Forum diskusi mengenai Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN) dan mitigasi Pemilu 2024. Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang tiga dimensi IKN yaitu penanganan konflik sosial, kewaspadaan dini, dan nasionalisme yang diukur melalui delapan variabel dan sembilan belas indikator. Selanjutnya diberikan data IKN di delapan daerah beserta catatan krusial dan temuan utama. Rekomendasi yang diberikan adalah per

1. Kementerian Dalam Negeri
Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
Direktorat Kewaspadaan Nasional
MATERI DISAMPAIKAN DALAM FORUM DIALOG SEKRETARIAT
TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 2022
INDEKS KEWASPADAAN NASIONAL (IKN)
DAN MITIGASI PEMILU 2024

2. 3 Dimensi
8 Variabel
19 Indikator

3. DIMENSI VARIABEL INDIKATOR
Penanganan konflik sosial
Konflik
Penyebab konflik
Terjadi konflik
Sumber konflik
Toleransi
Toleransi agama 1
Toleransi agama 2
Toleransi suku/etnis 1
Toleransi suku/etnis 2
Sistim penyelesaian perselisihan Musyawarah mufakat
Penanganan Penanganan
Kewaspadaan dini
Pencegahan
Upaya
Meredam
Ancaman asing
TKA ancaman
WNA dirikan ormas asing
Keberadan ormas asing
Nasionalisme
Patriotisme
Keindonesian
Patriotisme
Nasionalisme/Menghargai jasa pahlawan
Nasionalisme/Pengibaran bendera
Cinta tanah air Cinta tanah air

4. 100.00
82.63
92.31
97.90
95.45
95.85
96.45
97.67
94.78
98.92
89.16
97.55
97.62
94.15
98.51
89.47
91.99
94.67
50.00
65.20
30.77
20.80
63.60
70.80
28.60
30.23
45.00
100.00
100.00
93.75
100.00
80.00
100.00
95.00
96.67
95.67
72.22
62.20
80.16
66.81
81.98
68.50
61.67
68.72
70.28
0 250 500
KOTA JOGJA
PPU
KUKAR
LOTENG
KOTA SAMARINDA
KOTA DENPASAR
KOTA MATARAM
KOTA DKI
AGREGAT
Sistim penyelesaian perselisihan
Penanganan
Nirkonflik
DIMENSI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

5. DIMENSI KEWASPADAAN DINI
97.64
94.38
94.81
91.91
90.91
93.86
87.61
90.90
92.75
100.00
95.65
100.00
100.00
97.70
97.92
95.53
97.90
98.08
60.00
73.92
79.13
77.99
85.70
73.24
71.41
85.70
75.88
80
58
89
67
59
88
55
59
69
0 200 400
KOTA JOGJA
PPU
KUKAR
LOTENG
KOTA…
KOTA DENPASAR
KOTA MATARAM
KOTA DKI
AGREGAT
Toleransi Pencegahan Ancaman asing Literasi informasi

6. DIMENSI NASIONALISME
37.50
42.23
55.32
56.66
47.58
46.52
70.10
72.48
53.54
95.00
87.00
96.15
95.80
100.00
100.00
92.86
100.00
95.85
0 45 90 135 180 225
KOTA JOGJA
PPU
KUKAR
LOTENG
KOTA…
KOTA DENPASAR
KOTA MATARAM
KOTA DKI
AGREGAT
Patriotisme Cinta tanah air

7. INDEKS KEWASPADAAN NASIONAL
84.22
79.84
78.91
76.63
83.04
86.73
74.24
77.05
80.08
84.41
80.46
90.85
84.14
83.35
88.13
77.37
82.54
83.90
66.25
64.61
75.74
76.23
73.79
73.26
81.48
86.24
74.70
0 300
KOTA JOGJA
PPU
KUKAR
LOTENG
KOTA SAMARINDA
KOTA DENPASAR
KOTA MATARAM
KOTA DKI
AGREGAT
Penanganan konflik sosial Kewaspadaan dini Nasionalisme

8. NILAI INDEKS KEWASPADAAN NASIONAL
78.29
74.97
81.83
79
80
83
78
82
80
63 72 81 90
KOTA JOGJA
PPU
KUKAR
LOTENG
KOTA SAMARINDA
KOTA DENPASAR
KOTA MATARAM
KOTA DKI
AGREGAT

9. CATATAN KRUSIAL 1 >> PENDANAAN PKS
90.0
47.8
92.3
83.3
54.5
87.5
39.3
51.2
68.2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
KOTA JOGJA
PPU
KUKAR
LOTENG
KOTA SAMARINDA
KOTA DENPASAR
KOTA MATARAM
KOTA DKI
AGREGAT

10. CATATAN KRUSIAL 2 >> KETERLIBATAN AKTOR
72.2
62.2
80.2
66.8
82.0
68.5
61.7
68.7
70.3
0 90
KOTA JOGJA
PPU
KUKAR
LOTENG
KOTA SAMARINDA
KOTA DENPASAR
KOTA MATARAM
KOTA DKI
AGREGAT

11. CATATAN KRUSIAL 3 >> PREFERENSI AGAMA
38
30
55
25
54
71
61
78
63
70
45
75
46
29
39
22
0 25 50 75 100 125
Kota Denpasar
Kota DKI
Kota Samarinda
Kota Jogja
Kab Kukar
Kab Loteng
Kota Mataram
Kab PPU
Memiliki pemimpin (kepala daerah) yang keyakinannya (agama) sama dengan Bapak/Ibu
Tidak mempermasalahkan keyakinan yang dianut pemimpin (kepala daerah)

12. CATATAN KRUSIAL 4 >> PREFERENSI SUKU
38
12
9
5
15
46
26
9
63
88
91
95
85
54
71
91
0 25 50 75 100 125
Kota Denpasar
Kota DKI
Kota Samarinda
Kota Jogja
Kab Kukar
Kab Loteng
Kota Mataram
Kab PPU
Memiliki pemimpin (kepala daerah) yang yang suku/etnis sama dengan Bapak/Ibu
Tidak mempermasalahkan suku/etnis pemimpin (kepala daerah)

13. CATATAN KRUSIAL 5 >> LITERASI INFORMASI
80.0
57.9
89.5
66.7
59.1
87.5
55.0
59.1
69.3
0 90 180
KOTA JOGJA
PPU
KUKAR
LOTENG
KOTA SAMARINDA
KOTA DENPASAR
KOTA MATARAM
KOTA DKI
AGREGAT

14. CATATAN KRUSIAL 6 >> NIRKONFLIK
50.0
65.2
30.8
20.8
63.6
70.8
28.6
30.2
45.0
0 80
KOTA JOGJA
PPU
KUKAR
LOTENG
KOTA SAMARINDA
KOTA DENPASAR
KOTA MATARAM
KOTA DKI
AGREGAT

15. TEMUAN
1. Dana Penanganan Konflik Sosial (PKS) masing-masing daerah tidak merata dan
sama
1. Dibutuhkan dana tambahan
2. Istilah “Dicukupi-dicukupi”
2. Keterlibatan aktor seperti tokoh masyarakat, NGO/CSO, tokoh agama dalam
PKS belum maksimal
3. Preferensi soal agama yang dianut calon kepala daerah (dalam sebuah
kontestasi elektoral) menjadi instrumen yang mesti mendapat perhatian khusus
4. Hoax masih menjadi “hantu” yang bergentanyangan. Mayoritas mengakui,
masih menerima “kiriman” hoax dari beragam kanal. Seperti di sosial media dst
1. Sebagian dari penerima hoax ada yang “terpengaruh”. Bahkan menjadi
“kurir baru” perjalanan hoax
2. Dalam beberapa studi kasus hoax menjadi sumer ketegangan di masyarakat
dan pesikitaran

16. 2024 TINGGAL 13 BULAN
1. Belajar dari dua pemilu sebelumnya, 2014 dan 2019
1. Hoax menjadi salah satu diantara tantangan demokrasi. Dimana
keberadaanya mengurangi makna dan kualitas demokrasi
2. Mendelegitimasi proses dan hasil pemilu
2. Angka potensi konflik di atas 55%
1. Dibutuhkan beragam intervensi program dan kebijakan
2. Potensi konflik di tiap daerah

17. REKOMENDASI
1. Data keberlanjutan sebagai peta jalan
2. Sumber rujukan
3. Menjadi acuan program
4. Keterlibatan KL dan stakeholder terkait
1. Kominfo dalam memenimalisir peredaran kabar hoax
2. Pendidikan politik untuk masyarakat termasuk di dalamnya ASN
3. Keamanan dan ketertiban dalam memitigasi potensi konflik
4. Dll

18. TEXT 18
Dian Permata
Contact Person
08128765 373
Carriers
Mantan Jurnalis
Konsultan Komunikasi Politik—TIMTAFSUS Menteri KLH & Menteri Riset dan Teknologi
Peneliti dan Konsultan
Dosen
Elections
Tim Pakar Pemerintah UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Ketua Tim Riset Kementerian Dalam Negeri Pemilu 2019
Founder i-Pantau (Pemantauan Pemilu 2019)
Books
Peta Jalan Politik Uang
Hambatan dan Hak Keterpilihan dalam Pilkada
Indexing (Kemendagri)
Indeks Pembumian Pancasiila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)
Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN)
Indeks Kinerja Ormas (IKO)