SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59
TAHUN 1998
TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa agar tujuan pembangunan hutan yang lestari dapat tercapai dan hasil
penerimaan Negara dari pemanfaatan hutan dapat lebih dioptimalkan, maka
dipandang perlu meninjau kembali besarnya persentase Tarif Provisi Sumber
Daya Hutan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah
Nomor 59 Tahun 1998.
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan
Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52
Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3789);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber
Daya Hutan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3759);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen
Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor
94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3767);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan
Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3802).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 1998 TENTANG TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN.
Pasal I
Mengubah Tarif Provisi Sumber Daya Hutan dalam Lampiran Peraturan
Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan
Perkebunan, pada angka I huruf A, angka IX huruf A, B, C, D, E, F, G, H dan I
dan angka X huruf A, B dan C menjadi sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Agustus 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Agustus 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
M U L A D I
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan I
ttd
Lambock V. Nahattands

More Related Content

Similar to Pp 74 tahun 1999 perubahan atas pp no 59 tahun 1998 ttg tarif dan jasa hutan

P 42 menhut ii 2014
P 42 menhut ii 2014P 42 menhut ii 2014
P 42 menhut ii 2014Jhon Blora
 
P14 2011 ijin pemanfaatan kayu
P14 2011 ijin pemanfaatan kayuP14 2011 ijin pemanfaatan kayu
P14 2011 ijin pemanfaatan kayuJhon Blora
 
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...Jhon Blora
 
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanPermen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanwalhiaceh
 
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanPermen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanwalhiaceh
 
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanPermen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanwalhiaceh
 
Permen LHK no.71 tahun 2016
Permen LHK no.71 tahun 2016Permen LHK no.71 tahun 2016
Permen LHK no.71 tahun 2016Rizki Darmawan
 
P.45 2012 standar_pedomanpenilaiankinerjakelolahp_ldanvlkpadahutanhak_rev_
P.45 2012 standar_pedomanpenilaiankinerjakelolahp_ldanvlkpadahutanhak_rev_P.45 2012 standar_pedomanpenilaiankinerjakelolahp_ldanvlkpadahutanhak_rev_
P.45 2012 standar_pedomanpenilaiankinerjakelolahp_ldanvlkpadahutanhak_rev_Buumb Bee
 
Kep menhut no 82kptsii2001
Kep menhut no 82kptsii2001Kep menhut no 82kptsii2001
Kep menhut no 82kptsii2001People Power
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...Dini Isrinayanti
 
Persandingan uu ppn existing uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing uu no 42 th 2009ikhsan hidayat
 
Persandingan UU PPN Existing UU No 42 Th 2009
Persandingan UU PPN Existing   UU No 42 Th 2009Persandingan UU PPN Existing   UU No 42 Th 2009
Persandingan UU PPN Existing UU No 42 Th 2009Chairudin NR
 
Permen lhk no.50 2016 ttg pedoman pinjam pakai kawasan hutan
Permen lhk no.50 2016 ttg pedoman pinjam pakai kawasan hutanPermen lhk no.50 2016 ttg pedoman pinjam pakai kawasan hutan
Permen lhk no.50 2016 ttg pedoman pinjam pakai kawasan hutanRizki Darmawan
 
RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 2
RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 2RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 2
RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 2People Power
 
Permenhut no. p.16 menhut ii 2014
Permenhut no. p.16 menhut ii 2014Permenhut no. p.16 menhut ii 2014
Permenhut no. p.16 menhut ii 2014Hari Susandi
 
Rtrw provinsi jawatengah 2010-6
Rtrw provinsi jawatengah 2010-6Rtrw provinsi jawatengah 2010-6
Rtrw provinsi jawatengah 2010-6Rizki Fitrianto
 
Permenhut no. p18 2011
Permenhut no. p18 2011Permenhut no. p18 2011
Permenhut no. p18 2011Sapik Bubud
 

Similar to Pp 74 tahun 1999 perubahan atas pp no 59 tahun 1998 ttg tarif dan jasa hutan (20)

P 42 menhut ii 2014
P 42 menhut ii 2014P 42 menhut ii 2014
P 42 menhut ii 2014
 
P.62#2015 ipk
P.62#2015 ipkP.62#2015 ipk
P.62#2015 ipk
 
P14 2011 ijin pemanfaatan kayu
P14 2011 ijin pemanfaatan kayuP14 2011 ijin pemanfaatan kayu
P14 2011 ijin pemanfaatan kayu
 
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...
 
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanPermen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
 
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanPermen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
 
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanPermen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
 
Permen LHK no.71 tahun 2016
Permen LHK no.71 tahun 2016Permen LHK no.71 tahun 2016
Permen LHK no.71 tahun 2016
 
P.45 2012 standar_pedomanpenilaiankinerjakelolahp_ldanvlkpadahutanhak_rev_
P.45 2012 standar_pedomanpenilaiankinerjakelolahp_ldanvlkpadahutanhak_rev_P.45 2012 standar_pedomanpenilaiankinerjakelolahp_ldanvlkpadahutanhak_rev_
P.45 2012 standar_pedomanpenilaiankinerjakelolahp_ldanvlkpadahutanhak_rev_
 
Kep menhut no 82kptsii2001
Kep menhut no 82kptsii2001Kep menhut no 82kptsii2001
Kep menhut no 82kptsii2001
 
Lhk
LhkLhk
Lhk
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...
 
Lhk
LhkLhk
Lhk
 
Persandingan uu ppn existing uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009Persandingan uu ppn existing   uu no 42 th 2009
Persandingan uu ppn existing uu no 42 th 2009
 
Persandingan UU PPN Existing UU No 42 Th 2009
Persandingan UU PPN Existing   UU No 42 Th 2009Persandingan UU PPN Existing   UU No 42 Th 2009
Persandingan UU PPN Existing UU No 42 Th 2009
 
Permen lhk no.50 2016 ttg pedoman pinjam pakai kawasan hutan
Permen lhk no.50 2016 ttg pedoman pinjam pakai kawasan hutanPermen lhk no.50 2016 ttg pedoman pinjam pakai kawasan hutan
Permen lhk no.50 2016 ttg pedoman pinjam pakai kawasan hutan
 
RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 2
RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 2RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 2
RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 2
 
Permenhut no. p.16 menhut ii 2014
Permenhut no. p.16 menhut ii 2014Permenhut no. p.16 menhut ii 2014
Permenhut no. p.16 menhut ii 2014
 
Rtrw provinsi jawatengah 2010-6
Rtrw provinsi jawatengah 2010-6Rtrw provinsi jawatengah 2010-6
Rtrw provinsi jawatengah 2010-6
 
Permenhut no. p18 2011
Permenhut no. p18 2011Permenhut no. p18 2011
Permenhut no. p18 2011
 

More from walhiaceh

Profil yasindo
Profil  yasindoProfil  yasindo
Profil yasindowalhiaceh
 
Profil yadesa
Profil  yadesaProfil  yadesa
Profil yadesawalhiaceh
 
Profil yadesa
Profil  yadesaProfil  yadesa
Profil yadesawalhiaceh
 
Profil flower aceh
Profil flower acehProfil flower aceh
Profil flower acehwalhiaceh
 
Profil forsikal
Profil forsikalProfil forsikal
Profil forsikalwalhiaceh
 
Profil lembaga lpselh
Profil lembaga lpselhProfil lembaga lpselh
Profil lembaga lpselhwalhiaceh
 
Profil lembaga yea
Profil lembaga yeaProfil lembaga yea
Profil lembaga yeawalhiaceh
 
Profil yayasan papan aceh 1
Profil yayasan papan aceh 1Profil yayasan papan aceh 1
Profil yayasan papan aceh 1walhiaceh
 
Profil pkbi 1
Profil pkbi 1Profil pkbi 1
Profil pkbi 1walhiaceh
 
Profil puspa
Profil puspaProfil puspa
Profil puspawalhiaceh
 
Profil sahara
Profil saharaProfil sahara
Profil saharawalhiaceh
 
Profil yrbi terbaru
Profil yrbi terbaruProfil yrbi terbaru
Profil yrbi terbaruwalhiaceh
 
Profile organisasi yab
Profile organisasi yabProfile organisasi yab
Profile organisasi yabwalhiaceh
 
Profile organisasi ysl
Profile organisasi yslProfile organisasi ysl
Profile organisasi yslwalhiaceh
 
Profile yelped terbaru 2010
Profile yelped terbaru 2010Profile yelped terbaru 2010
Profile yelped terbaru 2010walhiaceh
 
Profil rmtm yg baru
Profil rmtm yg baruProfil rmtm yg baru
Profil rmtm yg baruwalhiaceh
 
Profil lpl ha
Profil lpl haProfil lpl ha
Profil lpl hawalhiaceh
 

More from walhiaceh (20)

Profil yasindo
Profil  yasindoProfil  yasindo
Profil yasindo
 
Profil yadesa
Profil  yadesaProfil  yadesa
Profil yadesa
 
Profil yadesa
Profil  yadesaProfil  yadesa
Profil yadesa
 
Profil flower aceh
Profil flower acehProfil flower aceh
Profil flower aceh
 
Profil forsikal
Profil forsikalProfil forsikal
Profil forsikal
 
Profil lembaga lpselh
Profil lembaga lpselhProfil lembaga lpselh
Profil lembaga lpselh
 
Profil lembaga yea
Profil lembaga yeaProfil lembaga yea
Profil lembaga yea
 
Profil yayasan papan aceh 1
Profil yayasan papan aceh 1Profil yayasan papan aceh 1
Profil yayasan papan aceh 1
 
Profil pkbi 1
Profil pkbi 1Profil pkbi 1
Profil pkbi 1
 
Profil puspa
Profil puspaProfil puspa
Profil puspa
 
Profil sahara
Profil saharaProfil sahara
Profil sahara
 
Profil yicm
Profil yicmProfil yicm
Profil yicm
 
Profil yps
Profil ypsProfil yps
Profil yps
 
Profil yrbi terbaru
Profil yrbi terbaruProfil yrbi terbaru
Profil yrbi terbaru
 
Profile organisasi yab
Profile organisasi yabProfile organisasi yab
Profile organisasi yab
 
Profile organisasi ysl
Profile organisasi yslProfile organisasi ysl
Profile organisasi ysl
 
Profile yelped terbaru 2010
Profile yelped terbaru 2010Profile yelped terbaru 2010
Profile yelped terbaru 2010
 
Profil rmtm yg baru
Profil rmtm yg baruProfil rmtm yg baru
Profil rmtm yg baru
 
Profil cdi
Profil  cdiProfil  cdi
Profil cdi
 
Profil lpl ha
Profil lpl haProfil lpl ha
Profil lpl ha
 

Recently uploaded

Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docxKisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docxFitriaSarmida1
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...Kanaidi ken
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAppgauliananda03
 
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTXAKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTXIksanSaputra6
 
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptxPrakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptxHaryKharismaSuhud
 
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptxfurqanridha
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxrizalhabib4
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptnabilafarahdiba95
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfEniNuraeni29
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKAksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKgamelamalaal
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docxKISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docxDewiUmbar
 
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptxPPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptxMaskuratulMunawaroh
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 

Recently uploaded (20)

Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docxKisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
 
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
 
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTXAKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
 
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptxPrakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
 
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKAksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docxKISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
 
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptxPPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 

Pp 74 tahun 1999 perubahan atas pp no 59 tahun 1998 ttg tarif dan jasa hutan

  • 1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 1998 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa agar tujuan pembangunan hutan yang lestari dapat tercapai dan hasil penerimaan Negara dari pemanfaatan hutan dapat lebih dioptimalkan, maka dipandang perlu meninjau kembali besarnya persentase Tarif Provisi Sumber Daya Hutan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3789);
  • 2. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3759); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3767); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 1998 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN. Pasal I Mengubah Tarif Provisi Sumber Daya Hutan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan, pada angka I huruf A, angka IX huruf A, B, C, D, E, F, G, H dan I dan angka X huruf A, B dan C menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini. Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 10 Agustus 1999
  • 3. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 10 Agustus 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd M U L A D I Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan I ttd Lambock V. Nahattands