SlideShare a Scribd company logo

PEMERINTAH DIDUGA "MAKAR" ATAS PUTUSAN PENGADILAN

•
•
skor productions
skor productions

Dokumen tersebut memberikan ringkasan singkat tentang beberapa isu yang terjadi di Indonesia, yaitu: 1. Kenaikan harga BBM diprediksi akan menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi. 2. Kemenristekdikti diduga melakukan "makar" terhadap putusan pengadilan yang melibatkan dua perguruan tinggi. 3. Pemberian dana hibah oleh pemerintah daerah sering disalahgunakan untuk kepentingan politik

News & Politics
1 of 28
Download to read offline
Pelindung/Penasehat: Mayjen (Purn) Salim S. Mengga Pembina: Mayjen (Purn) Salim S. Mengga Mayjen (Purn) H. Asril H Tanjung, S.Ip Drs. H. Syahrir Hamdani Kapt. Inf. Arman Saleh Kapt. CPM. Inf. La Poni Pelda Abd. Kadir Dewan redaksi Arman B. RD. Darwis Nuhroji Penanggungjawab Pemimpin Umum/Redaksi RD. Darwis, S.Par, SHI Wakil Pemimpin Umum/ Pemimpin Perusahaan Arman B, SS Pemimpin Produksi: Nuhroji Wakil Pemimpin Redaksi Iskandar Sulthoni Redaktur Pelaksana: Noe Nemen Redaktur: Zulkifli Sunusi, S.Ip Guntoro Sekretaris: Yudi Kerta Tim Investigasi: RD.055, Ri.04, Ar.05 Bambang Siregar AK Tirta Kharista Design Grafis: Zahra/Adien Staf Redaksi: Risma, M. Alfi Yasin Haryadi, Tirta, Abdullah G, Bayu Dipo, Yusuf Dj, Arief Bendahara: Sri Winingsih Marketing: Hildha Kharisma W. Photografer/Sirkulasi: Joko Kartono Penasehat Hukum: DR. H. Eggi Sudjana, SH. M.Si Abdi Segara, SH. MH Andi Azis Maskur, SH Maskur Husain, SH Alamat Redaksi/Tata Usaha: Jl. SMA 14 No. 16B Cawang Jakarta Timur Telp: (021) 2409 5520 Mobile: 0853 1116 6156 email: redaksi@skornews.com website: www.skornews.com Bank Mandiri: 166-00-0127395-2 An. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL Penerbit: PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL SK Menkumham; NOMOR AHU-27892.40.10.2014 Percetakan : CV Surya Djaya Jl Bungur Besar 139-A, Jakarta Pusat L DKI JAKARTA: ■M. Alfi Yasin ■Nurhasanah ■Rizki ■Torman ■99998Herman Adiardhana, SE ■Irwan ■Sitor Siringoringo ■Ratis ■ Arman ■Taswin ■M. Akbar ■Sofyan JAWA BARAT: ■Saidani (Korwil)¦Ujang Hendra ■Saskia ■Erwin ■Alfi ■Suryadi ■Prabowo M. TANGERANG: ■- JAWA TENGAH: Kartika Dwi C. Dioko (Korwil) ■Ridhol Maulana (Tegal) ■Budi S (Brebes). JAWA TIMUR: ■Agus Budianto ■Adien ■Sunaryo ■Mantep Yudi. SUMATERA UTARA: ■Hotman Toruan ■Asman Simaremare ■Dedi Gayo ■Patar Siagian (Asahan) SUMSEL: Muba: ■Yudi Febriansyah (Kabiro). OKU: ■Asni Anwar (Kabiro). RIAU: -Indragiri Hulu: ■Dahlan Harahap Lampung: ■- Jambi: - Batam: - SULTENG/SULSEL: ■Sudirman Umar ■Abdul Aziz, S.Ip. ■Achmad Faisal ■Aswad Amir ■Nur Amina ■Abustam Junaedi SULAWESI BARAT: Dewan Lembah ¦ Arifuddin Haroen, SH (Polman). SULAWESI TENGGARA: ■Nasrul Anas ■ SULUT/GORONTALO: ■Arham Licin. KALIMANTAN TIMUR: ■Idris. KALIMANTAN BARAT: Pontianak: ■Ade C Anwarudin (Kabiro) ■Harsono MALUKU/MALUKU UTARA: ■Zakarias Waatwahan. PAPUA BARAT: ■Soleman Mate. ngo MA PA DK uhu Politik Indonesia akan semakin memanas dengan diluncurkannya berbagai kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meny- engsarakan rakyat, seperti menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM). Kenaikan harga BBM ini mengakibatkan harga kebu- tuhan pokok naik, sementara pendapatan masyarakat tetap. Artinya, daya beli masyarakat pun turun. Selain itu, ada indikasi penguasa melakukan politik pecah belah terhadap partai politik yang berseberan- gan dengan pemerintah. Hal ini terjadi di Partai Golkar dan PPP. Dan tidak menutup kemungkinan partai-partai lain yang berseberangan dengan Rezim Jokowi. Melihat kondisi ini, pengamat politik Muslim Arbi, kondisi seperti ini mirip menjelang kejatuhan Presiden Soeharto. Sebelum kejatuhan Soeharto, PDIP dipecah ada kubu Suryadi yang pro pemerintah. Sedangkan kubu Mega- wati tidak diakui. Konflik fisik pun terjadi di markas PDI di Jalan Diponegoro yang dikenang sebagai Sabtu Kelabu, 27 Juli, di mana simpatisan Megawati banyak yang terluka. Belakangan, aksi premanisme terjadi di Partai Golkar di mana kubu Agung Laksono menyerbu kantor Partai Golkar di Slipi. Termasuk berusaha menduduki kantor Fraksi Partai Golkar di Gedung DPR. Cara-cara premanisme ini mengingatkan pada kon- disi kelam era Orde Baru. Rakyat sudah muak dengan cara-cara rezim yang melakukan politik pecah belah, ditambah kondisi ekonomi yang sangat sulit. Kondisi ini diperparah dengan pemblokiran situs- situs Islam yang dijadikan alasan penyebab tumbuhnya pengikut kelompok radikal ISIS atau Islamic State Iraq and Suriah di Indonesia. Tentu saja pemblokiran ini menimbulkan pro dan kontra, karena apa yang dilaku- kan oleh pemerintah terkesan sangat sporadis. BNPT melalui suratnya nomor 149/K.BNPT/3/2015 memerintahkan pemblokiran terhadap 22 situs dan blog Islam yang dianggap berbahaya. Dalam surat tindak lanjut Kemen- terian Komunikasi dan Informatika ke- pada penyelenggara Internet Service Provider (ISP) di Indonesia disebutkan, situs dan blog tersebut merupakan “penggerak paham radikalisme dan atau sebagai simpatisan radikalisme”. Tak pelak pemblokiran 22 situs dan blog Islam ini menuai pro dan kontra. Bagi yang kontra mereka menuangkan protes di dunia maya dengan mem- buat tagar #KembalikanMediaIslam di Twitter dan Facebook. Bahkan tagar #KembalikanMediaIslam menjadi trending topik dunia di Twitter. Munculnya isu-isu radikalisme ini selalu di barengi dengan agenda- agenda besar yang tidak diketahui oleh rakyat. Pengalihan perhatian dengan cara ini sangatlah seksi, karena akan menyedot perhatian seluruh rakyat terutama ummat Islam yang mayoritas. Setiap Presiden yang memimpin selalu menayangkan drama kolosal seperti itu untuk mengalihkan perhatian masyarakat terhadap isu-isu penting lainnya. Mencermati hal yang demikian sebenarnya pemerin- tah atas nama negara telah melakukan teror terhadap rakyatnya sendiri. Karena salah satu tujuan dari teror tersebut adalah untuk meluluskan tujuan-tujuan poli- tik. Pemberitaan yang begitu meluas dan masif telah memberikan rasa takut, rasa curiga dan mengadu dom- ba rakyatnya. Ummat Islam yang mayoritas sebahagian besar berdiam diri di pedesaan tidaklah mengerti se- sungguhnya apa yang terjadi, namun mereka seakan- akan merasakan ancaman itu ada di dekat mereka. Bila umat Islam terus disudutkan, tentu saja akan memacu tumbuhnya gerakan perlawan dan konsolidasi pemikiran yang tentu saja akan memicu perpecahan. Bila sebahagian besar rakyat yang beragama Islam tidak lagi merasa tenang dan nyaman di tanah airnya sendiri dengan tindakan represif pemerintah atas nama Negara. Bila kondisi ekonomi yang kian sulit dan ketidakadilan terus berlan- jut, dipastikan akan menggugah ke- sadaran untuk melindungi diri dari apa yang ditunjukkan oleh negara. Hingga ada kemungkinan rakyat tu- run ke jalan dan akan terjadi peris- tiwa 1998, di mana rakyat dan ma- hasiswa bersatu meminta penguasa turun dari jabatannya. *** - - e , n n n . n - m r i s ju s a H r ti h tu
04 SKOR, Jakarta Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti RI) diduga melakukan “makar” atas putusan hukum yang melibat- kan Dua Lembaga Pendidikan tinggi yakni Pengurus Besar Darul Dakwah Wal Irsyad (PB DDI) dan Yayasan Al Asyari- ah Mandar (Unasman) di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Su- lawesi Barat. berdasarkan SK Mendiknas No. 59/D/O/2004. Atas permohonan PB DDI tersebut, pihak Ke- menristekdikti menolak permohonan pengaktipan kembali STKIP DDI dan STIP DDI. Menurut informasi yang dihimpun Tabloid SKOR bahwa Direktur Kelembagaan dan Kerjasama da- lam suratnya yang dikirim Kepada Ketua Yayasan DDI Polman tertanggal, 20 Januari 2015, perihal Universitas Al Asy’ariah Mandar menyatakan, “Pu- tusan Pengadilan yang menyatakan Kepmendik- nas tersebut tidak mengikat secara hukum dapat dikategorikan sebagai putusan yang cacat hukum karena diputus dengan melampaui kewenangan peradilan umum,” demikian bunyi salah satu poin dalam surat tersebut. Ketua Tim Investigasi Lembaga Informant Koru- psi (LIK), Bang Awie mengatakan, “jika mencermati sikap Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Ke- menristekdikti, Hermawan Kresno Dipojono dalam suratnya yang ngotot menolak putusan Pengadilan maka patut diduga telah terjadi “kongkalikong”. Pasalnya, salah satu syarat mendirikan dan men- gaktifkan lembaga pendidikan tinggi tentu harus ada tanah dan bangunan (gedung perkuliahan) tapi jika ternyata tanah dan bangunan itu adalah milik pihak lain, pemerintah sudah harus mencabut ijin- nya dong,” tegas Awie saat ditemui SKOR di kan- tor DPP LIK, Jl. Sukamto Pondok Kopi, Jakarta Timur (2/4/15). “Dalam waktu dekat, Kami akan meminta audi- ensi dengan pihak Kemenristekdikti dan Mahkamah Agung untuk memperjelas permasalahan tersebut, demi kepastian nasib ribuan mahasiswa STKIP/STIP yang melebur menjadi Unasman dimana tanah dan kampusnya telah dieksekusi”, tutur awi melanjut- kan. Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Pihak Kemen- ristekdikti belum memberi tanggapan hingga beri- ta ini ditulis. ■Rd01.Drw engketa Perdata atas objek tanah dan gedung yang ditempati Unasman telah memperoleh putusan yang berkekua- tan hukum tetap (Incrach) yang dime- nangkan PB DDI hingga tingkat Penin- jauan Kembali (PK) Mahkamah Agung No. 357 PK/ PDT/2008. “Menyatakan menurut hukum bahwa pener- bitan Akta Notaris No.03 tanggal 8 Desember 1993 dengan nama Yayasan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan disingkat “YSTKIP” dan berlanjut dengan perubahan Akta Notaries No. 38 tanggal 13 septem- ber 1999 dengan namaYayasanAsy’ariyah Polewali Mandar dan berlanjut peruba- han menjadi Universitas Asy’ariayah Mandar disingkat Unisar Mandar sampai terakhir dengan terbentuknya Universi- tas Asy’ariyah Mandar (Unisar Mandar) berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi a.n. Menteri Pendidikan Nasional tanggal 27 April 2004, No. 59/ D/O/2004 adalah rangkaian perbua- tan melanggar hukum dan segala Akta-Akta Notaris dan surat kepu- tusan atas nama Menteri Pendidi- kan Nasional termaksud dinya- takan tidak mengikat menurut hukum,” demikian bunyi salah satu amar putusan Pengadilan Tinggi Sulselbar. Berdasarkan Putusan Pen- gadilan Tinggi yang diper- kuat dengan Putusan PK MA itu, PB DDI kemudian bermohon ke Kemdiknas untuk mengatifkan kem- bali STKIP dan STIP DDI Polman yang sebelumnya dilebur menjadi Unasman
05 www.skornews.comEdisi ke-31/Tahun IV/April 2015 eruntukan, penyaluran dan pertanggung- jawaban dana Bansos, Bencana alam dan Hibah telah diatur dalam perundang-un- dangan serta Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) namun konon sering dis- alahgunakan dengan ‘kreatif’ untuk politik penci- traan kepala daerah pada ajang pemilukada. Pemberian dana hibah cenderung men- ingkat menjelang pilkada kemudian menurun setelah pilkada. Padahal, jumlah dana hibah dari tahun ke ta- hun selalu meningkat. Demikian halnya yang terjadi di Pemkot Cimahi, Pada Tahun 2012 bertepatan dengan tahun politik yang menghelat Pilkada pada Bulan September dan di- menangkan oleh Istri Waliko- ta Cimahi Dua periode itu me- nyalurkan dana hibah hingga Puluhan Miliar ke Instansi Vertikal (KPUD dan Panwalu Cimahi). Aktivis Lembaga Informant Korupsi, Nurhalis mengatakan “pemberian dana hibah kepada pe- nyelenggara Pemilu/Pilkada (KPUD dan Panwaslu Kota Cimahi) men- jelang dilaksanakannya Pilkada, dikhawatirkan mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan yang menggerus independensi penyelenggara serta bias terjadi doble sumber dana pada satu kegiatan karena biaya tahapan pemilu juga sudah digelontorkan dalam APBN melalui KPU Pusat dan KPUD serta Panwaslu dan Panwaslu Daerah,” tu- turnya. Dikonfirmasi SKOR terkait bukti pertanggung- jawaban penggunaan Miliaran Rupiah dana hibah pada KPUD dan Panwaslu Tahun anggaran 2012, Biro Humas Protokol dan PPID Pemkot Cimahi tidak memperlihatkan dokumen pertanggung- jawaban dimaksud. Saat didesak SKOR, Kasi Infor- masi Humas memberikan nomor kontak Sekretari KPUD dan Panwaslu (pejabat kala itu, red), saat ini telah bertugas di SKPD Pemkot. Wawancara via telepon, Ranto (sekretaris Pan- waslu Kota Cimahi kala itu, red) mengatakan, “kami telah menyerahkan laporan pertanggung- jawaban kepada SKPD Pemberi Hibah, Bagian Keuangan Setda Kota Cimahi pada Januari 2013 lalu dan telah diaudit oleh BPK serta Inspektorat, tidak ada temuan pelanggaran,” kata Ranto yang kini bertugas pada Biro Hukum Pemkot Cimahi. Hal yang sama juga diungkapkan Sekretaris KPUD, Menra yang kini juga telah bertugas di SKPD lain lingkup Pemkot Cimahi. ■Rd.Drw SKOR, Cimahi-Jabar Posisi sebagai Kepala Daerah memang sangat strategis untuk kembali memenangkan Pilka- da baik dalam posisi incumbent ataupun menyodorkan Istri atau keluarga menjadi kandidat. Dana hibah pun menyasar instansi penyelenggara pemilu padahal masih banyak kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan bantuan itu. .Penetapan sebagai satuan kerja kementerian atau lembaga yang wilayah kerjanya di Daerah .Berkedudukan dalam wilayah Daerah .Mengajukan permohonan tertulis yang ditunjukan kepada guber- nur dan dibubuhi cap dan tanda tangan pimpinan, ketua, kepala (atau sebulan lainnya) instansi atau satuan kerja terkait .Proposal usulan dana hibah, yang berisi paling sedikit: 1. Latar Belakang 2. Maksud dan Tujuan 3. Rencana Penggunaan 4. Sasaran Program 5. Rencana Anggaran Belanja Hibah 6. Struktur Organisasi 7. Surat Pernyataan Tidak Duplikasi Anggaran dan berse- dia melaporkan hibah ke Kementerian Keuangan dan Instansi Induk 8. NPWP 9. Nomor Telepon yang Dapat Dihubungi (Sumber: website Dep. Keuangan RI)
06 Edisi ke-31/Tahun IV/April 2015 erdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-15/ MBU/2012 tanggal 3 Oktober 2012, Pasal 2 ayat 1 yang menjelaskan pen- gadaan barang dan jasa wajib mener- apkan prinsip kompetitif, transparan, adil dan wajar serta akuntabel. PenetapanPTAJBBumiputeraseba- gai pemenang diputuskan melalui ra- pat Direksi pada 25 Juni 2013 dihadiri oleh Direktur Utama, Direktur Produk- si dan Direktur Pelaksanaan yang sebelumnya telah dilakukan pengam- bilan dokumen surat penawaran, evaluasi administrasi dan penilaian teknis oleh panitia pengadaan. Ditengarai penentuan pemenang SKOR, Jakarta Pada Tahun 2013, PT Indofarma (Pesero) Tbk(INAF) membuka ten- derpengadaan pengelo- laan pesangon karyawan yang diikuti oleh Empat perusahaan asuransi yaitu PT Jiwasraya, PT AJB Bu- miputera, PT Prudential serta PT Avrist Assurance dan dimenangkan PT AJB Bumi Putera berdasarkan surat nomor 1379/DIR/ VII/2013 dan Nomor 064/ BPPT. INDOFARMA/PKS/ VII/2013 tanggal 5 Juli 2013. lelang Sarat “kongkalikong” karena dalam proses pengambilan keputu- san karena diduga terjadi revisi su- rat penawaran harga dari PT AJB Bu- miputera. “Terdapat kejanggalan berupa perbedaan premi bulanan yang ter- cantum dalam kontrak dengan surat revisi penawaran”, kata sumber SKOR yang meminta identitasnya tidak dis- ebutkan”. Hingga berita ini di tulis pihak PT INAF belum dapat dikonfirmasi. ■Tirta/S01 SKOR, Jakarta ibuan karyawan PT Kertas Nusantara (PT KN) hingga saat ini masih gigit jari, solusi dan realisasi pembayaran atas gaji mereka terhitung juni 2014 sampai saat ini belum juga menemukan titik terang dari pihak perusahaan. Berdasarkan dokumen dan informasi yang diterima Skor dari perwakilan Serikat pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia PT Kertas Nusantara pada maret 2015 lalu, setidaknya terdapat dela- pan persoalan yang dituntut para karyawan agar diselesaikan pihak perusahaan. Sejumlah masalah yang dituntut para karyawan itu diantaranya : Pertama, Penyelesaian pembayaran upah bulanan karyawan pada bulan juni 2014 sampai sekarang dan THR tahun 2014. Kedua, tung- gakan pembayaran iuran jamsostek sejak desember 2012 sampai seka- rang yang diduga tidak dibayarkan pihak perusahaan. Kemudian yang Ketiga,Tunggakan Pembayaran iuran asuransi PT Jiwasraya dari bulan januari 2009 sampai sekarang yang diduga belum disetorkan ke PT Jiwasraya oleh pihak perusahaan. Selain itu, masalah keempat, tunggakan Pajak Penghasilan (PPh) 21 sejak Januari 2009 sampai sekarang, yang diduga tidak disetorkan pihak perusahaan. Kemudian kelima, dana pesangon karyawan yang sudah resign (mengundurkan diri) dan dana pensiun karyawan yang belum dibayarkan pihak perusahaan, serta dana reimbursment pengo- batan karyawan yang diduga belum diselesaikan pihak perusahaan. Persoalan keterlambatan pembayaran hak karyawan PT Kertas Nu- santara itu, sempat mengemuka pada 2014 lalu, khususnya menjelang Pemilihan Presiden 2014, dan diduga menjadi komoditas politik, pasal- nya PT Kertas Nusantara yang beroperasi di Kabupaten Berau Kalim- antan Timur itu disebut-sebut milik seorang politikus partai sekaligus calon presiden 2014, Prabowo Subianto. Untuk mengkonfirmasi hal ini, Skor telah mengirim surat kepa- da manajemen PT Kertas Nusantara yang diterima tanggal 24 maret 2015, namun hingga berita ini ditulis belum ada jawaban dari pihak PT Kertas Nusantara. ■Doel SKOR Jakarta
07 www.skornews.comEdisi ke-31/Tahun IV/April 2015 erusahaan yang bergerak dalam bi- dang pelayaran dalam negeri dan su- dah go publik itu dituding telah melakukan Pemutusan Hubungan ker- ja (PHK) secara tidak sah kepada Capt. Ucok Samuel Bonaparte Hutapea AMd SH MMar. Salah satu penyebab PHK itu ditengarai kar- ena Capt. Samuel Bonaparte mempelopori berdi- rinya serikat pekerja di PT Wintermar tahun 2014 lalu. Dalam gugatan yang didaftarkan Kuasa Hu- kum Capt. Samuel Bonaparte ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jum’at, 06 Maret 2015 lalu dengan nomor register perkara No. 65/Pdt.Sus- PHI/2015/PN.JKT.PST. Capt. Samuel Bonaparte menggugat PT Wintermar atas perlakuan dis- kriminasi kepada dirinya dan menuntut dipeker- jakan kembali. Menurut Satrio Laskoro, salah satu Kuasa Hu- kum Capt. Samuel Bonaparte, atas dasar ketaku- tan akan berdirinya serikat pekerja, kemudian perusahaan melakukan tindakan-tindakan in- timidasi terhadap Capt. Samuel Bonaparte dan menekan dirinya untuk mengundurkan diri dari perusahaan. “Hal semacam itu bertentangan dengan Pasal 154 huruf b Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, di mana seharusnya pen- gunduran diri dilakukan atas kemauan sendiri tanpa adanya intimidasi apapun dari perusa- haan,” ujar Satrio saat ditemui SKOR pada sidang kedua, di Pengadilan Hubungan Industrial, Senin (30/03/2015). Selain itu, menurut Satrio berdasarkan Pasal 104 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 5 ayat (1) UU No. 21 Ta- hun 2000 tentang Serikat Pekerja, setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja. Satrio menegaskan, menurut Pasal 28 jo. Pasal 43 ayat (1) UU Serikat Pekerja, dalam pros- es pembentukan serikat pekerja, tidak boleh ada pihak yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja untuk membentuk atau tidak memben- tuk serikat pekerja dengan cara melakukan pe- mutusan hubungan kerja. “Barangsiapa menghalang-halangi atau me- maksa pekerja/buruh untuk membentuk SP, dikenakan sanksi pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling ban- yak Rp500 juta,” tandasnya. Klien kami, ujarnya, setelah mengusulkan pendirian serikat kerja tersebut, mendapat musibah pada 31 Juli 2014, hingga dokter men- ganjurkan klien kami untuk beristirahat selama 30 hari. Namun dalam perkembangannya klien kami baru dapat berjalan kembali setelah beris- tirahat selama 3 bulan. “Saat sakit itulah, klien kami mendapat kabar dari atasannya di departemen HSE bahwa pihak perusahaan tidak menyukai langkah yang akan dibuat klien kami untuk mendirikan serikat pekerja,” terangnya. Lebih jauh Satrio menuturkan, sebelum SKOR, Jakarta PT Wintermar Offshore Marine Tbk (PT Wintermar) digugat man- tan pekerjanya terkait Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Pengadilan Hubungan In- dustrial (PHI) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. masuk ke pengadilan hubungan indusrial, ter- lebih dahulu telah dilakukan upaya penyelesaian secara damai melalui mekanisme bipartite dan tripartite. Dari hasil mediasi yang dilakukan Suku Di- nas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat, mediator menganggap, pengunduran diri yang terjadi bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, dan perusa- haan dianjurkan untuk mempekerjakan kembali Capt. Samuel Bonaparte. “Namun ternyata perusahaan menolak an- juran tersebut. Hingga akhirnya perkara ini dilan- jutkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” tukasnya. Pada sidang kedua yang berjalan lebih kurang 15 menit itu, pihak PT Wintermar di- wakili 4 orang dari pihak internal perusahaan. Usai sidang, mereka enggan berkomentar ketika Skor mengkonfirmasi terkait kasus yang digugat Samuel Bonaparte. “Kami tidak bisa memberikan komentar apap- un karena masih dalam proses persidangan.” ujar seorang wanita wakil perusahaan PT Wintermar yang enggan menyebutkan namannya. ■Alfi/S10
08 www.skornews.comEdisi ke-31/Tahun IV/April 2015 ebutuhan unit pengola- han ikan Bitung adalah 1100 Ton/hari yang ter- penuhi hanya 700 Ton dan ditaksir kerugian yang dialami kota Bitung dari hasil retribusi sekitar Rp 109 Miliar/Tahun, "Jika retribusi ini dipungut, tentunya Miliaran pendapatan daerah akan mengalir dari sini," jelas Rocky Oroh, aktifis yang juga Sekretaris K-SBSI Kota Bitung. "Jika uang itu digunakan untuk mengirim putra-putri Bitung untuk menempuh pendidikan maka kita sudah menghasilkan banyak tenaga terampil dan sumber daya manu- sia yang siap bersaing menghadapi masyarakat ekonomi asean yang su- dah dimulai saat ini," tambah Oroh. Tidak dipungutnya retribusi peri- kanan selama hampir satu dasawarsa terakhir ini, diduga merupakan barter politik masa silam antara para pengu- saha perikanan dengan Walikota Bi- tung yang saat itu maju dalam pemi- lihan walikota. Salah seorang pengusaha perika- nan yang tidak ingin namanya dis- ebut mengatakan, ini adalah bagian dari “barter politik” karena saat itu, seluruh pengusaha perikanan di Kota Bitung ikut mendukung Hanny Sondakh jadi Walikota, "Kami dukung karena beliau berjanji tidak akan mengambil retribusi perikanan dan ini adalah bentuk kesepakatan kami," katanya sumber skor. Mantan anggota DPRD Kota Bi- tung, Yondries Kansil mengatakan Perda retribusi perikanan sudah di- siapkan sejak akhir pemerintahan Walikota (alm) Milton Kansil namun belum sempat disahkan. PadapemerintahanHannySondakh sudah tidak pernah diwacanakan, Ala- SKOR, Bitung-Sulut Kota Bitung adalah Pelabuhan utama Su- lawesi Utara dan salah satu kota industri berba- sis perikanan di wilayah timur Indonesia. sannya takut tumpang tindih dengan pungutan pemerintah pusat di sek- tor perikanan, "Jadi pemerintah tidak pernah memungut retribusi perika- nan karena sudah dipungut oleh pe- merintah pusat tapi kita juga tidak tahu berapa pembagian yang diper- oleh dari pemerintah pusat", terangn Yondries Kansil saat dikonfirmasi via akun media sosial miliknya. Kepala Dinas Kelautan dan Perika- nan, Lusye Macalawang belum bisa dikonfirmasi hingga berita ini ditulis. ■Arham Licin/S10 SKOR, Kab OKU-Sumsel embangunan jembatan Air Laham Kabu- paten Oku yang menghabiskan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Oku Rp.11 miliar lebih dituding memboroskan uang negara. Selain itu, ada indikasi penyimpangan dana dan Mark Up anggaran karena jembatan terse- but sudah banyak yang rusak dan tidak seband- ing dengan besarnya anggaran yang dihabis- kan. Sebelumnya diketahui, Dinas PU Bina Marga Kabupaten Oku secara berturut-turut mengang- garkan pembangunan jembatan itu pada dua periode anggaran yakni pada periode anggaran 2011 sebesar Rp.6,1 milyar lebih dan pada ta- hun 2012 sebesar Rp 5,5 milyar. Menurutnya aparat penegak hukum perlu melakukan penyelidikan dan penyidikan karena diduga dalam pelaksanaan pembangunan jem- batan di Air Laham itu terkesan hanya meng- hamburkan uang Negara, selain itu juga telah terjadi mis lokasi sehingga mengandung unsur tindak pidana korupsi. Jum juga menduga belum tuntasnya masalah pembebasan lahan milik warga. Pasalnya dari investigasi yang dilakukan sebelumnya dike- tahui pembangunan jembatan Air Laham itu dibangun sebelum pembebasan lahan yang se- harusnya diselesaikan terlebih dahulu. Skor sudah berusaha mengkonfirmasi kepa- da pihak terkait diantaranya pimpinan proyek (Pimpro) pembangunan Jembatan Air Laham H. Yilizar namun tidak berhasil ditemui. ■Asni SKOR,Sultra, epuluh tahun terakhir Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi pusat perhatian nasional khususnya di bidang usaha tambang dan perkebunan kelapasawit. Tercatat ratusan unit perusahaan tambang telah beroperasi di beberapaka bupaten seperti Konawe Utara, Konawe Selatan, dan Konawe Raya. Namun bukan rahasia lagi jika dari ratusan perusa- haan tambang dan perusahaan perkebunan sawit yang ada di Sulawesi Tenggara, dapat dikatakan jika lebih banyak lagi jumlah permasalahan yang di timbulkan oleh aktifitas mereka di lapangan, terutama dugaan praktek korupsi antara pihak perusahaan dan peme- gang kebijakan di daerah. Beberapa permasalahan yang terjadi seperti dug- aan kongkalikong (jual beli izin usaha penambangan), penyerobotan lahan atau kawasan hutan lindung/ produksi dalam jumlah besar juga penggunaan fasili- tas umum seperti pelabuhan rakyat, jalan umum untuk Hal itu disampaikan Ketua DPC LSM LIK Kab. OKU Jum Ahludi kepada Skor beberapa waktu lalu. angkutan tambang nikel. Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif WALHI Su- lawesi Tenggara, Kisran Makati dalam diskusi publik beberapa waktu lalu di Kendari. Kisran menyebutkan jika keempat masalah itu akan segera ditindak lanjuti termasuk melaporkan ke Polda Sultra, serta akan mem- bawa kasus itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Kisran Makati membeberkan terdapat pelabu- han rakyat di Konawe Selatan yang dijadikan sebagai pelabuhan pertambangan oleh PT. IFISHDECO yang tentunya sarat dengan praktek korupsi. Karena secara jelas pelabuhan dimaksud dibangun menggunakan uang rakyat (APBD Konsel), sehingga kuat dugaan jika ada kongkalikong antara Bupati Konsel dengan pihak IFISH DECO.Pasalnya sejak tahun 2011 PT IFISHDECO lanjut Kisran tidak pernah membayar retribusi terkait penggu- naan pelabuhan pertambangan itu. Selain PT. IFISHDECO, WALHI Sultra juga menyebut- kan perusahaant ambang nikel yang beroperasi di hu- tan blok Lalindu Kabupaten Konawe yakni PT. BOSOSI PRATAMA yang tidak pernah mensosialisasikan kepada publik terkait dampak aktifitas penambangan mereka. Hal itu menurut Kisran menimbulkan keresahan bagi warga sekitar lokasi tambang, terutama bagi para nelayan dan warga masyarakat umum selaku peng- guna air untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Perusahaan lain yang disebutkan Kisran PT. MULYA TANI telah menggarap kawasan hutan lindung/hutan produksi seluas 732 Ha untuk dijadikan areal perkebu- nan sawit di sekitar desa Lalorui Kecamatan Routa Ka- bupaten Konawe Sulawesi Tenggara, namun terkesan ada pembiaran terhadap aktifitas perusahaan itu oleh Pemkab Konawe. Lebih lanjut Kisran mengharapkan agar pihak terkait dalam hal ini pemerintah, aparat penegak hu- kum agar segera menindak lanjuti hal itu. ■Nasrul Anas
09 www.skornews.comEdisi ke-31/Tahun IV/April 2015 SKOR, Konawe-SultraSKOR, Konawe,, eputusan Bupati Konawe Provinsi Sulawesi Teng- gara, Kerry Saiful Kong- goasa menerbitkan pe- rubahan titik koordinat batas Wilayah Izin Usaha Pertamban- gan (WIUP) operasi produksi PT. ST. Nickel Resources menuai sorotan se- jumlah pihak. Keputusan Bupati bernomor 224 tahun 2014 itu dinilai traksaksional dan bernuasa kongkalikong antara penguasa dan pengusaha. Bahkan Kerry ditengarai menerima Gratifikasi dari PT. ST. Nickel Resources. Tudingan kongkalikong itu bukan tanpa alasan. Pasalnya PT ST Nickel Resources dikenal sebagai perusa- haan yang “bandel” tidak patuh pada ketentuan peraturan pertambangan yang berlaku. Tahun 2012 lalu diketahui PT ST Nickel Resorce terbukti melakukan pemalsuan surat menteri kehutanan RI tentang ijin pinjam pakai kawasan hutan dari menteri kehutanan. Akibat pemalsuan surat itu, Bupati Konawe yang saat itu dijabat DR. H. Lukman Abunawas, SH, M.Si. mener- bitkan keputusan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) produksi yang dimiliki PT ST Nickel Resorce Namun pada 2014, Kerry justru menerbitkan keputusan perubahan titik koordinat WIUP pada perusa- haan PT ST Nickel Resorce yang dapat diartikan menghidupkan kembali IUP yang telah dicabut. Hal itu disampaikan Koordinator investisgasi Lembaga Informant Ko- rupsi (LIK), Bang Awie kepada Skor beberapa waktu lalu. “Ini aneh bin ajaib, perusahaan yang telah memalsukan surat menteri kehutanan dan sudah dicabut IUPnya malah dihidupkan kembali” ujar Awie saan Agung menindaklanjuti dug- aan tindak pidana yang dilakukan Kerry dan mengungkap oknum yang melakukan Pemalsuan surat menteri kehutanan terkait ijin penggunaan ka- wasan hutan lindung untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tambang nikel oleh PT ST. Nickel Resources. Berdasarkan penelusuran Skor, surat Keputusan Bupati Konawe ten- tang perubahan titik koordinat batas wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) operasi produksi PT. ST. Nickel Resources itu, dituangkan dalam pen- gumuman rekonsiliasi izin Usaha Per- tambangan (IUP) yang dipublikasikan Direktorat Minerba pada pengumu- man Tahap XV (evaluasi daerah) seba- gaimana dapat dilihat pada website resmi Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (www.minerba.esdm.go.id). Pada website Ditjen Minerba itu, selain keputusan Bupati Nomor 224 tahun 2014, rekonsiliasi IUP PT. ST. Nickel Resources juga diperkuat den- gan rekomendasi gubernur Sulawesi Tenggara dengan nomor 540/928. Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Biro Humas Pemkab Konawe belum memberi tanggapan hingga berita ini ditulis. ■Red.02 HAL itu terungkap ketika pem- bahasan Pra Anggaran tahun 2015 antara Komisi II DPRD Muba bersama pihak PT MEP beberapa waktu lalu. Dalam rapat itu, se- jumlah anggota Komisi II geram lantaran pihak PT MEP belum mempersiapkan laporan keuan- gan yang dipertanyakan anggota Komisi II. Koordinator Komisi II, Darwin AH SH yang juga Wakil Ketua I DPRD Muba mengalamatkan ke- marahannya kepada petinggi PT MEP yang hadir. Dia menduga adanya penyalahgunaan keuan- gan di perusahaan itu dan akan merekomendasikan kepada Bu- pati Muba. Sementara Ketua Komisi II H. Perlindungan Harahap SH menga- takan PT. MEP bukan perusahaan untuk mencari keuntungan sema- ta, namun lebih untuk melayani masyarakat Kabupaten Muba pada umumnya, dan khususnya kecamatan Lalan. Dalam rapat pra anggaran itu, SKOR, Muba-Sumsel Komisi II DPRD Kabupaten Muba menduga adanya penyimpangan penggunaan anggaran pada tahun 2014 di PT Muba Elektrik Power (MEP). Perusahaan BUMD Pemkab Muba itu ditengarai menjadi ladang korupsi para oknum petinggi perusahaan. Komisi II DPRD Muba juga mem- pertanyakan tentang dana sebe- sar Rp 18 Miliar yang diperuntu- kan bagi masyarakat Kecamatan Lalan, karena hingga kini belum ada data real. “Dana tahun 2014 sebesar Rp 18 Miliar itu, untuk hidupnya mesin listrik di kecamatan Lalan selama 24 jam. Kalau nanti dalam laporan diduga ada penyimpan- gan, kita akan mengakomodir un- tuk diaudit BPK,” imbuhnya. Dari pantauan Skor di keca- matan Lalan, untuk mengalirkan api pada jaringan listrik di keca- matan Lalan PT. MEP menyiapkan 5 mesin jenset, 4 yang dioperasi- kan dan 1 nya sebagai cadangan. Mesin-mesin ini menggunakan bahan bakar (BBM) solar industri. Salah seorang warga di keca- matan Lalan, Bardi mengungkap- kan kepada Skor bahwa listrik didaerahnya tidak normal dan sering padam secara bergiliran. “Listrik di desanya dulu hidup dari Pukul 18.00 WIB dan matinya pada Pukul 21.00 WIB. Namun sekarang berubah, hidup bergil- iran satu malam hidup dari Pu- kul 18.00 WIB sampai Pulul 24.00 WIB, kadang kala sampai Pukul 6.00 pagi. Dan esok hari tidak hidup sama sekali, bahkan ka- dang sampai dua hari baru hidup kembali” tutur Bardi Berdasarkan analisa perhitun- gan masyarakat Lalan, penggu- naan BBM untuk menghidupkan 4 mesin setiap malamnya satu mesin menggunakan BBM solar sebanyak 500 liter, jadi kalau 4 mesin semalamnya 2.000 liter, “Tapi listrik di desa kami hidupnya tidak normal, padahal pembayaran dalam satu rumah mencapai dari Rp 150.000 sampai Rp 200.000, itu yang terjadi pak,” ungkapnya. Kepala Perwakilan PT.MEP La- lan, Ari ketika dikonfirmasikan melalu SMS ke Ponselnya mengat- akan Pemakaian BBM pada mesin diesel itu bervariasi. “Supaya lebih jelasnya bapak bisa datang ke Kantor P16, kar- ena laporan kami sudah lengkap dan apa bila masih ragu dengan laporan yang ada, kita bisa nung- gu mesin itu sama-sama, dan pe- makaian BBM itu jelas adanya dan barangnya mudah untuk dicek,” pungkasnya. ■Yudi/S10 dengan nada curiga. Awie meminta aparat penegak hukum agar segera melakukan pe- nyelidikan tentang dugaan pelang- garan hukum yang dilakukan Bupati Konawe. Senada dengan itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Masyarakat Tolaki Indonesia (HMTI), Muh. Hajar juga menduga adanya penyalahgunaan kewenangan serta penerimaan gratifikasi yang dilaku- kan Bupati Konawe, Kerry Saiful Konggoasa. Hajar juga mendesak agar Kejak-
10 www.skornews.comEdisi ke-31/Tahun IV/April 2015 embangunan Kantor Polsek tiga lantai ini secara resmi dimulai dengan peleta- kan batu pertama oleh Walikota Bekasi, Rahmat Effendi di atas lahan fasos/fa- sum Perumahan Kranggan Permai sel- uas 1000 Meter persegi. Peresmian tersebut dihadiri seluruh Kepala SKPD Kota Bekasi dan Jajaran Polresta Bekasi Kota, Walikota dalam sambutannya mengatakan, adanya Polsek Jati Sampurna merupakan sebuah ide dan inovasi warga Jati Sampurna itu sendiri dan jajaran Polresta Bekasi Kota. “Secara khusus Camat Bekasi Timur dan Camat Mustika Jaya agar bisa mencontoh Camat Jati Sam- purna yang menyediakan lahan untuk membangun kantor polsek di wilayahnya,” ucap Rahmat. Rahmat menambahkan bahwa nantinya akan menyusul beberapa kantor polsek baru seperti di Bekasi Timur dan Mustika Jaya, “Pemkot Bekasi juga menyiapkan 120 motor untuk Binmaspol dan 50 motor trail 250 cc untuk anggota lantas,” jelas- nya. Anggaran yang dipergunakan untuk pembangu- nan tersebut berasal dari APBD dan bantuan Kon- sorsium, Bupati berharap agar pembangunan ini SKOR, Kota Bekasi-Jabar Pemerintah Kota (Pemkot) Beka- si beserta jajarannya meresmi- kan cikal bakal kantor Polsek Jati Sampurna yang akan dibangun di Jalan Alternatif Cibubur, Kecama- tan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Kamis (26/03/2015) lalu. didukung semua elemen masyarakat kota Bekasi, "harapannya, masyarakat lebih dekat melaporkan tindak kejahatan". Kapolres Bekasi Kota, Kompol. Rudi Setiawan, SIK. SH. MH. Mengatakan, dari 12 Kecamatan di wilayah Kota Bekasi, baru terdapat Delapan kantor Polsek karena itu dirinya berupaya untuk memaksi- malkan keamanan di wilayahnya. "Berdirinya polsek-polsek baru di Kota Beka- si akan memaksimalkan pelanyanan kepada masyarakat". Terimakasih kepada Walikota, anggota DPRD, Konsorsium dan seluruh masyarakat kota Bekasi yang ikut berperan dalam pembangunan itu, kata Kapolres menambahkan. Ketua Konsorsium, Dedy mengatakan sebagai pengusaha di wilayah Jati Sampurna dirinya sangat mendukung pembangunan tersebut demi keaman- an dan ketenteraman masyarakat dan pengusaha. "Kita mendukung pembangunan ini dengan melakukan penggalangan dana dari konsorsium seperti, Plaza Cibubur, PT. Citra Grand/Sinar Bahana Mulya, PT. Wis, PT Bumindo, Kopas Kranggan dan Raffles Hill sehingga dana terkumpul sekitar Rp 850 Juta. ■Alfi/S10 SKOR,OKU-Sumsel DINAS Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan mendatangi lokasi tambang batu akik di desa Simpang Empat Kecamatan Lengikiti, Selasa (10/3/2015). Kedatangan Tim dari dinas pertam- bangan itu untuk melakukan pendataan para penambang batu akik yang marak dilakukan masyarakat setempat namun belum terdata oleh dinas pertamban- gan OKU. Demikian disampaikan Ketua Tim pendataan, Abd Toyib, ST, M.Si disela sela kunjungannya di lokasi pertam- bangan batu akik. “Pendataan ini dinilai sangat mend- esak karena aktivitas penambang tanpa izin ini sudah cukup menyebar dan perlu dilakukan pembinaan dan penert- iban” ujar Toyib Pendataan dilakukan secara per- suasif di dua lokasi yaitu Talang Air Karet Desa Simpang Empat dan Desa Penindaian Kecamatan Lengkiti. Hal itu menurut Toyib merupakan tahap awal sekaligus melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada para penambang yang sedang beraktifitas di lokasi. “Hati –hati, kalau sudah meng- gali supaya ditutup kembali agar tidak membahayakan,” ujar Toyib yang juga merupakan Kabid Pertambangan Umum OKU kepada Para Penambang Tim pendataan diketuai Abd Toyib ST MSi bersama Sekretaris Dinas Per- tambangan dan Energi, Juarsyah S Sos MM (anggota) Sekretaris Tim , Akhirul Jaya W ST M eng . Kemudian Anildaz Pagusri ST SE, Agusnan Effendi SE, Listi- nawati ST, Ilhamyani ST, Agus Sismanu K ST, Dasmari ST. ■Asni SKOR OKU S l P d t dil k k SKOR, Muba-Sumsel PROGRAM pembangunan jaringan listrik pedesaan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang menghabiskan anggaran puluhan miliar rupiah, men- uai sorotan masyarakat. Proyek yang dilaksanakan Dinas Pertambangan Dan Energi pada tahun anggaran 2014 itu ditengarai sarat korupsi dan kolusi ser- ta mark up anggaran. Selain itu, maraknya pungutan liar (Pungli) di tingkat birokrasi. Hal itu membuat beberapa LSM dan Tokoh Masyarakat Muba berencana memper- soalkan proyek itu ke ranah hukum. Tokoh Masyarakat Muba, A. Aripai alias Kritis ketika ditemui SKOR menga- takan anggaran yang dikeluarkan Pem- kab Muba untuk membangun jaringan listrik pedesaan tersebut cukup besar. Sementara hasilnya tidak sesuai den- gan yang diharapkan. Lebih ironis lagi, beberapa pekerjaan dikerjakan oleh satu perusahaan, hal itu menurut Ari- pai menunjukkan adanya praktek kong- kalikong. “Pembangunan jaringan listrik itu tidak memuaskan, karena terlalu ban- yaknya pungli di tingkat birokrasi, ditambah lainnya seperti mark up ang- garan. Hal ini jelas akan mengurangi biaya pembangunan yang ada, wajar saja kalau hasilnya amburadul,” ung- kap tokoh yang terkenal vokal ini. Aripai juga mengaku selalu meman- tau apapun pembagunan yang ada di Kab Muba, hal itu lanjut Aripai adalah wujud tanggungjawabnya sebagai pu- tra Muba asli. “Beberapa persoalan yang ada di Kab Muba memang saya tampung dan jika memang kesalahannya sudah kele- watan, maka akan saya laporkan ke penegak hukum, biar mereka yang me- meriksa,” tandasnya. Proyek jaringan listrik desa itu juga mendapat perhatian dari Ketua Aliansi LSM Lab Muba Drs. M Nuh Soleh yang mengaku telah melakukan investigasi di lapangan seperti pembangunan jar- ingan listrik di Desa Macang Sakti Keca- matan Batang Hari Leko. Soleh menyebutkan pembangunan jaringan listrik di desa macang sakti itu menelan dana pembangunan sebesar Rp 7 miliar, namun kondisi tiang listrik saat ini sudah ada yang roboh. Bahkan kabel sebagian sudah hilang. “Padahal waktu pemasangan disak- sikan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Muba. Bahkan pada kesempatan itu, dia mangatakan, target di tahun 2014 Desa Macang Sakti sudah dialiri listirik. Namun kenyataannya hingga kini janji Kepala Dinas tersebut hanya isapan jempol belaka,” tegasnya. Beberapa kali Skor berusaha meng- konfirmasi terkait hal tersebut kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab Muba Zulfakar, namun yang ber- sangkutan selalu tidak ada di tempat. ■Yudi Febriansyah/S10
11 www.skornews.comEdisi ke-31/Tahun IV/April 2015 PADAHAL jembatan semi per- manen sepanjang 30 meter itu adalah jembatan vital merupakan satu-sa- tunya jalur transportasi yang men- ghubungkan beberapa desa dalam wilayah kecamatan Uepai sekaligus merupakan urat nadi perekonomian beberapa desas eperti Desa Raua, Tamesandi, Anggawo, Motehe. Akibat belum adanya perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe khususnya DinasPekerjaan Umum Kabupaten Konawe, akhirnya Kepala Desa Rawua, Masaruddin- menggalang masyarakatnya untuk- membuat jembatan darurat dengan- cara swadaya masyrakat. Berdasarkan pantauan Skor, Jem- batan darurat yang dibangun warga itu menggunakan bambu dan kayu yang menghubungkan kedua sisi sun- gai, namun kondisinya masih rawan kecelakaan akibat masih adanya celah antara bambu yang memungkinkan warga terjatuh kesungai. Ketika ditemui Masaruddin saat melaksanakan kerjabakti pembuatan- jembatan menjelaskan jika pihaknya sudah mengusul atau menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati Konawe agar jembatan Sungai Amer- oro dapat segera dibangun kembali. “Kami sudah minta agar jembatan ini dibangun tetapi belum adareal- isasi dari pemerintah, sehingga kami berinisiatif sendiri bersama warga masyarakat untuk membangun jem- batan ini” ujarnya beberapa waktu- lalu. SKOR, Konawe-Sultra. Jembatan sungai Ameroro yang ambruk akibat han- taman banjirdua tahun lalu, hingga saat ini masih da- lam kondisi memprihatinkan.Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe terkesan tutup mata, pasalnya belum ada upaya perbaikan yang dilakukan selama ini. Tokoh masyarakat, Gunawan Said kepada Skor meminta perhatian Pem- kab Konawe agar sesegera mung- kin membangun kembali jembatan tersebut agar masyarakat pengguna jembatan dapat merasa nyaman dan tidak was-was lagi ketika mereka- melintasi jembatan tersebut. “Harusnya mereka tanggap dan paham begitu pentingnya keberadaan jembatan sungai Ameroro ini ba- gaimanapun warga ke lima desa yang ada di seberang sungai Ameroro ada- lah mayoritas petani yang setiap ha- rimelintasi jembatan ini” pintanya. Sementara, kepala seksi Bina Mar- ga PU Kabupaten Konawe, Sumarto via ponselnya mengaku sudah men- gusulkan pembangunan jembatan tersebut dalam Musrembang baru- baru ini untuk dimasukkan dalam pendanaan tahun 2016 karena dan- anya sangat besar mencapai miliaran rupiah. Selain pembangunan jembatan, Sumarto juga menyebutkan adanya usulan pembangunan jalan semi per- manen sepanjang 4 km pada daerah perkampungan. ■NasrulAnas 1isi ke-31/Tahuh n IVIV/April 2015 etua KMPA Tunas Hijau Air- madidi, Maria Taramen men- gatakan bahwa perusahaan tambang, PT Mikro Metal Perdana (MMP) telah dila- rang beroperasi di Pulau Bangka seba- gaimana keputusan Mahkamah Agung (MA) tertanggal, 02 September 2013. “Keputusan MA itu otomatis menggu- gurkan Surat Keputusan (SK) Bupati Mi- nahasa Utara yang menjadi dasar hukum beroperasinya perusahaan tersebut”, kata Maria. Ditambahkan Maria Taramen, PT MMP melanggar sejumlah aturan perundangan SKOR, Minahasa Utara-Sulut Penolakan sejumlah Lem- baga Swadaya Masyarakat ter- hadap masuknya perusahaan tambang biji besi ke Pulau Bangka, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara terus diteriakkan kare- na dikwatirkan merusak ling- kungan dan kelestrian alam. seperti UU No 27 Tahun 2007 dimana dijelas- kan bahwa pulau yang luasnya kurang dari 5 Km2 tidak boleh ditambang sementara luas pulau Bangka tidak lebih dari 3,319 Ha. Sesuai rencana tata ruang wilayah, Pulau Bangka tidak diakomodir untuk areal pertam- bangan, "ini aneh, masa RTRW tidak menga- komodir tetapi Bupati berani mengeluarkan IUP kepada PT MMP", tutur aktivis perempuan Sulut ini. Dari pantauan SKOR, saat ini terdapat se- jumlah alat berat di lokasi tambang. Terkait hal tersebut, pihak PT MMP belum dapat dikonfirmasi hingga berita ini ditulis. ■Arham
12 www.skornews.comEdisi ke-31/Tahun IV/April 2015 SKOR, Baturaja-Sumsel anyaknya truk bermuatan berat pengangkut hasil tambang batubara yang hampir setiap hari me- lenggang bebas di jalan lintas kota baturaja menuai sorotan warga dan anggota legislatif Kabu- paten Oku Provinsi Sumatera Sela- tan. Sejumlah anggota DPRD Oku mengaku geram dan kesal. Pasalnya aktifitas truk-truk milik perusahaan tambang di Oku itu dinilai mengaki- batkan rusaknya ruas jalan lintas di kota Baturaja namun hingga kina pihak Pemerintah Kabupaten Oku terkesan tutup mata dan tidak pedu- li. Salah satu anggota DPRD Oku, Yudi Purna Nugraha saat ditemui tim Skor diruang kerjanya mengatakan,banyaknya truk pen- gangkut batubara milik perusahaan yang melintasi jalan lintas kota baturaja itu melanggar aturan dan undang undang yang berlaku. Peraturan yang dilanggar lanjut Yudi adalah undang undang no 4 tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batu bara serta perda no 5 tahun 2011 Sumatera Selatan yang menyatakan bahwa pelaksan- aan angkutan pertambangan harus memiliki jalur khusus yang tidak me- lewati jalan kota ( umum ). “Tidak dibenarkan angkutan ba- tubara melintas di jalan umum. Pe- merintah harus tegas dalam menilai hal tersebut” UjarYudi kepada Skor beberapa waktu lalu. Menurut dia,seharusnya Pemeri- tah Kabupaten Oku dapat mendesak pemegang izin usaha tambang batu bara untuk membuat jalan khusus dalam mengeluarkan hasil pertam- banganya. Yudi mencontohkan PT Bukit Asam yang mengeluarkan hasil per- tambangan dengan menggunakan jalur kereta api ( ka ) mestinya pe- merintah harus bisa memikirkan nasib rakyat,bukan malah menutup mata dan menutup kuping. Lebih lanjut Yudi menuturkan sesuai undang undang no 4 tahun 2009 pasal 6 ayat 1 huruf n bahwa pemerintah berkewajiban untuk membina dan mengawasi kegiatan pertambangan “Walaupun pemegang IUP dan IUPK boleh menggunakan sarana dan prasarana umum.namun dalam pera- turan tersebut tidak menjelaskan mengenai pengangkutan”imbuhnya. Selain itu,Yudi juga mengaku heran,pemerintah mengeluarkan IUP dan IUPK terhadap perusahan tambang batubara di Oku tanpa me- minta perusahan membuat rencana pengangkutan hasil tambang ter- lebih dahulu. “Dalam waktu dekat ini kami akan pertanyakan ke pihak terkait karena keluhan masyarakat. Makanya kami dari komisi 1 berhak mempertanya- kan keluh kesah masyarakat terh- adap angkutan batubara yang melin- tas dijalan kota" pungkasnya. ■Asni SKOR, Muba SETELAH melalui pembahasan alot dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daer- ah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin dan Bagian Anggaran (Banggar) DPRD Muba, akhirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Angg- aran 2015 disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pengesahan dilakukan pada rapat Paripurna masa persidan- gan ke 4, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Muba, Jumat (20/3) lalu. Selesainya proses pembahasan APBD Muba tahun 2015 tersebut ditan- dai dengan penandatanganan berita ac- ara persetujuan bersama Bupati Muba H Pahri Azhari dengan Pimpinan DPRD Muba, Riamon Iskandar beserta para Wakil Pimpinan DPRD Muba terhadap Raperda APBD menjadi Perda yang disaksikan oleh para angota dewan, SKPD, tokoh Masyarakat, dan kalangan LSM. Rapat Paripurna dimulai dengan pembacaan rancangan keputusan ber- sama DPRD dengan Bupati Muba oleh juru bicara Badan Anggaran, Iin Febri- anto SIp yang menyatakan, total APBD Kabupaten Muba Tahun 2015 sebesar Rp. 3.081 triliun. Bupati Muba H Pahri Azhari dalam sambutannya mengatakan, mungkin SKOR Baturaja Sumsel mineral dan batu bara serta perda sesuai undang undang no 4 tahun SKOR Muba SKOR,Bitung-Sulut KASUS dugaan pemalsuan tanda tangan akta hi- bah tanah TK Negeri Pembina Kota Bitung, Prov. Sulut yang lama “mati suri” kini kembali mencuat. Adi Mulyono yang merupakan pemilik lahan se- luas 1820 Meter persegi itu kembali membeberkan pembicaraannya dengan sejumlah petinggi Kota Bi- tung beberapa waktu lalu seperti Walikota, Wakil Walikota, Sekkot, Ketua DPRD dan Kadis pendidikan yang bersepakat untuk membayar tanah yang ditem- pati sekolah TK Negeri Pembina kepada pemilik tanah (Adi Mulyono,red). Menurut Adi, Walikota Bitung, Hanny Sondakh bersama seluruh jajaran terkait telah sepakat akan membayar tanah tersebut dengan menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Drs. Herman Rom- pis dan Camat Matuari, Ellen Sutrisno (pejabat saat itu) untuk mempersiapkan administrasinya termasuk semua keinginan masyarakat belum terakomodir secara tuntas dalam APBD tahun 2015 ini. Hal ini karena adanya program-program pembangunan dan pembatasan anggaran yang tersedia setiap tahunnya. Untuk itu, ke depan kita semua harus bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan pendapatan daerah. “Semua pandangan, pendapat dan himbauan para anggota Dewan melalui pandangan fraksi, akan menjadi catatan kami untuk bertindak dan melangkah ke depan demi kemajuan Kabupaten Muba yang kita cintai,” ujar Pahri. Sementara Ketua DPRD Muba Rea- mon Iskandar mengucapkan teri- makasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dan bersungguh- sungguh dalam pembahasan maupun Rapat Pleno Paripurna ini, hingga APBD Muba dapat disahkan hari ini. Menurutnya, kami selaku DPRD Muba berharap kerjasama yang baik dan kekompakan, agar kita dapat men- gatasi potensi pengurangan anggaran untuk tahun mendatang. “Kita tetap harus bersatu untuk pembangunan Kabupaten Muba yang lebih baik dan sekaligus meningkat- kan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat Muba," katanya penuh harap. ■Yudi/S10 akta jual beli. "Walikota waktu itu memerintahkan Herman Rompis untuk memberikan uang sejumlah Rp 39 Juta kepada Ellen Sutrisno untuk menyelesaikan penguru- san akta jual belinya," kata Mulyono. Mulyono menjelaskan bahwa saat itu dirinya me- nandatangani kwitansi yang akan dibayarkan setelah pembayaran tanah selesai,"saya menandatangani kwitansi untuk biaya AJB dan menyerahkan serti- fikat kepada Camat matuari, Ellen Sutrisno (pejabat saat itu, red) dan sampai hari ini sertifikat itu belum dikembalikan kepada saya padahal tidak terjadi jual beli dan terakhir saya dapat kabar jika sertifikat itu berada di Bagian Aset Daerah", terangnya. Mantan Camat matuari, Ellen Sutrisno saat dikon- firmasi membantah telah menerima perintah pen- gurusan akta jual beli dan menahan sertifikat asli milik Adi mulyono, Adi Mulyono tidak punya bukti dan dasar untuk menudingnya menerima uang pengurusan akta itu, “berita ini adalah berita sampah,Adi Muly- ono itu hanya menam- bah nambah dosa saja jika mengatakan saya terima uang dan sebenarnya ini beri- ta sampah yang tidak layak di ekspos, jika kamu paham mana yang pantas di ek- spos mana yang tidak", kata Ellen Sutrisno via se- lulernya. ■Arham
13 www.skornews.comEdisi ke-31/Tahun IV/April 2015 KANDIDAT yang lolos adalah Bima Haria Wibisana dari BKN, Budhi Santoso dari Bappenas, Makhdum Priyat- no dari STIA LAN, Masduki dari BKN, Mohammad Syamsul Maarif dari IPB, Bahrul Hidayat dari Kemendikbud dan Sri Hadiati Wara Kustriani dari LAN sementara Guru Be- sar Universitas Hasanuddin Makassar, Prof. DR. Muh. Nur SKOR, Jakarta SELEKSI terbuka calon Pimpinan Tinggi Utama Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun 2015 telah meloloskan Tujuh kandidat Kepala BKN dalam seleksi pembuatan makalah setelah sebelumnya melalui seleksi administrasi. Sadik, MPM Gugur pada seleksi tersebut. “Tujuh kandidat yang lolos seleksi itu direncanakan menjalani tes selanjutnya (wawancara) pada Tanggal, 13- 14 April 2015 mendatang,” kata kasi informasi dan pub- likasi Humas BKN, Berry (6/4). Tirta/Risma Dr. Ir Bima Haria Wibisana, MSIS NIP : 19610719 1989031001 Tempat Tgl Lahir : Jakarta 19 Juli 1961 Pangkat/Gol. Ruang: Pembina Utama Madya, IV/d Pendidikan Terakhir : S-3 Jabatan Terakhir : Wakil Kepala BKN Dr. Makhdum Priyatno, MA NIP : 19610811. 198603. 1. 001 Tempat Tgl Lahir : Purbalingga, 11 Agustus 1961. Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Utama, IV/e Pedidikan Terakhir : S-3 Jabatan Terakhir : Ketua STIA LAN Prof. Dr. Ir. Mohammad Syamsul Maarif, M.Eng, Dipl. Ing, DEA NIP : 195809041982031004 Tempat Tgl Lahir: Pamekasan, 4 September 1958 Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Utama, IV/e Pedidikan Terakhir : S-3 Jabatan Terakhir : Guru Besar Tetap Bidang Mana- jemen Sumber Daya Manusia IPB, Institut Pertanian Bogor Sri Hadiati Wara Kustriani, SH, MBA NIP : 195907151986032001 Tempat Tanggal Lahir : Magelang, 15 Juli 1959 Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Utama, IV/e Pedidikan Terakhir : S-2 Jabatan Terakhir : Deputi Bidang Kajian Kebi- jakan Lembaga Administrasi Negara Dr. Ir. Budhi Santoso, MA. NIP : 195908061986111001 Tempat Tanggal Lahir : Jogjakarta, 06 Agus- tus 1959 Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Utama Madya, IV/d Pedidikan Terakhir : S-3 Jabatan Terakhir : Fungsional Perencanaan Utama, Bapennas. DR. Masduki, SH. MM NIP : 195810151985031001 Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 15 Oktober 1958 Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Utama, IV/e Pedidikan Terakhir : S-3 Jabatan Terakhir : Analis Organisasi BKN Bahrul Hayat NIP : 195904301986031016 Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 30 April 1959 Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Utama, IV/e Pedidikan Terakhir : S-3 Jabatan Terakhir : Analis Akuntabilitas dan Kinerja Ahli Muda, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
14Edisi ke-31/Tahun IV/April 2015 royek yang bernilai Rp 23 Miliar itu dimenangkan oleh PT KIS, pe- menang kemudian mensubkon- trakkan seluruh pekerjaan dengan harga Rp 4 Miliar lebih kepada PT LMP yang dikerjakan menggunakan lift be- kas dari cina. Sebelum Kementerian KUKM mengumumkan pemenang lelang, PT LMP telah terikat perjanjian kerjasama pen- gadaan dan pemasangan Delapan unit ser- vice elevator dengan PT LH sehingga kuat dugaan penetapan pemenang lelang telah diatur. Parahnya, semua pihak terkait di Ke- menterian KUKM telah bekerjasama me- muluskan “pencurian” anggaran proyek tersebut. Pasalnya, oknum-oknum yang ter- libat dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAPF), Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan Berita Acara Serah Terima peker- jaan (BAST) memberikan rekomendasi baik dan pekerjaan dinyatakan selesai kemu- dian dibayarkan 100% padahal hasil pen- elusuran Tabloid SKOR saat itu kondisi fisik pekerjaan belum mencapai 50 %. Kejaksaan Tinggi DKI telah menyidik ka- sus itu dan menetapkan Dua Tersangka yak- ni Kasyadi (Pegawai KUKM), Samsul Bahri (Dirut PT LH) dan Rini Y. Fatimah (Dirut PT KIS). Sementara Pejabat Pembuat Komit- men (PPK), Asnawi Bahtiar telah meninggal sehingga oknum-oknum pejabat diatasnya tidak dapat ditelusuri, “sumbernya kan PPK, PPK nya meninggal jadi keatas ini tidak bisa, mentok disitu” kata pihak Penkum dan Hu- mas Kejati pada SKOR, (20/3/15). Berdasarkan rilis siaran Pers yang di- terima SKOR dari Humas Kejati DKI terkait perkembangan penanganan perkara terse- but menerangkan bahwa, “akibat perbua- tan para tersangka tersebut mengakibat- kan kerugian Negara kurang lebih sebesar Rp 17.430.534.091 sesuai hasil audit perhi- tungan kerugian dari BPK.” “Ketiganya disangkakan melanggar pasal 2, pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) hurf b Undang-undang Nomor:31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.” Aktivis Lembaga Informant Korupsi (LIK), yang akrab disapa Bang Awi mengatakan jika PPK suatu proyek pengadaan mening- gal dan pihak-pihak diatasnya tidak dapat disidik kemudian penangan- an kasusnya menjadi buntu maka hal itu perlu dijadikan topik diskusi hukum yang me- narik. “Dalam kasus korupsi di KUKM itu sudah sangat jelas dugaan keterlibatan oknum-oknum yang menandatangani BAPF, BAPP dan BAST serta Konsultan proyek dan Panitia Penerima Barang yang kompak memberi- kan penilaian baik dan peker- jaan selesai 100% sehingga ter- jadi serah terima pekerjaan dan pembayaran,” ungkap Awi. Awi melanjutkan, “saya me- minta Tabloid SKOR bersama- sama dengan LIK agar menanya- kan permasalahan itu ke komisi Hukum DPR serta Pakar Hukum Pidana agar permasalahannya jadi Pemenang PT KIS, Kon (27Agustus 2 pelaksanaan ber 2012) Pekerjaan dibayarkan 100% kepada PT KIS melalui SP2D No. 211958A/019/110 (10 Desember 2012), dilampiri BAST Panitia Penerima Barang/Jasa Nomor 438/BAST/- PBJ/SM/XI/2012 ( 26 November 2012) yang menyatakan bahwa pekerjaan pengadaan lift telah dinyatakan selesai 100%. SKOR, Jakarta Masih segar di ingatan kita tentang kasus korupsi pengadaan Delapan unit lift di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Tahun anggaran 2012 yang merugikan Negara hampir Rp 20 Miliar. (27 pela ber 2an terang benderang, ” tegasnya. Informasi yang di- himpun Tabloid SKOR bahwa Pejabat Pem- buat Komitmen (PPK), pada proyek pen- gadaan Delapan unit lift KUKM ada- lah juga PPK pada proyek pengadaan Video Tron KUKM, kedua proyek itu dilaksanakan pada tahun anggaran yang sama 2012, sebagaimana diket- ahui bahwa kasus korupsi video tron melibatkan anak mantan Menteri KUKM, Syarif Hasan sebagai tersang- ka yakni Rievan Afrian. ■Tirta Surat penawaran harga oleh AS/LMP/VI/2012 (22 Juni 20 Perjanjian Kerjasama Nomo tentang perjanjian kerjasam delapan unit service elevato LH telah mengetahui adan rian KUKM sebelum pengu S A P t d dibayarkan 100% kepa D No. 211958A/01 ilampiri BA Nomo L
15Edisi ke-31/Tahun IV/April 2015 g Lelang: ntrak No. 486/Kont/SM.3/VIII/2012 2012) sebesar Rp 23,2 Miliar (waktu n 120 hari, berakhir pada 24 Desem-em- h PT LMP ke PT LH : Nomor 385/PL1998/ 012) lalu ditindaklanjuti dengan Surat or L0216/HK/LMP/VII/2012 (16 Juli 2012) ma pengadaan dan pemasangan atas or merk Louser berarti PT LMP dan PT nya proyek pengadaan lift Kemente- umuman lelang dilaksanakan.
16 www.skornews.comEdisi ke-31/Tahun IV/April 2015 SALAH sorang tokoh masyarakat asal Muba, A Aripai mengatakan ka- sus Petro Muba iti tidak bisa dibi- arkan begitu saja melainkan harus diusut tuntas agar bisa diketahui ke mana uang rakyat belasan miliar itu mengalir. Selain itu Aripai juga meminta semua pihak yang terlibat dan me- nikmati uang di Petro Muba dengan cara yang melanggar hukum agar ikut bertanggung jawab. “Kasus ini harus dibawa ke ranah hukum, jika perlu laporkan ke KPK,” demikian ungkap tokoh yang terke- nal vokal ini, beberapa waktu lalu. SementaraAnggota Komisi II DPRD Kab Muba dari Fraksi PDI-P, H Ismail mengatakan PT Petro Muba yang membawahi sejumlah anak perusa- haan seharusnya tetap memikirkan aspek efisiensi dan keuntungan peru- sahaan dalam operasionalnya, Karena hasil dari keuntungan perusahaan itu lanjut Ismail pada akhirnya akan da- pat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Muba. “Setahu saya, selama ini Petro SKOR, Muba-Sumsel Terbongkarnya dugaan penyelewengan dana hingga 14 Miliar di Petro Muba yang dipublikasikan Badan Pe- meriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan, sebagaimana dilansir Skor dan media massa lainnya beberapa waktu lalu, mendapat perhatian banyak ka- langan. Aparat penegak hukum diminta bertindak ce- pat mengusut tuntas dugaan korupsi itu. Muba selalu dianggarkan pada APDB, seperti halnya benalu, terkait den- gan saham kepemilikan pemerintah kabupaten, memang ada sejumlah kejanggalan seperti apa yang ditemu- kan BPK, beberapa di antaranya tidak dilampirkan pada laporan keuangan. Jadi wajar BPK mempertanyakan ke mana saham itu selama ini" ungkap- nya. Ketua Aliansi LSM Kab Muba, Drs M Nuh Soleh ketika dimintai keteran- gan terkait dugaan penyelewengan dana di Petro Muba mengatakan, pihaknya sudah lama mengendus du- gaan penyelewengan dana di Petro Muba. Bahkan Soleh mengaku lem- baganya telah menerima beberapa data terkait dugaan penyimpangan dana tersebut. Soleh juga mengharapkan agar Pemkab Muba mengambil langkah te- gas terkait bobroknya pengelolaan di Perusahaan Daerah (Perusda) itu. “Pemkab Muba diharapkan men- injau ulang manajeman yang ada. Bahkan jika perlu, kalau memang tidak ada hasilnya bagi Pemkab Muba, Petro Muba dibubarkan saja,” tukasnya. ■Yudi F/S10 SEKRETARIS Jenderal PB HIPMI Maros Raya, Tasmin Hamliong, Senin (23/3), mengatakan bahwa kehadiran perusahaan semen itu berpotensi merusak hutan, ling- kungan dan areal pertanian war- ga, "Karena itu, kami mengajak masyarakat agar ikut menolak kar- ena kawasan hutan dan pegunun- gan karst Maros wajib kita jaga ke- lestariannya," katanya. Kawasan itu menyimpan keanekaragaman flora dan fauna serta cadangan air yang melimpah, jika dieksploitasi maka dipastikan mengancam kelangsungan hidup masyarakat Maros dimasa yang akan datang. Dari 500 Hektar lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan pabrik, sekitar 300 Ha. diantaranya adalah lahan pertanian produk- tif, “Pemerintah Kabupaten Maros harus lebih bijak dalam menerima investasi, jangan karena mengejar pendapatan asli daerah (PAD) tapi disisi lain mengancam kelangsun- gan Sumber Daya Alam (SDA)”, tu- tur Tasmin. Investasi SDA selama ini tidak signifikan meningkatkan kese- jahteraan rakyat, yang terpenting adalah peningkatan kualitas SDM karena dengan begitu kesejahter- aan rakyat otomatis meningkat. Aktivis HIPMI itu menilai bahwa Pemkab Maros tidak transparan terkait kehadiran PT Conch South Sulawesi Mine, “Saat ini Perusa- SKOR,Maros-Sultra e m b a g a S w a d a y a Masyarakat (LSM) Lum- bung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Maros, meminta Kejaksaan Neg- eri (Kejari) dan Kepolisian Resort (Polres) Maros segera menyelidiki dugaan korupsi pajak parkir (Retri- busi) Bandara Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan. Hal tersebut ditegaskan Bupati LIRA Maros, Abrar Rahman yang juga Koordinator Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Maros (AMPM) saat ditemui SKOR di Warkop 89 Maros, senin (23/03/15). Abrar bersama kawan-kawan Aliansi telah menemui pihak Ang- kasa Pura I Bandara Sultan Hasa- nuddin untuk meminta informasi dan data penerimaan pajak parkir namun pihak bandara tidak berse- dia memberikan. “Data yang kami peroleh dari Dispenda Maros sejak tahun 2013- 2014, Pemkab Maros memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebe- sar Rp 5 Miliar atau 30% dari total pemasukan pajak parker”, terang Abrar. Selama Tahun 2014, pajak parkir Bandara Sultan Hasanuddin dikelo- la oleh pihak ketiga namun pada Tahun 2015 telah dikelola langsung oleh Angkasa Pura I. Ironisnya, PAD Maros justru tidak meningkat padahal jumlah kendaraan yang keluar-masuk bandara makin ber- tambah. Parahnya lagi, tidak adanya sistem informasi berbasis teknologi (IT) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Maros (Dispenda, red) seh- ingga informasi penerimaan pajak parkir berpotensi diselewengkan dan kuat dugaan menjadi lahan ko- rupsi “berjamaah”. ■AA-S.48 han Semen asal China tersebut telah memperoleh Izin Usaha Per- tambangan (IUP) dari Kementerian ESDM namun pihak Dinas Pertam- bangan Maros terkesan tertutup saat ditanyakan. Badan Lingkungan Hidup Daer- ah (BLHD) Maros telah melakukan pertemuan dengan pihak perusa- han di kantor Bupati Maros namun tidak melibatkan pihak independen seperti organisasi Kepemudaan dan LSM yang selama ini konstis- ten menolak rencana keberadaan perusahaan semen itu. "Karena itu, kami tegas meno- lak rencana penerbitan Amdal kar- ena diduga telah terjadi konspirasi antara Pemda dan pihak perusa- haan," tegas Tasmin Halidong. ■AA-S.48 SKOR,Maros-Sultra Himpunan Pemuda Mahasiswa Indonesia (HIPMI) Maros Raya, Prov. Sulsel dengan tegas menolak kehadiran perusahaan semen asal China, PT Anhui Conch Maros South Sulawesi Mine.
17 www.skornews.comEdisi ke-31/Tahun IV/April 2015 WAKIL Kepala Sekolah, Drs. Cepi M. Imam K. mengatakan bahwa se- luruh siswa kelas XII telah mengikuti program try out, ujian kemandirian dan UAS untuk mempersiapkan diri menghadapi UNAS, "Kita sudah mem- persiapkan semuanya, alhamdulillah semua siswa antusias menyambut UNAS mendatang", jelasnya. Meski Unas bukan menjadi salah satu penentu kelulusan namun Cepi meyakini, siswa dapat mengikuti dan meraih nilai yang memuaskan, se- lain melaksanakan berbagai program ujian menghadapi Unas, Winus juga sudah melakukan Test Of English Lan- guage yakni Test keterampilan bahasa asing. Senada dengan Cepi, Kepala Seko- lah SMK Winus, Khotim Sobariah mengatakan siswanya telah siap menghadapi Unas dengan pemetaan kemampuan siswa mengahadapi tes UN. Dikatakan Khotim, kelulusan pe- serta didik tahun ini diserahkan sep- enuhnya ke sekolah karena berdasar- kan hasil penilaian seluruh proses pembelajaran peserta didik selama ini, "Kita akan tentukan prosesnya dari hasil semester peserta didik se- lama Tiga Tahun," terangnya. Hasil UN bukan jaminan kelulu- san, hal itu diutarakan Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Zainal Arifin, hasil kesepakatan nilai Unas dipakai untuk mempertimbang- SKOR, Kota Bekasi-Jabar JELANG diadakannya Ujian Nasional (UNAS) serentak pada 13-15 April 2015 mendatang, SMA Widya Nusantara (WINUS) Kec. Rawalumbu, Kel. Bojong Rawalumbu, Kota Bekasi telah siap menghadapinya. kan Seleksi Nasional Masuk Perguru- an Tinggi Negeri (SNMPTN) yang telah disepakati majelis Rektor, Kemendik- bud dan Kemenristekdikti. "Karena itu diharapkan bagi pe- serta Unas dapat belajar keras dan tidak mengerjakan soal seadanya," jelasnya. ■Alfi/S10 SKOR, Bitung-Sulut emerintah mengalokasi- kan sedikitnya 20% dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) un- tuk sektor pendidikan na- sional sehingga ironis jika ada lem- baga pendidikan yang masih menarik pungutan siswa. Hal itu disampaikan aktivis LSM Pasela, Syamsi Hima di sela-sela keg- iatan pawai ta'aruf jelang STQ Kota Bitung, di lapangan kantor Walikota Bitung, Kamis (26/03/2015) lalu. Syamsi Hima mengemukakan kekesalannya terhadap kinerja komite sekolah di Kota Bitung, komite diben- tuk untuk menjembatani kepentin- gan orangtua siswa dengan pihak sekolah namun justru menjadi alat "memeras". Rapat komite dijadikan tameng oleh pihak sekolah untuk berbagai pungutan, orangtua terkadang "ta- kut" bersuara sebab mereka tidak ingin anaknya mengalami kesulitan," tegas Hima. Lebih lanjut Hima menghimbau kepada orang tua siswa jika memang rapat komite itu tidak sesuai maka sampaikan keberatan, “Jangan ikut saja keputusan rapat," tegasnya. Hima juga meminta Komite Seko- lahdibubarkan,"Bubarkansajakomite sekolah karena tidak bermanfaat bagi SKOR Bit S l t orangtua dan siswa," pritesnya. Pernyataan aktivis LSM Pasela ini bermula dari pemberitaan SKOR edisi ke-30 dimana MTs Negeri Bitung di- duga marak terjadi pungutan liar. “Infaq itu untuk membayar gaji honorer karena sudah tidak ada lagi anggaran untuk guru honor dalam DIPA," kata Kepala MTs Negeri Bitung, Drs Hasan Paransa saat dikonfirmasi. Paransa juga membantah adanya pungutan Rp 500 Ribu untuk uang bangku ,"Itu tidak benar, kami tidak pernah meminta uang bangku," ban- tahnya. ■Arham/S10 SKOR, Bitung-Sulut SELEKSI Tilawatil Quran ke XXIII Kota Bitung yang dilaksanakan pada hari Jumat, 27/03/2015 sampai dengan hari Minggu, 29/03/2015 sukses digelar. STQ yang bertempat di Masjid Ribhatul Qulub Kota Bitung diikuti oleh 108 peserta den- gan menampilkan berbagai macam dan tingkatan lomba. umat Islam,“ ujar Lomban. Acara ini ditutup secara resmi oleh Staf Ahli Walikota Bidang Hukum Verra Manoppo, SH (29/03/2015) yang dirangkaikan dengan penyera- han hadiah bagi para pemenang lomba STQ. ■Arham ung-Sulutl Acara yang sebelumnya dibuka secara resmi pada hari Jumat, 27/03/2015 oleh Wakil Walikota Bitung M. J. Lomban, SE, M.Si yang dihadiri oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Bitung Drs. Hi. Ulyas Taha, M.Pd, Ketua Komisi B DPRD Kota Bitung Anthonius Supit, Wakil Ketua LPTQ Provinsi Sulut, Hi. Gun Lapadengan, Ketua LPTQ Kota Bitung Gunawan Pontoh, SE, Ketua MUI Kota Bitung Drs. Abdurahman Kaluku, Ketua IPHI Kota Bitung Hi. Ruslan Abdul Gani, Ketua Dewan Masjid Kota Bi- tung Hi. Sultan Yusuf, dan Asisten Perekonomian Salma Hasjim, SE, M.Si dan Wakapolres Kota Bi- tung. Dalam sambutannya Lomban menyampaikan bahwa pemerintah kota Bitung sangat mengapre- siasi dan mendukung kegiatan STQ XXIII Kota Bitung. “Tujuan dilaksanakan STQ bukan sekedar meraih juara namun bagaimana kita mengaplikasi- kan nilai-nilai Quran dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai momentum memperkaya potensi bagi
18 www.skornews.comEdisi ke-31/Tahun IV/April 2015 SKOR, Konawe-Sultra MESKI sempat tertunda akhirnya kapal patroli milik Dinas Pertambangan dan Energi (Distam- ben)Konawe Utara tiba di pelabuhan Molawe Konawe Utara (Konut) awal Februari 2015 lalu. Jika Sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) pengadaan kapal patroli itu seharusnya selesai akhir tahun 2014. Keterlambatan realisasi pengadaan kapal pa- troli itu akibat adanya perubahan spesifikasi ka- pal yang terjadi pada saat proses pekerjaan. Salah satu pejabat Distamben Konawe Utara, Pirkan ketika dikonfirmasi Skor membenarkan kapal patroli hasil pengadaan Distamben 2014 itu baru tiba awal februari 2015 dan langsung diterima oleh sejumlah pejabat Konut. SKOR, Muba-Sumsel, sisten Bidang Per- ekonomian dan P e m b a n g u n a n (Asisten II) Kabu- paten Musi Banyu- asin, Ir. H. Sulaiman Zakaria, MT. menghimbau agar semua perizinan diurus di Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (BP3M). Selu- ruh perizinan diharapkan sesuai den- gan Perda dan Perbup serta tidak melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). “Hendaknya ada pengawasan pelaksanaan pembangunan,” kata Sulaiman. Himbauan itu disampaikan dalam rapat tentang masalah periz- inan dan tata ruang wilayah antara BP3M dengan SKPD terkait beberapa waktu lalu. Kepala BP3M Muba, Drs. H. Am- ril Nurman menyampaikan adanya beberapa kendala yang perlu dikaji seperti permohonan IMB yang me- langgar tata ruang, tidak sesuai Garis Sempadan Bangunan (GSB) baik jalan Provinsi, Kabupaten maupun Nega- ra. “Selain itu, permohonan SITU dan Izin Kepariwisataan yang diajukan pemohon berada di kawasan jalur hijau,” tuturnya. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Faisyar, SE. MSP. mengatakan, ”Pe- merintah harus mengatur bangunan di kawasan tertentu agar tidak ter- jadi pelanggaran tata letak wilayah,” tegasnya. Sementara itu, Ketua Aliasi LSM Muba, Drs. M. Nuh Soleh mengata- kan dirinya mendukung upaya Pem- kab menertibkan perizinan namun Ia menyayangkan belum adanya Perda Tata Ruang sebagai payung hokum,“ unkapnya. ■Yudi Febriansyah/S10 PENELUSURAN SKOR mengung- kap misteri mundurnya birokrat se- nior bitung itu bahwa Ritta Tumewu tidak pernah mengundurkan diri, "Saya mau luruskan dua hal. Per- tama, saya tidak pernah mendapat penekanan dan saya tidak pernah curhat kepada salah seorang ang- gota dewan, yang benar adalah salah seorang anggota dewan me- nelpon dan menayakan kenapa saya mengundurkan diri dan saya jawab bahwa saya tidak mengundurkan diri tapi diminta menandatangani SKOR, Bitung-Sulut Gonjang-ganjing mun- durnnya Kepala Dinas Pasar Kota Bitung, Ritta Tumewu terus bergulir, hal itu dipertanyakan banyak pihak. surat pengunduran diri namun saya tolak hingga akhirnya saya di nonjobkan," kata Ritta saat ditemui SKOR (24/03/15). "Saya memilih menegakkan aturan, kejadian itu berawal saat saya diminta untuk mengeluarkan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) yang anggarannya tidak ter- dapat dalam Daftar Program Ang- garan (DPA) namun permintaan itu saya tolak karena bertentangan per- aturan," terang Ritta. ■Arham/S10 SSumselS l “Kapal tersebut sempat tertunda atau terlambat akibat adanya kendala teknis dari proses awal kar- ena ketika sudah berproses pekerjaannya tiba-tiba muncul perubahan struktur mulai dari ukuran ka- pasitas yang di tambah juga terdapat penambahan pemasangan alat komunikasi yang membutuhkan ahli tehnisi” Ujar Pirkan beberapa waktu lalu. Sementara Kadistamben Konut, Ir. H. Muhardi Mustapa, MP, M.Si mengaku jika keberadaan kapal patroli itu sangat menunjang aktifitas pengawasan pertambangan di daerahnya. Pasalnya sebagian besar wilayah Konut merupakan wilayah pesisir pantai, selain itu lanjut Muhardi masih banyak wilayah atau lokasi yang sulit dijangkau melalui jalan darat. Lebih lanjut Muhardi mengaku optimis den- gan adanya kapal patroli itu karena telah di- lengkapi dengan sejumlah fasilitas pendukung patroli laut yang tidak hanya mengawasi kegia- tan pertambangan tetapi juga operasi kehutan- an yang akhir akhir ini diakui Muhardi banyak terjadi aksi pencurian kayu serta masalah peri- kanan dan perombakan hutan di pesisir laut. “Kapal ini dilengkapi alat komunikasi sep- erti Radio dan radar penghubung yang dapat menerima atau mengirim segala informasi atau data-data di lapangan. Sehingga kejahatan di- laut akan dapat kitabasmi bersama-sama secara cepat,” pungkasnya. ■NasrulAnas SKOR, Muba-Sumsel DUA karyawan PT Inti Agro Makmur (IAM) melakukan protes atas pember- hentian keduanya (PHK). Pasalnya, Pemberhentian itu secara sepihak dan tidak sesuai prosedur yang diamanatkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nopri (25) Warga Danau Cala, Kecamatan Lais dan Rustam (42) warga Desa Lumpatan, Kecamatan Sekayu Muba, keduanya sudah bekerja sekitar Dua Tahun pada perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit, PT IAM. Selain menuntut haknya selaku karyawan ke-duanya juga merasa ditipu karena pihak perusahaan meminta mereka menandatangani surat namun ternyata surat tersebut adalah pemberhentian. “Selama bekerja kami tidak mendapat jamsostek, hak-hak sebagai kary- awan juga tidak diberikan dan pada Tanggal 22/10/ 2014 disuruh menanda tangani surat pengunduran diri tapi kami tolak,” kata Nopri dan Rustam kom- pak. Saat menemui Senior Manager, Deli mempertanyakan tentang pemecatan itu “Hal itu tergantung pak Agus,” kata Nopri menirukan perkataan Deli. “Jelas kami protes dan meminta pihak perusahaan memberikan hak-hak kami, sebelumnya perusahaan tidak pernah memberikan peringatan atau te- guran tapi tiba-tiba kami di PHK,” jelas keduanya. Pihak Disnakertrans dan PT IAM belum dapat dikonfirmasi hingga berita ini ditulis. ■Yudi Febriansyah/S10
19 www.skornews.comEdisi ke-31/Tahun IV/April 2015 “KAMI memang sedang mereal- isasikan sebuah wadah bagi para pe- neliti dan inovator anak negeri dalam berkarya cipta menghasilkan sejum- lah produk berteknologi berdaya sa- ing di pasar global,” ungkap Dirut PT Len Industri, Abraham Mose. Di dalam kawasan “Len Techno Park“ tersebut akan berdiri industri- industri berbasis teknologi tinggi se- lain industri fotovoltaik antara lain Industri ICT, Industri Signaling Kereta Api, dan Industri Defence Electronics. Setelah Len Techno Park beroperasi maka operasional pabrik di Bandung akan ditutup. Pada prinsipnya, lanjut Bram (sa- paan akrab Abraham Mose), kemandi- rian teknologi sangat penting untuk kita wujudkan, namun teknologi tan- pa kemampuan menghasilkan produk yang bermanfaat dan berdaya saing, hanya akan menjadi tumpukan kertas hingga ke bulan,“Saya sering men- gatakan, bahwa penemuan terbaik akan muncul saat waktu yang tepat,” ujarnya. Bangsa kita sangat besar dengan jumlah penduduk yang sangat berpo- tensi sebagai market. Ragam teknolo- gi bisa kita kuasai, pahami hingga pada akhirnya kita mampu memenuhi kebutuhannya. “Kita tidak lagi men- jadi bangsa konsumtif, bangsa yang hanya bisa membeli tanpa mampu menjual,” ujarnya melihat persain- gan dunia teknologi dibanyak negara yang membidik Indonesia hanya se- bagai pangsa pasar. Saat ini, Len siap menyambut dan mendukung program pemerintah yang berbasis teknologi lainnya, hal ini seiring dengan harapan Len dalam memberi kontribusi yang maksimal SKOR, Jakarta Harapan segenap bangsa Indonesia untuk memiliki sebuah industri kreatif berbasis teknologi dan inovasi yang terintegrasi, nampaknya akan segera terwujud, setelah PT Len Industri (Persero) menggagas ide brilian untuk membangun, “Len Technopark,” sebuah pusat perkembangan sains dan teknologi Indonesia. bagi kemakmuran bangsa. Hasil besutan perusahaan ini tak hanya diperuntukkan untuk konsumsi dalam negeri, namun juga merambah ke negara tetangga. Timor Leste mis- alnya. Negara yang terkenal dengan sebutan Timor Loro Sae ini meminta PT Len untuk membantu program TV digital di negara bekas wilayah RI tersebut. “Kami bukanlah yang terbesar dan terbaik dipelbagai bidang tapi yang kami yakini dengan pasti, bila kami akan selalu melakukan inovasi menghasilkan produk yang mampu berdaya saing dan bekerja dengan se- genap tenaga demi memberikan man- faat bagi bangsa dan negara,” ujarnya kental dengan kebulatan tekad. Presiden Dukung Len Techno Park MELIHAT dan mengetahui he- batnya putra-putri Indonesia dalam menghasilkan produk elektronika dengan teknologi tinggi, Presiden Joko Widodo meminta agar PT Len In- dustri fokus kepada 3 segmen yakni transportasi (persinyalan kereta api, panel interlocking dan simulator pe- sawat), energi terbarukan (solar cell, modul cell dan PLTS), serta pertah- anan (piranti komunikasi dan radar militer). Hal tersebut dikatakan Presiden ketika berkunjung ke PT Len Industri, Jokowi diperlihatkan proses produksi dan produk renewable energy, rail- way system, defense electronics, ICT termasuk E- KTP, televisi hingga simu- lator pesawat. “Begitu banyak jenis produknya ya,” tutur presiden den- gan ekspresi kagum kepada Menteri BUMN Rini Soemarno saat berkelil- ing ke workshop sekaligus mendapat penjelasan dari Direktur Utama PT Len Industri Abraham Mose. Direktur Utama PT Len Industri Abraham Mose mengemukakan ke- pada Presiden Jokowi dijelaskan men- genai kapasitas produksi solar modul (panel surya) dan solar cell sebesar 30 MWp. Modul surya (panel surya) berfungsi untuk mengubah tenaga matahari menjadi listrik DC, dan ke- mudian disimpan ke baterei melalui BCU (Battery Control Unit). Produk solar home system (SHS) berkaapasitas 1 MWp itu sudah di- pakai di Karangasem dan Bangli, Bali, serta sejumlah pulau-pulau terluar. “Dengan produk ini maka penduduk tidak lagi kesulitan mendapatkan supply listrik yang sangat murah, tanpa bahan bakar, pengoperasian serta perawatan mudah, dan ramah lingkungan,” ungkap Abraham. Dalam kaitan kompetensi mem- bangun produk penghasil energi surya itu, dia mengemukakan telah ditandatangani perjanjian Len den- gan PLN tentang jual beli listrik PLTS Kupang sebesar 5MWp, beberapa hari lalu, yang merupakan project terbesar bagi Len di awal tahun 2015 ini, dan merupakan project IPP (Independent Power Producer) pertama di Indone- sia. “Kami juga sedang mempersiap- kan membuat produk pompa air bertenaga surya. Produksi pompa ini merupakan perintah dari Ibu Menteri BUMN, Pompa ini dibutuhkan untuk mengairi lahan pertanian, terutama di lokasi yang jauh dari irigasi. Den- gan pompa ini maka petani akan mendapat jaminan pasokan air un- tuk areal persawahan milik mereka,” pungkasnya. Untuk mendukung percepa- tan pengembangan tiga segmen tersebut, Presiden memerintahkan Menteri BUMN Rini Soemarno agar mengalokasikan penyertaan modal negara (PMN) untuk PT Len Industri, termasuk di dalamnya untuk mem- bangun fasilitas techno park di atas lahan seluas 10 hektar di Subang, Jawa Barat. ■Noeh
20 www.skornews.comEdisi ke-31/Tahun IV/April 2015 SKOR, Minsel-Sulut epemimpinan Bupa- ti Minahasa Selatan, Christiany E. Parun- tu yang memasuki tahun terakhir be- lum sepenuhnya mendapat apre- siasi dari masyarakat, banyak ka- langan justru kecewa. Hal itu disampaikan Ketua Umum PAMI, Noldy Pratasis bah- wa sejak kepemimpinan istri Leg- islator Sulut Deky Palinggi ini, kesejahteraan masyarakat Minsel belum meningkat. "Banyak persoalan yang belum selesai seperti dugaan korupsi re- hab kantor bupati yang menelan biaya Rp 14 Miliar, padahal pem- bangunan awal hanya Rp 6 Miliar,” katanya. Sampai berita ini diangkat, Skor belum dapat menemui pelak- sana pekerjaan, PT Andrekon Cip- ta Pratama yang ditengarai milik kerabat Bupati. Bupati Minahasa Selatan, Chris- tiany Eaugeni Paruntu saat di- hubungi Skor membantah, proyek rehab kantor Bupati dikerjakan oleh kerabatnya, "Tidak benar, saya tidak urus soal proyek karena prosesnya melalui LPSE dan ULP, anggaran rehab bukan Rp 16 Mil- iar," Bantah Bupati Christiany. ■Arham /S10 SKOR, Muba-Sumsel GUNA meningkatkan pelayanan dan pemenu- han kebutuhan air yang layak untuk masyarakat, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) te- lah mengucurkan dana Puluhan Miliar setiap tahun kepada PDAM Tirta Randik. Hingga kini, PDAM belum dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat seperti di Desa Muara Punjung telah Enam Bulan tidak ke- bagian air namun tetap membayar beban. Penelusuran SKOR pada Tahun 2014, PDAM te- lah melaksanakan sejumlah pengadaan seperti pe- masangan Panel Control Power Stabilizer dan Step Up Aksesoris untuk peningkatan voltage listrik dengan anggaran sebesar Rp 275 Juta, pengadaan bahan kimia mencapai Rp 300 Juta, pengadaan SKOR, Konawe Utara-SultraSKOR, K, ejumlah perusahaan tambang di Konawe Utara mendapat teguran keras dari Dinas Pertambangan Konawe Utara. Ke-enam perusahaan itu menda- pat teguran akibat melakukan berbagai pelanggaran seperti belum melunasi pajak mau- pun royalty, melakukan pencemaran lingkungan sekitar areal penambangan dan selebihnya terda- pat beberapa perusahaan pemilik IUP tetapi be- lum melakukan aktifitas. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pertam- bangan dan Energi Konawe Utara, Ir. H. Muhardi Mustapa, MP, M.Si, kepada Tabloid Skor di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Keenam perusahaan yang mendapat teguran itu, lanjut Muhardi adalah pemilik Izin Usaha Pe- nambangan (IUP) yang telah melakukan kegiatan di Konut sejak beberapa tahun lalutanpa menye- butkan nama-nama perusahaan yang dimaksud. “Kita sudah beri teguran, karena syaratnya kita beri teguran hingga 3 kali jika ternyata tidak di- indahkan maka sanksi terakhir adalah pencabutan IUP. Ini benar-benar kami lakukan sesuai aturan yang berlaku berdasarkan instruksi Menteri Per- tambangandan Energi” Ujarnya. Muhardi menghimbau kepada semua perusa- haan tambang yang ada di Konut untuk bisa men- taati segala aturan yang ada agar nantinya tidak ada pihak yang dirugikan. Menyinggung soal maraknya aksi pengolahan liar (illegal Logging) Muhardi mengatakan agar semua pihakperlu berpartisipasi mencegah illegal logging termasuk pihak perusahaan. “Pemilik IUP bukanberarti harus menguasai se- luas areal hutan sesuai lokasi IUP yang dimiliki. Apalagijika dengan dasar IUP lalu menjalin hubun- gan kerjasama dengan pengusaha pengolah kayu untuk membabat habis kayu yang ada di dalamnya” kata Muhardi. Untuk mengatasi masalah pertambangan, Muhardi juga mengharapkan peningkatan kiner- ja tenaga inspektur tambang agar lebih proaktif di lapangan khususnya dalam upaya pengawasan segala aktifitas pertambangan, apalagi lanjut Muhardi sudah diberikan fasilitas pendukung yang cukup termasuk kendaraan operasional. “Saya berharap agar dalam kegiatan dilapan- gan dapat menjalin hubungan kerja sama den- gan teman wartawan maupun LSM. Agar fungsi pengawasan dapat efektif sesuai yang kita harap- kan bersama. Saya kira dengan jumlah 8 orang tenaga inspektur sudah cukup berikut fasilitas pendukungnya sudah kita berikan” pungkasnya. ■Nasrul Anas Pompa Intake Type Submersible PDAM Sekayu, Unit Cabang, Pengadaan Pompa Distribusi Type Cen- triffugal, Pengadaan Meteran SR, Pengadaan Water Meter yang menghabiskan APBD lebih dari Rp 970 Juta. Tidak maksimalnya pelayanan itu hingga sejum- lah pihak menuding telah terjadi penyalahgunaan anggaran oleh oknum pejabat PDAM, hal itu disam- paikan Aktivis LSM, Drs. M. Nuh Soleh. “Pada Tahun 2014, PDAM Tirta Randik juga men- erima Puluhan Miliar dana hibah namun pelayanan- nya tidak maksimal,“ Tutur Nuh Soleh. dikonfirmasi terkait hal tersebut, Pihak PDAM belum memberikan tanggapan hingga berita ini ditulis. ■Yudi/S10
21 www.skornews.comEdisi ke-31/Tahun IV/April 2015 ACARA bertajuk "yang pergi meninggalkan karya dan kenangan, yang datang membawa cita dan harapan" tersebut dihadiri oleh Asisten I Pem- prov Sulut, Walikota Manado, FKPD Sulut, Pejabat Utama Polda Sulut, Bhayangkari, Kapolres/ta be- serta jajaran, Pimpinan Media, Perwakilan personel Polda Sulut dan tamu undangan. Acara diawali dengan kesan dan pesan dari Jimmy Palmer Sinaga didampingi Ny. Hanna Jimmy SKOR, Manado-Sulut Polda Sulut menggelar acara pisah sambut Kapolda dari Brigjen Pol. Drs. Jimmy Palmer Sinaga, SH. MHum. kepada Brigjen. Pol. Drs. Wil- mar Marpaung, SH. bertem- pat di Manado Convention Centre (MCC), Selasa malam (24/03/2015) lalu. Sinaga, dilanjutkan Kapolda Sulut, Brigjen. Pol. Wil- mar Marpaung didampingi Ny. Laura Wilmar Mar- paung menyampaikan sambutan sekaligus mem- perkenalkan diri dan keluarga. Dilanjutkan pemberian cenderamata kepada Brigjen. Pol. Jimmy Palmer Sinaga dan di ujung ac- ara seluruh hadirin diperkenankan menikmati ja- muan kasih dan hiburan serta sesi photo bersama. ■Arham Licin/S10 SKOR, JakartaSKOR, Ja, J etelah Penundaan dan progres yang lama dari Perkap Jilbab Polwan, akh- irnya Kepolisian Republik Indonesia secara resmi te- lah mengeluarkan izin penggunaan jilbab bagi polisi wanita (Polwan). Mereka sudah mengeluarkan Kepu- tusan Kapolri No 245/III/2015 ten- tang perubahan atas sebagian su- rat keputusan Kapolri no pol SKEP/702/X/2005 tanggal 30 Sep- tember 2006 tentang sebutan peng- gunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri. Dalam surat yang ditanda- tangani pelaksana tugas Kapolri Komjen Badrodin Haiti tersebut menyebutkan tentang hal yang menjadi pertimbangan keluarnya keputusan ini adalah dalam rang- ka pemakaian jilbab bagi Polwan maka secara khusus tanggal 25 Maret 2015 untuk ketertiban ad- ministrasi dipandang perlu men- etapkan keputusan. Komisi VIII DPR RI mengapresia- si langkah kepolisian RI yang mem- berikan kebebasan kepada polwan untuk memakai jilbab. Hal tersebut disampaikan oleh ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay. Ia mengatakan, dengan mem- persilahkan polwan menggunakan jilbab, itu artinya kepolisian me- nilai bahwa memakai jilbab tidak akan mengurangi profesionalitas polwan dalam melaksanakan tu- gas. "Bagi sebagian orang, memakai jilbab itu kan perintah agama. Se- bagai negara yang mengakui dan menghormati nilai-nilai ajaran agama, sudah sepatutnya kepoli- sian memberikan kebebasan kepa- da mereka yang ingin melaksana- kan ajaran agamanya," ujar Saleh Partaonan Daulay. Menurutnya, tidak ada satu pun hal yang perlu dikhawatirkan jika polwan memakai jilbab. Jus- tru, dengan memakai jilbab para polwan dinilai akan semakin baik, baik dari sisi kinerja maupun dari sisi pembinaan karakter dan moral. Mereka yang berjilbab tentu sadar konsekuensi dari memakai jilbab. Ia mengatakan, kebijakan ke- polisian ini, patut diikuti oleh lembaga lain seperti TNI. Dengan begitu, setiap warga negara yang ingin mengabdi pada negara mela- lui lembaga aparatur keamanan negara menjadi terbuka lebar bagi semua. Berdasarkan catatan Polri, Polwan muslim sebanyak 10.546 orang atau 74,05 persen dari total 14.242 orang Polwan. ■nn
22Edisi ke-31/Tahun IV/April 2015 SKOR, Bitung-Sulut elang Pilkada Kota Bitung Desem- ber 2015 mendatang, bakal calon walikota mulai digadang-gadang berbagai kalangan, termasuk pasan- gan calon dari jalur perseorangan (independen). Salah satu bakal calon independen yang siap maju dalam perebutan DB 1 C ini ada- lah pasangan Ramoy Markus Luntungan (RML) dan Yondris Everson Kansil. Pasangan ini mengingatkan masyarakat Kota Bitung pada masa 5 Tahun lalu, dima- na pasangan yang diusung oleh PDIP Kota Bitung untuk maju melawan incumbent saat itu, Hanny Sondakh - Max J Lomban. Nama Ramoy Markus Luntungan (RML) tidak asing lagi bagi masyarakat Kota Bi- tung karena sosok satu ini adalah man- tan Bupati Minahasa Selatan Dua Periode yang merupakan figur pemimpin yang su- dah teruji dan akan didampingi oleh kader muda Perindo Bitung, Yondris Kansil yang juga mantan anggota DPRD Kota Bitung, keduanya siap maju dari jalur independen pada pilwako Desember mendatang. Menurut Kansil, sesuai perintah par- tainya (Perindo, red) dirinya akan maju dari jalur independen, "Atas petunjuk dari Partai, maka saya siap maju dari jalur in- dependen berpasangan dengan RML, kami akan segera melakukan deklarasi," jelas Kansil kepada SKOR, Sabtu (29/03/2015) lalu. ■Arham Licin/S10 aik turun harga BBM, me- lemahnya Rupiah, daya beli rakyat turun, biaya hidup naik mengikuti kenaikan harga BBM, carut marut politik dan hukum Indonesia, pemberan- tasan korupsi tersendat, bagi-bagi jatah di perusahaan pelat merah, termasuk pemblokiran 22 situs Islam justru lebih menonjol. Padahal, sebagian besar masyarakat awalnya menggantungkan harapan kepada Jokowi nampaknya mu- lai jengah. Kritik pun dilayangkan, seperti “Turunkan Jokowi, Karena Tidak Pro Rakyat”. Meski masih sporadis, letupan itu mu- lai nampak di berbagai daerah di Indone- sia. Sementara di Ibu Kota Jakarta hiruk pikuk pergerakan belum begitu terasa. Intinya mereka meminta Jokowi menun- aikan janjinya saat terlontar dari lisannya guna memikat rakyat memilihnya. Ratusan mahasiswa dan pemuda di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (1/4), unjuk rasa di depan Gedung Grahadi Surabaya, Jalan Gubernur Suryo, menuntut Jokowi segera turun, karena kebijakannya diang- gap tidak pro-rakyat. Dalam aksinya, mahasiswa dari ber- bagai perguruan tinggi di Kota Pahlawan tergabung dalam Komite Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (KOMPAK) itu juga membawa beberapa spanduk dan poster berisi kecaman. Spanduk itu bertulis- kan 'Jokowi Boneka Imperialisme.' Mer- eka juga membawa poster-poster berisi protes, di antaranya: 'Turunkan Jokowi,' 'Jokowi Pendusta,' dan lainnya. Sementara massa yang tergabung da- lam Front Mahasiswa Solo Raya, mengge- lar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Solo, Selasa (31/3). Di depan eks kantor yang pernah ditempati Joko Widodo tersebut, mereka minta sang Presiden tu- run dari jabatannya. Dalam aksi tersebut mereka juga membentangkan sejumlah spanduk yang bertulis ‘Kembalikan Subsidi', Stabilkan Harga’, ‘Jokowi Jangan Seret Indonesia Ke Jurang Liberalisme’ dan lain-lain. Para mahasiswa yang berasal dari BEM (badan eksekutif mahasiswa) UNS, HMI Sukoharjo dan HMI Solo ini men- ganggap kondisi Indonesia saat ini sudah gawat darurat. Sedang Gerakan Mahasiswa Pembe- basan Solo Raya menggelar aksi demon- strasi, di Bundaran Gladag, Senin (30/3) siang. Dalam aksinya, puluhan mahasiswa membawa spanduk dan poster yang berisi kecaman terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dini- lai tidak pro rakyat, namun sebaliknya justru menyengsarakan jutaan rakyat In- donesia. Kemudian ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur turun ke jalan, Jumat (27/3). Mereka menggelar aksi rapor merah untuk Joko Widodo (Jokowi) di depan Gedung Gra- hadi Surabaya, Jalan Gubernur Suryo. Para demonstran yang terdiri dari Universitas Airlangga, Institut Teknologi 10 November Surabaya (ITS), Universitas Brawijaya Malang dan beberapa pergu- ruan tinggi swasta di Jawa Timur itu, tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia. Dalam orasinya, para demonstran menyebut, sejak dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2014 lalu, Jokowi belum menun- jukkan kepemimpinan yang pro-rakyat. Sementara di Pontianak, Kaliman- tan Barat, puluhan mahasiswa yang ter- gabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan aksi di bundaran Untan, Pontianak, Rabu (1/4/2015) sekitar pukul 16.00 WIB. Dinilai Lebih Buruk Terkait dengan carut marutnya pe- merintahan saat ini, Ichsanuddin Noorsry menilai, pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini telah gagal memandiri- kan Indonesia dari tekanan asing. Berbe- da dengan pemerintahan Soeharto pada masa orde baru yang jauh lebih kuat da- lam segi ekonominya. "Era Soeharto lebih berhasil meng- gunakan stabilitas harga untuk stabilitas politik, saat ini persoalan di Indonesia enggak pernah bisa lepas dari ketergan- tungan kita dengan Amerika," ujar Ich- sanuddin ketika dihubungi Republika, Sabtu (28/3). Ichsan mengatakan, salah satu dampak dari tidak stabilnya ekonomi Indonesia adalah kondisi politik yang carut marut. Jokowi sendiri saat ini kerap mendapatkan kritikan, karena banyak mengeluarkan kebijakan yang tak berpi- hak pada rakyat. Gagalnya Jokowi mempertahankan stabilitas harga berdampak pada tidak stabilnya politik. Ketidakstabilan ekonomi akan memicu inflasi, ketika angka inflasi tinggi, maka angka kemiskinan juga se- makin tinggi, hal ini akan meningkatkan kerusuhan sosial sehingga akan memicu kerusuhan politik juga. Tragedi Mei 1998 Bisa Terulang Hal hampir senada disampaikan pengamat politik Muslim Arbi, kondisi seperti ini mirip menjelang kejatuhan Presiden Soeharto. “Presiden Joko Widodo sedang meng- gali kuburnya sendiri dengan berbagai kebijakan yang menyengsarakan rakyat, seperti menaikkan harga BBM,” kata Mus- lim Arbi, (31/03). Akktivis ITB era 80-an ini mengung- kapkan, kalangan ‘kelas menengah’ su- dah menyatakan protes kepada Presiden Jokowi. “Di beberapa daerah, para dok- ter, perawat demo terhadap kebijakan Jokowi. Kalau kalangan menengah sudah protes menandakan, kondisi negara da- lam keadaan kritis,” papar Muslim. Langgar Konstitusi Mantan Menteri Koordinator Per- ekonomian Kwik Kian Gie menyebut, Presiden Joko Widodo telah melanggar konstitusi karena menaikkan harga BBM berdasarkan penyesuaian dengan harga pasar. Sebab, kebijakan Jokowi tersebut tak sesuai dengan undang-undang ten- tang Minyak dan Gas Bumi Tahun 2001. "Presiden harus mempertanggung- jawabkankebijakanyangterang-terangan telah melanggar konstitusi dan berten- tangan Mahkamah Konstitusi," ujar Kwik di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/3). Akibat kebijakan Jokowi yang ia nilai telah melanggar konstitusi itu, bisa di- jadikan celah bagi oposisi untuk men- jatuhkannya dari kursi Presiden. "Dua hal yang bisa jatuhkan Presiden, pertama pelanggaran berat, kedua me- langgar konstitusi," jelas Kwik Kian Gie.  TIM/S10 SKOR, Jakarta Sudah lebih dari seratus hari Joko Widodo menja- bat sebagai Presiden Re- publik Indonesia, banyak hal sudah ditorehkan. Na- mun paling terasa adalah perubahan yang dijanji- kan dirasa masih jauh dari harapan.
23 www.skornews.comEdisi ke-31/Tahun IV/April 2015 AGENDA kunjungan untuk menemui Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh dan Kepala BIN Aceh itu untuk membicara- kan seputar situasi keamanan dan meninjau lokasi penemba- kan anggota TNI. GugurnyaDuaprajuritTNIitu SKOR, Jakarta ementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai terbu- ru-buru menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar, sementara untuk menu- runkan harga solar sebagaimana telah diputuskan ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Tang- gal 03 Februari lalu sangat sulit padahal harga solar saat itu su- dah normal. "Menteri kita ini kalo naikan harga BBM cepet banget tapi kalo menurunkan harga banyak ala- san," kata Supratman Andi Agtas dari Gerindra saat RDP kembali digelar Komisi VII dengan Kemen- terian ESDM di Gedung DPR RI, (30/3). Pada RDP sebelumnya, (03/02/15) Komisi VII DPR RI men- desak Menteri ESDM dan Per- Tempat/ TglLahir: Sawah Lunto, 12 April 1950 Agama Islam Partai: Gerindra Dapil: DKI Jakarta I Komisi: I - DPR RI ■Riwayat Pendidikan • Paspal, -. Tahun: 1967 - 1969 • Akabri. Tahun: 1970 - 1973 • Ilmu Politik, FSIP Universitas Ter- buka. Tahun: 1993 - 1996 ■Riwayat Pekerjaan • PT Mineral Energy Indonesia Stone, Sebagai: Komisaris Utama. Tahun: 2011 - 2015 • PT Mandala Airlines, Sebagai: Direktur Utama. Tahun: 2005 - 2006 • Kostrad, Sebagai: Kepala Staf. Ta- hun: 2004 - 2006 • Pussenif TNI AD, Sebagai: Koman- dan. Tahun: 2001 - 2003 • Kodam 1/Bukit Barisan, Sebagai: Kepala Staf. Tahun: 1999 - 2000 • Korem 012 ATU, Sebagai: Koman- dan. Tahun: 1996 - 1998 • Asops Kasdam IV/Diponegoro, Sebagai: Asisten. Tahun: 1995 - 1996 • Dan Brigif 13 Kostrad, Sebagai: Komandan. Tahun: 1993 - 1995 • Dan Yonif 303 Kostrad, Sebagai: Komandan. Tahun: 1987 - 1989 ■Riwayat Organisasi • Gembira, Sebagai: Ketua Umum. Tahun: 2011 - 2015 • Ormas Germindo, Sebagai: Dew- an Pembina. Tahun: 2010 - 2015 • Partai Gerindra, Sebagai: Dewan Pembina. Tahun: 2008 - 2015 • Ormas LP2TRI, Sebagai: Dewan Pembina. Tahun: 2008 - 2015 • Gebu Minang Pusat, Sebagai: Ket- ua Umum. Tahun: 2005 - 2010 • Pesantren Ciwaringin Cirebon, Sebagai: Dewan Penasehat. Ta- hun: 2005 - 2015 • Satria Muda Indonesia (SMI), Se- bagai: Ketua. Tahun: 2004 - 2015 • Yayasan Dharma Putra Kostrad , Sebagai: Pembina. Tahun: 2004 - 2006 • Yayasan Peduli Berita Sore (Su- matera Utara), Sebagai: Pembina. Tahun: 1999 - 2015 • Pengda Jabar Perguruan Penak Silat, Sebagai: -. Tahun: - SKOR J k tamina menurunkan harga Solar menjadi Rp 6.000/Liter, Menteri ESDM, Sudirman Said mengata- kan pihaknya menyetujui penu- runan harga namun Kementerian ESDM tidak menurunkan harga malah tiba-tiba menaikkan har- ga BBM jenis premium dan solar sebesar Rp 500/Liter pada Tang- gal, 27/03/15 (pukul 00.00). Sementara itu, Aktivis LSM LIK, Bang Awi mengatakan sudah saatnya masyarakat mengetahui dasar perhitungan pemerintah menentukan harga BBM agar issu yang beredar tentang peran ma- fia minyak yang selalu meraih untung besar saat terjadinya pe- rubahan harga BBM, “pemerintah harus transparan menyampaikan dasar penentuan harga BBM ke- pada masyarakat,” tegasnya saat dihubungi Tabloid SKOR melalui telepon. Permasalahan kenaikan harga BBM pada 28 Maret lalu karena pemerintah kurang melakukan sosialisasi, masalah harga BBM adalah masalah krusial yang ber- dampak langsung pada kondisi ekonomi masyarakat. ■Risma SKOR, Jakarta Komisi I dan Komisi III DPR RI pada hari minggu (29/3), melaksanakan kunjungan kerja di Prov. Aceh selama tiga hari sebagai respon insiden penembakan prajurit TNI. Sebelumnya, Dua anggota Kodim Aceh Utara yang diculik kelompok sipil bersenjata dan ditemukan tewas di kawasan waduk Desa Alue Papeun Kecamatan Nisam Antara, Aceh Utara (24/3). menandakan masih adanya kel- ompok sipil bersenjata di Aceh, "ditakutkan kejadian itu memi- liki keterkaitan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), jika benar berarti kelompok separastisme itu belum sepenuhnya tuntas," ujar Mahfudz Siddiq. ■Doel
24 www.skornews.comEdisi ke-31/Tahun IV/April 2015 SKOR, JakartaJ emerintah menggelar Konfer- ensi internasional tentang ISIS dan terorisme di Ruang Semeru Jiexpo PRJ Kemayoran, Jakarta Pusat, senin (23/03/15). "Teroris memang sangat mena- kutkan, tindakan teroris sangat bru- tal dengan iming-iming dan menjual surga dengan sangat murah," kata SKOR, Jakarta ISTRI Gubernur Sulawesi Barat, Enny Anggraeny Anwar hadiri un- dangan OASE (Organisasi Aksi Soli- daritas Era Kabinet Kerja) Kabinet Kerja dalam rangka pengarahan dan sosialisasi tentang program nasional pencegahan kanker bagi perempuan di Istana Negara Jakarta, Rabu 18 Maret 2015. Tepat pukul 10.00 WIB, Ibu Negara Hj. Iriana Joko Widodo memberikan arahan sekaligus membuka acara. Se- lanjutnya acara diisi pengarahan dari beberapa narasumber diantaran- ya Kementerian Kesehatan, Kemente- rian Pemberdayaan Perempuan, Ibu Danarsih Santosa dan Tim OASE Kabi- net Kerja. Acara yang berlangsung hingga pukul 13.30 tersebut juga di- hadiri oleh para istri Gubernur Selu- ruh Indonesia dan para istri Menteri Kabinet Kerja. Program nasional itu akan ber- langsung selama lima tahun, rencana pencanangannya pada peringatan Hari Kartini, 21 April 2015 di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. “Saya menghargai inisiatif semua ibu- ibu, jadi tidak saya sendiri, namun semua ibu-ibu yang ada di organisasi ini," kata Iriana Jokowi selaku pem- bina OASE Kabinet Kerja didepan pe- serta pertemuan. ■Kantor Prwkilan Sulbar-Jakarta Wapres Jusuf Kalla dalam pidatonya. Tampak hadir Gubernur Sulawesi Barat H. Anwar Adnan Saleh, Wapres Jusuf Kalla, Megawati Sukarno Pu- tri, Ketua Umum Golkar Agung Lak- sono, Oesman Sapta Odang, Menko Polhukam Tedjo Edy Purjiatno, Ketua MPR Zulki Hasan, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, Kepala BIN Marciano Norman, Kepala BNPT Saud Usman Nasution, Din Syamsuddin, As'ad Said Ali, Chairul Tanjung serta gubernur seluruh Indonesia. Terdapat Empat narasumber pada acara tersebut yakni mantan Kepala BIN, Jend. Purn. TNI Hendropriyono, Ulama Yordania, Syekh Ali Hasan Al Halaby, RAND Corporate USA, Angel M. Rabasa dan dari Nanyang Univer- sity Singapura, Rohan Gunaratna. Paparan narasumber kemudian di- tanggapi oleh Lima Orang yakni Ketua PP Muahmmadiyah (Din Syamsudin) Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatul- lah (Azyumardi Azra), Mantan Wakil Kepala BIN (As'ad Said Ali), Ahmad Zia Anwari (NU Afganistan) dan Ansyaad Mbai. ■Arfah Prw.Slbr/SKOR ACARA berlangsung di Hotel Bunga Bunga, Jakarta. pada tgl 30 - 31 Maret 2015 pada hari pertama menghadirkan Pembicara; 1. Bpk Habibi (Kabag Anggaran Biro Keuangan Pemprov. Sulbar) dengan Materi Mekanisme Penyusunan Stan- dar Biaya pada Kantor Perwakilan 2. Ibu Raudah (Biro Hukum Pemprov. Su- labar) dengan materi Legal Drafting Pembentukan Pergub standar biaya pada kantor perwakilan Sementara hari kedua menghadirkan pembicara: 1. BPk. Edwar Galingging (Karo Organsasi Kemendagri) dengan materi persn fungsi kantor perwakilan 2. Kepala Kantor Perwakilan pemprov. Sulsel dengan materi Pergub sulsel tentang tunjangan Pegawai pada Kan- tor Perwakilan Pemprov. Sulsel pada Kan sel
www.skornews.comwwww 25Edisi ke-31/Tahun IV/April 2015 Peserta Rapat: 1. Mendagri 2. Menteri ESDM 3. Gubernur Kalsel 4. Gubernur Sulbar 5. Kepala SKK Migas Yang mendampingi Gubernur Sulbar: 1. Bupati Majene 2. Ketua DPRD Majene 3. Kadis ESDM Pemprov. Sulbar 4. Kadis Kelautan Pemprov. Sulbar 5. Karo Tapem Pemprov. Sulbar PADA Rapat Tersebut dihasilkan kesepaka- tan bahwa Pengolahan Migas yang ada dipulau Belang-belang akan dikelola bersama antara pemprov. Sulbar dan pemprov. Kalsel dibawa BUMD masing-masing provinsi yang dikordi- nasi oleh pemerintah pusat.
PEMERINTAH DIDUGA "MAKAR" ATAS PUTUSAN PENGADILAN
PEMERINTAH DIDUGA "MAKAR" ATAS PUTUSAN PENGADILAN
PEMERINTAH DIDUGA "MAKAR" ATAS PUTUSAN PENGADILAN

Recommended

SKOR Edisi 031 [April-2015]
SKOR Edisi 031 [April-2015]SKOR Edisi 031 [April-2015]
SKOR Edisi 031 [April-2015]Noeh Nemen
 
Surat edaran petunjuk teknis ijazah dan skhun final edit 2
Surat edaran petunjuk teknis ijazah dan skhun final edit 2Surat edaran petunjuk teknis ijazah dan skhun final edit 2
Surat edaran petunjuk teknis ijazah dan skhun final edit 2Ujang Nurjaman
 
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas arealPermen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas arealwalhiaceh
 
Majalah Detik
Majalah Detik Majalah Detik
Majalah Detik Nayantaka Husna Hartono
 
Integrasi nasional
Integrasi nasionalIntegrasi nasional
Integrasi nasionalHafiza .h
 
Perubahan terus bergulir
Perubahan terus bergulirPerubahan terus bergulir
Perubahan terus bergulirRizky Faisal
 
Muhasabah perubahan terus bergulir
Muhasabah perubahan terus bergulirMuhasabah perubahan terus bergulir
Muhasabah perubahan terus bergulirRizky Faisal
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALSurat Kabar Warta Nasional
 

Recommended

SKOR Edisi 031 [April-2015]
SKOR Edisi 031 [April-2015]SKOR Edisi 031 [April-2015]
SKOR Edisi 031 [April-2015]Noeh Nemen
 
Surat edaran petunjuk teknis ijazah dan skhun final edit 2
Surat edaran petunjuk teknis ijazah dan skhun final edit 2Surat edaran petunjuk teknis ijazah dan skhun final edit 2
Surat edaran petunjuk teknis ijazah dan skhun final edit 2Ujang Nurjaman
 
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas arealPermen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas arealwalhiaceh
 
Majalah Detik
Majalah Detik Majalah Detik
Majalah Detik Nayantaka Husna Hartono
 
Integrasi nasional
Integrasi nasionalIntegrasi nasional
Integrasi nasionalHafiza .h
 
Perubahan terus bergulir
Perubahan terus bergulirPerubahan terus bergulir
Perubahan terus bergulirRizky Faisal
 
Muhasabah perubahan terus bergulir
Muhasabah perubahan terus bergulirMuhasabah perubahan terus bergulir
Muhasabah perubahan terus bergulirRizky Faisal
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALSurat Kabar Warta Nasional
 
SKOR Edisi 017 [Jan-2014]
SKOR Edisi 017 [Jan-2014]SKOR Edisi 017 [Jan-2014]
SKOR Edisi 017 [Jan-2014]Noeh Nemen
 
Tabloid reformata edisi 171 januari 2014
Tabloid reformata edisi 171 januari 2014Tabloid reformata edisi 171 januari 2014
Tabloid reformata edisi 171 januari 2014Reformata.com
 
10 alasan menolak demokrasi edit
10 alasan menolak demokrasi edit10 alasan menolak demokrasi edit
10 alasan menolak demokrasi editsubianti
 
SKOR Edisi 014 [Aug-Sept-2013]
SKOR Edisi 014 [Aug-Sept-2013]SKOR Edisi 014 [Aug-Sept-2013]
SKOR Edisi 014 [Aug-Sept-2013]Noeh Nemen
 
Reformasi 1998 ok.pdf
Reformasi 1998 ok.pdfReformasi 1998 ok.pdf
Reformasi 1998 ok.pdfSeptianPrasetyo11
 
Mengadili jenderal besar (purn) soeharto
Mengadili jenderal besar (purn) soehartoMengadili jenderal besar (purn) soeharto
Mengadili jenderal besar (purn) soehartorizkiriady57
 
Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014hastapurnama
 
Reformasi.pptx
Reformasi.pptxReformasi.pptx
Reformasi.pptxBangRio4
 
Sha
ShaSha
Shahasanhpw
 
majalah detik_96
majalah detik_96 majalah detik_96
majalah detik_96Muhammad Noval
 
SKOR Edisi 026
SKOR Edisi 026SKOR Edisi 026
SKOR Edisi 026Noeh Nemen
 
Subsidi bbm dicabut mensejahterakan atau menyengsarakan?
Subsidi bbm dicabut mensejahterakan atau menyengsarakan?Subsidi bbm dicabut mensejahterakan atau menyengsarakan?
Subsidi bbm dicabut mensejahterakan atau menyengsarakan?Alat_Survey_Pemetaan
 
Tabloid skor edisi ke-25
Tabloid skor edisi ke-25Tabloid skor edisi ke-25
Tabloid skor edisi ke-25Produksi Skor
 
02-30-TIMES-2015-compatible
02-30-TIMES-2015-compatible02-30-TIMES-2015-compatible
02-30-TIMES-2015-compatiblealinda21
 
Kedaulatan Rakyat 20 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 20 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 20 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 20 Maret 2014hastapurnama
 
KELOMPOK 3 HAM.pptx
KELOMPOK 3 HAM.pptxKELOMPOK 3 HAM.pptx
KELOMPOK 3 HAM.pptxshiningsurya
 
Laporan Hasil Penelitian Putusan Hakim Tentang Korupsi Atas PT Bank BNI Tbk (...
Laporan Hasil Penelitian Putusan Hakim Tentang Korupsi Atas PT Bank BNI Tbk (...Laporan Hasil Penelitian Putusan Hakim Tentang Korupsi Atas PT Bank BNI Tbk (...
Laporan Hasil Penelitian Putusan Hakim Tentang Korupsi Atas PT Bank BNI Tbk (...MAPPI FHUI - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia
 
Halaman 2
Halaman 2Halaman 2
Halaman 2https://wartaviral.com/
 
Tabloid reformata edisi 160 februari 2013
Tabloid reformata edisi 160 februari 2013Tabloid reformata edisi 160 februari 2013
Tabloid reformata edisi 160 februari 2013Reformata.com
 
Pesan kegembiraan dan ajakan rekonsiliasi pasukan bodrex
Pesan kegembiraan dan ajakan rekonsiliasi pasukan bodrexPesan kegembiraan dan ajakan rekonsiliasi pasukan bodrex
Pesan kegembiraan dan ajakan rekonsiliasi pasukan bodrexRiwut Libinuko
 

More Related Content

Similar to PEMERINTAH DIDUGA "MAKAR" ATAS PUTUSAN PENGADILAN

SKOR Edisi 017 [Jan-2014]
SKOR Edisi 017 [Jan-2014]SKOR Edisi 017 [Jan-2014]
SKOR Edisi 017 [Jan-2014]Noeh Nemen
 
Tabloid reformata edisi 171 januari 2014
Tabloid reformata edisi 171 januari 2014Tabloid reformata edisi 171 januari 2014
Tabloid reformata edisi 171 januari 2014Reformata.com
 
10 alasan menolak demokrasi edit
10 alasan menolak demokrasi edit10 alasan menolak demokrasi edit
10 alasan menolak demokrasi editsubianti
 
SKOR Edisi 014 [Aug-Sept-2013]
SKOR Edisi 014 [Aug-Sept-2013]SKOR Edisi 014 [Aug-Sept-2013]
SKOR Edisi 014 [Aug-Sept-2013]Noeh Nemen
 
Mengadili jenderal besar (purn) soeharto
Mengadili jenderal besar (purn) soehartoMengadili jenderal besar (purn) soeharto
Mengadili jenderal besar (purn) soehartorizkiriady57
 
Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014hastapurnama
 
Reformasi.pptx
Reformasi.pptxReformasi.pptx
Reformasi.pptxBangRio4
 
SKOR Edisi 026
SKOR Edisi 026SKOR Edisi 026
SKOR Edisi 026Noeh Nemen
 
Subsidi bbm dicabut mensejahterakan atau menyengsarakan?
Subsidi bbm dicabut mensejahterakan atau menyengsarakan?Subsidi bbm dicabut mensejahterakan atau menyengsarakan?
Subsidi bbm dicabut mensejahterakan atau menyengsarakan?Alat_Survey_Pemetaan
 
Tabloid skor edisi ke-25
Tabloid skor edisi ke-25Tabloid skor edisi ke-25
Tabloid skor edisi ke-25Produksi Skor
 
02-30-TIMES-2015-compatible
02-30-TIMES-2015-compatible02-30-TIMES-2015-compatible
02-30-TIMES-2015-compatiblealinda21
 
Kedaulatan Rakyat 20 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 20 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 20 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 20 Maret 2014hastapurnama
 
KELOMPOK 3 HAM.pptx
KELOMPOK 3 HAM.pptxKELOMPOK 3 HAM.pptx
KELOMPOK 3 HAM.pptxshiningsurya
 
Tabloid reformata edisi 160 februari 2013
Tabloid reformata edisi 160 februari 2013Tabloid reformata edisi 160 februari 2013
Tabloid reformata edisi 160 februari 2013Reformata.com
 
Pesan kegembiraan dan ajakan rekonsiliasi pasukan bodrex
Pesan kegembiraan dan ajakan rekonsiliasi pasukan bodrexPesan kegembiraan dan ajakan rekonsiliasi pasukan bodrex
Pesan kegembiraan dan ajakan rekonsiliasi pasukan bodrexRiwut Libinuko
 

Similar to PEMERINTAH DIDUGA "MAKAR" ATAS PUTUSAN PENGADILAN (20)

SKOR Edisi 017 [Jan-2014]
SKOR Edisi 017 [Jan-2014]SKOR Edisi 017 [Jan-2014]
SKOR Edisi 017 [Jan-2014]
 
Tabloid reformata edisi 171 januari 2014
Tabloid reformata edisi 171 januari 2014Tabloid reformata edisi 171 januari 2014
Tabloid reformata edisi 171 januari 2014
 
10 alasan menolak demokrasi edit
10 alasan menolak demokrasi edit10 alasan menolak demokrasi edit
10 alasan menolak demokrasi edit
 
SKOR Edisi 014 [Aug-Sept-2013]
SKOR Edisi 014 [Aug-Sept-2013]SKOR Edisi 014 [Aug-Sept-2013]
SKOR Edisi 014 [Aug-Sept-2013]
 
Reformasi 1998 ok.pdf
Reformasi 1998 ok.pdfReformasi 1998 ok.pdf
Reformasi 1998 ok.pdf
 
Mengadili jenderal besar (purn) soeharto
Mengadili jenderal besar (purn) soehartoMengadili jenderal besar (purn) soeharto
Mengadili jenderal besar (purn) soeharto
 
Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014
 
Reformasi.pptx
Reformasi.pptxReformasi.pptx
Reformasi.pptx
 
Sha
ShaSha
Sha
 
majalah detik_96
majalah detik_96 majalah detik_96
majalah detik_96
 
SKOR Edisi 026
SKOR Edisi 026SKOR Edisi 026
SKOR Edisi 026
 
Subsidi bbm dicabut mensejahterakan atau menyengsarakan?
Subsidi bbm dicabut mensejahterakan atau menyengsarakan?Subsidi bbm dicabut mensejahterakan atau menyengsarakan?
Subsidi bbm dicabut mensejahterakan atau menyengsarakan?
 
Tabloid skor edisi ke-25
Tabloid skor edisi ke-25Tabloid skor edisi ke-25
Tabloid skor edisi ke-25
 
02-30-TIMES-2015-compatible
02-30-TIMES-2015-compatible02-30-TIMES-2015-compatible
02-30-TIMES-2015-compatible
 
Kedaulatan Rakyat 20 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 20 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 20 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 20 Maret 2014
 
KELOMPOK 3 HAM.pptx
KELOMPOK 3 HAM.pptxKELOMPOK 3 HAM.pptx
KELOMPOK 3 HAM.pptx
 
Laporan Hasil Penelitian Putusan Hakim Tentang Korupsi Atas PT Bank BNI Tbk (...
Laporan Hasil Penelitian Putusan Hakim Tentang Korupsi Atas PT Bank BNI Tbk (...Laporan Hasil Penelitian Putusan Hakim Tentang Korupsi Atas PT Bank BNI Tbk (...
Laporan Hasil Penelitian Putusan Hakim Tentang Korupsi Atas PT Bank BNI Tbk (...
 
Halaman 2
Halaman 2Halaman 2
Halaman 2
 
Tabloid reformata edisi 160 februari 2013
Tabloid reformata edisi 160 februari 2013Tabloid reformata edisi 160 februari 2013
Tabloid reformata edisi 160 februari 2013
 
Pesan kegembiraan dan ajakan rekonsiliasi pasukan bodrex
Pesan kegembiraan dan ajakan rekonsiliasi pasukan bodrexPesan kegembiraan dan ajakan rekonsiliasi pasukan bodrex
Pesan kegembiraan dan ajakan rekonsiliasi pasukan bodrex
 

PEMERINTAH DIDUGA "MAKAR" ATAS PUTUSAN PENGADILAN

  • 1.
  • 2.
  • 3. Pelindung/Penasehat: Mayjen (Purn) Salim S. Mengga Pembina: Mayjen (Purn) Salim S. Mengga Mayjen (Purn) H. Asril H Tanjung, S.Ip Drs. H. Syahrir Hamdani Kapt. Inf. Arman Saleh Kapt. CPM. Inf. La Poni Pelda Abd. Kadir Dewan redaksi Arman B. RD. Darwis Nuhroji Penanggungjawab Pemimpin Umum/Redaksi RD. Darwis, S.Par, SHI Wakil Pemimpin Umum/ Pemimpin Perusahaan Arman B, SS Pemimpin Produksi: Nuhroji Wakil Pemimpin Redaksi Iskandar Sulthoni Redaktur Pelaksana: Noe Nemen Redaktur: Zulkifli Sunusi, S.Ip Guntoro Sekretaris: Yudi Kerta Tim Investigasi: RD.055, Ri.04, Ar.05 Bambang Siregar AK Tirta Kharista Design Grafis: Zahra/Adien Staf Redaksi: Risma, M. Alfi Yasin Haryadi, Tirta, Abdullah G, Bayu Dipo, Yusuf Dj, Arief Bendahara: Sri Winingsih Marketing: Hildha Kharisma W. Photografer/Sirkulasi: Joko Kartono Penasehat Hukum: DR. H. Eggi Sudjana, SH. M.Si Abdi Segara, SH. MH Andi Azis Maskur, SH Maskur Husain, SH Alamat Redaksi/Tata Usaha: Jl. SMA 14 No. 16B Cawang Jakarta Timur Telp: (021) 2409 5520 Mobile: 0853 1116 6156 email: redaksi@skornews.com website: www.skornews.com Bank Mandiri: 166-00-0127395-2 An. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL Penerbit: PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL SK Menkumham; NOMOR AHU-27892.40.10.2014 Percetakan : CV Surya Djaya Jl Bungur Besar 139-A, Jakarta Pusat L DKI JAKARTA: ■M. Alfi Yasin ■Nurhasanah ■Rizki ■Torman ■99998Herman Adiardhana, SE ■Irwan ■Sitor Siringoringo ■Ratis ■ Arman ■Taswin ■M. Akbar ■Sofyan JAWA BARAT: ■Saidani (Korwil)¦Ujang Hendra ■Saskia ■Erwin ■Alfi ■Suryadi ■Prabowo M. TANGERANG: ■- JAWA TENGAH: Kartika Dwi C. Dioko (Korwil) ■Ridhol Maulana (Tegal) ■Budi S (Brebes). JAWA TIMUR: ■Agus Budianto ■Adien ■Sunaryo ■Mantep Yudi. SUMATERA UTARA: ■Hotman Toruan ■Asman Simaremare ■Dedi Gayo ■Patar Siagian (Asahan) SUMSEL: Muba: ■Yudi Febriansyah (Kabiro). OKU: ■Asni Anwar (Kabiro). RIAU: -Indragiri Hulu: ■Dahlan Harahap Lampung: ■- Jambi: - Batam: - SULTENG/SULSEL: ■Sudirman Umar ■Abdul Aziz, S.Ip. ■Achmad Faisal ■Aswad Amir ■Nur Amina ■Abustam Junaedi SULAWESI BARAT: Dewan Lembah ¦ Arifuddin Haroen, SH (Polman). SULAWESI TENGGARA: ■Nasrul Anas ■ SULUT/GORONTALO: ■Arham Licin. KALIMANTAN TIMUR: ■Idris. KALIMANTAN BARAT: Pontianak: ■Ade C Anwarudin (Kabiro) ■Harsono MALUKU/MALUKU UTARA: ■Zakarias Waatwahan. PAPUA BARAT: ■Soleman Mate. ngo MA PA DK uhu Politik Indonesia akan semakin memanas dengan diluncurkannya berbagai kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meny- engsarakan rakyat, seperti menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM). Kenaikan harga BBM ini mengakibatkan harga kebu- tuhan pokok naik, sementara pendapatan masyarakat tetap. Artinya, daya beli masyarakat pun turun. Selain itu, ada indikasi penguasa melakukan politik pecah belah terhadap partai politik yang berseberan- gan dengan pemerintah. Hal ini terjadi di Partai Golkar dan PPP. Dan tidak menutup kemungkinan partai-partai lain yang berseberangan dengan Rezim Jokowi. Melihat kondisi ini, pengamat politik Muslim Arbi, kondisi seperti ini mirip menjelang kejatuhan Presiden Soeharto. Sebelum kejatuhan Soeharto, PDIP dipecah ada kubu Suryadi yang pro pemerintah. Sedangkan kubu Mega- wati tidak diakui. Konflik fisik pun terjadi di markas PDI di Jalan Diponegoro yang dikenang sebagai Sabtu Kelabu, 27 Juli, di mana simpatisan Megawati banyak yang terluka. Belakangan, aksi premanisme terjadi di Partai Golkar di mana kubu Agung Laksono menyerbu kantor Partai Golkar di Slipi. Termasuk berusaha menduduki kantor Fraksi Partai Golkar di Gedung DPR. Cara-cara premanisme ini mengingatkan pada kon- disi kelam era Orde Baru. Rakyat sudah muak dengan cara-cara rezim yang melakukan politik pecah belah, ditambah kondisi ekonomi yang sangat sulit. Kondisi ini diperparah dengan pemblokiran situs- situs Islam yang dijadikan alasan penyebab tumbuhnya pengikut kelompok radikal ISIS atau Islamic State Iraq and Suriah di Indonesia. Tentu saja pemblokiran ini menimbulkan pro dan kontra, karena apa yang dilaku- kan oleh pemerintah terkesan sangat sporadis. BNPT melalui suratnya nomor 149/K.BNPT/3/2015 memerintahkan pemblokiran terhadap 22 situs dan blog Islam yang dianggap berbahaya. Dalam surat tindak lanjut Kemen- terian Komunikasi dan Informatika ke- pada penyelenggara Internet Service Provider (ISP) di Indonesia disebutkan, situs dan blog tersebut merupakan “penggerak paham radikalisme dan atau sebagai simpatisan radikalisme”. Tak pelak pemblokiran 22 situs dan blog Islam ini menuai pro dan kontra. Bagi yang kontra mereka menuangkan protes di dunia maya dengan mem- buat tagar #KembalikanMediaIslam di Twitter dan Facebook. Bahkan tagar #KembalikanMediaIslam menjadi trending topik dunia di Twitter. Munculnya isu-isu radikalisme ini selalu di barengi dengan agenda- agenda besar yang tidak diketahui oleh rakyat. Pengalihan perhatian dengan cara ini sangatlah seksi, karena akan menyedot perhatian seluruh rakyat terutama ummat Islam yang mayoritas. Setiap Presiden yang memimpin selalu menayangkan drama kolosal seperti itu untuk mengalihkan perhatian masyarakat terhadap isu-isu penting lainnya. Mencermati hal yang demikian sebenarnya pemerin- tah atas nama negara telah melakukan teror terhadap rakyatnya sendiri. Karena salah satu tujuan dari teror tersebut adalah untuk meluluskan tujuan-tujuan poli- tik. Pemberitaan yang begitu meluas dan masif telah memberikan rasa takut, rasa curiga dan mengadu dom- ba rakyatnya. Ummat Islam yang mayoritas sebahagian besar berdiam diri di pedesaan tidaklah mengerti se- sungguhnya apa yang terjadi, namun mereka seakan- akan merasakan ancaman itu ada di dekat mereka. Bila umat Islam terus disudutkan, tentu saja akan memacu tumbuhnya gerakan perlawan dan konsolidasi pemikiran yang tentu saja akan memicu perpecahan. Bila sebahagian besar rakyat yang beragama Islam tidak lagi merasa tenang dan nyaman di tanah airnya sendiri dengan tindakan represif pemerintah atas nama Negara. Bila kondisi ekonomi yang kian sulit dan ketidakadilan terus berlan- jut, dipastikan akan menggugah ke- sadaran untuk melindungi diri dari apa yang ditunjukkan oleh negara. Hingga ada kemungkinan rakyat tu- run ke jalan dan akan terjadi peris- tiwa 1998, di mana rakyat dan ma- hasiswa bersatu meminta penguasa turun dari jabatannya. *** - - e , n n n . n - m r i s ju s a H r ti h tu
  • 4. 04 SKOR, Jakarta Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti RI) diduga melakukan “makar” atas putusan hukum yang melibat- kan Dua Lembaga Pendidikan tinggi yakni Pengurus Besar Darul Dakwah Wal Irsyad (PB DDI) dan Yayasan Al Asyari- ah Mandar (Unasman) di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Su- lawesi Barat. berdasarkan SK Mendiknas No. 59/D/O/2004. Atas permohonan PB DDI tersebut, pihak Ke- menristekdikti menolak permohonan pengaktipan kembali STKIP DDI dan STIP DDI. Menurut informasi yang dihimpun Tabloid SKOR bahwa Direktur Kelembagaan dan Kerjasama da- lam suratnya yang dikirim Kepada Ketua Yayasan DDI Polman tertanggal, 20 Januari 2015, perihal Universitas Al Asy’ariah Mandar menyatakan, “Pu- tusan Pengadilan yang menyatakan Kepmendik- nas tersebut tidak mengikat secara hukum dapat dikategorikan sebagai putusan yang cacat hukum karena diputus dengan melampaui kewenangan peradilan umum,” demikian bunyi salah satu poin dalam surat tersebut. Ketua Tim Investigasi Lembaga Informant Koru- psi (LIK), Bang Awie mengatakan, “jika mencermati sikap Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Ke- menristekdikti, Hermawan Kresno Dipojono dalam suratnya yang ngotot menolak putusan Pengadilan maka patut diduga telah terjadi “kongkalikong”. Pasalnya, salah satu syarat mendirikan dan men- gaktifkan lembaga pendidikan tinggi tentu harus ada tanah dan bangunan (gedung perkuliahan) tapi jika ternyata tanah dan bangunan itu adalah milik pihak lain, pemerintah sudah harus mencabut ijin- nya dong,” tegas Awie saat ditemui SKOR di kan- tor DPP LIK, Jl. Sukamto Pondok Kopi, Jakarta Timur (2/4/15). “Dalam waktu dekat, Kami akan meminta audi- ensi dengan pihak Kemenristekdikti dan Mahkamah Agung untuk memperjelas permasalahan tersebut, demi kepastian nasib ribuan mahasiswa STKIP/STIP yang melebur menjadi Unasman dimana tanah dan kampusnya telah dieksekusi”, tutur awi melanjut- kan. Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Pihak Kemen- ristekdikti belum memberi tanggapan hingga beri- ta ini ditulis. ■Rd01.Drw engketa Perdata atas objek tanah dan gedung yang ditempati Unasman telah memperoleh putusan yang berkekua- tan hukum tetap (Incrach) yang dime- nangkan PB DDI hingga tingkat Penin- jauan Kembali (PK) Mahkamah Agung No. 357 PK/ PDT/2008. “Menyatakan menurut hukum bahwa pener- bitan Akta Notaris No.03 tanggal 8 Desember 1993 dengan nama Yayasan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan disingkat “YSTKIP” dan berlanjut dengan perubahan Akta Notaries No. 38 tanggal 13 septem- ber 1999 dengan namaYayasanAsy’ariyah Polewali Mandar dan berlanjut peruba- han menjadi Universitas Asy’ariayah Mandar disingkat Unisar Mandar sampai terakhir dengan terbentuknya Universi- tas Asy’ariyah Mandar (Unisar Mandar) berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi a.n. Menteri Pendidikan Nasional tanggal 27 April 2004, No. 59/ D/O/2004 adalah rangkaian perbua- tan melanggar hukum dan segala Akta-Akta Notaris dan surat kepu- tusan atas nama Menteri Pendidi- kan Nasional termaksud dinya- takan tidak mengikat menurut hukum,” demikian bunyi salah satu amar putusan Pengadilan Tinggi Sulselbar. Berdasarkan Putusan Pen- gadilan Tinggi yang diper- kuat dengan Putusan PK MA itu, PB DDI kemudian bermohon ke Kemdiknas untuk mengatifkan kem- bali STKIP dan STIP DDI Polman yang sebelumnya dilebur menjadi Unasman
  • 5. 05 www.skornews.comEdisi ke-31/Tahun IV/April 2015 eruntukan, penyaluran dan pertanggung- jawaban dana Bansos, Bencana alam dan Hibah telah diatur dalam perundang-un- dangan serta Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) namun konon sering dis- alahgunakan dengan ‘kreatif’ untuk politik penci- traan kepala daerah pada ajang pemilukada. Pemberian dana hibah cenderung men- ingkat menjelang pilkada kemudian menurun setelah pilkada. Padahal, jumlah dana hibah dari tahun ke ta- hun selalu meningkat. Demikian halnya yang terjadi di Pemkot Cimahi, Pada Tahun 2012 bertepatan dengan tahun politik yang menghelat Pilkada pada Bulan September dan di- menangkan oleh Istri Waliko- ta Cimahi Dua periode itu me- nyalurkan dana hibah hingga Puluhan Miliar ke Instansi Vertikal (KPUD dan Panwalu Cimahi). Aktivis Lembaga Informant Korupsi, Nurhalis mengatakan “pemberian dana hibah kepada pe- nyelenggara Pemilu/Pilkada (KPUD dan Panwaslu Kota Cimahi) men- jelang dilaksanakannya Pilkada, dikhawatirkan mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan yang menggerus independensi penyelenggara serta bias terjadi doble sumber dana pada satu kegiatan karena biaya tahapan pemilu juga sudah digelontorkan dalam APBN melalui KPU Pusat dan KPUD serta Panwaslu dan Panwaslu Daerah,” tu- turnya. Dikonfirmasi SKOR terkait bukti pertanggung- jawaban penggunaan Miliaran Rupiah dana hibah pada KPUD dan Panwaslu Tahun anggaran 2012, Biro Humas Protokol dan PPID Pemkot Cimahi tidak memperlihatkan dokumen pertanggung- jawaban dimaksud. Saat didesak SKOR, Kasi Infor- masi Humas memberikan nomor kontak Sekretari KPUD dan Panwaslu (pejabat kala itu, red), saat ini telah bertugas di SKPD Pemkot. Wawancara via telepon, Ranto (sekretaris Pan- waslu Kota Cimahi kala itu, red) mengatakan, “kami telah menyerahkan laporan pertanggung- jawaban kepada SKPD Pemberi Hibah, Bagian Keuangan Setda Kota Cimahi pada Januari 2013 lalu dan telah diaudit oleh BPK serta Inspektorat, tidak ada temuan pelanggaran,” kata Ranto yang kini bertugas pada Biro Hukum Pemkot Cimahi. Hal yang sama juga diungkapkan Sekretaris KPUD, Menra yang kini juga telah bertugas di SKPD lain lingkup Pemkot Cimahi. ■Rd.Drw SKOR, Cimahi-Jabar Posisi sebagai Kepala Daerah memang sangat strategis untuk kembali memenangkan Pilka- da baik dalam posisi incumbent ataupun menyodorkan Istri atau keluarga menjadi kandidat. Dana hibah pun menyasar instansi penyelenggara pemilu padahal masih banyak kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan bantuan itu. .Penetapan sebagai satuan kerja kementerian atau lembaga yang wilayah kerjanya di Daerah .Berkedudukan dalam wilayah Daerah .Mengajukan permohonan tertulis yang ditunjukan kepada guber- nur dan dibubuhi cap dan tanda tangan pimpinan, ketua, kepala (atau sebulan lainnya) instansi atau satuan kerja terkait .Proposal usulan dana hibah, yang berisi paling sedikit: 1. Latar Belakang 2. Maksud dan Tujuan 3. Rencana Penggunaan 4. Sasaran Program 5. Rencana Anggaran Belanja Hibah 6. Struktur Organisasi 7. Surat Pernyataan Tidak Duplikasi Anggaran dan berse- dia melaporkan hibah ke Kementerian Keuangan dan Instansi Induk 8. NPWP 9. Nomor Telepon yang Dapat Dihubungi (Sumber: website Dep. Keuangan RI)
  • 6. 06 Edisi ke-31/Tahun IV/April 2015 erdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-15/ MBU/2012 tanggal 3 Oktober 2012, Pasal 2 ayat 1 yang menjelaskan pen- gadaan barang dan jasa wajib mener- apkan prinsip kompetitif, transparan, adil dan wajar serta akuntabel. PenetapanPTAJBBumiputeraseba- gai pemenang diputuskan melalui ra- pat Direksi pada 25 Juni 2013 dihadiri oleh Direktur Utama, Direktur Produk- si dan Direktur Pelaksanaan yang sebelumnya telah dilakukan pengam- bilan dokumen surat penawaran, evaluasi administrasi dan penilaian teknis oleh panitia pengadaan. Ditengarai penentuan pemenang SKOR, Jakarta Pada Tahun 2013, PT Indofarma (Pesero) Tbk(INAF) membuka ten- derpengadaan pengelo- laan pesangon karyawan yang diikuti oleh Empat perusahaan asuransi yaitu PT Jiwasraya, PT AJB Bu- miputera, PT Prudential serta PT Avrist Assurance dan dimenangkan PT AJB Bumi Putera berdasarkan surat nomor 1379/DIR/ VII/2013 dan Nomor 064/ BPPT. INDOFARMA/PKS/ VII/2013 tanggal 5 Juli 2013. lelang Sarat “kongkalikong” karena dalam proses pengambilan keputu- san karena diduga terjadi revisi su- rat penawaran harga dari PT AJB Bu- miputera. “Terdapat kejanggalan berupa perbedaan premi bulanan yang ter- cantum dalam kontrak dengan surat revisi penawaran”, kata sumber SKOR yang meminta identitasnya tidak dis- ebutkan”. Hingga berita ini di tulis pihak PT INAF belum dapat dikonfirmasi. ■Tirta/S01 SKOR, Jakarta ibuan karyawan PT Kertas Nusantara (PT KN) hingga saat ini masih gigit jari, solusi dan realisasi pembayaran atas gaji mereka terhitung juni 2014 sampai saat ini belum juga menemukan titik terang dari pihak perusahaan. Berdasarkan dokumen dan informasi yang diterima Skor dari perwakilan Serikat pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia PT Kertas Nusantara pada maret 2015 lalu, setidaknya terdapat dela- pan persoalan yang dituntut para karyawan agar diselesaikan pihak perusahaan. Sejumlah masalah yang dituntut para karyawan itu diantaranya : Pertama, Penyelesaian pembayaran upah bulanan karyawan pada bulan juni 2014 sampai sekarang dan THR tahun 2014. Kedua, tung- gakan pembayaran iuran jamsostek sejak desember 2012 sampai seka- rang yang diduga tidak dibayarkan pihak perusahaan. Kemudian yang Ketiga,Tunggakan Pembayaran iuran asuransi PT Jiwasraya dari bulan januari 2009 sampai sekarang yang diduga belum disetorkan ke PT Jiwasraya oleh pihak perusahaan. Selain itu, masalah keempat, tunggakan Pajak Penghasilan (PPh) 21 sejak Januari 2009 sampai sekarang, yang diduga tidak disetorkan pihak perusahaan. Kemudian kelima, dana pesangon karyawan yang sudah resign (mengundurkan diri) dan dana pensiun karyawan yang belum dibayarkan pihak perusahaan, serta dana reimbursment pengo- batan karyawan yang diduga belum diselesaikan pihak perusahaan. Persoalan keterlambatan pembayaran hak karyawan PT Kertas Nu- santara itu, sempat mengemuka pada 2014 lalu, khususnya menjelang Pemilihan Presiden 2014, dan diduga menjadi komoditas politik, pasal- nya PT Kertas Nusantara yang beroperasi di Kabupaten Berau Kalim- antan Timur itu disebut-sebut milik seorang politikus partai sekaligus calon presiden 2014, Prabowo Subianto. Untuk mengkonfirmasi hal ini, Skor telah mengirim surat kepa- da manajemen PT Kertas Nusantara yang diterima tanggal 24 maret 2015, namun hingga berita ini ditulis belum ada jawaban dari pihak PT Kertas Nusantara. ■Doel SKOR Jakarta
  • 7. 07 www.skornews.comEdisi ke-31/Tahun IV/April 2015 erusahaan yang bergerak dalam bi- dang pelayaran dalam negeri dan su- dah go publik itu dituding telah melakukan Pemutusan Hubungan ker- ja (PHK) secara tidak sah kepada Capt. Ucok Samuel Bonaparte Hutapea AMd SH MMar. Salah satu penyebab PHK itu ditengarai kar- ena Capt. Samuel Bonaparte mempelopori berdi- rinya serikat pekerja di PT Wintermar tahun 2014 lalu. Dalam gugatan yang didaftarkan Kuasa Hu- kum Capt. Samuel Bonaparte ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jum’at, 06 Maret 2015 lalu dengan nomor register perkara No. 65/Pdt.Sus- PHI/2015/PN.JKT.PST. Capt. Samuel Bonaparte menggugat PT Wintermar atas perlakuan dis- kriminasi kepada dirinya dan menuntut dipeker- jakan kembali. Menurut Satrio Laskoro, salah satu Kuasa Hu- kum Capt. Samuel Bonaparte, atas dasar ketaku- tan akan berdirinya serikat pekerja, kemudian perusahaan melakukan tindakan-tindakan in- timidasi terhadap Capt. Samuel Bonaparte dan menekan dirinya untuk mengundurkan diri dari perusahaan. “Hal semacam itu bertentangan dengan Pasal 154 huruf b Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, di mana seharusnya pen- gunduran diri dilakukan atas kemauan sendiri tanpa adanya intimidasi apapun dari perusa- haan,” ujar Satrio saat ditemui SKOR pada sidang kedua, di Pengadilan Hubungan Industrial, Senin (30/03/2015). Selain itu, menurut Satrio berdasarkan Pasal 104 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 5 ayat (1) UU No. 21 Ta- hun 2000 tentang Serikat Pekerja, setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja. Satrio menegaskan, menurut Pasal 28 jo. Pasal 43 ayat (1) UU Serikat Pekerja, dalam pros- es pembentukan serikat pekerja, tidak boleh ada pihak yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja untuk membentuk atau tidak memben- tuk serikat pekerja dengan cara melakukan pe- mutusan hubungan kerja. “Barangsiapa menghalang-halangi atau me- maksa pekerja/buruh untuk membentuk SP, dikenakan sanksi pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling ban- yak Rp500 juta,” tandasnya. Klien kami, ujarnya, setelah mengusulkan pendirian serikat kerja tersebut, mendapat musibah pada 31 Juli 2014, hingga dokter men- ganjurkan klien kami untuk beristirahat selama 30 hari. Namun dalam perkembangannya klien kami baru dapat berjalan kembali setelah beris- tirahat selama 3 bulan. “Saat sakit itulah, klien kami mendapat kabar dari atasannya di departemen HSE bahwa pihak perusahaan tidak menyukai langkah yang akan dibuat klien kami untuk mendirikan serikat pekerja,” terangnya. Lebih jauh Satrio menuturkan, sebelum SKOR, Jakarta PT Wintermar Offshore Marine Tbk (PT Wintermar) digugat man- tan pekerjanya terkait Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Pengadilan Hubungan In- dustrial (PHI) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. masuk ke pengadilan hubungan indusrial, ter- lebih dahulu telah dilakukan upaya penyelesaian secara damai melalui mekanisme bipartite dan tripartite. Dari hasil mediasi yang dilakukan Suku Di- nas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat, mediator menganggap, pengunduran diri yang terjadi bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, dan perusa- haan dianjurkan untuk mempekerjakan kembali Capt. Samuel Bonaparte. “Namun ternyata perusahaan menolak an- juran tersebut. Hingga akhirnya perkara ini dilan- jutkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” tukasnya. Pada sidang kedua yang berjalan lebih kurang 15 menit itu, pihak PT Wintermar di- wakili 4 orang dari pihak internal perusahaan. Usai sidang, mereka enggan berkomentar ketika Skor mengkonfirmasi terkait kasus yang digugat Samuel Bonaparte. “Kami tidak bisa memberikan komentar apap- un karena masih dalam proses persidangan.” ujar seorang wanita wakil perusahaan PT Wintermar yang enggan menyebutkan namannya. ■Alfi/S10
  • 8. 08 www.skornews.comEdisi ke-31/Tahun IV/April 2015 ebutuhan unit pengola- han ikan Bitung adalah 1100 Ton/hari yang ter- penuhi hanya 700 Ton dan ditaksir kerugian yang dialami kota Bitung dari hasil retribusi sekitar Rp 109 Miliar/Tahun, "Jika retribusi ini dipungut, tentunya Miliaran pendapatan daerah akan mengalir dari sini," jelas Rocky Oroh, aktifis yang juga Sekretaris K-SBSI Kota Bitung. "Jika uang itu digunakan untuk mengirim putra-putri Bitung untuk menempuh pendidikan maka kita sudah menghasilkan banyak tenaga terampil dan sumber daya manu- sia yang siap bersaing menghadapi masyarakat ekonomi asean yang su- dah dimulai saat ini," tambah Oroh. Tidak dipungutnya retribusi peri- kanan selama hampir satu dasawarsa terakhir ini, diduga merupakan barter politik masa silam antara para pengu- saha perikanan dengan Walikota Bi- tung yang saat itu maju dalam pemi- lihan walikota. Salah seorang pengusaha perika- nan yang tidak ingin namanya dis- ebut mengatakan, ini adalah bagian dari “barter politik” karena saat itu, seluruh pengusaha perikanan di Kota Bitung ikut mendukung Hanny Sondakh jadi Walikota, "Kami dukung karena beliau berjanji tidak akan mengambil retribusi perikanan dan ini adalah bentuk kesepakatan kami," katanya sumber skor. Mantan anggota DPRD Kota Bi- tung, Yondries Kansil mengatakan Perda retribusi perikanan sudah di- siapkan sejak akhir pemerintahan Walikota (alm) Milton Kansil namun belum sempat disahkan. PadapemerintahanHannySondakh sudah tidak pernah diwacanakan, Ala- SKOR, Bitung-Sulut Kota Bitung adalah Pelabuhan utama Su- lawesi Utara dan salah satu kota industri berba- sis perikanan di wilayah timur Indonesia. sannya takut tumpang tindih dengan pungutan pemerintah pusat di sek- tor perikanan, "Jadi pemerintah tidak pernah memungut retribusi perika- nan karena sudah dipungut oleh pe- merintah pusat tapi kita juga tidak tahu berapa pembagian yang diper- oleh dari pemerintah pusat", terangn Yondries Kansil saat dikonfirmasi via akun media sosial miliknya. Kepala Dinas Kelautan dan Perika- nan, Lusye Macalawang belum bisa dikonfirmasi hingga berita ini ditulis. ■Arham Licin/S10 SKOR, Kab OKU-Sumsel embangunan jembatan Air Laham Kabu- paten Oku yang menghabiskan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Oku Rp.11 miliar lebih dituding memboroskan uang negara. Selain itu, ada indikasi penyimpangan dana dan Mark Up anggaran karena jembatan terse- but sudah banyak yang rusak dan tidak seband- ing dengan besarnya anggaran yang dihabis- kan. Sebelumnya diketahui, Dinas PU Bina Marga Kabupaten Oku secara berturut-turut mengang- garkan pembangunan jembatan itu pada dua periode anggaran yakni pada periode anggaran 2011 sebesar Rp.6,1 milyar lebih dan pada ta- hun 2012 sebesar Rp 5,5 milyar. Menurutnya aparat penegak hukum perlu melakukan penyelidikan dan penyidikan karena diduga dalam pelaksanaan pembangunan jem- batan di Air Laham itu terkesan hanya meng- hamburkan uang Negara, selain itu juga telah terjadi mis lokasi sehingga mengandung unsur tindak pidana korupsi. Jum juga menduga belum tuntasnya masalah pembebasan lahan milik warga. Pasalnya dari investigasi yang dilakukan sebelumnya dike- tahui pembangunan jembatan Air Laham itu dibangun sebelum pembebasan lahan yang se- harusnya diselesaikan terlebih dahulu. Skor sudah berusaha mengkonfirmasi kepa- da pihak terkait diantaranya pimpinan proyek (Pimpro) pembangunan Jembatan Air Laham H. Yilizar namun tidak berhasil ditemui. ■Asni SKOR,Sultra, epuluh tahun terakhir Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi pusat perhatian nasional khususnya di bidang usaha tambang dan perkebunan kelapasawit. Tercatat ratusan unit perusahaan tambang telah beroperasi di beberapaka bupaten seperti Konawe Utara, Konawe Selatan, dan Konawe Raya. Namun bukan rahasia lagi jika dari ratusan perusa- haan tambang dan perusahaan perkebunan sawit yang ada di Sulawesi Tenggara, dapat dikatakan jika lebih banyak lagi jumlah permasalahan yang di timbulkan oleh aktifitas mereka di lapangan, terutama dugaan praktek korupsi antara pihak perusahaan dan peme- gang kebijakan di daerah. Beberapa permasalahan yang terjadi seperti dug- aan kongkalikong (jual beli izin usaha penambangan), penyerobotan lahan atau kawasan hutan lindung/ produksi dalam jumlah besar juga penggunaan fasili- tas umum seperti pelabuhan rakyat, jalan umum untuk Hal itu disampaikan Ketua DPC LSM LIK Kab. OKU Jum Ahludi kepada Skor beberapa waktu lalu. angkutan tambang nikel. Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif WALHI Su- lawesi Tenggara, Kisran Makati dalam diskusi publik beberapa waktu lalu di Kendari. Kisran menyebutkan jika keempat masalah itu akan segera ditindak lanjuti termasuk melaporkan ke Polda Sultra, serta akan mem- bawa kasus itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Kisran Makati membeberkan terdapat pelabu- han rakyat di Konawe Selatan yang dijadikan sebagai pelabuhan pertambangan oleh PT. IFISHDECO yang tentunya sarat dengan praktek korupsi. Karena secara jelas pelabuhan dimaksud dibangun menggunakan uang rakyat (APBD Konsel), sehingga kuat dugaan jika ada kongkalikong antara Bupati Konsel dengan pihak IFISH DECO.Pasalnya sejak tahun 2011 PT IFISHDECO lanjut Kisran tidak pernah membayar retribusi terkait penggu- naan pelabuhan pertambangan itu. Selain PT. IFISHDECO, WALHI Sultra juga menyebut- kan perusahaant ambang nikel yang beroperasi di hu- tan blok Lalindu Kabupaten Konawe yakni PT. BOSOSI PRATAMA yang tidak pernah mensosialisasikan kepada publik terkait dampak aktifitas penambangan mereka. Hal itu menurut Kisran menimbulkan keresahan bagi warga sekitar lokasi tambang, terutama bagi para nelayan dan warga masyarakat umum selaku peng- guna air untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Perusahaan lain yang disebutkan Kisran PT. MULYA TANI telah menggarap kawasan hutan lindung/hutan produksi seluas 732 Ha untuk dijadikan areal perkebu- nan sawit di sekitar desa Lalorui Kecamatan Routa Ka- bupaten Konawe Sulawesi Tenggara, namun terkesan ada pembiaran terhadap aktifitas perusahaan itu oleh Pemkab Konawe. Lebih lanjut Kisran mengharapkan agar pihak terkait dalam hal ini pemerintah, aparat penegak hu- kum agar segera menindak lanjuti hal itu. ■Nasrul Anas
  • 9. 09 www.skornews.comEdisi ke-31/Tahun IV/April 2015 SKOR, Konawe-SultraSKOR, Konawe,, eputusan Bupati Konawe Provinsi Sulawesi Teng- gara, Kerry Saiful Kong- goasa menerbitkan pe- rubahan titik koordinat batas Wilayah Izin Usaha Pertamban- gan (WIUP) operasi produksi PT. ST. Nickel Resources menuai sorotan se- jumlah pihak. Keputusan Bupati bernomor 224 tahun 2014 itu dinilai traksaksional dan bernuasa kongkalikong antara penguasa dan pengusaha. Bahkan Kerry ditengarai menerima Gratifikasi dari PT. ST. Nickel Resources. Tudingan kongkalikong itu bukan tanpa alasan. Pasalnya PT ST Nickel Resources dikenal sebagai perusa- haan yang “bandel” tidak patuh pada ketentuan peraturan pertambangan yang berlaku. Tahun 2012 lalu diketahui PT ST Nickel Resorce terbukti melakukan pemalsuan surat menteri kehutanan RI tentang ijin pinjam pakai kawasan hutan dari menteri kehutanan. Akibat pemalsuan surat itu, Bupati Konawe yang saat itu dijabat DR. H. Lukman Abunawas, SH, M.Si. mener- bitkan keputusan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) produksi yang dimiliki PT ST Nickel Resorce Namun pada 2014, Kerry justru menerbitkan keputusan perubahan titik koordinat WIUP pada perusa- haan PT ST Nickel Resorce yang dapat diartikan menghidupkan kembali IUP yang telah dicabut. Hal itu disampaikan Koordinator investisgasi Lembaga Informant Ko- rupsi (LIK), Bang Awie kepada Skor beberapa waktu lalu. “Ini aneh bin ajaib, perusahaan yang telah memalsukan surat menteri kehutanan dan sudah dicabut IUPnya malah dihidupkan kembali” ujar Awie saan Agung menindaklanjuti dug- aan tindak pidana yang dilakukan Kerry dan mengungkap oknum yang melakukan Pemalsuan surat menteri kehutanan terkait ijin penggunaan ka- wasan hutan lindung untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tambang nikel oleh PT ST. Nickel Resources. Berdasarkan penelusuran Skor, surat Keputusan Bupati Konawe ten- tang perubahan titik koordinat batas wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) operasi produksi PT. ST. Nickel Resources itu, dituangkan dalam pen- gumuman rekonsiliasi izin Usaha Per- tambangan (IUP) yang dipublikasikan Direktorat Minerba pada pengumu- man Tahap XV (evaluasi daerah) seba- gaimana dapat dilihat pada website resmi Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (www.minerba.esdm.go.id). Pada website Ditjen Minerba itu, selain keputusan Bupati Nomor 224 tahun 2014, rekonsiliasi IUP PT. ST. Nickel Resources juga diperkuat den- gan rekomendasi gubernur Sulawesi Tenggara dengan nomor 540/928. Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Biro Humas Pemkab Konawe belum memberi tanggapan hingga berita ini ditulis. ■Red.02 HAL itu terungkap ketika pem- bahasan Pra Anggaran tahun 2015 antara Komisi II DPRD Muba bersama pihak PT MEP beberapa waktu lalu. Dalam rapat itu, se- jumlah anggota Komisi II geram lantaran pihak PT MEP belum mempersiapkan laporan keuan- gan yang dipertanyakan anggota Komisi II. Koordinator Komisi II, Darwin AH SH yang juga Wakil Ketua I DPRD Muba mengalamatkan ke- marahannya kepada petinggi PT MEP yang hadir. Dia menduga adanya penyalahgunaan keuan- gan di perusahaan itu dan akan merekomendasikan kepada Bu- pati Muba. Sementara Ketua Komisi II H. Perlindungan Harahap SH menga- takan PT. MEP bukan perusahaan untuk mencari keuntungan sema- ta, namun lebih untuk melayani masyarakat Kabupaten Muba pada umumnya, dan khususnya kecamatan Lalan. Dalam rapat pra anggaran itu, SKOR, Muba-Sumsel Komisi II DPRD Kabupaten Muba menduga adanya penyimpangan penggunaan anggaran pada tahun 2014 di PT Muba Elektrik Power (MEP). Perusahaan BUMD Pemkab Muba itu ditengarai menjadi ladang korupsi para oknum petinggi perusahaan. Komisi II DPRD Muba juga mem- pertanyakan tentang dana sebe- sar Rp 18 Miliar yang diperuntu- kan bagi masyarakat Kecamatan Lalan, karena hingga kini belum ada data real. “Dana tahun 2014 sebesar Rp 18 Miliar itu, untuk hidupnya mesin listrik di kecamatan Lalan selama 24 jam. Kalau nanti dalam laporan diduga ada penyimpan- gan, kita akan mengakomodir un- tuk diaudit BPK,” imbuhnya. Dari pantauan Skor di keca- matan Lalan, untuk mengalirkan api pada jaringan listrik di keca- matan Lalan PT. MEP menyiapkan 5 mesin jenset, 4 yang dioperasi- kan dan 1 nya sebagai cadangan. Mesin-mesin ini menggunakan bahan bakar (BBM) solar industri. Salah seorang warga di keca- matan Lalan, Bardi mengungkap- kan kepada Skor bahwa listrik didaerahnya tidak normal dan sering padam secara bergiliran. “Listrik di desanya dulu hidup dari Pukul 18.00 WIB dan matinya pada Pukul 21.00 WIB. Namun sekarang berubah, hidup bergil- iran satu malam hidup dari Pu- kul 18.00 WIB sampai Pulul 24.00 WIB, kadang kala sampai Pukul 6.00 pagi. Dan esok hari tidak hidup sama sekali, bahkan ka- dang sampai dua hari baru hidup kembali” tutur Bardi Berdasarkan analisa perhitun- gan masyarakat Lalan, penggu- naan BBM untuk menghidupkan 4 mesin setiap malamnya satu mesin menggunakan BBM solar sebanyak 500 liter, jadi kalau 4 mesin semalamnya 2.000 liter, “Tapi listrik di desa kami hidupnya tidak normal, padahal pembayaran dalam satu rumah mencapai dari Rp 150.000 sampai Rp 200.000, itu yang terjadi pak,” ungkapnya. Kepala Perwakilan PT.MEP La- lan, Ari ketika dikonfirmasikan melalu SMS ke Ponselnya mengat- akan Pemakaian BBM pada mesin diesel itu bervariasi. “Supaya lebih jelasnya bapak bisa datang ke Kantor P16, kar- ena laporan kami sudah lengkap dan apa bila masih ragu dengan laporan yang ada, kita bisa nung- gu mesin itu sama-sama, dan pe- makaian BBM itu jelas adanya dan barangnya mudah untuk dicek,” pungkasnya. ■Yudi/S10 dengan nada curiga. Awie meminta aparat penegak hukum agar segera melakukan pe- nyelidikan tentang dugaan pelang- garan hukum yang dilakukan Bupati Konawe. Senada dengan itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Masyarakat Tolaki Indonesia (HMTI), Muh. Hajar juga menduga adanya penyalahgunaan kewenangan serta penerimaan gratifikasi yang dilaku- kan Bupati Konawe, Kerry Saiful Konggoasa. Hajar juga mendesak agar Kejak-
  • 10. 10 www.skornews.comEdisi ke-31/Tahun IV/April 2015 embangunan Kantor Polsek tiga lantai ini secara resmi dimulai dengan peleta- kan batu pertama oleh Walikota Bekasi, Rahmat Effendi di atas lahan fasos/fa- sum Perumahan Kranggan Permai sel- uas 1000 Meter persegi. Peresmian tersebut dihadiri seluruh Kepala SKPD Kota Bekasi dan Jajaran Polresta Bekasi Kota, Walikota dalam sambutannya mengatakan, adanya Polsek Jati Sampurna merupakan sebuah ide dan inovasi warga Jati Sampurna itu sendiri dan jajaran Polresta Bekasi Kota. “Secara khusus Camat Bekasi Timur dan Camat Mustika Jaya agar bisa mencontoh Camat Jati Sam- purna yang menyediakan lahan untuk membangun kantor polsek di wilayahnya,” ucap Rahmat. Rahmat menambahkan bahwa nantinya akan menyusul beberapa kantor polsek baru seperti di Bekasi Timur dan Mustika Jaya, “Pemkot Bekasi juga menyiapkan 120 motor untuk Binmaspol dan 50 motor trail 250 cc untuk anggota lantas,” jelas- nya. Anggaran yang dipergunakan untuk pembangu- nan tersebut berasal dari APBD dan bantuan Kon- sorsium, Bupati berharap agar pembangunan ini SKOR, Kota Bekasi-Jabar Pemerintah Kota (Pemkot) Beka- si beserta jajarannya meresmi- kan cikal bakal kantor Polsek Jati Sampurna yang akan dibangun di Jalan Alternatif Cibubur, Kecama- tan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Kamis (26/03/2015) lalu. didukung semua elemen masyarakat kota Bekasi, "harapannya, masyarakat lebih dekat melaporkan tindak kejahatan". Kapolres Bekasi Kota, Kompol. Rudi Setiawan, SIK. SH. MH. Mengatakan, dari 12 Kecamatan di wilayah Kota Bekasi, baru terdapat Delapan kantor Polsek karena itu dirinya berupaya untuk memaksi- malkan keamanan di wilayahnya. "Berdirinya polsek-polsek baru di Kota Beka- si akan memaksimalkan pelanyanan kepada masyarakat". Terimakasih kepada Walikota, anggota DPRD, Konsorsium dan seluruh masyarakat kota Bekasi yang ikut berperan dalam pembangunan itu, kata Kapolres menambahkan. Ketua Konsorsium, Dedy mengatakan sebagai pengusaha di wilayah Jati Sampurna dirinya sangat mendukung pembangunan tersebut demi keaman- an dan ketenteraman masyarakat dan pengusaha. "Kita mendukung pembangunan ini dengan melakukan penggalangan dana dari konsorsium seperti, Plaza Cibubur, PT. Citra Grand/Sinar Bahana Mulya, PT. Wis, PT Bumindo, Kopas Kranggan dan Raffles Hill sehingga dana terkumpul sekitar Rp 850 Juta. ■Alfi/S10 SKOR,OKU-Sumsel DINAS Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan mendatangi lokasi tambang batu akik di desa Simpang Empat Kecamatan Lengikiti, Selasa (10/3/2015). Kedatangan Tim dari dinas pertam- bangan itu untuk melakukan pendataan para penambang batu akik yang marak dilakukan masyarakat setempat namun belum terdata oleh dinas pertamban- gan OKU. Demikian disampaikan Ketua Tim pendataan, Abd Toyib, ST, M.Si disela sela kunjungannya di lokasi pertam- bangan batu akik. “Pendataan ini dinilai sangat mend- esak karena aktivitas penambang tanpa izin ini sudah cukup menyebar dan perlu dilakukan pembinaan dan penert- iban” ujar Toyib Pendataan dilakukan secara per- suasif di dua lokasi yaitu Talang Air Karet Desa Simpang Empat dan Desa Penindaian Kecamatan Lengkiti. Hal itu menurut Toyib merupakan tahap awal sekaligus melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada para penambang yang sedang beraktifitas di lokasi. “Hati –hati, kalau sudah meng- gali supaya ditutup kembali agar tidak membahayakan,” ujar Toyib yang juga merupakan Kabid Pertambangan Umum OKU kepada Para Penambang Tim pendataan diketuai Abd Toyib ST MSi bersama Sekretaris Dinas Per- tambangan dan Energi, Juarsyah S Sos MM (anggota) Sekretaris Tim , Akhirul Jaya W ST M eng . Kemudian Anildaz Pagusri ST SE, Agusnan Effendi SE, Listi- nawati ST, Ilhamyani ST, Agus Sismanu K ST, Dasmari ST. ■Asni SKOR OKU S l P d t dil k k SKOR, Muba-Sumsel PROGRAM pembangunan jaringan listrik pedesaan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang menghabiskan anggaran puluhan miliar rupiah, men- uai sorotan masyarakat. Proyek yang dilaksanakan Dinas Pertambangan Dan Energi pada tahun anggaran 2014 itu ditengarai sarat korupsi dan kolusi ser- ta mark up anggaran. Selain itu, maraknya pungutan liar (Pungli) di tingkat birokrasi. Hal itu membuat beberapa LSM dan Tokoh Masyarakat Muba berencana memper- soalkan proyek itu ke ranah hukum. Tokoh Masyarakat Muba, A. Aripai alias Kritis ketika ditemui SKOR menga- takan anggaran yang dikeluarkan Pem- kab Muba untuk membangun jaringan listrik pedesaan tersebut cukup besar. Sementara hasilnya tidak sesuai den- gan yang diharapkan. Lebih ironis lagi, beberapa pekerjaan dikerjakan oleh satu perusahaan, hal itu menurut Ari- pai menunjukkan adanya praktek kong- kalikong. “Pembangunan jaringan listrik itu tidak memuaskan, karena terlalu ban- yaknya pungli di tingkat birokrasi, ditambah lainnya seperti mark up ang- garan. Hal ini jelas akan mengurangi biaya pembangunan yang ada, wajar saja kalau hasilnya amburadul,” ung- kap tokoh yang terkenal vokal ini. Aripai juga mengaku selalu meman- tau apapun pembagunan yang ada di Kab Muba, hal itu lanjut Aripai adalah wujud tanggungjawabnya sebagai pu- tra Muba asli. “Beberapa persoalan yang ada di Kab Muba memang saya tampung dan jika memang kesalahannya sudah kele- watan, maka akan saya laporkan ke penegak hukum, biar mereka yang me- meriksa,” tandasnya. Proyek jaringan listrik desa itu juga mendapat perhatian dari Ketua Aliansi LSM Lab Muba Drs. M Nuh Soleh yang mengaku telah melakukan investigasi di lapangan seperti pembangunan jar- ingan listrik di Desa Macang Sakti Keca- matan Batang Hari Leko. Soleh menyebutkan pembangunan jaringan listrik di desa macang sakti itu menelan dana pembangunan sebesar Rp 7 miliar, namun kondisi tiang listrik saat ini sudah ada yang roboh. Bahkan kabel sebagian sudah hilang. “Padahal waktu pemasangan disak- sikan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Muba. Bahkan pada kesempatan itu, dia mangatakan, target di tahun 2014 Desa Macang Sakti sudah dialiri listirik. Namun kenyataannya hingga kini janji Kepala Dinas tersebut hanya isapan jempol belaka,” tegasnya. Beberapa kali Skor berusaha meng- konfirmasi terkait hal tersebut kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab Muba Zulfakar, namun yang ber- sangkutan selalu tidak ada di tempat. ■Yudi Febriansyah/S10
  • 11. 11 www.skornews.comEdisi ke-31/Tahun IV/April 2015 PADAHAL jembatan semi per- manen sepanjang 30 meter itu adalah jembatan vital merupakan satu-sa- tunya jalur transportasi yang men- ghubungkan beberapa desa dalam wilayah kecamatan Uepai sekaligus merupakan urat nadi perekonomian beberapa desas eperti Desa Raua, Tamesandi, Anggawo, Motehe. Akibat belum adanya perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe khususnya DinasPekerjaan Umum Kabupaten Konawe, akhirnya Kepala Desa Rawua, Masaruddin- menggalang masyarakatnya untuk- membuat jembatan darurat dengan- cara swadaya masyrakat. Berdasarkan pantauan Skor, Jem- batan darurat yang dibangun warga itu menggunakan bambu dan kayu yang menghubungkan kedua sisi sun- gai, namun kondisinya masih rawan kecelakaan akibat masih adanya celah antara bambu yang memungkinkan warga terjatuh kesungai. Ketika ditemui Masaruddin saat melaksanakan kerjabakti pembuatan- jembatan menjelaskan jika pihaknya sudah mengusul atau menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati Konawe agar jembatan Sungai Amer- oro dapat segera dibangun kembali. “Kami sudah minta agar jembatan ini dibangun tetapi belum adareal- isasi dari pemerintah, sehingga kami berinisiatif sendiri bersama warga masyarakat untuk membangun jem- batan ini” ujarnya beberapa waktu- lalu. SKOR, Konawe-Sultra. Jembatan sungai Ameroro yang ambruk akibat han- taman banjirdua tahun lalu, hingga saat ini masih da- lam kondisi memprihatinkan.Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe terkesan tutup mata, pasalnya belum ada upaya perbaikan yang dilakukan selama ini. Tokoh masyarakat, Gunawan Said kepada Skor meminta perhatian Pem- kab Konawe agar sesegera mung- kin membangun kembali jembatan tersebut agar masyarakat pengguna jembatan dapat merasa nyaman dan tidak was-was lagi ketika mereka- melintasi jembatan tersebut. “Harusnya mereka tanggap dan paham begitu pentingnya keberadaan jembatan sungai Ameroro ini ba- gaimanapun warga ke lima desa yang ada di seberang sungai Ameroro ada- lah mayoritas petani yang setiap ha- rimelintasi jembatan ini” pintanya. Sementara, kepala seksi Bina Mar- ga PU Kabupaten Konawe, Sumarto via ponselnya mengaku sudah men- gusulkan pembangunan jembatan tersebut dalam Musrembang baru- baru ini untuk dimasukkan dalam pendanaan tahun 2016 karena dan- anya sangat besar mencapai miliaran rupiah. Selain pembangunan jembatan, Sumarto juga menyebutkan adanya usulan pembangunan jalan semi per- manen sepanjang 4 km pada daerah perkampungan. ■NasrulAnas 1isi ke-31/Tahuh n IVIV/April 2015 etua KMPA Tunas Hijau Air- madidi, Maria Taramen men- gatakan bahwa perusahaan tambang, PT Mikro Metal Perdana (MMP) telah dila- rang beroperasi di Pulau Bangka seba- gaimana keputusan Mahkamah Agung (MA) tertanggal, 02 September 2013. “Keputusan MA itu otomatis menggu- gurkan Surat Keputusan (SK) Bupati Mi- nahasa Utara yang menjadi dasar hukum beroperasinya perusahaan tersebut”, kata Maria. Ditambahkan Maria Taramen, PT MMP melanggar sejumlah aturan perundangan SKOR, Minahasa Utara-Sulut Penolakan sejumlah Lem- baga Swadaya Masyarakat ter- hadap masuknya perusahaan tambang biji besi ke Pulau Bangka, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara terus diteriakkan kare- na dikwatirkan merusak ling- kungan dan kelestrian alam. seperti UU No 27 Tahun 2007 dimana dijelas- kan bahwa pulau yang luasnya kurang dari 5 Km2 tidak boleh ditambang sementara luas pulau Bangka tidak lebih dari 3,319 Ha. Sesuai rencana tata ruang wilayah, Pulau Bangka tidak diakomodir untuk areal pertam- bangan, "ini aneh, masa RTRW tidak menga- komodir tetapi Bupati berani mengeluarkan IUP kepada PT MMP", tutur aktivis perempuan Sulut ini. Dari pantauan SKOR, saat ini terdapat se- jumlah alat berat di lokasi tambang. Terkait hal tersebut, pihak PT MMP belum dapat dikonfirmasi hingga berita ini ditulis. ■Arham
  • 12. 12 www.skornews.comEdisi ke-31/Tahun IV/April 2015 SKOR, Baturaja-Sumsel anyaknya truk bermuatan berat pengangkut hasil tambang batubara yang hampir setiap hari me- lenggang bebas di jalan lintas kota baturaja menuai sorotan warga dan anggota legislatif Kabu- paten Oku Provinsi Sumatera Sela- tan. Sejumlah anggota DPRD Oku mengaku geram dan kesal. Pasalnya aktifitas truk-truk milik perusahaan tambang di Oku itu dinilai mengaki- batkan rusaknya ruas jalan lintas di kota Baturaja namun hingga kina pihak Pemerintah Kabupaten Oku terkesan tutup mata dan tidak pedu- li. Salah satu anggota DPRD Oku, Yudi Purna Nugraha saat ditemui tim Skor diruang kerjanya mengatakan,banyaknya truk pen- gangkut batubara milik perusahaan yang melintasi jalan lintas kota baturaja itu melanggar aturan dan undang undang yang berlaku. Peraturan yang dilanggar lanjut Yudi adalah undang undang no 4 tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batu bara serta perda no 5 tahun 2011 Sumatera Selatan yang menyatakan bahwa pelaksan- aan angkutan pertambangan harus memiliki jalur khusus yang tidak me- lewati jalan kota ( umum ). “Tidak dibenarkan angkutan ba- tubara melintas di jalan umum. Pe- merintah harus tegas dalam menilai hal tersebut” UjarYudi kepada Skor beberapa waktu lalu. Menurut dia,seharusnya Pemeri- tah Kabupaten Oku dapat mendesak pemegang izin usaha tambang batu bara untuk membuat jalan khusus dalam mengeluarkan hasil pertam- banganya. Yudi mencontohkan PT Bukit Asam yang mengeluarkan hasil per- tambangan dengan menggunakan jalur kereta api ( ka ) mestinya pe- merintah harus bisa memikirkan nasib rakyat,bukan malah menutup mata dan menutup kuping. Lebih lanjut Yudi menuturkan sesuai undang undang no 4 tahun 2009 pasal 6 ayat 1 huruf n bahwa pemerintah berkewajiban untuk membina dan mengawasi kegiatan pertambangan “Walaupun pemegang IUP dan IUPK boleh menggunakan sarana dan prasarana umum.namun dalam pera- turan tersebut tidak menjelaskan mengenai pengangkutan”imbuhnya. Selain itu,Yudi juga mengaku heran,pemerintah mengeluarkan IUP dan IUPK terhadap perusahan tambang batubara di Oku tanpa me- minta perusahan membuat rencana pengangkutan hasil tambang ter- lebih dahulu. “Dalam waktu dekat ini kami akan pertanyakan ke pihak terkait karena keluhan masyarakat. Makanya kami dari komisi 1 berhak mempertanya- kan keluh kesah masyarakat terh- adap angkutan batubara yang melin- tas dijalan kota" pungkasnya. ■Asni SKOR, Muba SETELAH melalui pembahasan alot dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daer- ah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin dan Bagian Anggaran (Banggar) DPRD Muba, akhirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Angg- aran 2015 disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pengesahan dilakukan pada rapat Paripurna masa persidan- gan ke 4, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Muba, Jumat (20/3) lalu. Selesainya proses pembahasan APBD Muba tahun 2015 tersebut ditan- dai dengan penandatanganan berita ac- ara persetujuan bersama Bupati Muba H Pahri Azhari dengan Pimpinan DPRD Muba, Riamon Iskandar beserta para Wakil Pimpinan DPRD Muba terhadap Raperda APBD menjadi Perda yang disaksikan oleh para angota dewan, SKPD, tokoh Masyarakat, dan kalangan LSM. Rapat Paripurna dimulai dengan pembacaan rancangan keputusan ber- sama DPRD dengan Bupati Muba oleh juru bicara Badan Anggaran, Iin Febri- anto SIp yang menyatakan, total APBD Kabupaten Muba Tahun 2015 sebesar Rp. 3.081 triliun. Bupati Muba H Pahri Azhari dalam sambutannya mengatakan, mungkin SKOR Baturaja Sumsel mineral dan batu bara serta perda sesuai undang undang no 4 tahun SKOR Muba SKOR,Bitung-Sulut KASUS dugaan pemalsuan tanda tangan akta hi- bah tanah TK Negeri Pembina Kota Bitung, Prov. Sulut yang lama “mati suri” kini kembali mencuat. Adi Mulyono yang merupakan pemilik lahan se- luas 1820 Meter persegi itu kembali membeberkan pembicaraannya dengan sejumlah petinggi Kota Bi- tung beberapa waktu lalu seperti Walikota, Wakil Walikota, Sekkot, Ketua DPRD dan Kadis pendidikan yang bersepakat untuk membayar tanah yang ditem- pati sekolah TK Negeri Pembina kepada pemilik tanah (Adi Mulyono,red). Menurut Adi, Walikota Bitung, Hanny Sondakh bersama seluruh jajaran terkait telah sepakat akan membayar tanah tersebut dengan menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Drs. Herman Rom- pis dan Camat Matuari, Ellen Sutrisno (pejabat saat itu) untuk mempersiapkan administrasinya termasuk semua keinginan masyarakat belum terakomodir secara tuntas dalam APBD tahun 2015 ini. Hal ini karena adanya program-program pembangunan dan pembatasan anggaran yang tersedia setiap tahunnya. Untuk itu, ke depan kita semua harus bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan pendapatan daerah. “Semua pandangan, pendapat dan himbauan para anggota Dewan melalui pandangan fraksi, akan menjadi catatan kami untuk bertindak dan melangkah ke depan demi kemajuan Kabupaten Muba yang kita cintai,” ujar Pahri. Sementara Ketua DPRD Muba Rea- mon Iskandar mengucapkan teri- makasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dan bersungguh- sungguh dalam pembahasan maupun Rapat Pleno Paripurna ini, hingga APBD Muba dapat disahkan hari ini. Menurutnya, kami selaku DPRD Muba berharap kerjasama yang baik dan kekompakan, agar kita dapat men- gatasi potensi pengurangan anggaran untuk tahun mendatang. “Kita tetap harus bersatu untuk pembangunan Kabupaten Muba yang lebih baik dan sekaligus meningkat- kan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat Muba," katanya penuh harap. ■Yudi/S10 akta jual beli. "Walikota waktu itu memerintahkan Herman Rompis untuk memberikan uang sejumlah Rp 39 Juta kepada Ellen Sutrisno untuk menyelesaikan penguru- san akta jual belinya," kata Mulyono. Mulyono menjelaskan bahwa saat itu dirinya me- nandatangani kwitansi yang akan dibayarkan setelah pembayaran tanah selesai,"saya menandatangani kwitansi untuk biaya AJB dan menyerahkan serti- fikat kepada Camat matuari, Ellen Sutrisno (pejabat saat itu, red) dan sampai hari ini sertifikat itu belum dikembalikan kepada saya padahal tidak terjadi jual beli dan terakhir saya dapat kabar jika sertifikat itu berada di Bagian Aset Daerah", terangnya. Mantan Camat matuari, Ellen Sutrisno saat dikon- firmasi membantah telah menerima perintah pen- gurusan akta jual beli dan menahan sertifikat asli milik Adi mulyono, Adi Mulyono tidak punya bukti dan dasar untuk menudingnya menerima uang pengurusan akta itu, “berita ini adalah berita sampah,Adi Muly- ono itu hanya menam- bah nambah dosa saja jika mengatakan saya terima uang dan sebenarnya ini beri- ta sampah yang tidak layak di ekspos, jika kamu paham mana yang pantas di ek- spos mana yang tidak", kata Ellen Sutrisno via se- lulernya. ■Arham
  • 13. 13 www.skornews.comEdisi ke-31/Tahun IV/April 2015 KANDIDAT yang lolos adalah Bima Haria Wibisana dari BKN, Budhi Santoso dari Bappenas, Makhdum Priyat- no dari STIA LAN, Masduki dari BKN, Mohammad Syamsul Maarif dari IPB, Bahrul Hidayat dari Kemendikbud dan Sri Hadiati Wara Kustriani dari LAN sementara Guru Be- sar Universitas Hasanuddin Makassar, Prof. DR. Muh. Nur SKOR, Jakarta SELEKSI terbuka calon Pimpinan Tinggi Utama Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun 2015 telah meloloskan Tujuh kandidat Kepala BKN dalam seleksi pembuatan makalah setelah sebelumnya melalui seleksi administrasi. Sadik, MPM Gugur pada seleksi tersebut. “Tujuh kandidat yang lolos seleksi itu direncanakan menjalani tes selanjutnya (wawancara) pada Tanggal, 13- 14 April 2015 mendatang,” kata kasi informasi dan pub- likasi Humas BKN, Berry (6/4). Tirta/Risma Dr. Ir Bima Haria Wibisana, MSIS NIP : 19610719 1989031001 Tempat Tgl Lahir : Jakarta 19 Juli 1961 Pangkat/Gol. Ruang: Pembina Utama Madya, IV/d Pendidikan Terakhir : S-3 Jabatan Terakhir : Wakil Kepala BKN Dr. Makhdum Priyatno, MA NIP : 19610811. 198603. 1. 001 Tempat Tgl Lahir : Purbalingga, 11 Agustus 1961. Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Utama, IV/e Pedidikan Terakhir : S-3 Jabatan Terakhir : Ketua STIA LAN Prof. Dr. Ir. Mohammad Syamsul Maarif, M.Eng, Dipl. Ing, DEA NIP : 195809041982031004 Tempat Tgl Lahir: Pamekasan, 4 September 1958 Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Utama, IV/e Pedidikan Terakhir : S-3 Jabatan Terakhir : Guru Besar Tetap Bidang Mana- jemen Sumber Daya Manusia IPB, Institut Pertanian Bogor Sri Hadiati Wara Kustriani, SH, MBA NIP : 195907151986032001 Tempat Tanggal Lahir : Magelang, 15 Juli 1959 Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Utama, IV/e Pedidikan Terakhir : S-2 Jabatan Terakhir : Deputi Bidang Kajian Kebi- jakan Lembaga Administrasi Negara Dr. Ir. Budhi Santoso, MA. NIP : 195908061986111001 Tempat Tanggal Lahir : Jogjakarta, 06 Agus- tus 1959 Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Utama Madya, IV/d Pedidikan Terakhir : S-3 Jabatan Terakhir : Fungsional Perencanaan Utama, Bapennas. DR. Masduki, SH. MM NIP : 195810151985031001 Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 15 Oktober 1958 Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Utama, IV/e Pedidikan Terakhir : S-3 Jabatan Terakhir : Analis Organisasi BKN Bahrul Hayat NIP : 195904301986031016 Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 30 April 1959 Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Utama, IV/e Pedidikan Terakhir : S-3 Jabatan Terakhir : Analis Akuntabilitas dan Kinerja Ahli Muda, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  • 14. 14Edisi ke-31/Tahun IV/April 2015 royek yang bernilai Rp 23 Miliar itu dimenangkan oleh PT KIS, pe- menang kemudian mensubkon- trakkan seluruh pekerjaan dengan harga Rp 4 Miliar lebih kepada PT LMP yang dikerjakan menggunakan lift be- kas dari cina. Sebelum Kementerian KUKM mengumumkan pemenang lelang, PT LMP telah terikat perjanjian kerjasama pen- gadaan dan pemasangan Delapan unit ser- vice elevator dengan PT LH sehingga kuat dugaan penetapan pemenang lelang telah diatur. Parahnya, semua pihak terkait di Ke- menterian KUKM telah bekerjasama me- muluskan “pencurian” anggaran proyek tersebut. Pasalnya, oknum-oknum yang ter- libat dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAPF), Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan Berita Acara Serah Terima peker- jaan (BAST) memberikan rekomendasi baik dan pekerjaan dinyatakan selesai kemu- dian dibayarkan 100% padahal hasil pen- elusuran Tabloid SKOR saat itu kondisi fisik pekerjaan belum mencapai 50 %. Kejaksaan Tinggi DKI telah menyidik ka- sus itu dan menetapkan Dua Tersangka yak- ni Kasyadi (Pegawai KUKM), Samsul Bahri (Dirut PT LH) dan Rini Y. Fatimah (Dirut PT KIS). Sementara Pejabat Pembuat Komit- men (PPK), Asnawi Bahtiar telah meninggal sehingga oknum-oknum pejabat diatasnya tidak dapat ditelusuri, “sumbernya kan PPK, PPK nya meninggal jadi keatas ini tidak bisa, mentok disitu” kata pihak Penkum dan Hu- mas Kejati pada SKOR, (20/3/15). Berdasarkan rilis siaran Pers yang di- terima SKOR dari Humas Kejati DKI terkait perkembangan penanganan perkara terse- but menerangkan bahwa, “akibat perbua- tan para tersangka tersebut mengakibat- kan kerugian Negara kurang lebih sebesar Rp 17.430.534.091 sesuai hasil audit perhi- tungan kerugian dari BPK.” “Ketiganya disangkakan melanggar pasal 2, pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) hurf b Undang-undang Nomor:31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.” Aktivis Lembaga Informant Korupsi (LIK), yang akrab disapa Bang Awi mengatakan jika PPK suatu proyek pengadaan mening- gal dan pihak-pihak diatasnya tidak dapat disidik kemudian penangan- an kasusnya menjadi buntu maka hal itu perlu dijadikan topik diskusi hukum yang me- narik. “Dalam kasus korupsi di KUKM itu sudah sangat jelas dugaan keterlibatan oknum-oknum yang menandatangani BAPF, BAPP dan BAST serta Konsultan proyek dan Panitia Penerima Barang yang kompak memberi- kan penilaian baik dan peker- jaan selesai 100% sehingga ter- jadi serah terima pekerjaan dan pembayaran,” ungkap Awi. Awi melanjutkan, “saya me- minta Tabloid SKOR bersama- sama dengan LIK agar menanya- kan permasalahan itu ke komisi Hukum DPR serta Pakar Hukum Pidana agar permasalahannya jadi Pemenang PT KIS, Kon (27Agustus 2 pelaksanaan ber 2012) Pekerjaan dibayarkan 100% kepada PT KIS melalui SP2D No. 211958A/019/110 (10 Desember 2012), dilampiri BAST Panitia Penerima Barang/Jasa Nomor 438/BAST/- PBJ/SM/XI/2012 ( 26 November 2012) yang menyatakan bahwa pekerjaan pengadaan lift telah dinyatakan selesai 100%. SKOR, Jakarta Masih segar di ingatan kita tentang kasus korupsi pengadaan Delapan unit lift di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Tahun anggaran 2012 yang merugikan Negara hampir Rp 20 Miliar. (27 pela ber 2an terang benderang, ” tegasnya. Informasi yang di- himpun Tabloid SKOR bahwa Pejabat Pem- buat Komitmen (PPK), pada proyek pen- gadaan Delapan unit lift KUKM ada- lah juga PPK pada proyek pengadaan Video Tron KUKM, kedua proyek itu dilaksanakan pada tahun anggaran yang sama 2012, sebagaimana diket- ahui bahwa kasus korupsi video tron melibatkan anak mantan Menteri KUKM, Syarif Hasan sebagai tersang- ka yakni Rievan Afrian. ■Tirta Surat penawaran harga oleh AS/LMP/VI/2012 (22 Juni 20 Perjanjian Kerjasama Nomo tentang perjanjian kerjasam delapan unit service elevato LH telah mengetahui adan rian KUKM sebelum pengu S A P t d dibayarkan 100% kepa D No. 211958A/01 ilampiri BA Nomo L
  • 15. 15Edisi ke-31/Tahun IV/April 2015 g Lelang: ntrak No. 486/Kont/SM.3/VIII/2012 2012) sebesar Rp 23,2 Miliar (waktu n 120 hari, berakhir pada 24 Desem-em- h PT LMP ke PT LH : Nomor 385/PL1998/ 012) lalu ditindaklanjuti dengan Surat or L0216/HK/LMP/VII/2012 (16 Juli 2012) ma pengadaan dan pemasangan atas or merk Louser berarti PT LMP dan PT nya proyek pengadaan lift Kemente- umuman lelang dilaksanakan.
  • 16. 16 www.skornews.comEdisi ke-31/Tahun IV/April 2015 SALAH sorang tokoh masyarakat asal Muba, A Aripai mengatakan ka- sus Petro Muba iti tidak bisa dibi- arkan begitu saja melainkan harus diusut tuntas agar bisa diketahui ke mana uang rakyat belasan miliar itu mengalir. Selain itu Aripai juga meminta semua pihak yang terlibat dan me- nikmati uang di Petro Muba dengan cara yang melanggar hukum agar ikut bertanggung jawab. “Kasus ini harus dibawa ke ranah hukum, jika perlu laporkan ke KPK,” demikian ungkap tokoh yang terke- nal vokal ini, beberapa waktu lalu. SementaraAnggota Komisi II DPRD Kab Muba dari Fraksi PDI-P, H Ismail mengatakan PT Petro Muba yang membawahi sejumlah anak perusa- haan seharusnya tetap memikirkan aspek efisiensi dan keuntungan peru- sahaan dalam operasionalnya, Karena hasil dari keuntungan perusahaan itu lanjut Ismail pada akhirnya akan da- pat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Muba. “Setahu saya, selama ini Petro SKOR, Muba-Sumsel Terbongkarnya dugaan penyelewengan dana hingga 14 Miliar di Petro Muba yang dipublikasikan Badan Pe- meriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan, sebagaimana dilansir Skor dan media massa lainnya beberapa waktu lalu, mendapat perhatian banyak ka- langan. Aparat penegak hukum diminta bertindak ce- pat mengusut tuntas dugaan korupsi itu. Muba selalu dianggarkan pada APDB, seperti halnya benalu, terkait den- gan saham kepemilikan pemerintah kabupaten, memang ada sejumlah kejanggalan seperti apa yang ditemu- kan BPK, beberapa di antaranya tidak dilampirkan pada laporan keuangan. Jadi wajar BPK mempertanyakan ke mana saham itu selama ini" ungkap- nya. Ketua Aliansi LSM Kab Muba, Drs M Nuh Soleh ketika dimintai keteran- gan terkait dugaan penyelewengan dana di Petro Muba mengatakan, pihaknya sudah lama mengendus du- gaan penyelewengan dana di Petro Muba. Bahkan Soleh mengaku lem- baganya telah menerima beberapa data terkait dugaan penyimpangan dana tersebut. Soleh juga mengharapkan agar Pemkab Muba mengambil langkah te- gas terkait bobroknya pengelolaan di Perusahaan Daerah (Perusda) itu. “Pemkab Muba diharapkan men- injau ulang manajeman yang ada. Bahkan jika perlu, kalau memang tidak ada hasilnya bagi Pemkab Muba, Petro Muba dibubarkan saja,” tukasnya. ■Yudi F/S10 SEKRETARIS Jenderal PB HIPMI Maros Raya, Tasmin Hamliong, Senin (23/3), mengatakan bahwa kehadiran perusahaan semen itu berpotensi merusak hutan, ling- kungan dan areal pertanian war- ga, "Karena itu, kami mengajak masyarakat agar ikut menolak kar- ena kawasan hutan dan pegunun- gan karst Maros wajib kita jaga ke- lestariannya," katanya. Kawasan itu menyimpan keanekaragaman flora dan fauna serta cadangan air yang melimpah, jika dieksploitasi maka dipastikan mengancam kelangsungan hidup masyarakat Maros dimasa yang akan datang. Dari 500 Hektar lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan pabrik, sekitar 300 Ha. diantaranya adalah lahan pertanian produk- tif, “Pemerintah Kabupaten Maros harus lebih bijak dalam menerima investasi, jangan karena mengejar pendapatan asli daerah (PAD) tapi disisi lain mengancam kelangsun- gan Sumber Daya Alam (SDA)”, tu- tur Tasmin. Investasi SDA selama ini tidak signifikan meningkatkan kese- jahteraan rakyat, yang terpenting adalah peningkatan kualitas SDM karena dengan begitu kesejahter- aan rakyat otomatis meningkat. Aktivis HIPMI itu menilai bahwa Pemkab Maros tidak transparan terkait kehadiran PT Conch South Sulawesi Mine, “Saat ini Perusa- SKOR,Maros-Sultra e m b a g a S w a d a y a Masyarakat (LSM) Lum- bung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Maros, meminta Kejaksaan Neg- eri (Kejari) dan Kepolisian Resort (Polres) Maros segera menyelidiki dugaan korupsi pajak parkir (Retri- busi) Bandara Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan. Hal tersebut ditegaskan Bupati LIRA Maros, Abrar Rahman yang juga Koordinator Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Maros (AMPM) saat ditemui SKOR di Warkop 89 Maros, senin (23/03/15). Abrar bersama kawan-kawan Aliansi telah menemui pihak Ang- kasa Pura I Bandara Sultan Hasa- nuddin untuk meminta informasi dan data penerimaan pajak parkir namun pihak bandara tidak berse- dia memberikan. “Data yang kami peroleh dari Dispenda Maros sejak tahun 2013- 2014, Pemkab Maros memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebe- sar Rp 5 Miliar atau 30% dari total pemasukan pajak parker”, terang Abrar. Selama Tahun 2014, pajak parkir Bandara Sultan Hasanuddin dikelo- la oleh pihak ketiga namun pada Tahun 2015 telah dikelola langsung oleh Angkasa Pura I. Ironisnya, PAD Maros justru tidak meningkat padahal jumlah kendaraan yang keluar-masuk bandara makin ber- tambah. Parahnya lagi, tidak adanya sistem informasi berbasis teknologi (IT) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Maros (Dispenda, red) seh- ingga informasi penerimaan pajak parkir berpotensi diselewengkan dan kuat dugaan menjadi lahan ko- rupsi “berjamaah”. ■AA-S.48 han Semen asal China tersebut telah memperoleh Izin Usaha Per- tambangan (IUP) dari Kementerian ESDM namun pihak Dinas Pertam- bangan Maros terkesan tertutup saat ditanyakan. Badan Lingkungan Hidup Daer- ah (BLHD) Maros telah melakukan pertemuan dengan pihak perusa- han di kantor Bupati Maros namun tidak melibatkan pihak independen seperti organisasi Kepemudaan dan LSM yang selama ini konstis- ten menolak rencana keberadaan perusahaan semen itu. "Karena itu, kami tegas meno- lak rencana penerbitan Amdal kar- ena diduga telah terjadi konspirasi antara Pemda dan pihak perusa- haan," tegas Tasmin Halidong. ■AA-S.48 SKOR,Maros-Sultra Himpunan Pemuda Mahasiswa Indonesia (HIPMI) Maros Raya, Prov. Sulsel dengan tegas menolak kehadiran perusahaan semen asal China, PT Anhui Conch Maros South Sulawesi Mine.
  • 17. 17 www.skornews.comEdisi ke-31/Tahun IV/April 2015 WAKIL Kepala Sekolah, Drs. Cepi M. Imam K. mengatakan bahwa se- luruh siswa kelas XII telah mengikuti program try out, ujian kemandirian dan UAS untuk mempersiapkan diri menghadapi UNAS, "Kita sudah mem- persiapkan semuanya, alhamdulillah semua siswa antusias menyambut UNAS mendatang", jelasnya. Meski Unas bukan menjadi salah satu penentu kelulusan namun Cepi meyakini, siswa dapat mengikuti dan meraih nilai yang memuaskan, se- lain melaksanakan berbagai program ujian menghadapi Unas, Winus juga sudah melakukan Test Of English Lan- guage yakni Test keterampilan bahasa asing. Senada dengan Cepi, Kepala Seko- lah SMK Winus, Khotim Sobariah mengatakan siswanya telah siap menghadapi Unas dengan pemetaan kemampuan siswa mengahadapi tes UN. Dikatakan Khotim, kelulusan pe- serta didik tahun ini diserahkan sep- enuhnya ke sekolah karena berdasar- kan hasil penilaian seluruh proses pembelajaran peserta didik selama ini, "Kita akan tentukan prosesnya dari hasil semester peserta didik se- lama Tiga Tahun," terangnya. Hasil UN bukan jaminan kelulu- san, hal itu diutarakan Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Zainal Arifin, hasil kesepakatan nilai Unas dipakai untuk mempertimbang- SKOR, Kota Bekasi-Jabar JELANG diadakannya Ujian Nasional (UNAS) serentak pada 13-15 April 2015 mendatang, SMA Widya Nusantara (WINUS) Kec. Rawalumbu, Kel. Bojong Rawalumbu, Kota Bekasi telah siap menghadapinya. kan Seleksi Nasional Masuk Perguru- an Tinggi Negeri (SNMPTN) yang telah disepakati majelis Rektor, Kemendik- bud dan Kemenristekdikti. "Karena itu diharapkan bagi pe- serta Unas dapat belajar keras dan tidak mengerjakan soal seadanya," jelasnya. ■Alfi/S10 SKOR, Bitung-Sulut emerintah mengalokasi- kan sedikitnya 20% dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) un- tuk sektor pendidikan na- sional sehingga ironis jika ada lem- baga pendidikan yang masih menarik pungutan siswa. Hal itu disampaikan aktivis LSM Pasela, Syamsi Hima di sela-sela keg- iatan pawai ta'aruf jelang STQ Kota Bitung, di lapangan kantor Walikota Bitung, Kamis (26/03/2015) lalu. Syamsi Hima mengemukakan kekesalannya terhadap kinerja komite sekolah di Kota Bitung, komite diben- tuk untuk menjembatani kepentin- gan orangtua siswa dengan pihak sekolah namun justru menjadi alat "memeras". Rapat komite dijadikan tameng oleh pihak sekolah untuk berbagai pungutan, orangtua terkadang "ta- kut" bersuara sebab mereka tidak ingin anaknya mengalami kesulitan," tegas Hima. Lebih lanjut Hima menghimbau kepada orang tua siswa jika memang rapat komite itu tidak sesuai maka sampaikan keberatan, “Jangan ikut saja keputusan rapat," tegasnya. Hima juga meminta Komite Seko- lahdibubarkan,"Bubarkansajakomite sekolah karena tidak bermanfaat bagi SKOR Bit S l t orangtua dan siswa," pritesnya. Pernyataan aktivis LSM Pasela ini bermula dari pemberitaan SKOR edisi ke-30 dimana MTs Negeri Bitung di- duga marak terjadi pungutan liar. “Infaq itu untuk membayar gaji honorer karena sudah tidak ada lagi anggaran untuk guru honor dalam DIPA," kata Kepala MTs Negeri Bitung, Drs Hasan Paransa saat dikonfirmasi. Paransa juga membantah adanya pungutan Rp 500 Ribu untuk uang bangku ,"Itu tidak benar, kami tidak pernah meminta uang bangku," ban- tahnya. ■Arham/S10 SKOR, Bitung-Sulut SELEKSI Tilawatil Quran ke XXIII Kota Bitung yang dilaksanakan pada hari Jumat, 27/03/2015 sampai dengan hari Minggu, 29/03/2015 sukses digelar. STQ yang bertempat di Masjid Ribhatul Qulub Kota Bitung diikuti oleh 108 peserta den- gan menampilkan berbagai macam dan tingkatan lomba. umat Islam,“ ujar Lomban. Acara ini ditutup secara resmi oleh Staf Ahli Walikota Bidang Hukum Verra Manoppo, SH (29/03/2015) yang dirangkaikan dengan penyera- han hadiah bagi para pemenang lomba STQ. ■Arham ung-Sulutl Acara yang sebelumnya dibuka secara resmi pada hari Jumat, 27/03/2015 oleh Wakil Walikota Bitung M. J. Lomban, SE, M.Si yang dihadiri oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Bitung Drs. Hi. Ulyas Taha, M.Pd, Ketua Komisi B DPRD Kota Bitung Anthonius Supit, Wakil Ketua LPTQ Provinsi Sulut, Hi. Gun Lapadengan, Ketua LPTQ Kota Bitung Gunawan Pontoh, SE, Ketua MUI Kota Bitung Drs. Abdurahman Kaluku, Ketua IPHI Kota Bitung Hi. Ruslan Abdul Gani, Ketua Dewan Masjid Kota Bi- tung Hi. Sultan Yusuf, dan Asisten Perekonomian Salma Hasjim, SE, M.Si dan Wakapolres Kota Bi- tung. Dalam sambutannya Lomban menyampaikan bahwa pemerintah kota Bitung sangat mengapre- siasi dan mendukung kegiatan STQ XXIII Kota Bitung. “Tujuan dilaksanakan STQ bukan sekedar meraih juara namun bagaimana kita mengaplikasi- kan nilai-nilai Quran dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai momentum memperkaya potensi bagi
  • 18. 18 www.skornews.comEdisi ke-31/Tahun IV/April 2015 SKOR, Konawe-Sultra MESKI sempat tertunda akhirnya kapal patroli milik Dinas Pertambangan dan Energi (Distam- ben)Konawe Utara tiba di pelabuhan Molawe Konawe Utara (Konut) awal Februari 2015 lalu. Jika Sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) pengadaan kapal patroli itu seharusnya selesai akhir tahun 2014. Keterlambatan realisasi pengadaan kapal pa- troli itu akibat adanya perubahan spesifikasi ka- pal yang terjadi pada saat proses pekerjaan. Salah satu pejabat Distamben Konawe Utara, Pirkan ketika dikonfirmasi Skor membenarkan kapal patroli hasil pengadaan Distamben 2014 itu baru tiba awal februari 2015 dan langsung diterima oleh sejumlah pejabat Konut. SKOR, Muba-Sumsel, sisten Bidang Per- ekonomian dan P e m b a n g u n a n (Asisten II) Kabu- paten Musi Banyu- asin, Ir. H. Sulaiman Zakaria, MT. menghimbau agar semua perizinan diurus di Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (BP3M). Selu- ruh perizinan diharapkan sesuai den- gan Perda dan Perbup serta tidak melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). “Hendaknya ada pengawasan pelaksanaan pembangunan,” kata Sulaiman. Himbauan itu disampaikan dalam rapat tentang masalah periz- inan dan tata ruang wilayah antara BP3M dengan SKPD terkait beberapa waktu lalu. Kepala BP3M Muba, Drs. H. Am- ril Nurman menyampaikan adanya beberapa kendala yang perlu dikaji seperti permohonan IMB yang me- langgar tata ruang, tidak sesuai Garis Sempadan Bangunan (GSB) baik jalan Provinsi, Kabupaten maupun Nega- ra. “Selain itu, permohonan SITU dan Izin Kepariwisataan yang diajukan pemohon berada di kawasan jalur hijau,” tuturnya. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Faisyar, SE. MSP. mengatakan, ”Pe- merintah harus mengatur bangunan di kawasan tertentu agar tidak ter- jadi pelanggaran tata letak wilayah,” tegasnya. Sementara itu, Ketua Aliasi LSM Muba, Drs. M. Nuh Soleh mengata- kan dirinya mendukung upaya Pem- kab menertibkan perizinan namun Ia menyayangkan belum adanya Perda Tata Ruang sebagai payung hokum,“ unkapnya. ■Yudi Febriansyah/S10 PENELUSURAN SKOR mengung- kap misteri mundurnya birokrat se- nior bitung itu bahwa Ritta Tumewu tidak pernah mengundurkan diri, "Saya mau luruskan dua hal. Per- tama, saya tidak pernah mendapat penekanan dan saya tidak pernah curhat kepada salah seorang ang- gota dewan, yang benar adalah salah seorang anggota dewan me- nelpon dan menayakan kenapa saya mengundurkan diri dan saya jawab bahwa saya tidak mengundurkan diri tapi diminta menandatangani SKOR, Bitung-Sulut Gonjang-ganjing mun- durnnya Kepala Dinas Pasar Kota Bitung, Ritta Tumewu terus bergulir, hal itu dipertanyakan banyak pihak. surat pengunduran diri namun saya tolak hingga akhirnya saya di nonjobkan," kata Ritta saat ditemui SKOR (24/03/15). "Saya memilih menegakkan aturan, kejadian itu berawal saat saya diminta untuk mengeluarkan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) yang anggarannya tidak ter- dapat dalam Daftar Program Ang- garan (DPA) namun permintaan itu saya tolak karena bertentangan per- aturan," terang Ritta. ■Arham/S10 SSumselS l “Kapal tersebut sempat tertunda atau terlambat akibat adanya kendala teknis dari proses awal kar- ena ketika sudah berproses pekerjaannya tiba-tiba muncul perubahan struktur mulai dari ukuran ka- pasitas yang di tambah juga terdapat penambahan pemasangan alat komunikasi yang membutuhkan ahli tehnisi” Ujar Pirkan beberapa waktu lalu. Sementara Kadistamben Konut, Ir. H. Muhardi Mustapa, MP, M.Si mengaku jika keberadaan kapal patroli itu sangat menunjang aktifitas pengawasan pertambangan di daerahnya. Pasalnya sebagian besar wilayah Konut merupakan wilayah pesisir pantai, selain itu lanjut Muhardi masih banyak wilayah atau lokasi yang sulit dijangkau melalui jalan darat. Lebih lanjut Muhardi mengaku optimis den- gan adanya kapal patroli itu karena telah di- lengkapi dengan sejumlah fasilitas pendukung patroli laut yang tidak hanya mengawasi kegia- tan pertambangan tetapi juga operasi kehutan- an yang akhir akhir ini diakui Muhardi banyak terjadi aksi pencurian kayu serta masalah peri- kanan dan perombakan hutan di pesisir laut. “Kapal ini dilengkapi alat komunikasi sep- erti Radio dan radar penghubung yang dapat menerima atau mengirim segala informasi atau data-data di lapangan. Sehingga kejahatan di- laut akan dapat kitabasmi bersama-sama secara cepat,” pungkasnya. ■NasrulAnas SKOR, Muba-Sumsel DUA karyawan PT Inti Agro Makmur (IAM) melakukan protes atas pember- hentian keduanya (PHK). Pasalnya, Pemberhentian itu secara sepihak dan tidak sesuai prosedur yang diamanatkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nopri (25) Warga Danau Cala, Kecamatan Lais dan Rustam (42) warga Desa Lumpatan, Kecamatan Sekayu Muba, keduanya sudah bekerja sekitar Dua Tahun pada perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit, PT IAM. Selain menuntut haknya selaku karyawan ke-duanya juga merasa ditipu karena pihak perusahaan meminta mereka menandatangani surat namun ternyata surat tersebut adalah pemberhentian. “Selama bekerja kami tidak mendapat jamsostek, hak-hak sebagai kary- awan juga tidak diberikan dan pada Tanggal 22/10/ 2014 disuruh menanda tangani surat pengunduran diri tapi kami tolak,” kata Nopri dan Rustam kom- pak. Saat menemui Senior Manager, Deli mempertanyakan tentang pemecatan itu “Hal itu tergantung pak Agus,” kata Nopri menirukan perkataan Deli. “Jelas kami protes dan meminta pihak perusahaan memberikan hak-hak kami, sebelumnya perusahaan tidak pernah memberikan peringatan atau te- guran tapi tiba-tiba kami di PHK,” jelas keduanya. Pihak Disnakertrans dan PT IAM belum dapat dikonfirmasi hingga berita ini ditulis. ■Yudi Febriansyah/S10
  • 19. 19 www.skornews.comEdisi ke-31/Tahun IV/April 2015 “KAMI memang sedang mereal- isasikan sebuah wadah bagi para pe- neliti dan inovator anak negeri dalam berkarya cipta menghasilkan sejum- lah produk berteknologi berdaya sa- ing di pasar global,” ungkap Dirut PT Len Industri, Abraham Mose. Di dalam kawasan “Len Techno Park“ tersebut akan berdiri industri- industri berbasis teknologi tinggi se- lain industri fotovoltaik antara lain Industri ICT, Industri Signaling Kereta Api, dan Industri Defence Electronics. Setelah Len Techno Park beroperasi maka operasional pabrik di Bandung akan ditutup. Pada prinsipnya, lanjut Bram (sa- paan akrab Abraham Mose), kemandi- rian teknologi sangat penting untuk kita wujudkan, namun teknologi tan- pa kemampuan menghasilkan produk yang bermanfaat dan berdaya saing, hanya akan menjadi tumpukan kertas hingga ke bulan,“Saya sering men- gatakan, bahwa penemuan terbaik akan muncul saat waktu yang tepat,” ujarnya. Bangsa kita sangat besar dengan jumlah penduduk yang sangat berpo- tensi sebagai market. Ragam teknolo- gi bisa kita kuasai, pahami hingga pada akhirnya kita mampu memenuhi kebutuhannya. “Kita tidak lagi men- jadi bangsa konsumtif, bangsa yang hanya bisa membeli tanpa mampu menjual,” ujarnya melihat persain- gan dunia teknologi dibanyak negara yang membidik Indonesia hanya se- bagai pangsa pasar. Saat ini, Len siap menyambut dan mendukung program pemerintah yang berbasis teknologi lainnya, hal ini seiring dengan harapan Len dalam memberi kontribusi yang maksimal SKOR, Jakarta Harapan segenap bangsa Indonesia untuk memiliki sebuah industri kreatif berbasis teknologi dan inovasi yang terintegrasi, nampaknya akan segera terwujud, setelah PT Len Industri (Persero) menggagas ide brilian untuk membangun, “Len Technopark,” sebuah pusat perkembangan sains dan teknologi Indonesia. bagi kemakmuran bangsa. Hasil besutan perusahaan ini tak hanya diperuntukkan untuk konsumsi dalam negeri, namun juga merambah ke negara tetangga. Timor Leste mis- alnya. Negara yang terkenal dengan sebutan Timor Loro Sae ini meminta PT Len untuk membantu program TV digital di negara bekas wilayah RI tersebut. “Kami bukanlah yang terbesar dan terbaik dipelbagai bidang tapi yang kami yakini dengan pasti, bila kami akan selalu melakukan inovasi menghasilkan produk yang mampu berdaya saing dan bekerja dengan se- genap tenaga demi memberikan man- faat bagi bangsa dan negara,” ujarnya kental dengan kebulatan tekad. Presiden Dukung Len Techno Park MELIHAT dan mengetahui he- batnya putra-putri Indonesia dalam menghasilkan produk elektronika dengan teknologi tinggi, Presiden Joko Widodo meminta agar PT Len In- dustri fokus kepada 3 segmen yakni transportasi (persinyalan kereta api, panel interlocking dan simulator pe- sawat), energi terbarukan (solar cell, modul cell dan PLTS), serta pertah- anan (piranti komunikasi dan radar militer). Hal tersebut dikatakan Presiden ketika berkunjung ke PT Len Industri, Jokowi diperlihatkan proses produksi dan produk renewable energy, rail- way system, defense electronics, ICT termasuk E- KTP, televisi hingga simu- lator pesawat. “Begitu banyak jenis produknya ya,” tutur presiden den- gan ekspresi kagum kepada Menteri BUMN Rini Soemarno saat berkelil- ing ke workshop sekaligus mendapat penjelasan dari Direktur Utama PT Len Industri Abraham Mose. Direktur Utama PT Len Industri Abraham Mose mengemukakan ke- pada Presiden Jokowi dijelaskan men- genai kapasitas produksi solar modul (panel surya) dan solar cell sebesar 30 MWp. Modul surya (panel surya) berfungsi untuk mengubah tenaga matahari menjadi listrik DC, dan ke- mudian disimpan ke baterei melalui BCU (Battery Control Unit). Produk solar home system (SHS) berkaapasitas 1 MWp itu sudah di- pakai di Karangasem dan Bangli, Bali, serta sejumlah pulau-pulau terluar. “Dengan produk ini maka penduduk tidak lagi kesulitan mendapatkan supply listrik yang sangat murah, tanpa bahan bakar, pengoperasian serta perawatan mudah, dan ramah lingkungan,” ungkap Abraham. Dalam kaitan kompetensi mem- bangun produk penghasil energi surya itu, dia mengemukakan telah ditandatangani perjanjian Len den- gan PLN tentang jual beli listrik PLTS Kupang sebesar 5MWp, beberapa hari lalu, yang merupakan project terbesar bagi Len di awal tahun 2015 ini, dan merupakan project IPP (Independent Power Producer) pertama di Indone- sia. “Kami juga sedang mempersiap- kan membuat produk pompa air bertenaga surya. Produksi pompa ini merupakan perintah dari Ibu Menteri BUMN, Pompa ini dibutuhkan untuk mengairi lahan pertanian, terutama di lokasi yang jauh dari irigasi. Den- gan pompa ini maka petani akan mendapat jaminan pasokan air un- tuk areal persawahan milik mereka,” pungkasnya. Untuk mendukung percepa- tan pengembangan tiga segmen tersebut, Presiden memerintahkan Menteri BUMN Rini Soemarno agar mengalokasikan penyertaan modal negara (PMN) untuk PT Len Industri, termasuk di dalamnya untuk mem- bangun fasilitas techno park di atas lahan seluas 10 hektar di Subang, Jawa Barat. ■Noeh
  • 20. 20 www.skornews.comEdisi ke-31/Tahun IV/April 2015 SKOR, Minsel-Sulut epemimpinan Bupa- ti Minahasa Selatan, Christiany E. Parun- tu yang memasuki tahun terakhir be- lum sepenuhnya mendapat apre- siasi dari masyarakat, banyak ka- langan justru kecewa. Hal itu disampaikan Ketua Umum PAMI, Noldy Pratasis bah- wa sejak kepemimpinan istri Leg- islator Sulut Deky Palinggi ini, kesejahteraan masyarakat Minsel belum meningkat. "Banyak persoalan yang belum selesai seperti dugaan korupsi re- hab kantor bupati yang menelan biaya Rp 14 Miliar, padahal pem- bangunan awal hanya Rp 6 Miliar,” katanya. Sampai berita ini diangkat, Skor belum dapat menemui pelak- sana pekerjaan, PT Andrekon Cip- ta Pratama yang ditengarai milik kerabat Bupati. Bupati Minahasa Selatan, Chris- tiany Eaugeni Paruntu saat di- hubungi Skor membantah, proyek rehab kantor Bupati dikerjakan oleh kerabatnya, "Tidak benar, saya tidak urus soal proyek karena prosesnya melalui LPSE dan ULP, anggaran rehab bukan Rp 16 Mil- iar," Bantah Bupati Christiany. ■Arham /S10 SKOR, Muba-Sumsel GUNA meningkatkan pelayanan dan pemenu- han kebutuhan air yang layak untuk masyarakat, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) te- lah mengucurkan dana Puluhan Miliar setiap tahun kepada PDAM Tirta Randik. Hingga kini, PDAM belum dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat seperti di Desa Muara Punjung telah Enam Bulan tidak ke- bagian air namun tetap membayar beban. Penelusuran SKOR pada Tahun 2014, PDAM te- lah melaksanakan sejumlah pengadaan seperti pe- masangan Panel Control Power Stabilizer dan Step Up Aksesoris untuk peningkatan voltage listrik dengan anggaran sebesar Rp 275 Juta, pengadaan bahan kimia mencapai Rp 300 Juta, pengadaan SKOR, Konawe Utara-SultraSKOR, K, ejumlah perusahaan tambang di Konawe Utara mendapat teguran keras dari Dinas Pertambangan Konawe Utara. Ke-enam perusahaan itu menda- pat teguran akibat melakukan berbagai pelanggaran seperti belum melunasi pajak mau- pun royalty, melakukan pencemaran lingkungan sekitar areal penambangan dan selebihnya terda- pat beberapa perusahaan pemilik IUP tetapi be- lum melakukan aktifitas. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pertam- bangan dan Energi Konawe Utara, Ir. H. Muhardi Mustapa, MP, M.Si, kepada Tabloid Skor di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Keenam perusahaan yang mendapat teguran itu, lanjut Muhardi adalah pemilik Izin Usaha Pe- nambangan (IUP) yang telah melakukan kegiatan di Konut sejak beberapa tahun lalutanpa menye- butkan nama-nama perusahaan yang dimaksud. “Kita sudah beri teguran, karena syaratnya kita beri teguran hingga 3 kali jika ternyata tidak di- indahkan maka sanksi terakhir adalah pencabutan IUP. Ini benar-benar kami lakukan sesuai aturan yang berlaku berdasarkan instruksi Menteri Per- tambangandan Energi” Ujarnya. Muhardi menghimbau kepada semua perusa- haan tambang yang ada di Konut untuk bisa men- taati segala aturan yang ada agar nantinya tidak ada pihak yang dirugikan. Menyinggung soal maraknya aksi pengolahan liar (illegal Logging) Muhardi mengatakan agar semua pihakperlu berpartisipasi mencegah illegal logging termasuk pihak perusahaan. “Pemilik IUP bukanberarti harus menguasai se- luas areal hutan sesuai lokasi IUP yang dimiliki. Apalagijika dengan dasar IUP lalu menjalin hubun- gan kerjasama dengan pengusaha pengolah kayu untuk membabat habis kayu yang ada di dalamnya” kata Muhardi. Untuk mengatasi masalah pertambangan, Muhardi juga mengharapkan peningkatan kiner- ja tenaga inspektur tambang agar lebih proaktif di lapangan khususnya dalam upaya pengawasan segala aktifitas pertambangan, apalagi lanjut Muhardi sudah diberikan fasilitas pendukung yang cukup termasuk kendaraan operasional. “Saya berharap agar dalam kegiatan dilapan- gan dapat menjalin hubungan kerja sama den- gan teman wartawan maupun LSM. Agar fungsi pengawasan dapat efektif sesuai yang kita harap- kan bersama. Saya kira dengan jumlah 8 orang tenaga inspektur sudah cukup berikut fasilitas pendukungnya sudah kita berikan” pungkasnya. ■Nasrul Anas Pompa Intake Type Submersible PDAM Sekayu, Unit Cabang, Pengadaan Pompa Distribusi Type Cen- triffugal, Pengadaan Meteran SR, Pengadaan Water Meter yang menghabiskan APBD lebih dari Rp 970 Juta. Tidak maksimalnya pelayanan itu hingga sejum- lah pihak menuding telah terjadi penyalahgunaan anggaran oleh oknum pejabat PDAM, hal itu disam- paikan Aktivis LSM, Drs. M. Nuh Soleh. “Pada Tahun 2014, PDAM Tirta Randik juga men- erima Puluhan Miliar dana hibah namun pelayanan- nya tidak maksimal,“ Tutur Nuh Soleh. dikonfirmasi terkait hal tersebut, Pihak PDAM belum memberikan tanggapan hingga berita ini ditulis. ■Yudi/S10
  • 21. 21 www.skornews.comEdisi ke-31/Tahun IV/April 2015 ACARA bertajuk "yang pergi meninggalkan karya dan kenangan, yang datang membawa cita dan harapan" tersebut dihadiri oleh Asisten I Pem- prov Sulut, Walikota Manado, FKPD Sulut, Pejabat Utama Polda Sulut, Bhayangkari, Kapolres/ta be- serta jajaran, Pimpinan Media, Perwakilan personel Polda Sulut dan tamu undangan. Acara diawali dengan kesan dan pesan dari Jimmy Palmer Sinaga didampingi Ny. Hanna Jimmy SKOR, Manado-Sulut Polda Sulut menggelar acara pisah sambut Kapolda dari Brigjen Pol. Drs. Jimmy Palmer Sinaga, SH. MHum. kepada Brigjen. Pol. Drs. Wil- mar Marpaung, SH. bertem- pat di Manado Convention Centre (MCC), Selasa malam (24/03/2015) lalu. Sinaga, dilanjutkan Kapolda Sulut, Brigjen. Pol. Wil- mar Marpaung didampingi Ny. Laura Wilmar Mar- paung menyampaikan sambutan sekaligus mem- perkenalkan diri dan keluarga. Dilanjutkan pemberian cenderamata kepada Brigjen. Pol. Jimmy Palmer Sinaga dan di ujung ac- ara seluruh hadirin diperkenankan menikmati ja- muan kasih dan hiburan serta sesi photo bersama. ■Arham Licin/S10 SKOR, JakartaSKOR, Ja, J etelah Penundaan dan progres yang lama dari Perkap Jilbab Polwan, akh- irnya Kepolisian Republik Indonesia secara resmi te- lah mengeluarkan izin penggunaan jilbab bagi polisi wanita (Polwan). Mereka sudah mengeluarkan Kepu- tusan Kapolri No 245/III/2015 ten- tang perubahan atas sebagian su- rat keputusan Kapolri no pol SKEP/702/X/2005 tanggal 30 Sep- tember 2006 tentang sebutan peng- gunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri. Dalam surat yang ditanda- tangani pelaksana tugas Kapolri Komjen Badrodin Haiti tersebut menyebutkan tentang hal yang menjadi pertimbangan keluarnya keputusan ini adalah dalam rang- ka pemakaian jilbab bagi Polwan maka secara khusus tanggal 25 Maret 2015 untuk ketertiban ad- ministrasi dipandang perlu men- etapkan keputusan. Komisi VIII DPR RI mengapresia- si langkah kepolisian RI yang mem- berikan kebebasan kepada polwan untuk memakai jilbab. Hal tersebut disampaikan oleh ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay. Ia mengatakan, dengan mem- persilahkan polwan menggunakan jilbab, itu artinya kepolisian me- nilai bahwa memakai jilbab tidak akan mengurangi profesionalitas polwan dalam melaksanakan tu- gas. "Bagi sebagian orang, memakai jilbab itu kan perintah agama. Se- bagai negara yang mengakui dan menghormati nilai-nilai ajaran agama, sudah sepatutnya kepoli- sian memberikan kebebasan kepa- da mereka yang ingin melaksana- kan ajaran agamanya," ujar Saleh Partaonan Daulay. Menurutnya, tidak ada satu pun hal yang perlu dikhawatirkan jika polwan memakai jilbab. Jus- tru, dengan memakai jilbab para polwan dinilai akan semakin baik, baik dari sisi kinerja maupun dari sisi pembinaan karakter dan moral. Mereka yang berjilbab tentu sadar konsekuensi dari memakai jilbab. Ia mengatakan, kebijakan ke- polisian ini, patut diikuti oleh lembaga lain seperti TNI. Dengan begitu, setiap warga negara yang ingin mengabdi pada negara mela- lui lembaga aparatur keamanan negara menjadi terbuka lebar bagi semua. Berdasarkan catatan Polri, Polwan muslim sebanyak 10.546 orang atau 74,05 persen dari total 14.242 orang Polwan. ■nn
  • 22. 22Edisi ke-31/Tahun IV/April 2015 SKOR, Bitung-Sulut elang Pilkada Kota Bitung Desem- ber 2015 mendatang, bakal calon walikota mulai digadang-gadang berbagai kalangan, termasuk pasan- gan calon dari jalur perseorangan (independen). Salah satu bakal calon independen yang siap maju dalam perebutan DB 1 C ini ada- lah pasangan Ramoy Markus Luntungan (RML) dan Yondris Everson Kansil. Pasangan ini mengingatkan masyarakat Kota Bitung pada masa 5 Tahun lalu, dima- na pasangan yang diusung oleh PDIP Kota Bitung untuk maju melawan incumbent saat itu, Hanny Sondakh - Max J Lomban. Nama Ramoy Markus Luntungan (RML) tidak asing lagi bagi masyarakat Kota Bi- tung karena sosok satu ini adalah man- tan Bupati Minahasa Selatan Dua Periode yang merupakan figur pemimpin yang su- dah teruji dan akan didampingi oleh kader muda Perindo Bitung, Yondris Kansil yang juga mantan anggota DPRD Kota Bitung, keduanya siap maju dari jalur independen pada pilwako Desember mendatang. Menurut Kansil, sesuai perintah par- tainya (Perindo, red) dirinya akan maju dari jalur independen, "Atas petunjuk dari Partai, maka saya siap maju dari jalur in- dependen berpasangan dengan RML, kami akan segera melakukan deklarasi," jelas Kansil kepada SKOR, Sabtu (29/03/2015) lalu. ■Arham Licin/S10 aik turun harga BBM, me- lemahnya Rupiah, daya beli rakyat turun, biaya hidup naik mengikuti kenaikan harga BBM, carut marut politik dan hukum Indonesia, pemberan- tasan korupsi tersendat, bagi-bagi jatah di perusahaan pelat merah, termasuk pemblokiran 22 situs Islam justru lebih menonjol. Padahal, sebagian besar masyarakat awalnya menggantungkan harapan kepada Jokowi nampaknya mu- lai jengah. Kritik pun dilayangkan, seperti “Turunkan Jokowi, Karena Tidak Pro Rakyat”. Meski masih sporadis, letupan itu mu- lai nampak di berbagai daerah di Indone- sia. Sementara di Ibu Kota Jakarta hiruk pikuk pergerakan belum begitu terasa. Intinya mereka meminta Jokowi menun- aikan janjinya saat terlontar dari lisannya guna memikat rakyat memilihnya. Ratusan mahasiswa dan pemuda di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (1/4), unjuk rasa di depan Gedung Grahadi Surabaya, Jalan Gubernur Suryo, menuntut Jokowi segera turun, karena kebijakannya diang- gap tidak pro-rakyat. Dalam aksinya, mahasiswa dari ber- bagai perguruan tinggi di Kota Pahlawan tergabung dalam Komite Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (KOMPAK) itu juga membawa beberapa spanduk dan poster berisi kecaman. Spanduk itu bertulis- kan 'Jokowi Boneka Imperialisme.' Mer- eka juga membawa poster-poster berisi protes, di antaranya: 'Turunkan Jokowi,' 'Jokowi Pendusta,' dan lainnya. Sementara massa yang tergabung da- lam Front Mahasiswa Solo Raya, mengge- lar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Solo, Selasa (31/3). Di depan eks kantor yang pernah ditempati Joko Widodo tersebut, mereka minta sang Presiden tu- run dari jabatannya. Dalam aksi tersebut mereka juga membentangkan sejumlah spanduk yang bertulis ‘Kembalikan Subsidi', Stabilkan Harga’, ‘Jokowi Jangan Seret Indonesia Ke Jurang Liberalisme’ dan lain-lain. Para mahasiswa yang berasal dari BEM (badan eksekutif mahasiswa) UNS, HMI Sukoharjo dan HMI Solo ini men- ganggap kondisi Indonesia saat ini sudah gawat darurat. Sedang Gerakan Mahasiswa Pembe- basan Solo Raya menggelar aksi demon- strasi, di Bundaran Gladag, Senin (30/3) siang. Dalam aksinya, puluhan mahasiswa membawa spanduk dan poster yang berisi kecaman terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dini- lai tidak pro rakyat, namun sebaliknya justru menyengsarakan jutaan rakyat In- donesia. Kemudian ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur turun ke jalan, Jumat (27/3). Mereka menggelar aksi rapor merah untuk Joko Widodo (Jokowi) di depan Gedung Gra- hadi Surabaya, Jalan Gubernur Suryo. Para demonstran yang terdiri dari Universitas Airlangga, Institut Teknologi 10 November Surabaya (ITS), Universitas Brawijaya Malang dan beberapa pergu- ruan tinggi swasta di Jawa Timur itu, tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia. Dalam orasinya, para demonstran menyebut, sejak dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2014 lalu, Jokowi belum menun- jukkan kepemimpinan yang pro-rakyat. Sementara di Pontianak, Kaliman- tan Barat, puluhan mahasiswa yang ter- gabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan aksi di bundaran Untan, Pontianak, Rabu (1/4/2015) sekitar pukul 16.00 WIB. Dinilai Lebih Buruk Terkait dengan carut marutnya pe- merintahan saat ini, Ichsanuddin Noorsry menilai, pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini telah gagal memandiri- kan Indonesia dari tekanan asing. Berbe- da dengan pemerintahan Soeharto pada masa orde baru yang jauh lebih kuat da- lam segi ekonominya. "Era Soeharto lebih berhasil meng- gunakan stabilitas harga untuk stabilitas politik, saat ini persoalan di Indonesia enggak pernah bisa lepas dari ketergan- tungan kita dengan Amerika," ujar Ich- sanuddin ketika dihubungi Republika, Sabtu (28/3). Ichsan mengatakan, salah satu dampak dari tidak stabilnya ekonomi Indonesia adalah kondisi politik yang carut marut. Jokowi sendiri saat ini kerap mendapatkan kritikan, karena banyak mengeluarkan kebijakan yang tak berpi- hak pada rakyat. Gagalnya Jokowi mempertahankan stabilitas harga berdampak pada tidak stabilnya politik. Ketidakstabilan ekonomi akan memicu inflasi, ketika angka inflasi tinggi, maka angka kemiskinan juga se- makin tinggi, hal ini akan meningkatkan kerusuhan sosial sehingga akan memicu kerusuhan politik juga. Tragedi Mei 1998 Bisa Terulang Hal hampir senada disampaikan pengamat politik Muslim Arbi, kondisi seperti ini mirip menjelang kejatuhan Presiden Soeharto. “Presiden Joko Widodo sedang meng- gali kuburnya sendiri dengan berbagai kebijakan yang menyengsarakan rakyat, seperti menaikkan harga BBM,” kata Mus- lim Arbi, (31/03). Akktivis ITB era 80-an ini mengung- kapkan, kalangan ‘kelas menengah’ su- dah menyatakan protes kepada Presiden Jokowi. “Di beberapa daerah, para dok- ter, perawat demo terhadap kebijakan Jokowi. Kalau kalangan menengah sudah protes menandakan, kondisi negara da- lam keadaan kritis,” papar Muslim. Langgar Konstitusi Mantan Menteri Koordinator Per- ekonomian Kwik Kian Gie menyebut, Presiden Joko Widodo telah melanggar konstitusi karena menaikkan harga BBM berdasarkan penyesuaian dengan harga pasar. Sebab, kebijakan Jokowi tersebut tak sesuai dengan undang-undang ten- tang Minyak dan Gas Bumi Tahun 2001. "Presiden harus mempertanggung- jawabkankebijakanyangterang-terangan telah melanggar konstitusi dan berten- tangan Mahkamah Konstitusi," ujar Kwik di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/3). Akibat kebijakan Jokowi yang ia nilai telah melanggar konstitusi itu, bisa di- jadikan celah bagi oposisi untuk men- jatuhkannya dari kursi Presiden. "Dua hal yang bisa jatuhkan Presiden, pertama pelanggaran berat, kedua me- langgar konstitusi," jelas Kwik Kian Gie.  TIM/S10 SKOR, Jakarta Sudah lebih dari seratus hari Joko Widodo menja- bat sebagai Presiden Re- publik Indonesia, banyak hal sudah ditorehkan. Na- mun paling terasa adalah perubahan yang dijanji- kan dirasa masih jauh dari harapan.
  • 23. 23 www.skornews.comEdisi ke-31/Tahun IV/April 2015 AGENDA kunjungan untuk menemui Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh dan Kepala BIN Aceh itu untuk membicara- kan seputar situasi keamanan dan meninjau lokasi penemba- kan anggota TNI. GugurnyaDuaprajuritTNIitu SKOR, Jakarta ementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai terbu- ru-buru menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar, sementara untuk menu- runkan harga solar sebagaimana telah diputuskan ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Tang- gal 03 Februari lalu sangat sulit padahal harga solar saat itu su- dah normal. "Menteri kita ini kalo naikan harga BBM cepet banget tapi kalo menurunkan harga banyak ala- san," kata Supratman Andi Agtas dari Gerindra saat RDP kembali digelar Komisi VII dengan Kemen- terian ESDM di Gedung DPR RI, (30/3). Pada RDP sebelumnya, (03/02/15) Komisi VII DPR RI men- desak Menteri ESDM dan Per- Tempat/ TglLahir: Sawah Lunto, 12 April 1950 Agama Islam Partai: Gerindra Dapil: DKI Jakarta I Komisi: I - DPR RI ■Riwayat Pendidikan • Paspal, -. Tahun: 1967 - 1969 • Akabri. Tahun: 1970 - 1973 • Ilmu Politik, FSIP Universitas Ter- buka. Tahun: 1993 - 1996 ■Riwayat Pekerjaan • PT Mineral Energy Indonesia Stone, Sebagai: Komisaris Utama. Tahun: 2011 - 2015 • PT Mandala Airlines, Sebagai: Direktur Utama. Tahun: 2005 - 2006 • Kostrad, Sebagai: Kepala Staf. Ta- hun: 2004 - 2006 • Pussenif TNI AD, Sebagai: Koman- dan. Tahun: 2001 - 2003 • Kodam 1/Bukit Barisan, Sebagai: Kepala Staf. Tahun: 1999 - 2000 • Korem 012 ATU, Sebagai: Koman- dan. Tahun: 1996 - 1998 • Asops Kasdam IV/Diponegoro, Sebagai: Asisten. Tahun: 1995 - 1996 • Dan Brigif 13 Kostrad, Sebagai: Komandan. Tahun: 1993 - 1995 • Dan Yonif 303 Kostrad, Sebagai: Komandan. Tahun: 1987 - 1989 ■Riwayat Organisasi • Gembira, Sebagai: Ketua Umum. Tahun: 2011 - 2015 • Ormas Germindo, Sebagai: Dew- an Pembina. Tahun: 2010 - 2015 • Partai Gerindra, Sebagai: Dewan Pembina. Tahun: 2008 - 2015 • Ormas LP2TRI, Sebagai: Dewan Pembina. Tahun: 2008 - 2015 • Gebu Minang Pusat, Sebagai: Ket- ua Umum. Tahun: 2005 - 2010 • Pesantren Ciwaringin Cirebon, Sebagai: Dewan Penasehat. Ta- hun: 2005 - 2015 • Satria Muda Indonesia (SMI), Se- bagai: Ketua. Tahun: 2004 - 2015 • Yayasan Dharma Putra Kostrad , Sebagai: Pembina. Tahun: 2004 - 2006 • Yayasan Peduli Berita Sore (Su- matera Utara), Sebagai: Pembina. Tahun: 1999 - 2015 • Pengda Jabar Perguruan Penak Silat, Sebagai: -. Tahun: - SKOR J k tamina menurunkan harga Solar menjadi Rp 6.000/Liter, Menteri ESDM, Sudirman Said mengata- kan pihaknya menyetujui penu- runan harga namun Kementerian ESDM tidak menurunkan harga malah tiba-tiba menaikkan har- ga BBM jenis premium dan solar sebesar Rp 500/Liter pada Tang- gal, 27/03/15 (pukul 00.00). Sementara itu, Aktivis LSM LIK, Bang Awi mengatakan sudah saatnya masyarakat mengetahui dasar perhitungan pemerintah menentukan harga BBM agar issu yang beredar tentang peran ma- fia minyak yang selalu meraih untung besar saat terjadinya pe- rubahan harga BBM, “pemerintah harus transparan menyampaikan dasar penentuan harga BBM ke- pada masyarakat,” tegasnya saat dihubungi Tabloid SKOR melalui telepon. Permasalahan kenaikan harga BBM pada 28 Maret lalu karena pemerintah kurang melakukan sosialisasi, masalah harga BBM adalah masalah krusial yang ber- dampak langsung pada kondisi ekonomi masyarakat. ■Risma SKOR, Jakarta Komisi I dan Komisi III DPR RI pada hari minggu (29/3), melaksanakan kunjungan kerja di Prov. Aceh selama tiga hari sebagai respon insiden penembakan prajurit TNI. Sebelumnya, Dua anggota Kodim Aceh Utara yang diculik kelompok sipil bersenjata dan ditemukan tewas di kawasan waduk Desa Alue Papeun Kecamatan Nisam Antara, Aceh Utara (24/3). menandakan masih adanya kel- ompok sipil bersenjata di Aceh, "ditakutkan kejadian itu memi- liki keterkaitan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), jika benar berarti kelompok separastisme itu belum sepenuhnya tuntas," ujar Mahfudz Siddiq. ■Doel
  • 24. 24 www.skornews.comEdisi ke-31/Tahun IV/April 2015 SKOR, JakartaJ emerintah menggelar Konfer- ensi internasional tentang ISIS dan terorisme di Ruang Semeru Jiexpo PRJ Kemayoran, Jakarta Pusat, senin (23/03/15). "Teroris memang sangat mena- kutkan, tindakan teroris sangat bru- tal dengan iming-iming dan menjual surga dengan sangat murah," kata SKOR, Jakarta ISTRI Gubernur Sulawesi Barat, Enny Anggraeny Anwar hadiri un- dangan OASE (Organisasi Aksi Soli- daritas Era Kabinet Kerja) Kabinet Kerja dalam rangka pengarahan dan sosialisasi tentang program nasional pencegahan kanker bagi perempuan di Istana Negara Jakarta, Rabu 18 Maret 2015. Tepat pukul 10.00 WIB, Ibu Negara Hj. Iriana Joko Widodo memberikan arahan sekaligus membuka acara. Se- lanjutnya acara diisi pengarahan dari beberapa narasumber diantaran- ya Kementerian Kesehatan, Kemente- rian Pemberdayaan Perempuan, Ibu Danarsih Santosa dan Tim OASE Kabi- net Kerja. Acara yang berlangsung hingga pukul 13.30 tersebut juga di- hadiri oleh para istri Gubernur Selu- ruh Indonesia dan para istri Menteri Kabinet Kerja. Program nasional itu akan ber- langsung selama lima tahun, rencana pencanangannya pada peringatan Hari Kartini, 21 April 2015 di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. “Saya menghargai inisiatif semua ibu- ibu, jadi tidak saya sendiri, namun semua ibu-ibu yang ada di organisasi ini," kata Iriana Jokowi selaku pem- bina OASE Kabinet Kerja didepan pe- serta pertemuan. ■Kantor Prwkilan Sulbar-Jakarta Wapres Jusuf Kalla dalam pidatonya. Tampak hadir Gubernur Sulawesi Barat H. Anwar Adnan Saleh, Wapres Jusuf Kalla, Megawati Sukarno Pu- tri, Ketua Umum Golkar Agung Lak- sono, Oesman Sapta Odang, Menko Polhukam Tedjo Edy Purjiatno, Ketua MPR Zulki Hasan, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, Kepala BIN Marciano Norman, Kepala BNPT Saud Usman Nasution, Din Syamsuddin, As'ad Said Ali, Chairul Tanjung serta gubernur seluruh Indonesia. Terdapat Empat narasumber pada acara tersebut yakni mantan Kepala BIN, Jend. Purn. TNI Hendropriyono, Ulama Yordania, Syekh Ali Hasan Al Halaby, RAND Corporate USA, Angel M. Rabasa dan dari Nanyang Univer- sity Singapura, Rohan Gunaratna. Paparan narasumber kemudian di- tanggapi oleh Lima Orang yakni Ketua PP Muahmmadiyah (Din Syamsudin) Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatul- lah (Azyumardi Azra), Mantan Wakil Kepala BIN (As'ad Said Ali), Ahmad Zia Anwari (NU Afganistan) dan Ansyaad Mbai. ■Arfah Prw.Slbr/SKOR ACARA berlangsung di Hotel Bunga Bunga, Jakarta. pada tgl 30 - 31 Maret 2015 pada hari pertama menghadirkan Pembicara; 1. Bpk Habibi (Kabag Anggaran Biro Keuangan Pemprov. Sulbar) dengan Materi Mekanisme Penyusunan Stan- dar Biaya pada Kantor Perwakilan 2. Ibu Raudah (Biro Hukum Pemprov. Su- labar) dengan materi Legal Drafting Pembentukan Pergub standar biaya pada kantor perwakilan Sementara hari kedua menghadirkan pembicara: 1. BPk. Edwar Galingging (Karo Organsasi Kemendagri) dengan materi persn fungsi kantor perwakilan 2. Kepala Kantor Perwakilan pemprov. Sulsel dengan materi Pergub sulsel tentang tunjangan Pegawai pada Kan- tor Perwakilan Pemprov. Sulsel pada Kan sel
  • 25. www.skornews.comwwww 25Edisi ke-31/Tahun IV/April 2015 Peserta Rapat: 1. Mendagri 2. Menteri ESDM 3. Gubernur Kalsel 4. Gubernur Sulbar 5. Kepala SKK Migas Yang mendampingi Gubernur Sulbar: 1. Bupati Majene 2. Ketua DPRD Majene 3. Kadis ESDM Pemprov. Sulbar 4. Kadis Kelautan Pemprov. Sulbar 5. Karo Tapem Pemprov. Sulbar PADA Rapat Tersebut dihasilkan kesepaka- tan bahwa Pengolahan Migas yang ada dipulau Belang-belang akan dikelola bersama antara pemprov. Sulbar dan pemprov. Kalsel dibawa BUMD masing-masing provinsi yang dikordi- nasi oleh pemerintah pusat.