1. PP No. 32 Tahun 2013
Sebagai Perubahan Atas
PP No. 19 Tahun 2005
dan Implikasinya Terhadap
Ujian Nasional dan Implementasi Kurikulum 2013

2. Pengertian Kurikulum UU No. 20/2003
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
Tujuan
Kompetensi
Isi dan Bahan
Cara
Proses
Pengaturan
Penilaian

3. Keterkaitan Kurikulum dan UN
Satuan
Pendidikan
PTK
Sarpras
Pembiayaan
Pengelolaan
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
Substansi
Pendidikan
Materi
Proses
Peserta
Didik
Kompetens
i Lulusan
Penilaian
(Termasuk UN)
Kurikulum
- Penilaian adalah bagian dari kurikulum
- UN dan Ujian Sekolah adalah bagian dari penilaian
- Penilaian adalah alat evaluasi yang berfungsi sebagai catu balik
untuk pencapaian Standar Nasional Pendidikan
3

4. Tambahan Butir 4 Pasal 1
Kompetensiadalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan
keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh
Peserta Didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran,
menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan
pendidikan tertentu.
Muatan
Pembelajaran 1
Muatan
Pembelajaran 2
..
Muatan
Pembelajaran n
Sikap
Pengetahuan
Keterampilan
Kompetensi Peserta
Didik
Individu
Sosial
Profesi
Pedagogi
Kompetensi Guru
4

5. Pasal 2A
Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud dalam
digunakan sebagai acuan utama Pengembangan Standar Isi,
Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Pendidik
dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana,
Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan.
Standar
Sarpras
Standar
Pengelolaan
Standar
Pembiayaan
Standar
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
Standar Isi
Standar
Proses
Standar
Kompetens
i Lulusan
Standar Penilaian
(Termasuk UN)
5

6. Kedudukan Kurikulum Menurut PP 19 /2005
Pasal 5:
(2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar,
kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender
pendidikan/akademik.
Pasal 1:
13. Kurikulumadalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
Pasal 5 Ayat (2) dihapus dalam PP 32/2013 Kurikulum bukan bagian dari
Standar Isi, melainkan mengacu pada empat standar
6

7. Tambahan Pada PP 32/2013
Pasal 5A
Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
dirumuskan berdasarkan kriteria:
a. muatan wajib yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan;
Muatan Nasional
b. konsep keilmuan; dan
Muatan Lokal
c. karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan.
Pasal 5B
Muatan SatDik
Tingkat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)
dirumuskan berdasarkan kriteria:
a. tingkat perkembangan Peserta Didik;
b. kualifikasi Kompetensi Indonesia; dan
c. penguasaan Kompetensi yang berjenjang.
Kompetensi IntiKompetensi Lulusan
7

8. Kerangka Kerja Pengembangan Kurikulum
Psikologi
Pedagogi
Sosio-eko-kultural
* tidak pernah berhenti belajar
Pribadi beriman, bertakwa, berakhlak mulia
Pembelajar yang Sukses *
Individu yang Percaya Diri
WN yang Bertanggung Jawab
Pembelajaran
Kontributor Peradaban yang Efektif
Kesiapan:
-Fisik
-Emosional
-Intelektual
- Spiritual
Kelayakan:
-Materi
-Metode Penyampaian
-Metode Penilaian
Kebutuhan:
-Individu
-Masyarakat, Bangsa, Negara, Dunia
-Peradaban
Kurikulum
(SKL, Struktur Kurikulum, Standar-standar: Isi, Proses, dan Penilaian)
Buku Pegangan (Buku Babon)
(Buku Pegangan Siswa, Buku Pegangan Guru)
Rumusan Kompetensi Guru dan Penyiapan Guru
Peserta Didik
8

10. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN – DOMAIN SIKAP
SD
SMP
SMA/K
MEMILIKI PERILAKU YANG
MENCERMINKAN SIKAP ORANG
BERIMAN, BERAKHLAK MULIA, PERCAYA
DIRI, DAN BERTANGGUNG JAWAB
DALAM BERINTERAKSI SECARA EFEKTIF
DENGAN LINGKUNGAN SOSIAL DAN
ALAM
DI SEKITAR RUMAH, SEKOLAH, DAN
TEMPAT BERMAIN
MEMILIKI PERILAKU YANG
MENCERMINKAN SIKAP ORANG
BERIMAN, BERAKHLAK MULIA, PERCAYA
DIRI, DAN BERTANGGUNG JAWAB
DALAM BERINTERAKSI SECARA EFEKTIF
DENGAN LINGKUNGAN SOSIAL DAN
ALAM
DALAM JANGKAUAN PERGAULAN DAN
KEBERADAANNYA
MEMILIKI PERILAKU YANG
MENCERMINKAN SIKAP ORANG
BERIMAN, BERAKHLAK MULIA, PERCAYA
DIRI, DAN BERTANGGUNG JAWAB DALAM
BERINTERAKSI SECARA EFEKTIF DENGAN
LINGKUNGAN SOSIAL DAN ALAM
SERTA DALAM MENEMPATKAN DIRINYA
SEBAGAI CERMINAN BANGSA DALAM
PERGAULAN DUNIA
10

11. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN – DOMAIN KETERAMPILAN
SD
SMP
SMA/K
MEMILIKI KEMAMPUAN PIKIR DAN
TINDAK YANG EFEKTIF DAN KREATIF
DALAM RANAH ABSTRAK DAN
KONKRET
SESUAI DENGAN YANG
DITUGASKAN KEPADANYA.
MEMILIKI KEMAMPUAN PIKIR DAN
TINDAK YANG EFEKTIF DAN KREATIF
DALAM RANAH ABSTRAK DAN
KONKRET
SESUAI DENGAN YANG DIPELAJARI
DI SEKOLAH DAN SUMBER LAIN
SEJENIS
MEMILIKI KEMAMPUAN PIKIR DAN
TINDAK YANG EFEKTIF DAN KREATIF
DALAM RANAH ABSTRAK DAN
KONKRET
TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN
DARI YANG DIPELAJARINYA DI
SEKOLAH SECARA MANDIRI
MENGGUNAKAN SUMBER DENGAN
SUDUT PANDANG BERBEDA
11

12. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN – DOMAIN PENGETAHUAN
SD
SMP
SMA/K
MEMILIKI PENGETAHUAN
FAKTUAL DAN KONSEPTUAL
DALAM
ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI,
SENI, DAN BUDAYA DENGAN
WAWASAN KEMANUSIAAN,
KEBANGSAAN, KENEGARAAN, DAN
PERADABAN
TERKAIT FENOMENA DAN
KEJADIAN DI LINGKUNGAN
RUMAH, SEKOLAH, DAN TEMPAT
BERMAIN
MEMILIKI PENGETAHUAN
FAKTUAL, KONSEPTUAL DAN
PROSEDURAL DALAM
ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI,
SENI, DAN BUDAYA DENGAN
WAWASAN KEMANUSIAAN,
KEBANGSAAN, KENEGARAAN, DAN
PERADABAN
TERKAIT FENOMENA DAN
KEJADIAN YANG TAMPAK MATA
MEMILIKI PENGETAHUAN
PROSEDURAL DAN METAKOGNITIF
DALAM
ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI,
SENI, DAN BUDAYA DENGAN
WAWASAN KEMANUSIAAN,
KEBANGSAAN, KENEGARAAN, DAN
PERADABAN
TERKAIT PENYEBAB FENOMENA
DAN KEJADIAN
12

14. Pasal 43 tentang Sarana Pembelajaran
(5) Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks
pelajaran ditelaah dan/atau dinilai oleh BSNP atau tim yang
dibentuk oleh Menteri dan selanjutnya ditetapkan dengan
Peraturan Menteri.
(5a)Dalam hal pengadaan Buku Teks Pelajaran dilakukan
Pemerintah, Menteri menetapkan buku tersebut sebagai
sumber utama belajar dan Pembelajaran setelah ditelaah
dan/atau dinilai oleh BSNP atau tim yang dibentuk oleh
Menteri.
Buku Teks
Pelajaran
Dinilai BSNP atau
Tim yang
dibentuk Menteri
Sumber Utama
Belajar dan
Pembelajaran
14

15. Penilaian
• Penilaian oleh pendidik pada Pasal 64, ayat (3) – (7) yang
menjelaskan perbedaan cara menilai tiap kelompok mata pelajaran
dihapus  tiap mata pelajaran dinilai dengan cara yang sama,
mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan
• Penilaian oleh Satuan Pendidikan pada Pasal 65, ayat (2) dan
(5) yang menjelaskan perbedaan penilaian tiap kelompok mata
pelajaran dihapus, ayat lain disesuaikan
• Penilaian oleh Pemerintah pada Pasal 67:
(1) Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan Ujian
Nasional yang diikuti Peserta Didik pada setiap satuan pendidikan
jalur formal pendidikan dasar dan menengah, dan jalur nonformal
kesetaraan.
(1a)Ujian Nasional untuk satuan pendidikan jalur formal pendidikan
dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk
SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat.
15

16. Penilaian (lanjutan)
Penilaian oleh Pemerintah Pasal 69:
(2) Setiap Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mengikuti satu kali Ujian Nasional tanpa dipungut biaya.
(2a)Peserta Didik jalur pendidikan formal pendidikan dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan
untuk Peserta Didik SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat.
Penilaian oleh Pemerintah pada PP 19/2005Pasal 70 ayat (1)
dan (2) yang terkait SD/MI/Paket A sederajat dihapus
Pasal Peralihan
Ketentuan pengecualian Ujian Nasional SD/MI/SDLB atau bentuk lain
yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1a)
berlaku sejak tahun ajaran 2013/2014.
16

17. Kelulusan
Pasal 72 Tentang Kelulusan dari Satuan Pendidikan
(1) Peserta Didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada
pendidikan dasar dan menengah setelah:
a. menyelesaikan seluruh program Pembelajaran;
b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk
seluruh mata pelajaran; (bukan hanya pelajaran tertentu)
c. lulus ujian sekolah/madrasah; dan
d. lulus Ujian Nasional.
(1a)Khusus Peserta Didik dari SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang
sederajatdinyatakan lulus setelah memenuhi ketentuan pada
ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
17

18. Pemanfaatan Hasil Ujian
PP 19 / 2005 (jo, PP 32 / 2013) tentang SNP
Pasal 68
Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:
•pemetaanmutu program dan/atau satuan pendidikan;
•dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
•penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan
pendidikan;
•pembinaandan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam
upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Untuk jenjang SD/MI/sederajat, fungsinya tidak termasuk penentuan
kelulusan. Tetap dapat dipergunakan untuk fungsi lainnya
18

19. Sertifikasi
Pasal 89 Tentang Ijazah
(3) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, Ijazah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi:
a. Identitas Peserta Didik;
b. Pernyataan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus dari
penilaian akhir satuan pendidikan beserta daftar nilai mata
pelajaran yang ditempuhnya;
c. Pernyataan tentang status kelulusan Peserta Didik dari Ujian
Nasional beserta daftar nilai mata pelajaran yang diujikan; dan
d. Pernyataan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah
memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan
pendidikan.
(3a) Ijazah SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat sekurangkurangnya berisi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
a, huruf b, dan huruf d.
19

20. Muatan Lokal
Pasal 77P Tentang Pengelolaan Kurikulum
(3) Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi dan supervisi
pengelolaan muatan lokal pada pendidikan menengah.
(4) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan koordinasi dan
supervisi pengelolaan muatan lokal pada pendidikan dasar.
(5) Pengelolaan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4) meliputi penyiapan, penyusunan, dan evaluasi:
a. Dokumen kurikulum muatan lokal;
b. Buku Teks Pelajaran; dan
c. Buku Panduan Guru.
(6) Dalam hal seluruh kabupaten/kota pada 1 (satu) provinsi sepakat
menetapkan 1 (satu) muatan lokal yang sama, koordinasi dan
supervisi pengelolaan Kurikulum pada pendidikan dasar dilakukan
oleh pemerintah daerah provinsi.
20

21. Permendikbud Amanat PP 32/2013
Standar Kompetensi Lulusan (Permendikbud No. 54/2013)
Standar Isi
(No. 64/2013)
Standar Proses
(No. 65/2013)
Standar
Penilaian
(No. 66/2013)
KD dan Struktur Kurikulum SD/MI (No. 67/ 2013)
KD dan Struktur Kurikulum SMP/MTs (No. 68/2013)
KD dan Struktur Kurikulum SMA/MA (No. 69/2013)
KD dan Struktur Kurikulum SMK/MAK (No. 70/2013)
Buku Teks Pelajaran (No. 71/2013)
Implementasi Kurikulum (No. 81A/2013)
(KTSP, Muatan Lokal, Ekstra Kurikuler, Pembelajaran, Evaluasi Kurikulum)
21

22. Sistem Penilaian Kurikulum 2013
1. Penilaian Otentik
Waktu: terus menerus
2. Penilaian Projek
Waktu: Akhir Bab/Tema
3. Ulangan Harian
Waktu: Sesuai rencana
4. UTS/AUS
Waktu: Semesteran
Guru
1. Ujian Tingkat Kompetensi
(yang bukan UN)
Waktu: Tiap tingkat kompetensi
2. Ujian Sekolah
Waktu: Akhir jenjang sekolah
Pemerintah
1. Ujian Tingkat Kompetensi (UN)
Waktu: Akhir jenjang sekolah
2. Ujian mutu Tingkat Kompetensi
Waktu: Tiap akhir tingkat kompetensi
Penilaian Diri
Waktu: Sebelum ulangan harian
22

23. Tingkat Kompetensi dan Ujiannya
Kelas
Kelas XII
Kelas XI
Kelas X
Kelas IX
Kelas VIII
Kelas VII
Kelas VI
Kelas V
Kelas IV
Kelas III
Kelas II
Kelas I
Tingkat Kompetensi VI
Uji Tingkat Kompetensi VI
Tingkat Kompetensi V
Uji Tingkat Kompetensi V
Tingkat Kompetensi IVa
Uji Tingkat Kompetensi IVa
Tingkat Kompetensi IV
Uji Tingkat Kompetensi IV
Tingkat Kompetensi III
Uji Tingkat Kompetensi III
Tingkat Kompetensi II
Uji Tingkat Kompetensi II
Tingkat Kompetensi I
Uji Tingkat Kompetensi I