3. the economics of financial reporting regulation
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

3. the economics of financial reporting regulation

on

  • 433 views

 

Statistics

Views

Total Views
433
Views on SlideShare
433
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
12
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

3. the economics of financial reporting regulation 3. the economics of financial reporting regulation Presentation Transcript

  • The Economics of Financial Reporting Regulation Oleh : Asrini Ali Saeni 352856 Program Magister Sains dan Doktoral Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada
  • Mindmap Tujuan Pembelajaran Argumen Mengenai Pelaporan Keuangan yang tidak Teregulasi Argumen mengenai Pelaporan Keuangan yang Teregulasi Argumen regulasi seperti Public Goods dan Signaling Situasi Politik dan Ekonomi dalam Proses Regulasi Konsekuensi Ekonomi dari Penerapan Standar Akuntansi
  • Pendahuluan  Pelaporan Keuangan untuk perusahaan go publik di US sudah diatur sejak tahun 1930-an  Muncul pertayaan mengenai cost-benefit pelaporan keuangan secara formal  Perlu melakukan evaluasi untuk lebih mengerti tentang regulasi akuntansi dan konsekuensi yang timbul dari regulasi ini.
  • Pasar yang Tidak Teregulasi untuk Informasi Akuntansi • Teori Agensi menjelaskan prilaku pihak yang terlibat dalam sebuah perusahaan. • Teori Keagenan menekankan pada konflik antara pemilik dan manajer yang dimitigasi untuk beberapa hal oleh pelaporan keuangan • Meminimalkan kos pengawasan agen adalah sebuah insentif bagi manajer untuk melaporkan hasil akuntansi yang handal kepada pemilik Teori Keagenan • Teori Signaling meyatakan adanya insentif bagi perusahaan yang memberikan laporan secara suka rela terhadap pasar modal. • Nilai perusahaan akan meningkat jika perusahaan secara sukarela melaporkan informasi yang rahasia tentang perusahaan. Ini akan mereduksi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan. Pasar Modal Kompetitif dan Insentif Signaling • siapa pun yang benar-benar menginginkan informasi tentang perusahaan dapat memperolehnya. • Pihak swasta dapat memperoleh informasi dari perusahaan itu sendiri, secara langsung dengan pemilik perusahaan atau dengan perantara informasi, seperti analis saham. • Oleh karena itu, pelaporan keuangan formal tidaklah diperlukan Peluang Pihak Swasta
  • Pasar yang Teregulasi untuk Informasi Akuntansi • Perusahaan sebagai Monopoli Informasi • Kelalaian Pelaporan Keuangan dan Audit • Akuntansi sebagai Barang Publik Kelalaian Pasar • Information Symmetry • ComparabilityTujuan Sosial • Codification adalah pendekatan pragmatis untuk meningkatkan standar akuntansi dari waktu ke waktu. • Kodifikasi memberikan ide yang baik dari apa yang bisa diharapkan ketika masyarakat demokratis berusaha untuk mengatasi masalah distribusi benefit yang sulit Justifikasi Penetapan Standar
  • Perbandingan Pasar Teregulasi dan Tidak Teregulasi Pro-regulated Market Kontra-regulated market 1 Perusahaan merupakan pemasok monopolistik terhadap informasi akuntansi, sehingga lebih baik bagi masyarakat untuk mewajibkan adanya pengungkapan secara gratis daripada harus membayar informasi yang sifatnya monopolistik itu. Karena adanya tekanan kompetitif untuk mendapatkan dana daripasar modal, perusahaan memiliki insentif untuk mengungkapkan informasinya secara sukarela. Perusahaan tidak benar-benar monopolistik terhadap informasi akuntansinya karena investor selalu memiliki pilihan lain untuk berinvestasi. Perusahaan perlu mengungkapkan hasil mereka secara Cuma-Cuma untuk menurunkan cost of capital mereka. 2 Sifat pasar modal yang kompetitif justru menginsentif perusahaan untuk memberi laporan yang misleading walaupun untuk jangka pendek. Ini berarti juga, pemilik perusahaan tidak mengembangkan mekanisme yang baik untuk memonitor kontrak agensi dengan menajer. Ada juga masalah yang muncul karena pelaporan keuangan diregulasi, terutama terkait fungsi audit. Lagipula, dalam proses pembuatan standar sendiri juga ada tekanan, yang masih menjadi bahan pembicaraan profesi akuntansi sampai sekarang. 3 Kewajiban pelaporan disukai oleh masyarakat karena menciptakan keadilan dalam pasar modal (pengguna dapat saling bertukar informasi) Informasi yang tidak dingkapkan secara sukarela dapat didapat melalui private contracting.
  • Ketidaksempurnaan Regulasi Akuntansi  Regulasi Akuntansi tidak dapat menyediakan solusi terbaik bagi masalah dalam pelaporan akuntansi  Potensi alokasi sumber sosial berlebihan untuk produksi informasi akuntansi yang Cuma-Cuma untuk publik  Transfer antara bukan pengguna ke pengguna terhadap informasi akuntansi.
  • Proses Peraturan  Peraturan sebenarnya adalah produk politik.  Tidak ada kriteria untuk menentukan apakah kebijakan dapat memaksimalkan kepentingan publik  Model kepentingan ekonomis digunakan untuk menganalisis perilaku politik dan peraturan
  • Sifat Politik Peraturan  Pihak-pihak yang terpengaruh oleh adanya peraturan diberi kesempatan untuk memberi input pada proses pembuatan peraturan (due process)  Pembuatan Standar Akuntansi pun tidak lepas dari perilaku politik yang membentuknya.  Dua komite AICPA (CAP dan APB) pun terbukti berakhir karena kurangnya struktur politik untuk menjamin keberlangsungan mereka.  FASB menggunakan due process dalam mengembangkan kebijakan akuntansi. Walaupun memang prosesnya menjadi sangat lambat, tapi tercapai konsensus yang akhirnya memberikan legitimasi terhadap peraturan tersebut
  • Regulatory Behavior Capture Theory: Life Cycle Theory: 1. Badan Peraturan berjalan melalui beberapa tahap yang berbeda. Walaupun awalnya adalah untuk kepentingan publik, selanjutnya aturan akan menjadi instrumen untuk melindungi kelompok tertentu. 2. Memang sulit bagi pembuat peraturan untuk benar-benar independen karena keberlangsungan agensi pengatur bergantung pada bagaimana peraturan tersebut diterima oleh kelompok yang diatur. 3. FASB membuat keputusan secara plural. Karena pihak-pihak baik yang terkait (auditor, perusahaan) maupun tidak terkait (free rider) memiliki kepentingan yang berbeda-beda, maka pembuatan peraturan akuntansi termasuk netral dibandingkan industri lainnya.
  • Perilaku Perusahaan, Auditor, dan Free Riders •Mendukung peraturan yang akan meningkatkan laba yang dilaporkan dan merespon negatif peraturan yang akan mengurangi laba •Perusahaan-perusahaan besar yang mendukung pembuatan peraturan akuntansi yang sebenarnya akan mengurangi laba yang dilaporkan untuk meminimalkan political cost. Perusahaan •Auditor cenderung mendukung pembuatan peraturan yang mengurangi resiko audit dan menentang pembuatan peraturan yang dapat memperluas fungsi audit ke area-area subjektif. •Auditor cenderung menentang kebijakan proyeksi yang memperluas fungsi audit ke daerah subyektif, seperti pengungkapan tambahan mengenai data inflasi dan perencanaan laba. Auditor •free riders seperti financial analyst, mereka seringkali memiliki motivasi besar untuk meminta informasi akuntansi baru yang dapat mereka masukkan ke dalam investment research dan newsletters. •Mereka dapat menyebabkan overproduction, padahal mereka sebenarnya tidak terlalu terpengaruh oleh adanya praturan akuntansi. Free Riders
  • Konsekuensi Ekonomi dari Kebijakan Akuntansi Pembuatan Standar Akuntansi seringkali menguntungkan sebagian pihak. Kebijakan akuntansi bukan sekedar efisiensi ekonomi maupun pengoptimalan. FASB mulai memperhatikan masalah ini, akan tetapi FASB lebih berfokus kepada perusahaan, pemegang saham, dan analis keuangan. FASB hanya memperhitungkan cost dalam cakupan yang sangat sempit, hanya terkait kebutuhan informasi di pasar saham. Fokus penelitian konsekuensi ekonomi tidak pernah diarahkan pada total biaya sosial dan manfaat dari pelaporan akuntansi dan regulasi pelaporan akuntansi