3. LATAR BELAKANG
A. Peraturan Pemerintah nomor : 16 tahun 1994 ttg Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil.
Bahwa : Untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan pembinaan
karir Pegawai Negeri Sipil perlu ditetapkan jabatan fungsional.
B. Keppres nomor : 87 tahun tahun 1999 ttg. Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil
Bahwa : Penyuluh agama adalah jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang
masuk ke dalam rumpun jabatan keagamaan.
C. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan
dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 54/Kep/MK.WASPAN/9/1999
tanggal 30 September 1999.
Bahwa : Jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya dan
sebagai tindak lanjut dikeluarkan keputusan bersama Menteri Agama
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : 574 Tahun 1999 dan
nomor 178 tahun 1999.
4. RUANG LINGKUP
Bidang, kedudukan dan kelompok
sasaran penyuluh agama.
Teknis Pelaksanan Tugas
Penyuluh Agama
• A. Rencana Pelaksanaan
• B. Metodologi pelaksanaan penyuluhan
• C. Pelaksanaan penyuluhan
• D. Evaluasi
• E. Pengembangan
Teknis pelaksanaan
pengangkatan, pemindahan,
kenaikan pangkat, pembebasan
sementara, pemberhentian dan
pemensiunan dalam jabatan
fungsional.
5. TUJUAN
Guna menindaklanjuti dan menjabarkan
lebih lanjut tentang Ketetapan
Kementerian Negara Koordinator Bidang
Pengawasan Pembangunan dan
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Surat Keputusan Bersama antara
Keputusan Menteri Agama dengan Kepala
Badan Kepegawaian Negara.
Agar ada kesatuan bahasa dan pengertian
dalam melaksanakan ketentuan tentang
jabatan fungsional penyuluh agama.
Untuk memberikan penjelasan dan ketegasan
bagi para penyuluh agama tentang Tupoksi
6. DEFINISI UMUM
Penyuluh adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan
wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan
bimbingan keagamaan dan penyuluhan melalui bahasa agama
Angka kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas
prestasi kerja yang telah dicapai oleh seorang penyuluh agama dalam
melaksanakan butir-butir rincian kegiatan yang telah ditetapkan yang dapat
dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan
jabatan/pangkat penyuluh agama.
Prestasi kerja adalah hasil kerja dan kemajuan yang telah dicapai seorang
penyuluh agama dalam tugasnya.
Tim penilai angka kredit adalah tim yang dibentuk untuk melakukan penilaian
yang membantu pejabat yang berwenang dalam penerapan angka kredit.
Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolak ukur)
yang ditetapkan
Kriteria penilaian adalah ukuran atau ketentuan yang harus digunakan bagi
penilaian kegiatan atau prestasi kerja penyuluh agama sebagai dasar untuk
penetapan angka kredit.
7. TUPOKSI
Tugas pokok penyuluh agama adalah
merencanakan, melakukan evaluasi dan
mengembangkan kegiatan bimbingan dan
penyuluhan agama dan pembangunan melalui
bahasa agama.
Penyuluh agama berfungsi :
• a. Sebagai muballigh / juru dakwah
• b. Sebagai “M u f t i” ( orang yang mampu memberikan
• fatwa- fatwa keagamaan)
• c Sebagai figur dalam memberikan taladan al-Akhlakul
• karimah.
• d. Sebagai motivator penggerak kegiatan-kegiatan
• keagamaan melalui Peringatan Hari Besar Islam.
• e. Sebagai pelopor dan penggerak aktivasi majlis taklim-
• majlis taklim.
• f. Penyedia biro konsultasi agama.
8. KEDUDUKAN PENYULUH AGAMA
A Penyuluh agama tingkat Kab/Kota
berkedudukan di Kantor Kementerian
Agama Kab/ Kota
B. Penyuluh agama tingkat Provinsi
berkedudukan di Kantor Kementerian Agama
Provinsi.
C. Penyuluh agama tingkat pusat berkedudukan di
Kantror Kementerian Agama Pusat.
•“Masing-masing bertugas dan bertanggungjawab serta
mempunyai wewenang penuh dalam melakukan tugas
bimbingan, penyuluhan agama dan pembangunan
melalui bahasa agama pada kelompok sasaran sesuai
dengan tingkatannya (Kabupaten/Kota, Provinsi dan
Pusat / Nasional).
D. Penetapan kedudukan penyuluh agama di
lingkungan Kantor Kementerian Agama
dilakukan oleh pejabat yang
berwenang untuk mengangkat pejabat
fungsional penyuluh agama sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
11. KMA No. 148 Tahun 2014 tentang
Honorarium Penyuluh Agama Non PNs
KMA NO. 123 Tahun 2008 Tentang
Honorarium Penyuluh Agama Non PNS
KMA No 164 Tahun 1996 tentang Honorarium
Penyuluh Agama
FUNGSIONAL
Kep. Menag No 516 tahun 2003 tentang
Juknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional
Penyuluh Agama
Keputusan Bersama Menag dan Kepala BKN
No 574 dan 178 Tahun 99 tentang Jabatan
Fungsional Penyuuh Agama
Kep Menkowasbangpan No
54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang
Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan AK
Kepres RI No. 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri
Sipil
17. JENIS KELOMPOK SASARAN
1. Kelompok
sasaran masyarakat
umum, terdiri dari :
• a. Masyarakat perdesaan
• b. Masyarakat
transmigrasi
2. Kelompok sasaran
masyarakat perkotaan,
terdiri dari :
•a. Kompleks perumahan
•b. Real estate
•c. Asrama
•d. Daerah pemukiman baru
•e. Masyarakat pasar
•f. Masyarakat daerah rawan
•g. Karyawan instansi
pemerintah
•h. Masyarakat industri
18. LANJUTAN
3. Kelompok sasaran
khusus terdiri dari :
a.Cendikiawan (pegawai,
kelompok profesi,
kampus/akademisi)
b.Generasi muda ( Karang
taruna,remaja masjid,kampus
)
c.Lembaga Pendidikan
masyarakat ( majlis taklim,
Pontren,TPA,
d. Binaan khususn (Calon
Jama’ah haji/umroh, Panti
rehabilitasi, Rumah sakit,
GEPENG,
WTS
e.Daerah terpencil / suku
terasing
19. PROGRAM KERJA PENYULUH
( BIMBINGAN DAN PENYULUHAN AGAMA )
Melakukan
identifikasi
potensi
wilayah atau
kelompok
sasaran,
meliputi :
Menyusun
instrumen
pengumpulan
data potensi
wilayah atau
kelompok
sasaran
Mengumpulkan
data tentang
potensi
wilayah/kelompok
sasaran yang
dimaksud.
Mengolah data
potensi wilayah
atau kelompok
sasaran
Menganalisis data
20. LANJUTAN………………
Menyusun
program kerja
• Identifikasi
kebutuhann sasaran
• menyusun konsep
program
• Membahas konsep
program :
• a. Penyaji
• b. Pembahas
• c. Nara sumber
d. Merumuskan program
kerja, yakni kegiatan
penyempurnaan konsep
program kerja
berdasarkan hasil
pembahasan dalam
diskusi yang dilakukan
oleh penyuluh agama
dalam satu wilayah, baik
secara perorangan
maupun kelompok.
21. LANJUTAN………………
Menyusun konsep
materi penyuluhan
• Mengumpulkan materi penyuluhan
• Menyusun konsep materi penyuluhan dalam
bentuk tulisan seperti naskah, leaflet,
slide,poster, bookleat
• Menyusun konsep materi penyuluhan dalam
bentuk rekaman, seperti kaset, video /
film.
• Mendiskusikan konsep materi penyuluhan
• Merumuskan materi penyuluhan yakni
penyempurnaan konsep materi penyuluhan
dengan menampung saran perbaikan yang
telah disampaikan oleh pembahas.
30. HARAPAN PENYULUH
DI KANTOR URUSAN AGAMA
Ada regulasi yang mengatur kedudukan
penyuluh di KUA yang melibatkan seluruh
direktorat yang ada di Bimas Islam
Ada pembagian beban yang proporsional
antara berbagai unsur yang ada di KUA
Bekerja sesuai aturan yang berlaku –
apabila ada penambahan beban maka
harus dibuatkan regulasinya.
