Penerapan kebijakan Bimas Katolik
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•1,303 views
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan kebijakan program Bimas Katolik di Kementerian Agama. Dokumen menjelaskan visi dan misi Bimas Katolik untuk mewujudkan masyarakat Katolik yang beriman dan berperan aktif dalam pembangunan, serta dasar hukum yang menjadi acuan kerja Bimas Katolik seperti Peraturan Menteri Agama dan tugas pokok dan fungsinya.
Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Penerapan kebijakan Bimas Katolik
Similar to Penerapan kebijakan Bimas Katolik (20)
Penerapan kebijakan Bimas Katolik
- 1. PENERAPAN KEBIJAKAN PROGRAM BIMAS KATOLIK URUSAN AGAMA KATOLIK BENEDIKTUS HARO
- 2. A. LATAR BELAKANG • Bimbingan Masyarakat Katolik sebagai salah satu unit teknis Kementerian Agama RI yang bertugas menyelenggarakan sebagian tugas Kementerian Agama di bidang Bimbingan Masyarakat Katolik yang mengemban Visi “Mewujudkan Masyarakat Katolik yang seratus porsen Katolik dan seratus porsen Pancasilais”. Upaya untuk mewujudkan Visi yang baik ini yang kemudian tertuang dalam Misi.
- 3. Upaya mewujudkan Visi-Misi • Bimas Katolik tidak bekerja sendirian, tetapi bergandengan tangan dengan mitra kerja utama yakni Gereja Katolik sebagai institusi/lembaga agama yang mempunyai tugas mulia yakni mewartakan Kerajaan Allah.
- 4. Visi dan Misi Bimas Katolik • Visi dan Misi merupakan rekayasa prediktif yang dipakai sebagai arah kebijakan Ditjen Bimas Katolik dalam mengemban tugas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat Katolik: Visi : Terwujudnya masyarakat Katolik yang seratus prosen Katolik dan seratus prosen Pancasilais dalam negara yang ber-Bhinneka Tunggal Ika
- 5. Visi tersebut dicirikan sebagai berikut: • Terwujudnya masyarakat Katolik yang beriman dan bertaqwa; • Terwujudnya kerukunan hidup beragama masyarakat Katolik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; • Tertatanya pranata-pranata keagamaan Katolik; • Terkristalnya semangat kemandirian umat Katolik dan kesetiakawanan sosial atas dasar persaudaraan sejati; • Terwujudnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama Katolik secara dewasa; • Terwujudnya pemahaman, penghayatan, dan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara (terutama hak dan kewajiban asasi yang secara eksplisit diatur dalam UUD1945 yang diamandemen
- 6. Misi • Misi :Mengajak masyarakat Katolik untuk berperan serta secara aktif dan dinamis dalam mencapai tujuan pembangunan bangsanya. • Dalam paham "mengajak" terkandung asas bahwa peran pembangunan di bidang agama berada di tangan masyarakat Katolik, sedangkan peran Ditjen Bimas Katolik sebagai pelayanan, fasilitasi, dan pemberdayaan, (memperjuangkan kebijakan-kebijakan strategis untuk memperoleh perhatian dan tanggung jawab dari Negara.)
- 7. Misi tersebut dijabarkan dalam usaha- usaha mengajak masyarakat Katolik untuk: • Mewujudkan masyarakat Katolik yang beriman dan bertaqwa; • Mewujudkan kerukunan hidup beragama masyarakat Katolik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; • Menata pranata-pranata keagamaan Katolik; • Mengkristalkan semangat kemandirian umat Katolik dan kesetiakawanan sosial atas dasar persaudaraan sejati; • Mewujudkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama Katolik secara dewasa; • Tahu dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Misalnya, hak dan kewajiban asasi yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 yang diamandemen;
- 8. Lanjut misi… • Bersikap mengetahui, memahami, menghargai, dan menghormati keanekaan dan kemajemukan yang ada di sekitarnya. Misalnya, adat istiadat, budaya, suku/etnis, kebiasaan/attitude, agama, bahasa, asal-usul, dan lain-lain; • Berkiprah di tengah pembangunan bangsanya dengan semangat persaudaraan sejati; • Meningkatkan kualitas pendidikan agama Katolik; • Menggenggam "paham kita" dalam pola berpikir dan perilaku. Misalnya: a. Aku, Engkau, dan Dia adalah kita b. Ini bangsa kita, negara kita, kota kita, jalan, jembatan, kantor, hotel, dan dermaga kita. Mesjid kita, Gereja kita, Pura kita, Klenteng kita, dan lain-lain aset bangsa ini milik kita. Semuanya itu harus kita jaga dan pelihara bersama.
- 9. B. DASAR HUKUM • PMA NO 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; • TUGAS Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik mempunyai tugas menyelenggarakan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Katolik. FUNGSI Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik menyelenggarakan fungsi : • * penyiapan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Katolik; * pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Katolik; * penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan masyarakat Katolik; * pemberian pembinaan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan masyarakat Katolik; * pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.