Sistem Perencanaan dan Penganggaran serta Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah

www.dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dr Dadang Solihin, SE, MA
Dr. Solihin SE
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
PIN BB : 277878F0
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com

dadang-solihin.blogspot.com 3

Materi
• Menggabungkan M&E ke dalam Siklus
Manajemen Pembangunan
• Penajaman Visi-Misi: Perumusan
Positioning Differentiation Brand (PDB)
• Tujuan dan Permasalahan
Pembangunan Daerah
• Perencanaan Pembangunan Daerah
• Sistem Perencanaan yang Berhasil
dan Ideal
• Monitoring dan Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
• Indikator Kinerja


Positioning Differentiation Brand (PDB)
g ( )

POSITIONING DIFFERENTIATION

BRAND


PDB Triangle: Provinsi Gorontalo
g
Brand Integrity

Agro Bisnis
Provinsi Jagung
Jagung

BRAND

Visi Provinsi
Gorontalo


PDB Triangle: Kabupaten Lamongan
g p g
Brand Integrity

p g
Kabupaten dengan j
Pelajaran Bahasa
pemerintahan Mandarin di Sekolah
entrepreneurship dan Pesantren

BRAND

Visi Kabupaten
Lamongan


PDB Triangle: Kota Sawahlunto
g
Brand Integrity

Kota Pariwisata ,
Lokasi Historis Kuno,
Budaya DaerahPertambangan
Pertambangan Batu Bara, Lahan
Alami

BRAND

Visi Kota
Sawahlunto


Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan:
 proses perubahan ke 1.
1 Peningkatan standar hidup (levels
arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik
baik pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan,
pangan sandang papan pelayanan
 melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll.
dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi y g
p g yang
terencana.
t memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
orang
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
Todaro, 2000


How?
Ho ?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
 antar daerah
 antar sub daerah
 antar warga masyarakat (p
g y (pemerataan dan keadilan).
)
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
p p g j
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
p j g y
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).


Tantangan dalam Pembangunan Daerah
g g
• Mengurangi
Sarana dan
Prasarana yang
P ketimpangan
memadai dan • Memberdayakan
berkualitas masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
• Menambah lapangan
kerja.
Dunia usaha yg • Menjaga kelestarian
kondusif SDA
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas

Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders

Peningkatan kapasitas
SDM

PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH

Upaya terencana untuk
Upaya untuk memberdayakan
meningkatkan kapasitas
masyarakat di seluruh daerah
Pemerintahan Daerah

Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu
S hi t i t t
kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan
p
profesional dalam: masyarakat untuk:
y

 Memberikan pelayanan kepada  M ik ti k lit k hid
Menikmati kualitas kehidupan
masyarakat, yang lebih baik, maju, dan
tenteram,,
 M
Mengelola sumber d
l l b daya  Peningkatan harkat, martabat,
ekonomi daerah. dan harga diri.


PEMBANGUNAN DAERAH
Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi Pengelolaan
Good Governance
Daerah Sumberdaya

Keseimbangan Peran Tiga Pilar
K i b P Ti Pil

Pemerintahan
P i t h Dunia U h
D i Usaha Masyarakat
M k t

Menjalankan dan
menciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan
kondusif bagi unsur- pendapatan. politik.
unsur lain.


Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance

Government Governance
 M b ik h k ekslusif b i
Memberikan hak k l if bagi  P
Persoalan-persoalan publik
l l blik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik, pemerintah, civil society dan
 Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
disertakan sejauh negara utama.
mengijinkannya.
mengijinkannya

Pelaku Pembangunan:
g
Paradigma Governance
 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol

Dunia Usaha
Pemerintah y
Masyarakat
Swasta
S t

Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar

 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
Good

Model Go ernance
Governance
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga

Tingkat Perusahaan Organisasi LSM
Supranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional

Tingkat Perusahaan
P h Ormas/LSM
Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional

Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal
Subnasional Lokal Lokal

(Kamarack and Nye Jr., 2002)


Pelaku Pembangunan: Stakeholders
g

STATE CITIZENS
Executive
i organized into:
i di t
Judiciary Community-based organizations
g
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media

BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Fi i l i tit ti
Stock exchange


Troika


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
Swasta

Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara Masyarakat

VISI
Pemerintah

Good Governance Dunia Usaha


Sinergitas Stakeholders


Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
p
planning), khususnya p j
g) y penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.

Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional
bertugas untuk itu.

Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders,
antara lain melalui Musrenbang.

Proses top down dan bottom-up:
top-down bottom up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
ua g g up e e ca aa (UU 5/ 00 )
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps.
(Ps 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps.
(Ps 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah
J k M h (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah D
J k M h Daerah
h (Ps. 19 Ayat 3)
Nasional (RPJM-Daerah)
(RPJM-Nasional)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renstra Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) SKPD)) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
Pemerintah (RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Kerja Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renja Pimpinan SKPD
(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3)

Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
H iliki t h i d hit k
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.

Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
p
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas


Sistem Perencanaan yang Berhasil

• Sistem perencanaan yang
mendorong berkembangnya
mekanisme pasar dan peran
serta masyarakat.
• Dalam sistem ini perencanaan
dilakukan dengan menentukan
sasaran-sasaran secara garis
g
besar.
• Pelaku utamanya adalah
masyarakat dan usaha swasta.


Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan dan
terus menerus kesejahteraan,
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
p p
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan
keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
system)
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).


Pengertian M& E
• Pengendalian: R
P d li Rangkaian k i t manajemen untuk
k i kegiatan j t k
menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan
sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
• Monitoring: Kegiatan mengamati perkembangan
pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi,
serta mengantisipasi permasalahan akan timbul untuk
dapat diambil tindakan sedini mungkin.
• Evaluasi: Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi
masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome)
terhadap
t h d rencana d standar.
dan t d
• Perencanaan: Proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang t
d tepat, melalui urutan pilihan, d
t l l i t ilih dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia.


Pengendalian
g
Pasal 2-3 PP39/2006

 Pengendalian ditujukan untuk menjamin tercapainya tujuan dan
sasaran pembangunan sesuai dengan rencana.
• Dilakukan melalui kegiatan monitoring dan pengawasan.
• Meliputi pelaksanaan program dan kegiatan serta jenis belanja.

No Pejabat Pelaksana Obyek Pengendalian
1. Pimpinan K/L Pelaksanaan Renja-K/L
2. Gubernur  Pelaksanaan Dekonsentrasi
 PelaksanaanTugas Pembantuan
3. Bupati/Walikota Pelaksanaan Tugas Pembantuan


Monitoring
Pasal 4-10 PP39/2006

• Monitoring pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan terhadap:
– Perkembangan realisasi penyerapan dana
dana,
– Realisasi pencapaian target keluaran (output), dan
– Kendala yang dihadapi
dihadapi.
• Hasil pemantauan disusun dalam bentuk laporan triwulanan.

No
N Pejabat P l k
P j b t Pelaksana Obyek Monitoring
Ob k M it i
1. Pimpinan K/L Pelaksanaan Renja-K/L
2.
2 Gubernur  Pelaksanaan Dekonsentrasi
 PelaksanaanTugas Pembantuan
3. Bupati/Walikota Pelaksanaan Tugas Pembantuan
4. Kepala SKPD Provinsi Pelaksanaan Dekonsentrasi
5. Kepala SKPD Kabupaten/Kota Pelaksanaan Tugas Pembantuan


Evaluasi
Pasal 12 PP39/2006

4. Evaluasi pelaksanaan RPJMN/D dilakukan paling sedikit satu kali
dan dilaksanakan paling lambat satu tahun sebelum berakhirnya
periode rencana.
5. Evaluasi tersebut dilaksanakan berdasarkan:
 sumberdaya yang digunakan;
 indikator dan sasaran kinerja output untuk kegiatan pokok;
 i dik t d sasaran ki j outcome untuk program.
indikator dan kinerja t t k
6. Evaluasi dilaksanakan secara sistematis, obyektif, dan transparan.


1/4
Tahapan Evaluasi
PP39/2006

Tahap Perencanaan (ex-ante)

Tahap Pelaksanaan (on-going)

Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post)


2/4
Tahapan Evaluasi
• Tahap Perencanaan (ex-ante)
– dilakukan sebelum ditetapkannya rencana p
p y pembangunan
g
– untuk memilih dan menentukan:
• skala prioritas dari berbagai alternatif
• cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya


3/4
Tahapan Evaluasi
• Tahap Pelaksanaan (on-going)
– dilakukan pada saat p
p pelaksanaan rencana p
pembangunan
g
– untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana
dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya


4/4
Tahapan Evaluasi
• Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post)
– dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir
p
– untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/ hasil/ dampak)
program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin
dipecahkan
– untuk menilai program dari sisi:
• efisiensi (k l
fi i i (keluaran dan hasil dib di k masukan),
d h il dibandingkan k )
• efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran),
• manfaat (dampak terhadap kebutuhan)


Kegunaan Evaluasi
Keg naan E al asi
• Memberikan umpan balik terhadap
kebijakan,
kebijakan program dan kegiatan
• Menjadikan kebijakan, program dan
kegiatan mampu
g p
mempertanggungjawabkan penggunaan
dana publik
• Membantu stakeholders belajar lebih
banyak mengenai kebijakan, program dan
kegiatan


Evaluasi Memberikan Informasi mengenai:
E l i M b ik I f i i

 Strategi
Apakah yang dilakukan sudah benar?

 Operasi
Apakah cara yang ditempuh sudah benar?

 Pembelajaran
Apakah d
A k h ada cara yang l bih b ik?
lebih baik?


Jenis-
Jenis-jenis Evaluasi
menurut waktu pelaksanaan

• Evaluasi formatif:
– Dilaksanakan pada waktu p
p pelaksanaan p g
program
– Bertujuan memperbaiki pelaksanaan program
– Temuan utama berupa masalah-masalah dalam
p
pelaksanaan program

• Evaluasi summatif:
– Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program
sudah selesai
– Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan
program
– Temuan utama berupa capaian-capaian dari
pelaksanaan program

Jenis-j
Jenis-jenis Evaluasi
menurut tujuan
• Evaluasi proses:
Mengkaji bagaimana program berjalan dengan fokus
pada masalah penyampaian pelayanan (service delivery).

• Evaluasi biaya-manfaat:
Mengkaji biaya p g
g j y program relatif terhadap alternatif
p
penggunaan sumberdaya & manfaat dari program.

• Evaluasi dampak:
Mengkaji apakah program memberikan pengaruh yg
diinginkan terhadap individu, rumahtangga, masyarakat,
& kelembagaan.


1/2
1/2
Mengapa Perlu Melakukan Evaluasi?

• Setiap tahun dilaksanakan berbagai program, sebagian
memakan biaya yang besar, tetapi hasil yang sebenarnya
seringkali tidak diketahui.
• Muncul pertanyaan-pertanyaan:
– Apakah desain program-program tersebut sudah tepat? 
pembelajaran
– A k h sumberdaya yang t
Apakah b d tersedia t l h di
di telah digunakan secara
k
efisien?  akuntabilitas
– Apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan yang
diharapkan?  pengambilan keputusan


Mengapa Perlu Melakukan Evaluasi?
2/2

• Alasan Ekonomi
– Memperbaiki desain & keefektifan program
– Realokasi sumberdaya dari program yang kurang ke yang
lebih efektif

• Alasan Sosial
– Meningkatkan transparansi & akuntabilitas

• Alasan Politik
– Meningkatkan kredibilitas pengambilan keputusan


Mengapa Evaluasi Jarang Dilakukan?
g p g

• Alasan yg sering di j k adalah b h
Al i diajukan d l h bahwa evaluasi:
l i
– biayanya mahal
– menghabiskan b
h bi k banyak waktu
k kt
– secara teknis sulit dilakukan
– t
temuannya sering b if t politis
i bersifat liti
– laporannya sering terlambat
• Tetapi l
T t i alasan yang lebih penting adalah b
l bih ti d l h banyak pelaksana
k l k
program yang takut bahwa program mereka akan dinilai gagal.


Perbedaan Monitoring dan Evaluasi
Monitoring Evaluasi
menilai k
il i kemajuan d l
j dalam pelaksanaan
l k memberikan gambaran pada suatu
b ik b d t
program yang sedang berjalan waktu tertentu mengenai suatu
program
• Akuntabilitas penyampaian input – Akuntabilitas penggunaan
program sumberdaya
• Dasar untuk aksi perbaikan
p
• Penilaian keberlanjutan program – P b l j
Pembelajaran t t
tentang h l h l yg
hal-hal
dapat dilakukan lebih baik di masa
yad
• Apakah pelaksanaan sesuai dengan – Relevansi
rencana? – Keberhasilan
• Apakah terdapat penyimpangan? – Keefekifan biaya
• Apakah penyimpangan tsb dapat
dibenarkan? – Pembelajaran

Dilaksanakan terus-menerus atau Umumnya dilaksanakan pada
secara berkala selama program pertengahan dan akhir program
berjalan

Kerangka Konseptual Evaluasi

• Menjadi bagian dari desain program
• Perencanaan yg baik sejak awal
• Dukungan dari pemangku kepentingan
• Menjadi bagian dari tanggung jawab pemimpin program
• Alokasi sumber daya yg memadai


Kriteria Evaluasi
 Relevansi Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas
dan kebijakan
 Efektifitas Suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan
mencapai tujuan
 Efisiensi Mengukur keluaran, kualitatif dan kuantitatif,
dalam hubungan dengan masukan.
 Dampak Perubahan positif dan negatif yang dihasilkan
oleh sebuah intervensi pembangunan, secara
langsung maupun tidak disengaja maupun tidak
tidak,
 Keberlanjutan Mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat
terus dinikmati setelah anggaran tidak diberikan
gg
lagi.


Apa implikasi jika tidak ada M&E?
• Berbahaya, karena:
– penilaian ki j pembangunan d pengambilan k
il i kinerja b dan bil keputusan
t
terbatas pada ketersedian informasi parsial,
– mekanisme cross check dan balance (dari masyarakat) tidak
cross-check
optimal
• Ide dasar sistem M&E tidak semata-mata berangkat dari tindakan
g
melakukan atau menyediakan informasi M&E, NAMUN lebih
difokuskan pada bagaimana penggunaan informasi M&E tersebut.


Kenapa M&E di
K diperlukan?
l k ?
1. Mendukung pembuatan kebijakan (khususnya keputusan anggaran)
yaitu penyusunan anggaran berbasis kinerja & perencanaan
nasional.
2. Membantu pemerintah dalam:
 pengembangan & analisis kebijakan serta dalam pengembangan
program;
 mengelola b b
l l berbagai k i t pada ti k t sektor, program &
i kegiatan d tingkat kt
kegiatan;
3 Meningkatkan transparansi & akuntabilitas  apakah telah
3.
mencapai sasaran.


Pengertian Indikator

 Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasi atau memberi
y g g
petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu, sehingga
dapat digunakan untuk mengukur perubahan (Green, 1992).


Pengertian Kinerja
 Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3)
 Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan
stratejik yang dit t k organisasi, kepuasan pelanggan serta
t t jik ditetapkan i i k l t
kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane
dan Johnson, 1995)
, )
 Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu
kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional,
sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada
banyak faktor (Bates dan Holton 1995).


Pengertian Indikator Kinerja
P ti I dik t Ki j
 Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan
ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian
suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan

KEGUNAAN
 dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante),
p
pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post)
( g g), p y ( p )
 petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran


Fungsi
F ngsi Indikator Kinerja
• Memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan
dilaksanakan
• Menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders
• Membangun dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja
pengukuran analisis
program pembangunan


Kedudukan Indikator Kinerja
Pemantauan
Perencanaan Pelaksanaan
dan Evaluasi

Indikator
Kinerja

Kualitatif Kuantitatif

Sasaran dan Tujuan


Logic Model Theory
g y
Hasil pembangunan yang
Apa yang ingin
DAMPAK diperoleh dari pencapaian
outcome diubah

Manfaat yang diperoleh dalam
jangka menengah untuk Apa yang ingin
OUTCOME
unan

beneficieries tertentu sebagai dicapai
hasil dari output
etode Penyusu

Apa yang dihasilkan
Produk/barang/jasa akhir yang
OUTPUT (barang) atau
dihasilkan
P

dilayani (
dl (jasa)
)

Proses/kegiatan
Me

menggunakan input Apa yang
KEGIATAN menghasilkan output yang dikerjakan
diinginkan
Metode
Pelaksanaan
Sumberdaya yang memberikan Apa yang
INPUT kontribusi dalam digunakan dalam
menghasilkan output j
bekerja
www.dadang-solihin.blogspot.com
Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007 62

Indikator Ki
I dik t Kinerja INPUT
j
• Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana),
SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan
untuk melaksanakan kegiatan.
• Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah
alokasi sumberdaya yang di iliki t l h sesuai d
l k i b d dimiliki telah i dengan rencana
stratejik yang ditetapkan

Contoh:
• Jumlah dana yang dibutuhkan
• Tenaga yang terlibat
• Peralatan yang digunakan
• Jumlah bahan yang digunakan


Indikator Kinerja OUTPUT
• Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu
kegiatan apabila tolok ukur dik i k d
k i bil l k k dikaitkan dengan sasaran k ikegiatan yang
terdefinisi dengan baik dan terukur.
• Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan
instansi.
Contoh:
• Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan
– Jumlah orang yang diimunisasi/ vaksinasi
– Jumlah permohonan yang diselesaikan
– Jumlah pelatihan/ peserta pelatihan
– Jumlah jam latihan dalam sebulan
• Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan
– Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli
– Jumlah komputer yang dibeli
– Jumlah gedung/jembatan yg dibangun
– meter panjang jalanyang dibangun/rehab


Indikator Ki
I dik t Kinerja OUTCOME
j
• Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan pengukuran
indikator Keluaran.
• Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun
produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara
outcome kegiatan telah t
t k i t t l h tercapai. i
• Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi
yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak
pihak.
• Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil
y g
yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat
p p g p
dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan
yang besar bagi masyarakat.


Contoh:
Ukuran Kinerja Indikator Outcome
• Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan
– Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan
– tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer)
– kemenangan tim dlm setiap pertandingan

• Peningkatan langsung hal-hal yg positif
– kenaikan prestasi kelulusan siswa
– peningkatan daya tahan bangunan
– Penambahan daya tampung siswa
y p g

• Penurunan langsung hal-hal yang negatif
– Penurunan Tingkat Kemacetan
– Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas


Indikator Ki
I dik t Kinerja IMPACT
j
• Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang
diperoleh dari hasil kegiatan.
• Seperti halnya indikator manfaat indikator dampak juga baru dapat
manfaat,
diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang.
• Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan
dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan
kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.
Contoh:
• Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang
– % Kenaikan Pendapatan p
p perkapita masyarakat
p y
– Peningkatan cadangan pangan
– Peningkatan PDRB sektor tertentu
• Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang
– Penurunan Tingkat kemiskinan
– Penurunan Tingkat Kematian
g

Persyaratan Indikator Kinerja: SMART
P t I dik t Ki j
• SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
• MEASUREABLE dapat diukur (“What gets measured
MEASUREABLE-dapat ( What
gets managed”)
• ATTAINABLE dapat dicapai (reasonable cost using and
ATTAINABLE-dapat
appropriate collection method)
• RELEVANT (i f
(information needs of th people who will
ti d f the l h ill
use the data)
• TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)


Sistem Perencanaan dan Penganggaran serta Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (19)

Similar to Sistem Perencanaan dan Penganggaran serta Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Similar to Sistem Perencanaan dan Penganggaran serta Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (15)

More from Dadang Solihin

More from Dadang Solihin (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Sistem Perencanaan dan Penganggaran serta Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah