1. Musyawarah pengembangan UPK di 4 desa kabupaten Tuban berjalan lancar untuk meningkatkan dukungan masyarakat terhadap program. 2. Berbagai permasalahan diidentifikasi seperti kurangnya pengelolaan UPK, banyaknya pinjaman bermasalah, dan kurangnya dukungan pemdes. 3. Tim pemetaan dibentuk untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut.

1. LAPORAN PERKEMBANGAN KEGIATAN PENGUATAN UPK
PROGRAM GERDU-TASKIN PROVINSI JATIM 2009
KABUPATEN TUBAN
BULAN MEI 2009
A. Pelaksanaan dan Hasil Musyawarah Pengembangan
Musyawarah pengembangan (MUSBANG) merupakan kegiatan awal dari program
penguatan UPK Gerdu-Taskin. Sebelum diadakan MUSBANG kegiatan pendampingan
diawali dengan sosialisasi informal dan perkenalan kepada Kepala Desa, BPD dan
juga tokoh-tokoh masyarakat guna memperkenalkan tentang program Gerdu-Taskin
pada tahap penguatan sehingga diharapkam mampu dipahami dengan baik dan
menumbuhkan kesadaran dan komitmen untuk menyukseskan Program Gerdu-
Taskin di desa-desa kabupaten Tuban. Hal ini dilandasi dengan sebuah pemikiran
bahwa; pertama, UPK tidak sehat atau mati dikarenakan kurangnya pemahaman
arti penting program penanggulangan kemiskinan sehingga minimnya dukungan dari
pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat sebagai pionir-pionir pembangunan
didesa. Kedua; bahwa tanpa disadari, masyarakat telah terkooptasi oleh budaya-
budaya sesat tentang pelaksanaan program-program pemerintah,dimana sering
muncul pemikiran bahwa bantuan program dari pemerintah tidak pernah diurus
dengan baik sehingga hanya sekedal ritual pencairan dana pembangunan belaka
yang tidak berjangka panjang. Disamping itu, banyak masyarakat berfikir bahwa
sudah kewajiban pemerintah membantu rakyatnya,sehingga pinjaman tidak perlu
dikembalikan kepada UPK.
Musyawarah Pengembangan sebagai momentum awal program penguatan
diharapkan mampu mentransformasikan dan menanamkan nilai-nilai dari program
gerdu-taskin. Pelaksanaan kegiatan Musyawarah Pengembangan di kabupaten
Tuban pada umumnya berjalan lancar tanpa ada kendala dalam pelaksanaannya.
Partisipasi masyarakat dapat dikatakan cukup tinggi dengan daftar hadir peserta
rata-rata tiap desa ± 31 peserta. Waktu pelaksanaannya dilaksanakan paling cepat
tanggal 8 Mei 2009 oleh UPK LUMINTU desa Kebonagung kecamatan Rengel dan
paling lambat dilakukan pada tanggal 13 Mei 2009 oleh UPK SEJAHTERA desa
Ngepon kecamatan Jatirogo. Tempat pelaksanaan Musyawarah Pengembangan
dilaksanakan di Balai desa masing-masing desa. Sementara itu, tingkat kehadiran
peserta tertinggi adalah UPK LUMINTU desa Kebonagung kecamatan Rengel dengan
dihadiri: 39 Orang. sedangkan tingkat kehadiran peserta terendah adalah UPK
LESTARI desa Tanjungrejo kecamatan Singgahan dengan dihadiri: 26 orang.
Rendahnya tingkat kehadiran peerta di UPK LESTARI disebabkan masyarakat yang
diundang rata-rata mempunyai permasalahan pinjaman macet di UPK sehingga
mereka malu dan takut untuk menghadiri musyawarah pengembangan. Dari hasil
konfirmasi pada UPK yang dilakukan oleh TPM, jumlah peserta yang diundang oleh
UPK secara resmi berjumlah 50 peserta. Peserta yang hadir adalah perwakilan dari
unsur-unsur Pemerintah desa, BPD, RT/RW, LPMD, Pokmas, RTM,Karang taruna,
PKK, tokoh masyarakat dan tokoh agama.
Pelaksanaan MUSBANG UPK dikabupaten tuban menitikberatkan penyampaian
agenda pada penjelasan pedum dan PTO program, pembahasan laporan
perkembangan usaha UPK, penggalangan dukungan dan komitmen dari masysrakat
dan membentuk team pemetaan yang beranggotakan 5 orang perwakilan dari unsur
pemerintah desa, BPD, LPMD,tokoh masyarakat dan TPM.
Pelaksanaan Musyawarah Pengembangan telah menghasilkan hal-hal penting antara
lain; terjaring kesepatan dari peserta yang hadir untuk mendukung dan
menyukseskan agenda-agenda kegiatan penguatan; masyarakat mengetahui kondisi
riil UPK dari penyampaian laporan perkembangan Usaha UPK, didapatkan gambaran
umum identifikasi masalah dan potensi UPK; terbentuk team pemetaan guna
menindaklanjuti musyawarah pengembangan.
Sementara itu, kegiatan musyawarah pengembangan juga telah memunculkan
serangkaian permasalahan yang berbeda-beda tiap desa. Seperti didesa Ngepon
bahwa munculnya permasalahan UPK dapat di ketahui karena di picu oleh dampak

2. PILKADES yang akhirnya memunculkan provokasi-provokasi untuk mengembosi
pemerintah desa yang ada termasuk Program desa yang ada. Hal tersebut di tandai
dengan keluarnya Bendahara UPK yang merupakan musuh politik Kades Terpilih.
Lain lagi masalah yang terjadi di Tanjungrejo; dimana rata-rata peminjam Pokmas
mengalami Kemacetan Pinjaman sementara peminjam perorangan lancar; hal ini di
sebabkan karena rata-rata Pokmas bermata pencaharian petani sementara pola
angsuran di UPK memakai sistem bulanan. Sementara pada UPK Wanglu Kulon dan
UPK Kebonagung yaitu UPK kategori sehat malah terjadi tuntutan untuk segera
melakukan pembenahan dan penyempurnaan lembaga UPK serta aturan, Prosedur
di UPK.
Tabel 1. Data Pelaksanaan Musbang Kegiatan penguatan UPK 2009 di Kabupaten
Tuban
Tgl
Desa Tempat Jumlah Peserta
No Pelaksanaan
Laki-Laki Perempuan Total
1 Wanglu Kulon 10 Mei 2009 Balai Desa 26 6 32
2 Ngepon 13 Mei 2009 Balai Desa 25 4 29
3 Tanjungrejo 11 Mei 2009 Balai Desa 18 8 26
4 Kebonagung 8 Mei 2009 Balai Desa 33 6 39
1. Musbang di Desa Wanglu Kulon
Pelaksanaan : 10 Mei 2009
Bertempat di : Balai Desa Wanglu Kulon
Jumlah Peserta : 32 peserta
Identifikasi Permasalahan :
No Identifikasi Permasalahan Solusi
1 Pengelolaan Desa Menata kembali dalam AD/ART
- Pemdes dalam perannya tentang peran dan kewenangan
dalam UPK masih pasif karena Pemdes dalam kedudukannya di UPK
Pemdes belum mengetahui karena selama ini Kades merasa tidak
tentang fungsi dan perannya pernah di ajak secara aktif dalam
dalam Pengelolaan UPK pengelolaan UPK oleh Pengurus UPK.
2 Pengelolaan UPK
- UPK dalam usahanya hanya - Menata aturan Simpanan
melayani usaha USP saja dalam AD/ART sehingga
sementara menjadikan
Simpanan/tabungan tidak Simpanan/tabungan menjadi
pernah dilakukan termasuk wajib bagi peminjam sehingga
penggalangan Tabungan penggalangan simpanan
Wajib Pinjam tidak di lakukan masyarakat dapat teratasi.
- Masih banyak SISDUR UPK - Mereview dan
yang belum sempurna menyempurnakan SISDUR
- Kantor UPK masih menyatu yang ada di UPK sesuai
dengan kantor Desa sehingga kebutuhan saat ini.
seringkali inventaris kantor - Memberikan pemahaman
UPK (Komputer) di gunakan kepada Pemdes tentang
untuk kepentingan lain pentingnya keberadaan kantor
sehingga data-data UPK UPK beserta data-data UPK
tingkat keamanannya tidak sehingga kantor UPK harus
terjamin. steril dari hal-hal yang tidak
- Kebutuhan Modal usaha masih penting.
kurang karena seringkali - Menggalang simpanan dari
Pokmas mengajukan pinjaman masyarakat sehingga bisa
tidak ada dana tersedia digunakan untuk menambah

3. dana untuk pinjaman.
3 Pokmas Meningkatkan nilai pinjaman dengan
Pokmas merasa bahwa nilai pinjaman asas kebutuhan modal usaha Pokmas
di UPK belum dapat memenuhi modal dan kemampuan pengembalian
usaha karena nilai pinjaman di UPK pinjaman Pokmas dengan
rata-rata di batasi maksimal Rp. memperketat SISDUR USP dan
500.000; analisa keyalayakan pinjaman.
4 RTM
- Usaha-usaha dalam menangani - Melibatkan RTMR dalam
RTM khususnya RTMR belum kegiatan USR baik melalui
tersentuh secara maksimal karena kemitraan maupun tenaga
UPK hanya mengandalkan dana sosial Kerja
dari penyisihan SHU sehingga banyak - Menerapkan sistem
RTMR yang masih belum tersentuh keterjaminan sosial.
karena minimnya dana sosial.
2. Musbang di Desa Ngepon
Pelaksanaan : 13 Mei 2009
Bertempat di : Balai Desa Ngepon
Jumlah Peserta : 29 peserta
Identifikasi Permasalahan :
No Identifikasi Permasalahan Solusi
1 Pengelolaan Desa
- Intervensi Pemdes bersifat - Memperkuat karakter
negatif karena ada indikasi pengurus sehingga berani
sering menggunakan dana menolak intervensi negatif
UPK. dari pemdes karena
- Pemdes Tidak pernah secara pengelolaan UPK bersifat
pro aktif dalam upaya otonom dari Desa
penanganan permasalahan - Melakukan pendekatan
UPK. kepada Pemdes dan
- Wibawa Kades di mata menjelaskan bahwa peran
masyarakat mengalami serta Pemdes sangat penting
penurunan karena tersangkut dalam keberadaannya di desa
masalah hukum. dan tanpa dukungan itu maka
UPK akan sulit berkembang.
Memperkuat Kepengurusan UPK dan
memperkuat dukungan unsur-unsur
elit desa.
2 Pengelolaan UPK
- Pengurus yang tersisa hanya Melakukan penjaringan calon
Ketua UPK saja sedangkan pengurus UPK secara Profesional.
Sekretaris dan Bendahara UPK Dengan kriteria bisa komputer dan
sudah mengundurkan diri. pembukuan keuangan.
- Pengurus UPK yang tersisa
tidak menguasai administrasi
pembukuan dengan baik.
3 Pokmas
- Beberapa Pokmas terjadi - Melakukan Penagihan kepada
kemacetan di karenakan Ketua Pokmas dan mensomasi
anggota Pokmas yang bahwa tindakan tersebut
mengangsur di ketua Pokmas, merupakan tindak pidana
oleh ketua Pokmas tidak di penggelapan.
bayarkan di UPK. - Merangkul dan menggalang
- Kesadaran masyarakat terkait dukungan dari berbagai

4. dengan Program pemerintah stakeholders desa guna
masih rendah dengan indikasi bersama-sama mengawal
tingginya angka kemacetan di perjalanan UPK di desa
UPK.
- Kemacetan di UPK juga
merupakan dampak
PILKADES; dimana pihak-
pihak yang kalah melakukan
aksi negatif dan mengajak
untuk tidak mengangsur
pinjaman di UPK
4 RTM
Usaha-usaha dalam penanganan RTM - Menata ulang UPK dengan
tidak berjalan dengan baik karena cara memperkuat
pengelolaan UPK tidak berjalan kelembagaan dan AD/ART dan
lancar. melakukan upaya penanganan
aset secara intens.
- Menerapkan sistem
keterjaminan sosial.
3. Musbang di Desa Tanjungrejo
Pelaksanaan : 11 Mei 2009
Bertempat : Balai Desa Tanjungrejo
Jumlah Peserta : 26 Peserta
Identifikasi Permasalahan :
No Identifikasi Permasalahan Solusi
1 Pengelolaan Desa Meningkatkan peran serta Pemdes
Intervensi Desa bersifat positif. Hal ini lebih giat lagi dalam penyelesaian
dilihat dari peran serta Kades dalam masalah UPK terutama adalah
upaya panyelesaian masalah UPK pinjaman macet.
walaupun hasilnya belum signifikan
2 Pengelolaan UPK
- Dalam memberikan pinjaman - Melakukan analisa kelayakan
UPK tidak melakukan analisa pinjaman setiap mencairkan
kelayakan pinjaman sehingga pinjaman karena hal tersebut
banyak peminjam yang macet. merupakan cara pencegahan
- UPK sebenarnya sudah terjadinya kemacetan.
mempunyai staf tenaga - Memakimalkan cara-cara
penagih namun dalam penagihan secara lebih rutin.
melakukan penagihan masih - Mengubah pola angsuran
belum menghasilkan hasil sesuai kemampuan peminjam
yang maksimal. yaitu: bulanan atau musiman.
- Rata-rata mata pencaharian
peminjam adalah petani
dengan hasil panen musiman
sementara sistem angsuran di
UPK secara angsuran bulanan
sehingga Pokmas merasa
kesulitan mengangsur.
3 Pokmas
- Kemacetan Pinjaman Pokmas - selalu menangani masalah
di mulai dari beberapa sedini mungkin walaupun
anggota pokmas yang macet masalah tersebut nilainya kecil
yang tidak mendapatkan namun kalau di biarkan
penanganan serius dari UPK berlarut-larut maka akan
yang kemudian di tiru oleh menimbulkan permasalahan

5. Pokmas lain sehingga baru.
kemacetan pinjaman Pokmas - Menerapkan sistem angsuran
cukup tinggi. sesuai kemampuan peminjam
- Rata-rata Pokmas yang - Melakukan pendekatan
bermata pencaharian Petani terhadap masyarakat
merasa keberatan dengan terutama adalah tokoh
pola angsuran bulanan karena masyarakat dan unsur-unsur
sulit dipenuhi oleh Pokmas elit desa untuk ikut
karena panennya musiman menyadarkan masyarakat
- Kesadaran masyarakat terkait akan arti penting UPK di desa.
dengan Program pemerintah masih
rendah dengan indikasi tingginya
angka kemacetan di UPK.
4 RTM - Menata ulang UPK dengan
Usaha-usaha dalam penanganan RTM cara memperkuat
tidak berjalan dengan baik karena kelembagaan dan AD/ART
pengelolaan UPK tidak berjalan dan melakukan upaya
lancar. penanganan aset secara
intens.
- Menerapkan sistem
keterjaminan sosial.
4. Musbang di Desa Kebonagung
Pelaksanaan : 8 Mei 2009
Bertempat di : Balai Desa Kebonagung
Jumlah Peserta : 39 peserta
Identifikasi Permasalahan :
No Identifikasi Permasalahan Solusi
1 Pengelolaan Desa Meningkatkan peran serta Pemdes
Intervensi Desa bersifat positif. lebih giat lagi dalam mengembangkan
UPK.
2 Pengelolaan UPK
- Pengurus UPK dalam - Memfungsikan kembali kantor
melayanani masyarakat di UPK sehingga tidak di
rumah pengurus walaupun benarkan melayani transaksi
sebenarnya UPK sudah di rumah pengurus karena
mempunyai kantor. rawan dengan permasalahan.
3 Pokmas
- Beberapa Pokmas mengalami - Melakukan pendekatan dan
kemacetan pinjaman di penyelesaian pinjaman
karenakan tingkat bermasalah secara
kesadarannya rendah kekeluargaan dengan
memberikan kemudahan bagi
Pokmas macet
4 RTM - Menerapkan sistem
Usaha-usaha dalam penanganan RTM keterjaminan sosial.
tidak berjalan dengan baik karena
RTM terutama RTMR hanya dapat
santunan dari dana Sosial SHU yang
nilainya kecil.
B. Pelaksanaan Pemetaan UPK
1. Pelaksanaan Pemetaan Profil UPK
Pelaksanaan Pemetaan UPK di Kabupaten Tuban dimulai dengan membentuk Team
Pemetaan dimasing-masing desa yang terdiri dari 5 orang perawakilan dari unsur
pemerintaha desa, BPD, LPMD, UPK dan TPM. Dari hasil kerja team pemetaan

6. diperoleh gambaran tentang kondisi awal UPK pada tiap-tiap desa.
Dari gambaran kondisi yang ada tersebut pada umumnya kondisi UPK keadaannya
kurang berjalan seperti yang diharapkan. Masih banyak kekurangan terutama dalam
administrasi keuangan yang tidak diatur dalam sistem pencatatan yang baik.
sehingga UPK kesulitan dalam membuat pelaopran perkembangan kegiatan maupun
usahanya. Kecuali desa Prambonwetan yang memang kondisinya sejak awal telah
berjalan dengan baik dari gambaran hasil pemetaan dihasilkan kondisi yang baik,
dari segi kelembagaan, SDM, administrasi dan manajemen.
Pada umumnya kondisi kelembagaan UPK dikabupaten Tuban rata-rata masih
belum berbadan Hukum resmi akan tetapi legalitas kelembagaannya hanya
menggunakan Surat Keputusan Kepala Desa (SK KADES). Dari segi Sumber Daya
Manusia (SDM) rata-rata pengurus UPK masih rendah tingkat kemampuan dalam
pengelolaan UPK.
Laporan hasil Pemetaan belum dapat di laporkan pada bulan Mei 2009 di karenakan
UPK desa Tanjungrejo dan Kebonagung masih dalam proses Penyelesaian. Sehingga
rencananya akan di laporkan pada laporan bulan Juni 2009.
Tuban, 25 Mei 2009
KTPM KABUPATEN TUBAN
KASMURI