Dokumen tersebut membahas regulasi pengelolaan kawasan hutan di Indonesia. Terdapat beberapa aturan kunci seperti UU 41/1999 tentang kehutanan yang memberikan wewenang pemerintah untuk menetapkan status kawasan hutan, serta PP yang mengatur prosedur perubahan peruntukan kawasan hutan dan penggunaannya. Dokumen ini juga menyinggung masalah penjarahan kawasan hutan yang dilakukan melalui korupsi dalam proses birokrasi per

1. Penjarahan Kawasan Hutan
(Tinjauan Hukum)
oleh:
Totok Dwi Diantoro
Diskusi Sesrawungan Konservasi
FKt UGM, 31 Oktober 2014
1

2. Basis regulasi:
Ps 19 & 38 UU
No. 41/1999
(acuan dlm rangka
kepastian hukum)
Kebutuhan
lahan
Lingkup kehutanan
Di luar sektor
kehutanan
Alih fungsi
Peruntukkan/penggunaan
kawasan
PP 10/2010 jo. PP 60/2012 ttg Tata Cara Perubahan
Peruntukan & Fungsi KH
PP 24/2010 ttg Penggunaan KH
2
Penguasaan hutan oleh Negara memberi wewenang kpd Pemerintah utk [Ps 4 ayat (2) UUK
41/1999]:
a. ….
b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan
sebagai bukan kawasan hutan
c. ….

3. Ps 19 UUK 41/1999
1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan
ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada
hasil penelitian terpadu.
2) Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan
cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan
oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat.
3) Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan
kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3

4. Ps 38 UUK 41/1999
1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di
luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan
hutan produksi dan kawasan hutan lindung.
2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan
dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri
dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu
tertentu serta kelestarian lingkungan.
4) Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan
dengan pola pertambangan terbuka.
5) Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai
strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat.
4

5. Regulasi prosedural:
• P.33/Menhut-II/2010 Tata Cara Pelepasan
HPk Jis. P.17/Menhut-II/2011 (Perubahan ke-I)
dan P.44/Menhut-II/2011 (Perubahan ke-II)
• P.16/Menhut-II/2014 Pedoman Pinjam
Pakai Kawasan Hutan
• P.32/Menhut-II/2010 Jo. 41/Menhut-
II/2012 Tukar Menukar Kawasan Hutan
5

6. Prosedur Pelepasan Kawasan:
• Melalui rejim Tata Ruang:
– Usulan konversi kawasan mjd non-kawasan oleh Pemprov
– Pengajuan usulan dilakukan bersama dg revisi tata ruang (5
tahun)
• Mekanisme perizinan (parsial):
– Hanya pada HPK
– Bagi provinsi yg luas hutannya lebih dari 30%
– Tdk berada pada lokasi moratorium izin (Inpres 10/2011 jo.
6/2013)
– Utk kept pembangunan di luar kegt kehutanan
perkebunan

7. pelapasan kawasan dlm penetapan HGU
Ranah Kemenhut
(Permenhut
33/10 jo. 17/11
jo. 44/11)
Permohonan:
1. Persyaratan adm
2. Persyaratan teknis
Persetujuan Prinsip
Pelepasan Kwsn
SK Pelepasan
Kwsn
Ranah Bupati/Walkot
atau Gubernur
(Permentan 28/13)
Profil perush; NPWP; Izin
tempat usaha
Rekomendasi kesesuaian
perencanaan pemb
perkebunan kab/kota atau
prop
Izin lokasi
Pertimbangan teknis ketersediaan lahan utk areal
yg berasal dr kwsn hutan
Izin Lingkungan
Izin Usaha Perkebunan
Ranah BPN (Perkaban
1/10)
Pengajuan & pemeriksaan
dokumen permohonan
Pelaksanaan
pengukuran
Pelaksanaan pemeriksaan
tanah
Penerbitan surat
keputusan
Penerbitan sertipikat
Ps 7 (1)
Ps 21, 22, 23

8. Seputar ekspansi sawit:
• Data Dirjen Perkbn Kementan, luas kebun
kelapa sawit 2011=8,908jt ha; 2012=9,271jt
ha
• Data Sawit Watch (2012) 12,3jt ha (dikuasai
oleh 30 holding company)
• 2010 Kemenhut melepas 2,82jt ha utk sawit,
(realisasi tanam 1,11jt ha)
8

9. Dishutbun Kalteng (2009)
• Total areal IUP: 4,2jt ha
• 2jt ha yg baru memiliki izin
pelepasan kwsn
• 2,2jt ha kebun sawit berada di dlm
kawasan (mengacu TGHK 1982)
9

10. Pinjam Pakai Kawasan:
• Diberikan di atas HL, HP, dan HPT
• Utk provinsi dg kawasan hutan <30% wajib
menyerahkan lahan kompensasi 1:2
• IPPKH diberikan oleh Menteri Kehutanan,
IPPKH ≤ 5 ha diberikan oleh Gubernur
• Operasinalisasi pertambangan di HL tidak
boleh melalui pola pertambangan terbuka
(kecuali 13 izin sbgmn Perppu No. 1/2004)

11. Seputar IUP bermasalah:
• 323 IUP di 12 provinsi melanggar aturan,
potensi kerugian negara 1,5T (KPK, 2014)
• Sekitar 3,97 juta hektare kawasan lindung
terancam oleh aktivitas pertambangan (Jatam,
2010)
• Di Kalimantan Timur terdapat 41
pemegang IPPKH, sejak 2008 tdk kurang 6-7
IUP/hari, mengorbankan ± 600ribu ha
(Kemenhut, Feb 2014)

12. Tukar-menukar Kawasan:
Penyediaan lahan pengganti dg syarat:
• Bila kawasan yang ditukar adalah berupa kawasan hutan pantai berupa
mangrove/bakau, lahan pengganti harus lahan pantai berupa
mangrove/bakau atau lahan pantai yang dapat dijadikan hutan
mangrove/bakau. Bila lahan pengganti berupa mangrove/bakau tidak
tersedia maka dapat diganti dengan lahan lain dengan persyaratan
tambahan sesuai rekomendasi Tim Terpadu
• Ratio tukar menukar kawasan hutan lahan pengganti ditetapkan
berdasarkan hasil penelitian Tim Terpadu atau Tim Tukar Menukar
Kawasan Hutan
• Harus memenuhi sekurang-kurangnya enam syarat, yakni: (1) letak, luas
dan batas lahan penggantinya jelas; (2) letaknya berbatasan langsung
dengan kawasan hutan; (3) terletak dalam daerah aliran sungai, pulau,
dan/atau provinsi yang sama; (4) dapat dihutankan kembali dengan cara
konvensional; (5) tidak dalam sengketa dan bebas dari segala jenis
pembebanan dan hak tanggungan; dan (6) mendapat rekomendasi dari
gubernur dan bupati/walikota

13. Modus Penjarahan Kawasan:
a. Alih fungsi, peruntukkan, dan penggunaan kawasan hutan
terjadi yg dilakukan secara prosedural korupsi akibat
perburuan rente oleh aktor dlm mekanisme birokrasi
prosedural:
– Tukar-menukar kawasan Kasus Rachmat Yasin(Bupati Bogor)
– Pelepasan kawasan :
• Kasus (Al Amin) persetujuan pelepasan kawasan Hutan Lindung
Tanjung Pantai Air Telang, Sumsel
• Kasus (Suwarna AF) rekomendasi pelepasan kawasan utk
perkebunan
b. Yg dilakukan scr tdk prosedural korupsi akibat
perburuan rente (oleh aktor birokrasi) dg mengabaikan
mekanisme prosedural:
– Ijin usaha perkebunan
– Ijin usaha pertambangan KPK “cabut” 323 IUP
13

14. Represif dan konsisten:
• Relevan utk menerapkan UU Tipikor (UU
31/1999 jo. UU 20/2001) “dapat”
merugikan keuangan negara
• Penerapan UU 18/2013 ttg P3H khususnya
kepada korporasi sbg aktor utama
14

15. terimakasih
15