Tentang pajak

1. Penerimaan negara
bukan pajak
Kelompok 7
Siti Khusnatul Azizah 12403183159
Dzurotunnafisah 12403183214

2. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 20/1997, Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat tidak berasal
dari penerimaan perpajakan. Berdasarkan pengertian tersebut tidak memberikan
wewenang kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota
untuk memungut PNBP, artinya tidak ada pelimpahan wewenang untuk
menerima PNBP kepada pemerintah daerah baik dalam delegasi maupun
mandat. Hal ini bertujuan untuk mencegah agar tidak dikelompokan kedalam
retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya.
Luasnya cakupan PNBP tertuju pada segala aspek pelayanan dan pemanfaatan
sumber daya alam yang diberikan oleh pemerintah, sepanjang pelayanan dan
pemanfaatan sumber daya alam itu tidak terkait dengan perpajakan. Pelayanan
dan pemanfaatan sumber daya alam yang diberikan oleh pemerintah bisa berada
di pusat pemerintahan maupun di daerah karena adanya kepentingan pemerintah
di daerah.

3. PNBP dalam UU Nomor 20
Tahun 1997 dapat
dikelompokkan ke dalam
Penerimaan lainnya yang diatur
dalam undang-undang tersendiri
Penerimaan berupa hibah yang
merupakan hak pemerintah
Penerimaan berdasarkan putusan
pengadilan dan yang berasal dari
pengenaan denda administrasi
Penerimaan dari kegiatan pelayanan
yang dilaksanakan pemerintah
Penerimaan dari hasil-hasil
pengelolaan kekayaan negara yang
dipisahkan
Penerimaan dari pemanfaatan
sumber daya alam
Penerimaan yang bersumber dari
pengelolaan dana pemerintah

4. Fungsi budgeter, hal ini didasarkan karena PNBP merupakan
sumber penerimaan negara yang diperoleh setelah memberikan
pelayanan jasa atau menjual barang milik negara oleh
kementerian/lembaga negara kepada masyarakat. Penerimaan ini
dapat pula berasal dari pungutan dalam bentuk iuran, retribusi,
sumbangan, atau pungutan
Fungsi regulasi, yaitu PNBP dapat pula berfungsi sebagai sarana
untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam berbagai aspek dalam
rangka menggerakkan roda pembangunan
Fungsi PNBP
Walaupun PNBP memiliki sifat segera harus disetorkan ke kas negara, namun
sebagian dana dari PNBP yang telah dipungut dapat digunakan untuk kegiatan
tertentu (meliputi bidang-bidang kegiatan: penelitian dan pengembangan teknologi,
pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, penegakan hukum, pelayanan yang
melibatkan kemampuan intelektual tertentu, dan pelestarian SDA) oleh instansi
yang bersangkutan

5. Penyusunan
target
Target PNBP mencerminkan
rencana kerja pelayanan
instansi pemerintah yang
disertai pungutan PNBP
Target PNBP adalah
jumlah atau besaran dalam
angka rupiah dari PNBP
yang diperkirakan akan
diterima pada satu tahun
anggaran yang akan datang
Penetapan tarif dalam peraturan
perundang-undangan sesuai dengan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945
dan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 1997 adalah sebagai dasar
hukum dalam pemungutan PNBP
Tarif adalah jumlah mata uang
yang harus dibayar untuk
mendapatkan suatu jenis
layanan jasa atau barang
dalam satuan tertentu yang
ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan
Penetapan
tarif pajak

6. Pelaporan
Pembayaran
Penggunaan
Pemungutan
Penyetoran
Pelaporan adalah kegiatan menyampaikan informasi tentang suatu hal
kepada pihak lain secara berkala maupun insidentil untuk memenuhi
ketentuan atau untuk maksud tertentu
Pembayaran adalah pemberian sejumlah uang yang sudah ditetapkan dalam
peraturan perundangan oleh masyarakat yang meminta layanan jasa atau
barang baik diberikan di awal (sebelum pelayanan) maupun di akhir (setelah
pelayanan)
Pemungutan adalah aktivitas pejabat instansi pemerintah yang ditunjuk
untuk mengambil sejumlah uang PNBP yang besarnya ditetapkan dalam
peraturan perundangan (termasuk kontrak) sebagai hak negara atas
pemberian pelayanan jasa atau barang dari masyarakat pengguna (wajib
bayar)
Penggunaan PNBP merupakan besaran anggaran yang dialokasikan kepada
penghasil PNBP untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dihasilkan tersebut
Penyetoran adalah kegiatan menyampaikan sejumlah uang sebagai
penerimaan PNBP oleh bendahara penerima maupun secara langsung oleh
masyarakat pengguna (wajib bayar) ke rekening kas umum negara di bank
sentral maupun melalui sub rekening kas umum negara melalui Bank
Persepsi

7. PNBP
memiliki
potensi yang
cukup besar
sebagai
salah satu
sumber
penerimaan
negara
namun
terdapat
beberapa
potensi
PNBP yang
belum
tergali.
Potensi PNBP
yang belum tergali
Kemetrian atau lembaga belum
menginventarisasi dan melaporkan potensi PNBP
yang dapat digali
Peraturan terkait penyesuaian tarif belum
direvisi atau revisi peraturan belum juga terbut
Wajib bayar belum seluruhnya terdata sehingga
kontribusi PNBP sulit dipantau
Pemanfaatan aset dan fasilitas penunjang belum
maksimal
Tarif selalu rendah, belum pernah direvisi walau
sudah tidak wajar untuk kondidi saat ini
Pemberian jasa atau kerja sama dengan pihak
ketiga belum memeprhitungkan bagian PNBP
karena belum ada aturan tarifnya dan jenisnya
sehingga tidak dikategorikan sebagai PNBP

8. Pengelolaan PNBP yang transparan dan akuntabel
Untuk dapat
mengoptimalkan
pencapaian target
PNBP ini, pemerintah
perlu melakukan
Pencatatan semua kategori PNBP dan harus masuk ke kas
negara
Pengoptimalan penerimaan dari sektor kelautan dengan
memeprtimbangkan kesejahteraan melalui peningkatan ekonomi
masyarakat pesisir
Menggali potensi penerimaan seperti dari sektor kehutanan
dengan tidak merusak kelestarian hutan dan lingkungan
Evaluasi ulang terhadap kontrak kerja eksploitasi SDA yang ada
saat ini dan memperkuat peran kemetrian ESDM dalam
pengawasan pengelolaan
Peningkatan panggilan potensi penerimaan yang berasal dari
kegiatan pelayanan dan jasa oleh kementrian atau lembaga
Pengoptimalan penerimaan dividen BUMN melalui langkah-
langkah restrukturisasi BUMN yang makin terarah dan efektif
Langkah-langkah untuk meningkatkan lifting minyak dan
efisiensi cost recovery

9. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terkait pengelolaan PNBP pada laporan keuangan pemerintah
pusat, masih terdapat temuan terkait pengelolaan PNBP yaitu sebagai berikut
Tahun Temuan JML K/L Nilai temuan
2007
Pungutan tanpa dasar hukum dan dikelola diluar mekanisme APBN 11 Rp. 286,41 M
PNBP terlambat atau belum setor ke kas negara 10 Rp. 76,38 M
2008 Pungutan tanpa dasar hukum dan dikelola diluar mekanisme APBN 11 Rp. 730,99 M
2009
Pungutan tanpa dasar hukum dan dikelola diluar mekanisme APBN 14 Rp. 256,78 M
PNBP terlambat atau belum setor ke kas negara 18 Rp. 794,90 M
2010
PNBP atau pungutan K/L tidak disetorkan ke kas negara, tidak dilaporkan
dan digunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBN
18 Rp. 270,22 M
PNBP tidak disetorkan tepat waktu atau terlambat setor 23 Rp. 312,50 M
2011
PNBP terlambat atau belum disetor, kurang atau belum dipungut 23 Rp. 312,50 M
Penggunaan langsung diluar mekanisme APBN 28 Rp. 331,94 M
USD 2,01 juta
2012
2013
PNBP terlambat atau belum disetor, kurang atau belum dipungut
30
Rp. 384,98 M
Dikelola langsung diluar mekanisme APBN USD 1 juta
2014
PNBP terlambat atau belum disetor
44
Rp. 132,67 M
PNBP kurang atau belum dipungut Rp. 304,53 M
Tidak dikelola dengan tertip Rp. 317,86 M
USD 28,24 juta

10. Permasalahan dalam pengelolaan PNBP dan solusi pemecahannya dapat digambarkan sebagai berikut
Tahapan Permasalahan Usulan Solusi
Penetapan jenis
dan tarif
Proses penetapan jenis dan tarif PNBP dalam PP membutuhkan waktu
yang lama sehingga menyebabkan beberpa K/L melakukan
pemungutan tanpa dasar hukum. Contoh: jasa teknologi di Puslitbang
Tekmira Kementrian ESDM.
Melakukan kajian untuk penetapan jenis PNBP tertentu
dalam peraturan yang lebih rendah dari PP.
Mendelegasikan persetujuan perubahan tarif kepada
pimpinan instansi yang selanjutnya dikukuhkan menjadi
PP.
Penyetoran
Masih terdapat beberapa K/L yang terlambat melakukan penyetoran
ke kas negara, sesuai dengan PP No. 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara atau Daerah, penyetoran wajib dilakukan
dalam satu hari kerja.
Penyetoran PNBP secara berkala untuk jenis-jenis PNBP
tertentu.
Memudahkan sistem penyetoran, misalnya dengan
sistem online (transfer).
Menujukkan bank tertentu sebagai bank persepsi pada
beberapa lokasi.
Pelaporan
Masih terdapat beberapa K/L yang tidak tertib dalam menyampaikan
laporan realisasi PNBP triwulan. Hal ini antara lain disebabkan beban
satuan kerja untuk menyampaikan laporan yang cukup banyak kepada
Kementrian Keuangan (misalnya: SAI, SPM, BMN, Persediaan).
Membangun sistem modul dan Pelaporan Penerimaan
Negara untuk PNBP.
Penggunaan
PNBP hanya dapat digunakan oleh satuan kerja penghasilan PNBP.
Sementara itu, satuan kerja lainnya yang turut menunjang dalam
menghasilkan PNBP, tidak memeperoleh alokasi dana dari PNBP.
Memperluas konsep earnmarking dengan memasukkan
satuan kerja penunjang penghasilan PNBP.
Pengguna langsung tanpa melalui mekanisme PNBP.
Mempercepat mekanisme pencarian dana yang berasal
dari penerimaan PNBP melalui APBN.

11. TERIMAKASIH