X 2 sistem hukum dan peradilan nasional
•Download as PPTX, PDF•
1 like•1,747 views
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum, norma, jenis sanksi hukum pidana, tujuan hukum, penggolongan hukum berdasarkan berbagai aspek, dan sistem peradilan di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan konsep dasar hukum dan pengaturannya di Indonesia.
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to X 2 sistem hukum dan peradilan nasional
Similar to X 2 sistem hukum dan peradilan nasional (20)
X 2 sistem hukum dan peradilan nasional
- 1. MATERI PEMBELAJARAN PKN KELAS X SEMESTER 1
- 2. PENGERTIAN HUKUM 1. Nilai : 2. Norma : Value Harga Menilai Menhargai Sejumlah aturan yang mengikat sekelompok manusia
- 3. 3. Macam-macam Norma : Norma Sumber Sanksi Sifat Sanksi Agama Agama Berdosa Td. Tegas Kesusilaan Hati nurani Penyesalan Td. Tegas Kesopanan Aturan Masyarakat Dikucilkan Td Tegas Hukum Lemb. Formal Hukuman Pidana Tegas
- 4. PENGERTIAN HUKUM “Keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat . (Van Kan) “Himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati oleh angota masyarakat. (Utrech)
- 5. UNSUR-UNSUR HUKUM 1. Peraturan, atau kaidah 2 tingkah laku manusia 2. Peraturan, dibuat oleh lembaga yang berwenang 3. Peraturan, bersifat memaksa 4. Peraturan, memiliki sanksi yang tegas
- 6. TUJUAN HUKUM 1. Van Apledoorn: “Mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil” 2. Van Kan: “Menjaga kepentingan tiap-tiap manusia, supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu” 3. Utrech: “Menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia”
- 7. JENIS SANKSI HUKUM PIDANA 1. Hukuman Mati; dengan cara ditembak sampai mati. 2. Penjara a. Seumur hidup, b. Terbatas, max. 20 tahun 3. Kurungan; Sebagai alternatif. 4. Hukuman Denda; Membayar sejumlah dana kepada negara sebagai hukuman atas kesalahan yang dilakukannya
- 8. PENGGOLONGAN HUKUM Menurut Wujudnya Menurut Bentuknya MenurutWaktunya Menurut Pribadi Menurut Tempatnya Menurut Isinya Menurut Fungsinya Menurut Sumbernya
- 9. Obyektif Subyektif Menurut Wujudnya
- 10. Tertulis Hukum yang dikodifikasikan (dibukukan secara sistematis) Tidak Tertulis Menurut Bentuknya Hukum Adat Konvensi Kenegaraan
- 11. Menurut Waktunya Hk. Positif / Ius Constitutum Yaitu hukum yang berlaku saat ini Hk. Yg dicitacitakan / Ius Constituendum Yaitu hukum yang berlaku di masa yang Akan datang / di cita-citakan Hk. AntarWaktu (Yurisprudensi)
- 12. Menurut Pribadi Hukum Untuk satu Golongan Hukum Untuk Semua Golongan Hukum Antar Golongan
- 13. Menurut Tempatnya Hukum Lokal Hukum Nasional Hukum Internasional
- 14. Menurut Isinya Hukum Public Hukum Private Hukum Tata Negara Hukum Adm. Negara Hukum Pidana Hukum Acara Hukum Keluarga Hukum Kekayaan Hukum Pribadi Hukum Dagang
- 15. PENGGOLONGAN HUKUM BERDASARKAN FUNGSINYA Menurut Fungsinya Hukum Material Hukum Formal Hukum Acara Pidana Hukum acara Perdata
- 16. PENGGOLONGAN HUKUM BERDASARKAN SUMBERNYA SUMBER HUKUM Undang-undang Traktat Formal Material Kebiasaan Yurisprudensi Doctrin ahli hukum Agama
- 17. TES PENGGOLONGAN HUKUM Tertulis Positif Smua G Nsional Publik Materil UU Td.terts Positif Smua G Lokal Privat Materi Kebiasa Tertulis Positif Smua G Lokal Publik Materil UU Tertulis Tertulis Tertulis Tertulis Tertulis Tertulis Tertulis Tertulis Tertulis Tertulis Tertulis Tertulis Tertulis Tertulis Tertulis Tertulis Tertulis Tertulis Tertulis Tertulis Tertulis Tertulis Tertulis Tertulis Tertulis Tertulis Tertulis Tertulis Tertulis Tertulis Tertulis Tertulis Tertulis Tertulis Tertulis
- 18. SISTEM PERADILAN INDONESIA LEMBAGA YUDIKATIF MAHKAMAH AGUNG MAHKAMAH KONSTITUSI KOMISI YUDISIAL
- 19. LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA MAHKAMAH TINGKAT KASASI AGUNG PT TINGKAT BANDING NEGERI PT AGAMA PT MILITER PENGAD NEGERI PENGAD AGAMA PT TUN PENGAD MILITER PENGAD TUN TINGKAT PERTAMA
- 20. KEWENANGAN LEMBAGA PERADILAN MAHKAMAH AGUNG PT NEGERI PT AGAMA PT MILITER PENGAD NEGERI PENGAD AGAMA PT TUN PENGAD MILITER PENGAD TUN
- 21. WILAYAH (DOMISILI) LEMBAGA PERADILAN MAHKAMAH AGUNG PT NEGERI PT AGAMA PT MILITER PENGAD NEGERI PENGAD AGAMA PT TUN PENGAD MILITER PENGAD TUN
- 22. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Menguji undang-undang terhadap UUD 1945 Memutus sengketa kewenangan lembaga negara Memutus pembubaran partai politik Memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Memutus dugaan adanya pelanggaran oleh presiden yang di sangkakan oleh DPR.
- 23. Terimakasih