1. LAPORAN AKHIR RISET
STUDI TENTANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF
(PENELITIAN PADA PEMILU 2014)
Oleh :
ARIFKA ROMADHON
(6211413084)
ROMBEL : 071
DISUSUN GUNA MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH PKN
PENGAMPU : NATAL KRISTIYONO,S.Pd.,M.H.
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2014
2. I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat kepada Negara dalam
sistem Demokrasi Pancasila adalah Pemilihan Umum (Pemilu). Rakyat sebagai
pemegang kedaulatan berhak menentuksn warna dan bentuk pemerintahan serta
tujuan yang hendak dicapai, sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Seperti yang
kita ketahui bahwa pemilihan umum atau pemilu digelar sebanyak satu kali dalam
lima tahun.
Pemilu 2014 akan dilaksanakan dua kali yaitu Pemilu Legislatif pada
tanggal 9 April 2014 yang akan memilih pra anggota legislatif dan Pemilu
Presiden pada tanggal 9 Juli 2014 mendatang yang akan memilih Presiden dan
Wakil Presiden.Indonesia menyelenggarakan pemilu legislatif yang diikuti oleh
seluruh masyarakat Indonesia sebagai pemilih. Pemilu ini menjadi pemilihan
dimana rakyat Indonesia dapat memilih secara langsung calon wakilnya di
parlemen. Pemilu yang dilaksanakan pada kali ini mendapatkan respon yang
cukup baik dari seluruh masyarakat Indonesia. Dengan fakta bahwa keinginan
adanya pemimpin yang sesuai dengan harapan dan dapat menjalankan tugas
mereka sebagai wakil rakyat yang sesungguhnya. Alasan tersebutlah yang
menjadikan pemilu secara terbuka dan langsung dari masyarakat sendiri sebagai
acuan dasar terjadinya pemilu.
Pada tanggal 7 September2012, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan
daftar 46 partai politik yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti Pemilu
2014, dimana beberapa partai diantaranya merupakan partai politik yang baru
pertama kali mengikuti pemilu ataupun baru mengganti namanya. 9 partai lainnya
merupakan peserta Pemilu 2009 yang berhasil mendapatkan kursi di DPR periode
2009-2014. Pada tanggal 10 September2012, KPU meloloskan 34 partai yang
memenuhi syarat pendaftaran minimal 17 buah dokumen. Selanjutnya pada
tanggal 28 Oktober 2012, KPU mengumumkan 16 partai yang lolos verifikasi
administrasi dan akan menjalani verifikasi faktual. Pada perkembangannya, sesuai
dengan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum,
3. verifikasi faktual juga dilakukan terhadap 18 partai yang tidak lolos verifikasi
administrasi. Hasil dari verifikasi faktual ini ditetapkan pada tanggal 8 Januari
2013, dimana KPU mengumumkan 10 partai sebagai peserta Pemilu 2014. Pada
18 Maret 2013, Komisi Pemilihan Umum mengabulkan putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara yang memutuskan Partai Bulan Bintang dapat mengikuti Pemilu
2014. PBB ikut menjadi peserta Pemilu 2014 dan mendapat nomor urut 14. Partai
Keadilan dan Persatuan Indonesia juga menjadi peserta Pemilu 2014 setelah KPU
mengabulkannya pada 25 Maret 2013. PKPI menjadi peserta dengan nomor urut
15.
Pemilu 2014 kali ini akan memakai sistem e-voting dengan harapan
menerapkan sebuah sistem baru dalam pemilihan umum. Keutamaan dari
penggunaan sistem e-voting adalah Kartu Tandaa Penduduk Elektronik (e-KTP)
yang sudah mulai dipersiapkan sejak tahun 2012 secara nasional.
1.2 Tujuan
- Mengetahui sistem pemilihan umum calon legislatif pada pemilu tahun 2014
- Mengetahui calon legislatif yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR,
DPRD Provinsi, DPRD Kab/kota dan Anggota DPD Kab. Demak
4. II. SISTEM PEMILIHAN MUM 2014
2.1 Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD
Kabupaten/Kota
2.1.1 Pencalonan
Peserta pemilihan umum anggota DPRD adalah partai politik yang
sama dengan peserta pemilihan umum anggota DPR, kecuali khusus untuk
Provinsi Aceh ditambah dengan partai politik lokal sesuai dengan Undang-
Undang Pemerintahan Aceh dan Nota Kesepahaman Helsinki 2005. Berikut
adalah daftar 3 partai politik lokal yang ditetapkan oleh Komite Independen
Pemilihan Aceh sebagai peserta pemilihan umum anggota DPRD di Aceh
beserta nomor urutnya. Daerah pemilihan Pemilihan Umum Anggota DPR
adalah provinsi atau gabungan kabupaten/kota dalam 1 provinsi, dengan
total 77 daerah pemilihan. Jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan
berkisar antara 3-10 kursi. Penentuan besarnya daerah pemilihan
disesuaikan dengan jumlah penduduk di daerah tersebut.
2.1.2 Calon Perempuan
Peraturan KPU No. 7 tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota
Legislatif pasal 11 menyatakan dalam mengajukan daftar bakal calon, partai
politik wajib menyertakan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dari
setiap daerah pemilihan.
Hal ini menyebabkan partai berlomba-lomba dalam menjaring caleg
perempuan untuk memenuhi kuota tersebut. Keputusan ini disambut baik
karena artinya keterlibatan perempuan dalam dunia politik khususnya
sebagai calon legislatif akan semakin besar. Namun di sisi lain, keharusan
memenuhi kuota 30 persen memberi kesan caleg wanita yang diusung partai
politik hanya untuk memenuhi kuota tersebut. Namun menurut Dian Eli,
calon anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah 4. Menurutnya calon
legislatif perempuan juga memiliki agenda yang ingin diperjuangkan. Beliau
merasa ingin membuat perubahan. Saya ingin membangun Indonesia
5. terutama daerah Jawa Tengah. Menurutnya kehadiran calon legislatif
perempuan tidak hanya membawa angin segar bagi dunia politik yang
selama ini masih didominasi laki-laki, tapi juga membawa harapan bagi
kaum perempuan Indonesia yang ingin diperjuangkan hak-haknya. Dian Eli
memiliki visi terhadap kaum perempuan yaitu ingin menurunkan tingkat
kematian ibu dan anak, serta agenda kesetraan gender.
Hal ini dibuktikan meningkatnya calon legislatif perempuan pada
pemilu 2014. Menurut Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hadar Nafis
Gumay pada Pemilu 2009 jumlah caleg perempuan untuk DPR hanya 30
persen, tetapi pada Pemilu 2014 naik menjadi 37 persen. Ia menjelaskan
bahwa pada sebanyak 6.607 caleg akan bertarung memperebutkan kursi
DPR RI pada Pemilu 2014, dan sebanyak 2.467 di antaranya adalah caleg
perempuan.
2.1.3 Daerah Pemilihan
Daerah pemilihan yang dijadikan sebagai bahan penelitian adalah TPS
1 yang bertempat di kediaman Bp. Mujahid Dk. Krajan Rt/Rw : 04/03 Ds.
Wonosekar Kec. Karangawen Kab. Demak.
2.2 Surat Suara Dan Tata Cara Pencoblosan
2.2.1 Surat suara
Pada pemilu tahun 2014 ini, terdapat 4 jenis surat suara yang harus
dipilih oleh masyarakat indonesia. Surat suara dipisahkan menjadi empat
kategori, dan setiap kategori di bedakan dari warna surat suara. Hal ini
bertujuan untuk memudahkan panitia pemilu dalam mengarahkan pemilih
untuk memasukkan surat suaranya ke kotak suara yang sudah disiapkan
oleh panitia. Berikut jenis surat suara untuk pemilihan anggota DPR dan
DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten:
Kertas yang di beri tanda dengan warna kuning di bagian depan
untuk memilih PARPOL dan DPR RI.
Kertas yang di beri tanda dengsn warna biru di bagian depan untuk
memilih PARPOL dan DPRD provinsi
Kertas yang di beri tanda dengan warna hijau di bagian depan untuk
memilih PARPOL dan DPRD kota
6. 1.4.2 Tata Cara Pencoblosan
Gambar tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pencoblosan / pemungutan suara
Penjelasan Langkah-langkah Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS
1. Menerima dan memeriksa nama Pemilih (Anggota KPPS Keempat yang duduk
di dekat pintu masuk)
2. Pemberian Surat Suara
Anggota KPPS Kedua dan Ketiga :
Mengisi nama kecamatan, nama desa/kelurahan, dan nomor TPS pada
Surat Suara;
Memberikan surat suara yang telah diisi nama kecamatan,nama
desa/kelurahan, dan nomor TPS kepada Ketua KPPS untukditandatangani.
3. Pengaturan bilik area suara
Arahkan pemilih ke bilik suara yang tidak terisi dan atur aliran pemilih ke
area untuk memastikan kerahasiaan pemberian suara;
Berikan bantuan kepada pemilih yang lemah secara fisik atau memiliki
kebutuhan khusus untuk menuju ke bilik.
7. 4. Mengatur area kotak suara
Arahkan pemilih ke jajaran kotak suara dengan terlihat jelas di hadapan
para saksi dan pastikan surat suara pemilih telah terlipat benar,
menampilkan tanda tangan ketua KPPS di bagian luar;
Pastikan bahwa pemilih memasukkan surat suara terlipat ke kotak suara
yang sesuai:
1. DPR – kotak kuning
2. DPD – kotak merah
3. DPRD Prov – kotak biru
4. DPRD Kab/Kota – kotak hijau
5. Pemberian tanda tinta pada tinta
Minta pemilih mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta, pastikan
bahwa seluruh bagian kuku tercelup dalam tinta;
Arahkan pemilih meninggalkan TPS dan bantu menjaga keamanan
keseluruhan TPS.
III. Pemilihan Umum Anggota DPD
3.1 Pencalonan
Pada tahapan pendaftaran pencalonan anggota DPD, menyangkut
persyaratan Pasal 12 UU No. 8 Tahun 2012, utamanya dukungan dan
menyangkut tata cara pencalonan, utamanya kelengkapan administrasi,
tidak berbeda jauh dengan pemilu sebelumnya. Tahapan pendaftaram calon
anggota DPD, pengumuman pendaftaran pencalonan dijadwalkan tanggal
6-8 April 2013, pendaftaran 9-15 April 2013, verifikasi kelengkapan
administrasi calon 16-22 April 2013 dilaksanakan KPU dibantu provinsi,
pemberitahuan hasil verifikasi 23 April dilaksanakan KPU dibantu KPU
Provinsi. Masa perbaikan 24-30 April 2013, verifikasi hasil perbaikan 1-7
Mei 2013 dilaksanakan KPU dibantu KPU Provinsi, verifikasi faktual
persyaratan dukungan 8-21 Mei 2012 dilaksanakan KPU Kabupaten/Kota,
penyampaian hasil verifikasi 22 Mei 2013 dilaksanakan KPU dibantu KPU
Provinsi, masa perbaikan 23-29 Mei 2013.
8. 3.2 Surat Suara Dan Tata Cara Pencoblosan
3.2.1 Surat Suara
Untuk jenis surat suara pemilihan calon legislatif DPD yaitu Kertas
yang di beri tanda dengan warna merah di bagian depan untuk memilih
DPD
3.2.2 Tata Cara Pencoblosan
Berbeda dengan pemilihan calon legislatif DPR, DPRD Provinsi
dan DPRD Kota/Kabupaten, yang pada surat suara terdapat calon legislatif
dan berbagai partai. Pemilihan calon legislatif untuk DPD, hanya terdapat
calon legislatif saja tanpa ada partai yang harus dipilih. Sehingga pemilih
hanya memilih calon legislatif saja.
9. III. PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2014
3.1 Profil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota
Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Tengah
Alamat : Jalan Veteran No. IA Semarang
No. Telp : 024 8413393, 831814
Website : http:/kpu-jatengprov.go.id/
Alamat KPU Kabupaten Demak berada di Jl. Kiai Turmudi No. 1 Demak.
3.2 Profil Panitia Pemilihan Kecamatankelurahan Di Wilayah Pantauan
3.3 Profil KPPS Wilayah Pantauan
Nama : Muh Ikhwan
Alamat : Wosekar krajan Rt 02 Rw 03 Karangawen Demak
10. IV. PENGAWAS PEMILU
4.1 Profil Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota
1. Ketua
Bapak Khoirul Saleh, S.Sos., MH
Menjadi keluarga besar Panwaslu sejak tahun 2004, dimulai dari
anggota Panwaslu Kecamatan Wedung, lalu pada tahun 2009 meningkat
menjadi anggota Panwaslu Kabupaten Demak, Divisi Pengawasan dan
Hubungan antar Lembaga, dan puncaknya pada tahun 2013 menjadi Ketua
Panwaslu Kabupaten Demak saat pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur
2013. Selain sibuk di pengawasan, beliau juga menjabat Pembantu Dekan 3
Fakultas Agama Islam di Universitas Sultan Fatah (Unisfat) Demak.
2. Anggota
Bapak Jeni Fariadhie, ST., MSi
Pada tahun 1999-2004 beliau adalah anggota KPU Demak. Pada
pemilukada gubernur 2013 bergabung dengan keluarga besar Panwaslu
11. Kabupaten Demak pada divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM).
Lulusan magister ilmu politik Undip tersebut selain aktif di Panwaslu juga
sebagai dosen di Fakultas Teknik Unisfat Demak.
Bapak Ulin Nuha, SH., MH
Sebelum bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Panwaslu
Kabupaten Demak, pengalaman di penyelenggara pemilu adalah menjadi
anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wedung pada
pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Demak pada tahun 2011. Setelah
bergabung dengan keluarga besar Panwaslu beliau ditunjuk untuk menangani
Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.
3. Kepala Sekretariat:
Bapak Yanto Mulyanto, S.Sos., MM
Jabatan asli sebelum bergabung sebagai kepala sekretariat Panwaslu
adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kesbangpolinmas Kabupaten
12. Demak. Pria kelahiran Jawa Barat ini sudah menjadi bagian dari Panwaslu
sejak pemilu 2004. Melalui campur tangan beliau inilah urusan dapur
Panwaslu tetap terjamin sampai kegiatan pemilu legislatif purna.
3.4.2 Profil Pengawas Kecamatan
Nama-nama Pendaftar Calon Panwascam
KECAMATAN MRANGGEN
1 MARIYUN, S.Pd Bandungrejo RT. 02/1 Mranggen Demak
2 MUH SHODIKHON Mranggen RT. 03/2 Mranggen Demak
3 TUGINO, SH Batursari RT. 1/25 Mranggen Demak
4 BAMBANG HARYANSAH Kebunbatur RT. 5/11 Mranggen Demak
5 MUH ZAIDUN, S.Sos Banyumeneng RT.02/06 Mranggen Demak
13. KECAMATAN
KARANGTENGAH
6 ACHMAD MUNIF, S.PdI Ds Rejosari RT.01/06 Karangtengah Demak
7 SLAMET Ds Karangsari RT.03/04 Karangtengah Demak
8 MUKHLAS ZAINI, S.Ag Ds Klitih RT.17/04 Karangtengah Demak
9 ABDUL MUKID, S.Ag Donorejo RT.01/05 Karangtengah Demak
KECAMATAN DEMPET
10 SUGIARTO, S.Pd Kebonsari RT. 01/01 Dempet Demak
11 NUR AZIZAH, M.Si Baleromo RT. 02/04 Dempet Demak
12 SUKARDI, S.Pd Harjowinangun RT.04/01 Dempet Demak
KECAMATAN BONANG
13 ABDUL HAMID Purworejo RT.04/03 Bonang Demak
14 MUARIF Tridonorejo Rt.01/05 Bonang Demak
15 FARIKHIN, S.Pd.I Tlogoboyo RT.01/04 Bonang Demak
16 MUSTAIN Jatirogo RT.03/01 Bonang Demak
KECAMATAN
KARANGANYAR
17 MUNAWAROH Kedungwaru Lor RT.03/03 Karanganyar Demak
LAILY NURPRIYATIN,
S.Ag
Ds Karangnyar RT. 02/03 Karanganyar Demak
14. 19 JOKO SUKAMTO Ngaluran RT.02/01 Karanganyar Demak
20 H.M. SULAIMAN, S.Pd Ngaluran RT.04/01 Karanganyar Demak
21`SUPRAPTO, S.Ag. S.Pd
Cangkring Rembang RT.04/01 Karanganyar
Demak
22 MOH YASIN, S.Pd
Cangkring Rembang RT.05/04 Karanganyar
Demak
KECAMATAN
WONOSALAM
23 MUHAMMAD SULKAN Pilangrejo RT.02/01 Wonosalam Demak
24 FAIZ FAKHRUDDIN Jln. Sunan Muria No. 25 RT.05/07 Wonosalam
25 MUDLO'AF Jogoloyo RT.03/02 Wonosalam Demak
26 ZUHRI, A.md
Gandum RT.03/02 Karangrejo Wonosalam
Demak
27 INDRIYANTO Pilangrejo RT.04/01 Wonosalam Demak
28 NUR SAID Ds Wonosalam RT.03/03 Wonosalam Demak
KECAMATAN
KARANGAWEN
29 DARMINTO, S.Ag Rejosari RT.01/09 Karangawen Demak
30 SLAMET RIYADI, S.Pt Punden Arum RT.04/01 Karangawen Demak
31 WARDOYO S.Pd Ds Tlogorejo RT.04/04 Karangawen Demak
KECAMATAN SAYUNG
32 ANIK Ds Kalisari RT.01/02 Sayung Demak
15. 33 JUMANTO Sidogemah RT.01/02 Sayung Demak
34 Drs. AFIF Ds Sriwulan RT.10/06 Sayung Demak
35 EKO YUNIARTO Surodadi RT.02/01 Sayung Demak
36
JOKO SUKAMTO, AHT.
S.IP
PRP II Blok P.26 RT.01/06 Sriwulan Sayung
Demak
37 JUMALI, S.Sos Tambakroto RT.02/03 Sayung Demak
38 SUWONDO, SH
PRP II Blok P.26 RT.08/07 Sriwulan Sayung
Demak
39 JADI, S.Pd.SD
PRP Blok I/16 RT.01/04 Sriwulan Sayung
Demak
KECAMATAN MIJEN
40 ROBIYANTO Ds Ngelowetan RT.01/06 Mijen Demak
41 SUTRISNO, S.Sos Ds Nggeneng RT.07/03 Mijen Demak
42 MULYONO,S.Pd Ds Bremi RT.01/02 Mijen Demak
43 D. SUGITO, S.Pd. MH Bakung RT.01/01 Mijen Demak
44 ANWAR Bantengmati RT.03/02 Mijen Demak
45
AHMAD MUNIB,S.PdI.
S.Pd
Pasir RT.06/06 Mijen Demak
46 EDI KUSNANTO, A.Ma Ds Mijen RT.02/05 Mijen Demak
47 Drs. MUHSININ Ds Mlaten RT.03/01 Mijen Demak
48 JOKO LAWAR Ds Mlaten RT.06/05 Mijen Demak
KECAMATAN
16. KEBONAGUNG
49 SYUKUR M.Ag Ds Kebonagung RT.05/04 Kebongagung Demak
50 JOKO SUPRIYONO, S.Pd Ds Mijen RT.02/03 Kebongagung Demak
51 NUR SYA'BANI, S.Ag Pilangwetan RT.01/03 Kebongagung Demak
52 H.M. SARJONO, S.Ag Megonten RT.05/01 Kebongagung Demak
53
AGUS SUGIARTO, S.Pd.
MH
Ds Kebonagung RT.08/01 Kebongagung Demak
54 SUTARLIN Ds Mijen RT.05/03 Kebongagung Demak
55 WARSONO Dukuh Delok RT.05/04 Kebonagung Demak
56 MUH ZAMIL, S.Ag Klampok Lor RT.01/01 Kebonagung Demak
KECAMATAN GUNTUR
57 MINDARTO Ds Tangkis RT.03/02 Guntur Demak
58 NURUL TAUFIQ Ds Bogosari RT.05/05 Guntur Demak
59 MUHLISIN Ds Temuroso RT.03/07 Guntur Demak
60 H. BUDIMAN, S.Pd Ds Tlogorejo RT.01/02 Guntur Demak
61 SUDIRGO, S.Pd Ds Sukorejo RT.04/01 Guntur Demak
62 JOKO SAFI'I Ds Banjarrejo RT.05/04 Guntur Demak
63 MAKSUM, S.Pd.SD Ds Bakalrejo RT.01/03 Guntur Demak
64 SULLY EFFENDI, S.Pd Ds Bumiharjo RT.02/03 Guntur Demak
65 DAENURI Ds Bumiharjo RT.03/01 Guntur Demak
KECAMATAN WEDUNG
17. 66 ZUHAERI Ds Angin Angin Buko RT.01/03 Wedung Demak
67
V.R.HARSANTO
SUTARDJO
Ds Buko RT.03/01 Wedung Demak
68 KAMDI, S.Pd.SD Ds Ngawen RT.04/01 Wedung Demak
69
AYIT PRIHATNA
HENDRAYANA
Ds Ngawen RT.01/01 Wedung Demak
70
A. ZAINAL MUTTAQIN,
S.Pd
Ds Ngawen RT.02/02 Wedung Demak
71 ABDULLAH SHOLEH Ds Sabetan Barat RT.01/07 Wedung Demak
72 AGUS SALIM Ds Buko RT.01/01 Wedung Demak
KECAMATAN DEMAK
73 H. SUYADI, S.Ag, MM Ds Karangmlati RT.06/02 Demak
74 RIYANTO, SH. MH Kauman Utara RT.09/01 Bintoro Demak
75 JOKO ARIANTO Petengan Utara RT.09/08 Bintoro Demak
76 AHMAD FAOZI, S.PdI Krajan RT.01/04 Mangunjiwan Demak
77 Drs. AHMAD ASEP
Jl. Kyai Turmudi No. 76 RT.03/04 Bintoro
Demak
78
MUHAMMAD ANSHOR
HAMIDY
Kenep RT.06/03 Mangunjiwan Demak
KECAMATAN GAJAH
79 ALI WARDOYO, S.Pdi Ds Sari RT.03/04 Gajah Demak
80 NUR RONDI, S.Pdi Ds Kedondong RT.02/01 Gajah Demak
18. 81 SRI WAHYUNI, S.Pd Ds Gajah RT.02/04 Gajah Demak
82
SUSILO BIN SARDJONO,
SH
Ds Gajah RT.0201 Gajah Demak
83 KHAMIM, S.Pd Ds Gajah RT.03/04 Gajah Demak
84 SUPODO, S.Pd Ds Mlatiharjo RT.03/01 Gajah Demak
19. V. PELAKSANAAN PEMILU
5.1 Pemungutan Suara
Dalam pemungutan suara ada beberapa tahapan yang harus di taati di
TPS 1 ini, yang diantaranya :
Langkah 1: Pengucapan Sumpah/Janji.Setelah membuka Rapat Pemungutan
Suara, Ketua KPPS memandupengucapan sumpah/janji Anggota
KPPS dan di saksikan oleh saksi-saksi.
Langkah 2: Ketua KPPS membuka Kotak Suara dan MemeriksaPerlengkapan
Pemungutan dan Penghitungan Suara
Langkah 3: Ketua KPPS Menjelaskan Tata Cara Pemberian Suara.
5.2 Penghitungan Suara
Penghitungan suara dimulai terlebih dahulu untuk Pemilu Anggota
DPR, kemudian dilanjutkan untuk Pemilu Anggota DPD, Pemilu
AnggotaDPRD Provinsi dan terakhir untuk Pemilu Anggota DPRD
Kabupaten/Kota.
Langkah 1: Mengeluarkan Surat Suara dari Kotak Suara .
Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS Keempat dan Anggota KPPS
Kelima.
Langkah 2: Mengumumkan Jumlah Surat Suara yang berasal dari
Kotak Suara.
Langkah 3: Menentukan Sah atau Tidak Sahnya Surat Suara.
5.3 Rekapitulasi Penghitungan Suara
Penghitungan suara di mulai pukul 13;46 waktu setempat dengan
melakukan kegiatan;
1. Menghitung dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara
berdasarkan salinan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan dan
daftar pemilihan kusus tambahan atau pemilih menggunakan ktp dan kk.
2. Menghitung dan mencatat jumlah suara yang tidak terpakai
20. 3. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang di kembalikan oleh
pemilih karena rusak atau salah dalam memberikan suara cadangan.
4. Menghitung dan mencatat sisa surat suara cadangan.
5. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang di gunakan berisi surat
suara sah dan surat suara tidak sah.
Rekapitulasi hasil penghitungan suara
DPD
Dengan 23 calon
Suara tidak sah : 61 suara
Suara sah : 207 suara
Total keseluruhan : 268 suara
DPR RI
Dengan jumlah 11 partai
Suara sah : 252 suara
Suara tidak sah : 29 suara
Jumlah surat suara terpakai : 281 surat suara
DPR Prov.
Dengan jumlah partai 15 partai
Suara sah : 258 suara
Suara tidak sah : 28 suara
Jumlah : 281 surat suara
DPRD
Dengan jumlah partai 15 partai
Suara sah : 268 suara
Suara tidak sah : 13 suara
Jumlah : 281 surat suara
21. 5.4 Pelanggaran Pemilu
5.4.1 Jenis Pelanggaran Pra Hari Pemungutan
Jenis pelanggaran yang biasanya terjadi di Indonesia sebelum hari
pemungutan antara lain adalah money politik. Praktik suap dan money
politik dalam pelaksaan pemilu 2014 mengalami perubahan. Hal ini
disampaikan pemerhati Pemilu Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry
Sumampow.Jika dahulu praktik money politik dilakukan para calesg dengan
cara mendatangi pemilih untuk memberikan sembako, atau uang jelang
pemungutan suara. Maka, pada pemilu kali ini, para caleg menghemat
membelanjakan dana kampanye mereka dan menyediakan dana untuk
menyuap penyelenggara pemilu.
Kita melihat para caleg tak lagi keluaran duit habis-habisan untuk
baliho dan menyuap pemilih. Tapi mereka menyimpan uang tersebut untuk
bermain di badan peradilan pemilu. Menurut jeirry, praktik politik uang
belum bisa hilang. Kendati demikian, caleg mulai menyadarai masyarakat
kini sudah kian sadar dan cerdas, sehingga merea tidak bisa dipastikan
apakah memilih caleg yang memberikan uang. Jadi para calon akan bermain
di KPU atau MK yang bisa menentukan kemenangan salah satu calon.
Begitupun bawaslu yang bisa menyelesaikan perselisihan antar caleg.
Selain pelanggaran money politik sebelum hari pemilihan pemungutan
suara, pelanggaran pada saat kampanyepun mewarnai pemilu tahun 2014 ini.
Pelanggaran yang terjadi pada saat kampanye antara lain pelanggaran
peraturan lalu lintas yang dilakukan para simpatisan partai, melibatkan anak-
anak pada saat kampanye dan terjadinya kerusuhan pada saat partai
melakukan orasi kepada masyarakat.
Pelanggaran sebelum hari pemungutan suara diatur pada pasal 269 s/d
pasal 282, berkaitan dengan tahapan kampanye pemilu, dana kampanye,
maupun larangan-larangan dalam berkampanye.
22. 5.4.2 Jenis Pelangganran Pada Hari Pemungutan
Berkaian dengan pemungutan suara atau pencoblosan suara,
sebagaimana diatur pasal 283-287, pasal 289-292 dan pasal 294-295.
Perbuatan tersebut misalnya ketua KPU yang menetapkan jumlah surat suara
yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan, perusahaan yang tidak
menjaga kerahasian, keamanan, dan keutuhan surat suara, dan menjanjikan
atau memberikan uang dan materi lainnya saat pemungutan suara.
5.4.3 Jenis Pelanggaran Pasca Pemungutan Suara
Sedangkan untuk jenis pelanggaran pasca pemungutan suara diatur
degan pasal 288, pasal 293 dan pasal 296-311. Contoh pelanggarannya
adalah menyebabkan peserta pemilu mendapatkan tambahan atau
berkurangnya perolehan suara, merusak atau menghilangkan hasil
pemungutan suara yang disegel, mengubah berita acara hasil penghitungan
suara dan/atau sertifikat hasil penghitunan suara dan KPU tidak menetapkan
perolehan hasil pemilu secara nasional.
Untuk pemilu 2014 dinilai sukses oleh beberapa kalangan. Dibalik itu
menyisakan pekerjaan rumah bernama pemungutan suara ulang (PSU).
Banyaknya PSU di berbagai daerah dikarenakan tertukarnya surat suara
antar daerah pemilihan (dapil) dan atas dasar rekomendasi dai Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan
ada bberapa kasus yaitu kartu suara telah tercoblos sebelum pemungutan
suara berlangsung. Hal ini terjadi di beberapa daerah di Indonesia, namun
untuk Desa yang saya jadikan pantauan berjalannya pemungutan suara tidak
terjadi pelanggaran yang ada di dalam UU di atas. Pemilihan calon legislatif
berjalan dengan aman.
23. VI. ANALISA HASIL PEMILU LEGISLATIF 2014
6.1 Hasil Pemilu Legislatif di Ds. Wonosekar Kec. Karangawen Kab.
Demak
Dari hasil pemilu yang sudah di laksanakan masih banyak
kekurangan yang harus di perbaiki oleh pemerintah, mulai dari kertas suara,
cara penghitungannya yang rumit dan selalu di ulang ulang membuat waktu
penghitungan suara menjadi sangat lama dan tidak efektif waktu.
6.2 Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Indonesia
Hasil hitung cepat Cyrus Network bekerja sama dengan Center for
Strategic and Internasional Studies (CSIS) menunjukkan, PDIP menempati
posisi teratas diantara 12 partai politik peserta pemilu 2014.Secara rinci,
dari data masuk sebesar 96,25 persen atau 7.700 responden, PDIP
menduduki posisi teratas dengan persentase sebesar 19,26 persen, disusul
Partai Golkar 12,86 persen, dan Partai Gerindra 10,26 persen.
“Dari apa yang kita lihat di Exitpoll, pertarungan partai politik hari
ini berlangsung relatif ketat. Perolehan tiga besar partai tersebut selisihnya
tidak terlalu jauh,” ujar Ketua Departemen Politik dan Hubungan
Internasional CSIS Philip J Vermonte
Philip menjelaskan, survei tersebut dilakukan dengan mewawancarai
orang yang baru keluar dari Tempat Pemungutan Suara (TPS). Responden
yang digunakan yakni sebanyak 8.000 orang yang tersebar di 2.000 TPS di
2.000 desa atau kelurahan di 77 daerah pemilihan di 33 provinsi se-
Indonesia.
Adapaun metode yang digunakan multistage random sampling
dengan tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen, sedangkan margin of
errornya 1,1 persen.
Berikut data partai politik 2014 yang dipilih oleh masyarakat :
1. Nasdem : 4,64%
24. 2. PKB : 6,44%
3. PKS : 4,82%
4. PDIP : 19,26%
5. Golkar : 12,86%
6. Gerindra : 10,26%
7. Demokrat : 7,7%
8. PAN : 4,43%
9. PPP : 4,28%
10. Hanura : 4,72%
11. PBB : 0,77%
12. PKPI : 0,44%
13. Rahasia : 15,39%
14. Tidak menjawab : 3,98%
Dari hasil sementara pemilu legislatif yang telah diadakan pada
tanggal 9 April 2014 kemaren, saat ini banyak partai yang sibuk mencari
partai yang cocok untuk berkoalisi dengan partainya masing-masing untuk
mencalonkan menjadi Presiden, hal ini dikarenakan tidak adanya partai
yang mendapat hasil suara lebih dari 25%, sehingga masing-masing partai
harus berkoalisi dengan partai lain agar bisa mencalonkan diri untuk
menjadi Presiden dalam pemilu 2014 pada tanggal 9 Juli 2014 mendatang.
25. VII.PENUTUP
7.1 Kesimpulan
Pemilu 2014 yang telah diadakan pada tanggal 9 April 2014 untuk
menentukan calon legislatif DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten
dan anggota DPD dinilai cukup berhasil oleh pemerintah. Hal ini dilihat dari
lancarnya pemungutan suara di seluruh wilayah di Indonesia, walaupun
masih ada sedikit kecurangan yang terjadi pada kampanye tahun ini.
7.2 Rekomendasi
7.2.1 Rekomendasi Untuk Penyelenggaraan Pemilu
Untuk pemilu yang akan datang, sebaiknya para panitia KPU lebih
banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat Indonesia dalam hal tata
cara pencoblosan calon legislatif. Hal ini dikarenakan masih banyak
masyarakat Indonesia yang belum mengetahui tata cara pencoblosan,
dikarenakan terlalu banyaknya kertas suara dari calon legislatif yang harus
dipilih.
7.2.2. Rekomendasi Untuk Pengawas Pemilu
Untuk para pengawas pemilu, seharusnya dipilih orang yang jujur
dan adil. Karena pada pemilu tahun 2014 ini, masih banyak pengawas
pemilu yang mau disuap untuk melancarkan jalannya pemilu yang
sebenarnya masih banyak terdapat kecurangan pada saat masa pemilihan
suara berlangsung.
7.2.3 Rekomendasi Untuk Peserta Pemilu
Agar masyarakat Indonesia lebih pintar dan cermat untuk memilih
calon legislatif dan Presiden yang akan memimpin Indonesia untuk 5 Tahun
kedepan. Kenali dan pelajarai visi dan misi yang diberikan oleh calon
legislatif yang telah mencalonkan, jangan tertipu atau tersuap dengan janji-
janji palsu yang diberikan oleh calon legislatif tersebut.
26. DAFTAR PUSTAKA
Situs Informasi Kepemiluan Indonesia: www.rumahpemilu.org
Situs web KPU: http://www.kpu.go.id/
Situs web Bawaslu: http://www.bawaslu.go.id/
Portal Republik Indonesia: http://www.indonesia.go.id/en/
Situs web Dewan Perwakilan Rakyat: http://dpr.go.id/
Situs web DPD: www.dpd.go.id
Situs web Mahkamah Konstitusi: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id
http://www.rumahpemilu.org/in/read/3351/Gambaran-Singkat-Pemilihan-Umum-
2014-di-Indonesia
http://www.scribd.com/doc/180472461/8-4-2013-SE-Juknis-Pencalonan-pdf
http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/06/pemilu-di-indonesia-
sistem.html
http://www.slideshare.net/arijuliano/hasil-pemantauan-pemilu-legislatif
27. DAFTAR RESPONDEN
1. Nama : ___________________________
2. Usia:
a. 17-30 tahun
b. 31-40 tahun
c. 41-50 tahun
d. 51 tahun keatas
3. Status:
a. Menikah
b. Belum menikah
4. Agama:
a. Islam
b. Kristen Protestan
c. Kristen Katolik
d. Hindu
e. Buddha
5. Pendidikan Terakhir:
a. Sarjana ( S1, S2, S3) (Mohon dipilih salah satu)
b. Diploma (D1, D2, D3) (Mohon dipilih salah satu)
c. SMU/ sederajat
d. SMP/ sederajat
e. SD/ sederajat
f. Tidak sekolah
