aturan penilaian

1. UU NOMOR 20 TAHUN 2003UU NOMOR 20 TAHUN 2003
(SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL)(SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL)
➫ SNP termasukSNP termasuk standarstandar penilaianpenilaian
pendidikanpendidikan (Pasal 35)(Pasal 35)
➫ Evaluasi dilakukan dalam rangkaEvaluasi dilakukan dalam rangka
pengendalian mutu pendidikan secarapengendalian mutu pendidikan secara
nasionalnasional sebagai bentuk akuntabilitassebagai bentuk akuntabilitas
penyelenggaraan pendidikan kepadapenyelenggaraan pendidikan kepada
pihak-pihak yang berkepentinganpihak-pihak yang berkepentingan
(Pasal 57)(Pasal 57)

2. Pasal 58Pasal 58
(1)(1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidikEvaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik
untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasiluntuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil
belajar peserta didik secara berkesinambunganbelajar peserta didik secara berkesinambungan;;
(2)(2) Evaluasi peserta didikEvaluasi peserta didik, …, … untuk menilai pencapaian standaruntuk menilai pencapaian standar
nasional pendidikan;nasional pendidikan;
Pasal 61Pasal 61
➫ Sertifikat berbentukSertifikat berbentuk ijazahijazah dandan sertifikat kompetensi;sertifikat kompetensi;
➫ IjazahIjazah pengakuanpengakuan penyelesaian suatu jenjang pendidikanpenyelesaian suatu jenjang pendidikan
setelah lulus ujian;setelah lulus ujian;
➫ Sertifikat kompetensiSertifikat kompetensi pengakuan terhadap keahlian untukpengakuan terhadap keahlian untuk
melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi.melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi.
UU NOMOR 20 TAHUN 2003UU NOMOR 20 TAHUN 2003
(SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL)(SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL)

3. STANDAR NASIONAL PENDIDIKANSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
(PP Nomor 19 Tahun 2005)(PP Nomor 19 Tahun 2005)
Pasal 2
Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi
standar:
a. isi;
b. proses;
c. kompetensi lulusan;
d. pendidik dan tenaga kependidikan;
e. sarana dan prasarana;
f. pengelolaan;
g. pembiayaan; dan
h. penilaian pendidikan.

4. STANDAR KOMPETENSI LULUSANSTANDAR KOMPETENSI LULUSAN
Pasal 25Pasal 25
(1)(1) SKL digunakan sebagai pedoman penilaian dalamSKL digunakan sebagai pedoman penilaian dalam
penentuan kelulusan peserta didik.penentuan kelulusan peserta didik.
(2)(2) SKL meliputi kompetensi seluruh mata pelajaranSKL meliputi kompetensi seluruh mata pelajaran
atau kelompok mata pelajaran.atau kelompok mata pelajaran.
(3)(3) KL untuk mata pelajaran bahasa menekankanKL untuk mata pelajaran bahasa menekankan
pada kemampuan membaca dan menulis yangpada kemampuan membaca dan menulis yang
sesuai dengan jenjang pendidikan.sesuai dengan jenjang pendidikan.
(4)(4) KL mencakup sikap, pengetahuan, danKL mencakup sikap, pengetahuan, dan
keterampilan.keterampilan.
STANDAR NASIONAL PENDIDIKANSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
(PP Nomor 19 Tahun 2005)(PP Nomor 19 Tahun 2005)

5. Pasal 26Pasal 26
(3)(3) SKL pada satuan PMK bertujuan meningkatkanSKL pada satuan PMK bertujuan meningkatkan
kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia,kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia,
serta keterampilan untuk hidup mandiri danserta keterampilan untuk hidup mandiri dan
mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai denganmengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan
kejuruannya.kejuruannya.
Pasal 27Pasal 27
(1)(1) SKL Dikdasmen dan pendidikan nonformalSKL Dikdasmen dan pendidikan nonformal
dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengandikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan
Peraturan Menteri.Peraturan Menteri.
STANDAR NASIONAL PENDIDIKANSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
(PP Nomor 19 Tahun 2005)(PP Nomor 19 Tahun 2005)

6. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKANSTANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
Pasal 63Pasal 63
(1)(1) Penilaian pendidikan pada jenjang DikdasmenPenilaian pendidikan pada jenjang Dikdasmen
terdiri atas:terdiri atas:
a.a. penilaian hasil belajar oleh pendidik;penilaian hasil belajar oleh pendidik;
b.b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan;penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan;
dandan
c.c. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.
STANDAR NASIONAL PENDIDIKANSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
(PP Nomor 19 Tahun 2005)(PP Nomor 19 Tahun 2005)

7. Penilaian Hasil Belajar oleh PendidikPenilaian Hasil Belajar oleh Pendidik
Pasal 64Pasal 64
(1)(1) Berkesinambungan untuk memantau proses,Berkesinambungan untuk memantau proses,
kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentukkemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk
ulangan harian, ulangan tengah semester, ulanganulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan
akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.
(2)(2) Menilai pencapaian kompetensi peserta didik,Menilai pencapaian kompetensi peserta didik,
bahan penyusunan laporan, dan memperbaikibahan penyusunan laporan, dan memperbaiki
proses pembelajaran.proses pembelajaran.
STANDAR NASIONAL PENDIDIKANSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
(PP Nomor 19 Tahun 2005)(PP Nomor 19 Tahun 2005)

8. Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan PendidikanPenilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan
Pasal 65Pasal 65
(1)(1) Menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untukMenilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk
semua mata pelajaran.semua mata pelajaran.
(2)(2) Penilaian akhir untuk menentukan kelulusan pesertaPenilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta
didik dari satuan pendidikan.didik dari satuan pendidikan.
(3)(3) Mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik olehMempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh
pendidik.pendidik.
(4)(4) Dilakukan melaluiDilakukan melalui ujian sekolah/madrasah.ujian sekolah/madrasah.
STANDAR NASIONAL PENDIDIKANSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
(PP Nomor 19 Tahun 2005)(PP Nomor 19 Tahun 2005)

9. Penilaian Hasil Belajar oleh PemerintahPenilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah
Pasal 66Pasal 66
(1)(1) Menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasionalMenilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional
pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok matapada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata
pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukanpelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan
dalam bentukdalam bentuk ujian nasionalujian nasional..
(2)(2) UN dilakukan secara obyektif, berkeadilan, danUN dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan
akuntabel.akuntabel.
(3)(3) UN diadakan sekurang-kurangnya satu kali danUN diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan
sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahunsebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun
pelajaran.pelajaran.
STANDAR NASIONAL PENDIDIKANSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
(PP Nomor 19 Tahun 2005)(PP Nomor 19 Tahun 2005)

10. Pasal 67Pasal 67
(1)(1) Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakanPemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan
UN yang diikuti peserta didik pada setiap satuanUN yang diikuti peserta didik pada setiap satuan
pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengahpendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengah
dan jalur nonformal kesetaraan.dan jalur nonformal kesetaraan.
(2)(2) Dalam penyelenggaraan UN BSNP bekerja sama denganDalam penyelenggaraan UN BSNP bekerja sama dengan
instansi terkait di lingkungan Pemerintah, Pemerintahinstansi terkait di lingkungan Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan satuanProvinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan satuan
pendidikan.pendidikan.
(3)(3) Ketentuan mengenai UN diatur lebih lanjut denganKetentuan mengenai UN diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Menteri.Peraturan Menteri.
STANDAR NASIONAL PENDIDIKANSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
(PP Nomor 19 Tahun 2005)(PP Nomor 19 Tahun 2005)

11. KelulusanKelulusan
Pasal 72Pasal 72
(1)(1) Peserta didik dinyatakan lulus setelah:Peserta didik dinyatakan lulus setelah:
a.a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
b.b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir;memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir;
c.c. lulus ujian sekolah/madrasah; danlulus ujian sekolah/madrasah; dan
d.d. lulus Ujian Nasional.lulus Ujian Nasional.
(2)(2) Kelulusan peserta didik ditetapkan oleh satuanKelulusan peserta didik ditetapkan oleh satuan
pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kriteriapendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kriteria
yang dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan denganyang dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan
Peraturan Menteri.Peraturan Menteri.
STANDAR NASIONAL PENDIDIKANSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
(PP Nomor 19 Tahun 2005)(PP Nomor 19 Tahun 2005)

12. SERTIFIKASISERTIFIKASI
Pasal 89Pasal 89
(1)(1) Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakanPencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan
dalam dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.dalam dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.
(2)(2) Ijazah diterbitkan oleh satuan pendidikan sebagai tandaIjazah diterbitkan oleh satuan pendidikan sebagai tanda
bahwa yang bersangkutan telah lulus dari satuanbahwa yang bersangkutan telah lulus dari satuan
pendidikan.pendidikan.
(5)(5) Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh satuan pendidikanSertifikat kompetensi diterbitkan oleh satuan pendidikan
yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiriyang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri
yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakuiyang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui
Pemerintah sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telahPemerintah sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah
lulus uji kompetensi.lulus uji kompetensi.
STANDAR NASIONAL PENDIDIKANSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
(PP Nomor 19 Tahun 2005)(PP Nomor 19 Tahun 2005)