This companion report to We Are Social's comprehensive new Digital in 2016 report presents headline internet, social and mobile data for 232 countries around the world. Each country snapshot is presented as its own infographic, ready to be copy-pasted direct into your own presentations or web content. For a more insightful analysis of the numbers in this report, please visit http://bit.ly/DSM2016ES.
We Are Social's comprehensive new Digital in 2016 report presents internet, social media, and mobile usage statistics and trends from all over the world. It contains more than 500 infographics, including global data snapshots, regional overviews, and in-depth profiles of the digital landscapes in 30 of the world's key economies. For a more insightful analysis of the numbers contained in this report, please visit http://bit.ly/DSM2016ES.
undang-undang tentang keterbuakan informasi publiksyukribatubara
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan pers di Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga reformasi, termasuk peranannya dalam pemilu 2014, dengan menjelaskan teori-teori pers serta dasar-dasar kebebasan pers menurut undang-undang.
Dokumen tersebut membahas tentang kebebasan pers di Indonesia pada era reformasi dan ekonomi politik media. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa kebebasan pers dijamin oleh undang-undang namun berimplikasi pada maraknya pendirian media baru untuk tujuan bisnis dan komersial. Kualitas konten informasi yang dihasilkan belum optimal.
This companion report to We Are Social's comprehensive new Digital in 2016 report presents headline internet, social and mobile data for 232 countries around the world. Each country snapshot is presented as its own infographic, ready to be copy-pasted direct into your own presentations or web content. For a more insightful analysis of the numbers in this report, please visit http://bit.ly/DSM2016ES.
We Are Social's comprehensive new Digital in 2016 report presents internet, social media, and mobile usage statistics and trends from all over the world. It contains more than 500 infographics, including global data snapshots, regional overviews, and in-depth profiles of the digital landscapes in 30 of the world's key economies. For a more insightful analysis of the numbers contained in this report, please visit http://bit.ly/DSM2016ES.
undang-undang tentang keterbuakan informasi publiksyukribatubara
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan pers di Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga reformasi, termasuk peranannya dalam pemilu 2014, dengan menjelaskan teori-teori pers serta dasar-dasar kebebasan pers menurut undang-undang.
Dokumen tersebut membahas tentang kebebasan pers di Indonesia pada era reformasi dan ekonomi politik media. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa kebebasan pers dijamin oleh undang-undang namun berimplikasi pada maraknya pendirian media baru untuk tujuan bisnis dan komersial. Kualitas konten informasi yang dihasilkan belum optimal.
Aturan, Landasan Hukum dan Regulasi Media di IndonesiaErwin Rasyid
Dokumen tersebut membahas tentang aturan, landasan hukum, dan regulasi media di Indonesia. Mencakup jenis-jenis media massa, sistem siaran, pemahaman hukum materiil dan formil, alasan media perlu diatur, reformasi media, produk hukum dan etika yang mengatur media, wilayah kontrol hukum dan etika media, serta lembaga penegak hukum dan etika media.
Dokumen tersebut membahas pentingnya etika komunikasi dalam dunia digital. Beberapa poin pentingnya adalah menjaga netralitas aparatur pemerintah, mempertajam intuisi kewaspadaan terhadap informasi online, serta menganalisis enam komponen komunikasi untuk mencegah penyebaran berita palsu.
Media massa memiliki peran penting dalam membentuk opini publik mengenai suatu perusahaan atau individu. Hubungan baik dengan media massa dapat membantu perusahaan untuk mengelola isu negatif dan menyebarkan informasi positif. Undang-undang pers memastikan kebebasan media untuk mencari dan menyebarkan informasi sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan hak asasi manusia.
Dokumen tersebut membahas tentang dominasi perusahaan media sosial dan korporasi di internet. Data yang disajikan menunjukkan bahwa perusahaan multimedia mendominasi visibilitas di platform-platform seperti YouTube, Facebook, Google, dan Twitter. Hal ini bertentangan dengan klaim bahwa media sosial menciptakan ruang publik yang lebih demokratis dan partisipatif. Sebaliknya, media sosial saat ini didominasi oleh logika kapitalis dan eksploitasi oleh perusaha
Laporan tersebut membahas tentang situasi kebebasan pers, bisnis media, dan kesejahteraan jurnalis di Jakarta pada tahun 2013. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain meningkatnya ancaman terhadap independensi media menjelang pemilu 2014 karena semakin banyak politisi yang juga memiliki media, serta penurunan peringkat kebebasan pers Indonesia di mata lembaga internasional.
EKONOMI POLITIK MEDIA dalam INDUSTRI MEDIALusianai Waode
Dokumen tersebut membahas tentang ekonomi politik industri media di Indonesia. Industri media dipengaruhi oleh hubungan antara pengelola media, pemodal/kapitalis, dan pemerintah. Saat ini, terjadi konglomerasi media di Indonesia di mana beberapa grup media memiliki berbagai jenis media. Sumber pendapatan utama industri media berasal dari iklan.
Bijakbersosmed tipsdaninformasigerakan2017-180208072341-convertedsaid ahmad
Prinsip THINK (True, Helpful, Illegal, Necessary, Kind) dapat digunakan sebagai pedoman utama untuk bermedia sosial secara bijak. Prinsip ini mengingatkan untuk selalu memikirkan kebenaran, kegunaan, legalitas, keperluan, dan kebaikan konten sebelum membagikannya.
Media sosial memungkinkan interaksi manusia tanpa batasan ruang dan waktu. Namun, penyalahgunaannya seperti penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian dilarang dalam Islam. Islam mengajarkan penyelidikan fakta sebelum membenarkan berita dan mengatur kebebasan berekspresi dengan larangan menyebarkan fitnah atau permusuhan.
Pakar SEO Indonesia : Strategi Menjaga Citra Polri Di Media SosialPakar SEO Indonesia
Dokumen tersebut membahas strategi yang dapat dilakukan Polri dalam menghadapi opini publik di media sosial. Polri perlu memberikan prioritas besar terhadap media sosial namun dengan paradigma baru yang berbeda dari relasi dengan media massa tradisional. Counter opinion di media sosial perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan untuk membangun komunitas di dunia maya."
Dokumen tersebut membahas tentang pengaruh media dan etika jurnalisme. Media digunakan untuk menyebarkan berita yang merupakan olahan dari fakta, bukan fakta itu sendiri. Jurnalis diwajibkan mematuhi kode etik yang mencakup prinsip-prinsip seperti verifikasi, keadilan, dan menghindari fitnah."
Memetakan Lansekap Industri Media Kontemporer di Indonesiayogi prasetya
Riset ini memetakan perkembangan industri media di Indonesia dan dampaknya terhadap partisipasi warga negara dalam media. Temuan utama adalah konsentrasi kepemilikan media oleh sejumlah kelompok media besar telah mengurangi keragaman informasi dan menjadikan media sebagai komoditas bisnis untuk kepentingan pemilik modal dan politik. Regulasi pemerintah juga kurang mendukung perkembangan media komunitas dan menjamin hak warga negara atas akses informasi beragam
Dokumen tersebut membahas perkembangan industri media di Indonesia sebelum dan sesudah 1998, termasuk perubahan regulasi, konsentrasi kepemilikan media, dan tren konvergensi media."
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan badan publik untuk menyediakan informasi publik secara terbuka kepada masyarakat. UU ini bertujuan untuk mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat serta menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi dari pemerintah. Badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan berbagai jenis informasi publik secara teratur maup
Berakhirnya orde baru dan lahirnya reformasiEga Millenio
Orde Baru berkuasa selama 32 tahun dan mengakibatkan banyak terjadi penyelewengan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pembangunan ekonomi dan stabilitas politik dicapai selama masa Orde Baru namun berakhir karena krisis ekonomi dan gerakan reformasi yang menuntut demokratisasi dan hak asasi manusia.
More Related Content
Similar to Peta Perubahan Media Komunitas di Indonesia: Masa Orde Baru dan Masa Reformasi
Aturan, Landasan Hukum dan Regulasi Media di IndonesiaErwin Rasyid
Dokumen tersebut membahas tentang aturan, landasan hukum, dan regulasi media di Indonesia. Mencakup jenis-jenis media massa, sistem siaran, pemahaman hukum materiil dan formil, alasan media perlu diatur, reformasi media, produk hukum dan etika yang mengatur media, wilayah kontrol hukum dan etika media, serta lembaga penegak hukum dan etika media.
Dokumen tersebut membahas pentingnya etika komunikasi dalam dunia digital. Beberapa poin pentingnya adalah menjaga netralitas aparatur pemerintah, mempertajam intuisi kewaspadaan terhadap informasi online, serta menganalisis enam komponen komunikasi untuk mencegah penyebaran berita palsu.
Media massa memiliki peran penting dalam membentuk opini publik mengenai suatu perusahaan atau individu. Hubungan baik dengan media massa dapat membantu perusahaan untuk mengelola isu negatif dan menyebarkan informasi positif. Undang-undang pers memastikan kebebasan media untuk mencari dan menyebarkan informasi sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan hak asasi manusia.
Dokumen tersebut membahas tentang dominasi perusahaan media sosial dan korporasi di internet. Data yang disajikan menunjukkan bahwa perusahaan multimedia mendominasi visibilitas di platform-platform seperti YouTube, Facebook, Google, dan Twitter. Hal ini bertentangan dengan klaim bahwa media sosial menciptakan ruang publik yang lebih demokratis dan partisipatif. Sebaliknya, media sosial saat ini didominasi oleh logika kapitalis dan eksploitasi oleh perusaha
Laporan tersebut membahas tentang situasi kebebasan pers, bisnis media, dan kesejahteraan jurnalis di Jakarta pada tahun 2013. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain meningkatnya ancaman terhadap independensi media menjelang pemilu 2014 karena semakin banyak politisi yang juga memiliki media, serta penurunan peringkat kebebasan pers Indonesia di mata lembaga internasional.
EKONOMI POLITIK MEDIA dalam INDUSTRI MEDIALusianai Waode
Dokumen tersebut membahas tentang ekonomi politik industri media di Indonesia. Industri media dipengaruhi oleh hubungan antara pengelola media, pemodal/kapitalis, dan pemerintah. Saat ini, terjadi konglomerasi media di Indonesia di mana beberapa grup media memiliki berbagai jenis media. Sumber pendapatan utama industri media berasal dari iklan.
Bijakbersosmed tipsdaninformasigerakan2017-180208072341-convertedsaid ahmad
Prinsip THINK (True, Helpful, Illegal, Necessary, Kind) dapat digunakan sebagai pedoman utama untuk bermedia sosial secara bijak. Prinsip ini mengingatkan untuk selalu memikirkan kebenaran, kegunaan, legalitas, keperluan, dan kebaikan konten sebelum membagikannya.
Media sosial memungkinkan interaksi manusia tanpa batasan ruang dan waktu. Namun, penyalahgunaannya seperti penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian dilarang dalam Islam. Islam mengajarkan penyelidikan fakta sebelum membenarkan berita dan mengatur kebebasan berekspresi dengan larangan menyebarkan fitnah atau permusuhan.
Pakar SEO Indonesia : Strategi Menjaga Citra Polri Di Media SosialPakar SEO Indonesia
Dokumen tersebut membahas strategi yang dapat dilakukan Polri dalam menghadapi opini publik di media sosial. Polri perlu memberikan prioritas besar terhadap media sosial namun dengan paradigma baru yang berbeda dari relasi dengan media massa tradisional. Counter opinion di media sosial perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan untuk membangun komunitas di dunia maya."
Dokumen tersebut membahas tentang pengaruh media dan etika jurnalisme. Media digunakan untuk menyebarkan berita yang merupakan olahan dari fakta, bukan fakta itu sendiri. Jurnalis diwajibkan mematuhi kode etik yang mencakup prinsip-prinsip seperti verifikasi, keadilan, dan menghindari fitnah."
Memetakan Lansekap Industri Media Kontemporer di Indonesiayogi prasetya
Riset ini memetakan perkembangan industri media di Indonesia dan dampaknya terhadap partisipasi warga negara dalam media. Temuan utama adalah konsentrasi kepemilikan media oleh sejumlah kelompok media besar telah mengurangi keragaman informasi dan menjadikan media sebagai komoditas bisnis untuk kepentingan pemilik modal dan politik. Regulasi pemerintah juga kurang mendukung perkembangan media komunitas dan menjamin hak warga negara atas akses informasi beragam
Dokumen tersebut membahas perkembangan industri media di Indonesia sebelum dan sesudah 1998, termasuk perubahan regulasi, konsentrasi kepemilikan media, dan tren konvergensi media."
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan badan publik untuk menyediakan informasi publik secara terbuka kepada masyarakat. UU ini bertujuan untuk mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat serta menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi dari pemerintah. Badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan berbagai jenis informasi publik secara teratur maup
Berakhirnya orde baru dan lahirnya reformasiEga Millenio
Orde Baru berkuasa selama 32 tahun dan mengakibatkan banyak terjadi penyelewengan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pembangunan ekonomi dan stabilitas politik dicapai selama masa Orde Baru namun berakhir karena krisis ekonomi dan gerakan reformasi yang menuntut demokratisasi dan hak asasi manusia.
Similar to Peta Perubahan Media Komunitas di Indonesia: Masa Orde Baru dan Masa Reformasi (20)
2.
MEDIA DIKONTROL OLEH PEMERINTAH
PEMERINTAH MENGATUR SIAPA YANG BOLEH
MEMILIKI MEDIA
PEMERINTAH MENGATUR SIAPA YANG BOLEH
MEMIMPIN MEDIA TERSEBUT
PEMERINTAH JUGA MENGATUR ISI MEDIA
3.
JIKA ISI MEDIA TAK SESUAI DENGAN
KEINGINAN PEMERINTAH, MAKA MEDIA BISA
DITUTUP (DIBREIDEL) ATAU DICABUT SURAT
IJINNYA
ADA BANYAK SURATKABAR / MAJALAH YANG
PERNAH MENGALAMI PEMBREIDELAN JAMAN
ORDE BARU
4.
SETELAH 1965 – BERBAGAI SURATKABAR KIRI
ATAU YANG DIANGGAP BERAFILIASI DENGAN
PARTAI KOMUNIS DAN SUKARNOIS
PADA TAHUN 1974 : ANTARA LAIN – HARIAN
KAMI, INDONESIA RAYA, MAHASISWA
INDONESIA, PEDOMAN, ABADI, NUSANTARA
PADA TAHUN 1978 DITUTUP SEMENTARA:
KOMPAS, SINAR HARAPAN DLL
5.
TAK ADA ISTILAH MEDIA KOMUNITAS PADA
JAMAN ORDE BARU
YANG ADA ISTILAH PENERBITAN KHUSUS – INI
UTAMANYA MERUJUK PADA PENERBITAN
MAHASISWA / KAMPUS
TERBITAN BERBASIS GEREJA TIDAK TERLALU
DIPEDULIKAN
6.
SAYA BELUM PERNAH MELAKUKAN
PENELITIAN SOAL INI ATAUPUN MEMBACA
KHUSUS TERKAIT DENGAN PENERBITAN
BERBASIS GEREJA INI
PENERBITAN BERBASIS GEREJA, BAIK ITU
PENERBITAN KATOLIK ATAUPUN KRISTEN
SEBENARNYA MEMILIKI POTENSI BESAR
PENERBITAN SEMACAM INI BISA MENJADI
WADAH LATIHAN ANAK2 MUDA
7.
APAKAH MEDIA SEPERTI INI BISA
INDEPENDEN?
SEMANGAT APAKAH YANG UTAMANYA
HENDAK DIBAWA OLEH MEDIA SEPERTI INI:
MENJADI PENGRITIK GEREJA, WADAH ASPIRASI
UMAT, MENJADI TEMPAT UNTUK MELIHAT
KELUAR (INKLUSIF), ATAU HANYA MENJADI
TEMPAT MELIHAT ATAU BERCAKAP-CAKAP KE
DALAM (EKSKLUSIF)?
8.
APAKAH MEDIA SEMACAM INI AKAN MENJADI
WADAH UNTUK PENYEBARAN AJARAN?
APAKAH MEDIA INI MENJADI BAGIAN DARI
MEMBANGUN KOMUNIKASI ANTAR UMAT?
BAGAIMANA BENTUK HUBUNGAN ANTARA
GEREJA (HIRARKI) DENGAN PENGELOLA MEDIA
TERSEBUT?
BAGAIMANA MENJAGA KEBERLANGSUNGAN
(SUSTAINABILITY) DARI MEDIA SPT INI?
9.
MEDIA YANG MENEKAN URUSAN RELIGI
MEDIA YANG MENEKAN HAL TENTANG
INTELEKTUALITAS
MEDIA YANG MENEKANKAN SOAL
KOMUNIKASI ANTAR UMAT DAN HIRARKI
(JEMBATAN ANTAR KEDUANYA)
MEDIA YANG MENEKANKAN
PROFESIONALITAS
MEDIA YANG DIKELOLA SEADANYA
10.
PADA MASA ORDE BARU HAL INI TIDAK
DIMUNGKINKAN.
KONTROL KUAT DARI PEMERINTAH
KRITIK TERHADAP PEMERINTAH SULIT
DILAKUKAN
MEDIA BERBASIS GEREJA CENDERUNG
BERSIKAP SEBAGAI KURA-KURA YANG
MENGHADAPI BAHAYA (MEMILIH SEMBUNYI
DAN MEMBUAT DIRI NYAMAN)
11.
SEJUMLAH PENANDANYA ADALAH: PERS YANG
LEBIH BEBAS,
PEMERINTAH TAK LAGI BERANI MENGONTROL
PERS
REGULASI SENDIRI MEMBERIKAN JAMINAN
ATAS KEBEBASAN PERS DAN PARA AKTOR
MEDIA PUN SUDAH MERASAKAN ENAKNYA
SUASANA KEBEBASAN
TAK ADA LAGI PERIJINAN YANG
MEMBELENGGU
12.
SIAPA SAJA BISA MEMBUAT MEDIA
ORIENTASI PEMBUAT MEDIA SECARA UMUM
MENGARAH PADA BISNIS BELAKA
ORIENTASINYA ADALAH BAGAIMANA BISA
MENDAPATKAN KEUNTUNGAN DARI MEDIA
MEREBAKNYA INDUSTRI TELEVISI DAN ISI
TAYANGAN TELEVISI LAINNYA
(SINETRON, INFOTAINMENT, REALITY SHOW
DLL.)
13.
BANYAK GRUP BISNIS YANG MAU MASUK KE
DALAM INDUSTRI MEDIA
TAK SEMATA MELIHAT ADA KEUNTUNGAN DI
SANA
TETAPI JUGA MELIHAT ADA PELUANG UNTUK
MENGHASILKAN CITRA POSITIF TERHADAP
KORPORASINYA
BISA MENGGIRING ARUS PENDAPAT UMUM
14.
ARUS INFORMASI MENJADI SANGAT BANYAK
(KETIMBANG MASA SEBELUMNYA YANG
TERBATAS)
MUNCUL ANEKA JENIS MEDIA-MEDIA BARU
(MEDIA ONLINE, MEDIA SOSIAL)
MUNCUL ANEKA GADGET YANG MENGIRINGI
MEDIA-MEDIA BARU TERSEBUT
SEBAGIAN BESAR DARI KITA ADALAH
KONSUMEN DARI PERKEMBANGAN
TEKNOLOGI INI SEMUA
15.
MUNCUL SEJUMLAH PERLUASAN MEDIA YANG
DIKELOLA GEREJA (TAK LAGI BULETIN ATAU
MAJALAH TETAPI JUGA MEDIA ONLINE)
MEDIA YANG TERSEDIA DENGAN PLATFORM
BARU MEMUNGKINKAN PEMBACA YANG LEBIH
LUAS
SECARA TEORITIS ADA PELUANG KEMAJUAN
DALAM HAL AKSES DAN PENINGKATAN ISI
16.
BAGAIMANA KEMAJUAN TEKNOLOGI YANG
ADA SEKARANG BISA MEMBERI MAKNA LEBIH
DALAM BAGI KEMAJUAN TUJUAN PENERBITAN
GEREJAWI
BAGAIMANA MEMBUAT KITA TIDAK SEMATA
TERPUKAU DENGAN KEMAJUAN TEKNOLOGI
TETAPI JUGA MEMPERHATIKAN HAL TENTANG
ISI
17.
BAGAIMANA MEMBUAT BANYAK PIHAK MAU
PARTISIPASI TERHADAP MEDIA INI
BAGAIMANA MENGAJAK ANAK MUDA JUGA
MAU PEDULI DALAM PENGELOLAAN MEDIA INI
APAKAH MEDIA GEREJA SAAT SEKARANG
PERLU MERUMUSKAN KEMBALI VISI MISINYA?
SEBERAPA MEDIA GEREJA INI TURUT
MENGEMBANGKAN UMAT UNTUK TIDAK
SEMATA AKTIF DI SEKITAR GEDUNG GEREJA
TETAPI JUGA BERPERAN DI KOMUNITAS LUAR
18.
JIKA KITA ARAHKAN PERHATIAN KITA TIDAK
SEKEDAR PADA MAJALAH GEREJA MAKA KITA
PERLU MELIHAT HAL2 INI:
BAGAIMANA MEMBUAT MAKIN BANYAK
ORANG YANG TURUT MEWARNAI OPINI
PUBLIK DALAM MEDIA MASSA UMUM
BAGAIMANA MEDIA MASSA YANG ADA
DIPERGUNAKAN UNTUK JUGA MENYUARAKAN
KEPENTINGAN MASYARAKAT PANCASILA