembagaan 2
Aspek Infrastruktur 3
Aspek Aplikasi 4
Aspek Perencanaan 5
BEST PRAACTICE JABARBEST PRAACTICE JABAR

107. Aplikasi Lingkup Pemprov (s.d. 2011)

108. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (2008 - 2011)

109. Aplikasi Pengelolaan Data (1)
Aplikasi Data Tak Terstruktur
Aplikasi yang digunakan untuk penyimpanan data dari OPD dan
Kabupaten/Kota yang dapat di-share antar OPD dan Kabupaten/Kota
sesuai dengan kebutuhan
Aplikasi Terintegrasi
Aplikasi yang bersifat datawarehouse, dimana data dihimpun dari OPD
dan disajikan untuk konsumsi pimpinan daerah sebagai bahan
pertimbangan kebijakan, terdiri dari :
Sosbudpol
Perekonomian
Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
Aplikasi Pusdalisbang Bappeda
Aplikasi yang digunakan untuk menyajikan data dan hasil analisis
pembangunan, termasuk data spasial provinsi jawa barat

110. Aplikasi Pengelolaan Data (2)
Atsisbada (Aplikasi Teknologi Informasi
Siklus Barang Daerah)
Aplikasi yang digunakan untuk
inventarisasi barang di lingkungan
Pemprov Jawa Barat, berikut
penelusuran siklus barang

111. Aplikasi Data Tak Terstruktur
Aplikasi yang digunakan untuk penyimpanan data dari OPD dan
Kabupaten/Kota yang dapat di-share antar OPD dan Kabupaten/Kota sesuai
dengan kebutuhan

112. Aplikasi Terintegrasi (Sosbudpol, Perekonomian, Infrastruktur & LH)
112

113. Pusdalisbang
113

114. ATSISBADA
114

115. Aplikasi Manajemen Pemerintahan
• LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
Aplikasi yang digunakan untuk proses pengadaan secara elektronik,
diimplementasikan sejak TA 2010
• SIPKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah)
Aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah,
diimplementasikan mulai TA 2011
• RKA Online
Aplikasi yang digunakan untuk penyusunan Rancangan Kegiatan dan
Anggaran di lingkungan Pemprov Jabar, diimplementasikan sejak TA
2009
• E-Office
Aplikasi K3 (Koordinasi, Kolaborasi, Komunikasi) di lingkungan Pemprov
Jawa Barat, mulai diimplementasikan pada TA 2011
115

116. Aplikasi Manajemen Pemerintahan (2)
• SMS Gateway Layanan Informasi
Aplikasi SMS yang digunakan sebagai media
penyebaran informasi di lingkungan Pemprov Jawa
Barat, untuk tahap pertama ujicoba dilakukan mulai
2010 di Dinas Kominfo dan rencananya digunakan
di OPD Pemprov Jawa Barat Medio 2011
116

117. LPSE
117

118. SIPKD
118

119. eOffice | Naskah Dinas Elektronik (2010)

120. SMS Gateway
120

121. Aplikasi Pelayanan Masyarakat
• jabarprov.go.id
Website resmi Pemerintah Jawa Barat, sebagai media informasi bagi
masyarakat
• infopublik.jabarprov.go.id
Aplikasi yang digunakan untuk mengantisipasi Keterbukaan Informasi
Publik, dimana masyarakat dapat meminta informasi melalui aplikasi
ini
• Samsat Online
Aplikasi yang digunakan untuk Meningkatkan mutu pelayanan publik,
khususnya pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
• Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Konsep dan Aplikasi yang mempersingkat rentang perizinan, mulai
dari izin usaha, izin rekomendasi lokasi, dll.
121

122. Aplikasi Pelayanan Masyarakat
• SMS Jabar Membangun
Aplikasi SMS yang digunakan sebagai media komunikasi
Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan masyarakat.
Melalui SMS ini masyarakat dapat menyampaikan aspirasi,
saran, dan kritik mengenai kondisi di Jawa Barat
122

123. jabarprov.go.id
123

124. infopublik.jabarprov.go.id
124

125. Pelayanan Samsat (Dinas Pendapatan)
Pembayaran PKB, STNK dan
SWDKLLJ dapat dilakukan online di
Samsat mana saja:
• 35 UPPD
• 11 Outlet Samsat
• 5 unit Samsat Keliling

126. Perijinan Terpadu | Badan Pelayanan Perijinan TerpaduBadan Pelayanan Perijinan Terpadu
Gerai di Bogor (empat izin)
izin perhubungan (perpanjangan izin
trayek dan kartu pengawasan), izin
ketenaga kerjaan (Tenaga Kerja
Asing), Izin Bina Marga(Izin Serah
Pakai Tanah), dan Izin Pengelolaan
Sumber Daya Air
Gerai di Cirebon(lima izin)
Izin Perhubungan, Izin
Ketenagakerjaan, Izin Bina
Marga, Izin Pengelolaan
Sumber Daya Air dan Izin
Perikanan
BPPT Jawa
Barat
59 Perizinan
62 Rekomendasi
(11 Bidang)
Kantor Pusat +
Gerai Bogor,
Gerai Cirebon
Online Back-Office
System

127. SMS Jabar Membangun

128. Aspek Kebijakan 1
Aspek Kelembagaan 2
Aspek Infrastruktur 3
Aspek Aplikasi 4
Aspek Perencanaan 5
BEST PRAACTICE JABARBEST PRAACTICE JABAR

129. Mekanisme Perencanaan

130. Framework Jabar Cyber Province* (2008-2013)
*Pra-Masterplan TIK Pemprov Jabar 2009-2013

131. Evaluasi Capaian 2009

132. TEKNOLOGI MERUBAH DUNIATEKNOLOGI MERUBAH DUNIA