Dokumen tersebut membahas tentang sistem pendidikan nasional Indonesia. Ringkasannya adalah: (1) Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa; (2) Terdiri dari pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, dan khusus; (3) Dilaksanakan berdasarkan standar nasional dan kurikulum yang dikembangkan secara berdiversifikasi; (4) Masyarakat berperan mel
Dokumen tersebut membahas tentang penguatan pendidikan karakter di Indonesia, yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental. Pendidikan karakter dipandang penting untuk membangun karakter generasi muda Indonesia agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
01.uu no.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasionalAmrizal Ahmad
Undang-undang ini mengatur tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan bertanggung jawab. Undang-undang ini mengatur prinsip, hak dan kewajiban dalam pendidikan, serta jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang ada
Undang-undang ini mengatur tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Prinsip penyelenggaraannya adalah demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif serta melibatkan seluruh komponen masyarakat. Undang-undang ini juga mengatur hak dan kewajiban warga negara, orang
Dokumen tersebut merupakan modul pelatihan bagi guru tentang penguatan pendidikan karakter yang disusun oleh tim Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Modul ini memberikan panduan kepada guru untuk menerapkan pendidikan karakter melalui pendekatan kelas, budaya sekolah, dan masyarakat."
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pendidikan nasional Indonesia. Ringkasannya adalah: (1) Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa; (2) Terdiri dari pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, dan khusus; (3) Dilaksanakan berdasarkan standar nasional dan kurikulum yang dikembangkan secara berdiversifikasi; (4) Masyarakat berperan mel
Dokumen tersebut membahas tentang penguatan pendidikan karakter di Indonesia, yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental. Pendidikan karakter dipandang penting untuk membangun karakter generasi muda Indonesia agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
01.uu no.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasionalAmrizal Ahmad
Undang-undang ini mengatur tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan bertanggung jawab. Undang-undang ini mengatur prinsip, hak dan kewajiban dalam pendidikan, serta jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang ada
Undang-undang ini mengatur tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Prinsip penyelenggaraannya adalah demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif serta melibatkan seluruh komponen masyarakat. Undang-undang ini juga mengatur hak dan kewajiban warga negara, orang
Dokumen tersebut merupakan modul pelatihan bagi guru tentang penguatan pendidikan karakter yang disusun oleh tim Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Modul ini memberikan panduan kepada guru untuk menerapkan pendidikan karakter melalui pendekatan kelas, budaya sekolah, dan masyarakat."
Dokumen tersebut membahas tentang pendahuluan pendidikan anak usia dini (PAUD) di Indonesia, termasuk landasan hukum, pengertian, bentuk, tujuan, dan standar pelaksanaannya. Dokumen ini juga menjelaskan standar-standar khusus untuk PAUD seperti standar tingkat pencapaian perkembangan anak, standar pendidik dan tenaga kependidikan, serta standar isi, proses, dan sarana prasarana pembelajaran PAUD.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur tentang dasar, fungsi, tujuan, prinsip, hak dan kewajiban masyarakat dalam pendidikan, serta jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di Indonesia yang terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga tinggi.
Wawasan perguruan tinggi dan polbangmawaEddy Wahyudi
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas tentang wawasan perguruan tinggi dan pengembangan kemahasiswaan (POLBANGMAWA) di Universitas Trunojoyo Madura, mencakup dasar, tujuan, dan kondisi lingkungan mahasiswa serta unit kegiatan mahasiswa di universitas tersebut.
Sistem pendidikan nasional di Indonesia didasarkan pada tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan nasional ini berdasarkan undang-undang dan senantiasa memperbarui visi, misi, serta strateginya untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas.
2 modul exemplar pendidikan sivik sek rendah tahap iPratheep Regah
Dokumen ini membincangkan kerangka pelaksanaan pendidikan sivik di sekolah rendah. Pendidikan sivik dilaksanakan melalui pendekatan
bersepadu yang menekankan empat nilai teras iaitu kasih sayang, hormat-menghormati, bertanggungjawab dan kegembiraan. Kandungan
pendidikan sivik disampaikan menerusi mata pelajaran utama dengan mengintegrasikan unsur literasi sivik dan amali sivik. Literasi sivik
Master modul pendidikan sivik sek rendah tahap iThian Ngee
Modul ini membincangkan pelaksanaan pendidikan sivik di sekolah rendah tahap 1. Ia menekankan empat nilai teras iaitu kasih sayang, hormat-menghormati, bertanggungjawab dan kegembiraan dalam membentuk warganegara yang bertanggungjawab. Modul ini menyediakan panduan bagi guru untuk mengintegrasikan pendidikan sivik dalam pelajaran melalui modul exemplar dan menilai pencapaian murid secara berter
Dalam tugas Pengelolaan Pendidikan, kelompok kami mendapat tugas untuk menjelaskan tetentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia, dan di dalam nya terdapat poin-poin pertanyaan dari Dosen Pembimbing yaitu Bpk. Dr. Nur Aedi, M.Pd.
Selamat membaa, mohon kritik dan saran
Sistem pendidikan nasional Indonesia terdiri dari berbagai jenjang pendidikan formal mulai dari dasar, menengah, hingga tinggi yang diatur oleh undang-undang. Sistem ini bertujuan untuk membentuk warga negara yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, dan mampu bersaing di kancah global. Kurikulum pendidikan dirancang untuk merealisasikan tujuan tersebut dengan memperhatikan perkembangan peserta didik dan tuntutan zaman
Dokumen tersebut merangkum ketentuan-ketentuan utama dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, meliputi tujuan, prinsip, jenjang, kurikulum, evaluasi, dan peran masyarakat dalam pendidikan nasional Indonesia.
Dokumen tersebut merangkum ketentuan-ketentuan utama dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, meliputi tujuan, prinsip, jenjang, kurikulum, evaluasi, dan peran masyarakat dalam pendidikan nasional Indonesia.
Undang-undang No. 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bertujuan membentuk manusia beriman, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, serta diselenggarakan secara sistematis, terbuka, dan memberdayakan seluruh komponen masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pendidikan nasional Indonesia. Secara garis besar mencakup latar belakang, tujuan, prinsip, dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Dokumen tersebut membahas tentang pendahuluan pendidikan anak usia dini (PAUD) di Indonesia, termasuk landasan hukum, pengertian, bentuk, tujuan, dan standar pelaksanaannya. Dokumen ini juga menjelaskan standar-standar khusus untuk PAUD seperti standar tingkat pencapaian perkembangan anak, standar pendidik dan tenaga kependidikan, serta standar isi, proses, dan sarana prasarana pembelajaran PAUD.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur tentang dasar, fungsi, tujuan, prinsip, hak dan kewajiban masyarakat dalam pendidikan, serta jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di Indonesia yang terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga tinggi.
Wawasan perguruan tinggi dan polbangmawaEddy Wahyudi
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas tentang wawasan perguruan tinggi dan pengembangan kemahasiswaan (POLBANGMAWA) di Universitas Trunojoyo Madura, mencakup dasar, tujuan, dan kondisi lingkungan mahasiswa serta unit kegiatan mahasiswa di universitas tersebut.
Sistem pendidikan nasional di Indonesia didasarkan pada tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan nasional ini berdasarkan undang-undang dan senantiasa memperbarui visi, misi, serta strateginya untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas.
2 modul exemplar pendidikan sivik sek rendah tahap iPratheep Regah
Dokumen ini membincangkan kerangka pelaksanaan pendidikan sivik di sekolah rendah. Pendidikan sivik dilaksanakan melalui pendekatan
bersepadu yang menekankan empat nilai teras iaitu kasih sayang, hormat-menghormati, bertanggungjawab dan kegembiraan. Kandungan
pendidikan sivik disampaikan menerusi mata pelajaran utama dengan mengintegrasikan unsur literasi sivik dan amali sivik. Literasi sivik
Master modul pendidikan sivik sek rendah tahap iThian Ngee
Modul ini membincangkan pelaksanaan pendidikan sivik di sekolah rendah tahap 1. Ia menekankan empat nilai teras iaitu kasih sayang, hormat-menghormati, bertanggungjawab dan kegembiraan dalam membentuk warganegara yang bertanggungjawab. Modul ini menyediakan panduan bagi guru untuk mengintegrasikan pendidikan sivik dalam pelajaran melalui modul exemplar dan menilai pencapaian murid secara berter
Dalam tugas Pengelolaan Pendidikan, kelompok kami mendapat tugas untuk menjelaskan tetentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia, dan di dalam nya terdapat poin-poin pertanyaan dari Dosen Pembimbing yaitu Bpk. Dr. Nur Aedi, M.Pd.
Selamat membaa, mohon kritik dan saran
Sistem pendidikan nasional Indonesia terdiri dari berbagai jenjang pendidikan formal mulai dari dasar, menengah, hingga tinggi yang diatur oleh undang-undang. Sistem ini bertujuan untuk membentuk warga negara yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, dan mampu bersaing di kancah global. Kurikulum pendidikan dirancang untuk merealisasikan tujuan tersebut dengan memperhatikan perkembangan peserta didik dan tuntutan zaman
Dokumen tersebut merangkum ketentuan-ketentuan utama dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, meliputi tujuan, prinsip, jenjang, kurikulum, evaluasi, dan peran masyarakat dalam pendidikan nasional Indonesia.
Dokumen tersebut merangkum ketentuan-ketentuan utama dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, meliputi tujuan, prinsip, jenjang, kurikulum, evaluasi, dan peran masyarakat dalam pendidikan nasional Indonesia.
Undang-undang No. 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bertujuan membentuk manusia beriman, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, serta diselenggarakan secara sistematis, terbuka, dan memberdayakan seluruh komponen masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pendidikan nasional Indonesia. Secara garis besar mencakup latar belakang, tujuan, prinsip, dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang transformasi pendidikan khusus di Gorontalo, mencakup perkembangan regulasi pendidikan khusus, penyelenggaraan pendidikan khusus, tujuan dan target program, serta strategi pencapaian program untuk meningkatkan iklim inklusivitas di satuan pendidikan.
Undang-undang ini mengatur tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter peserta didik. Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip, hak dan kewajiban para pemangku kepentingan, serta jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas sistem pendidikan nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, mencakup tujuan, prinsip, jenjang, dan lembaga pendidikan formal maupun nonformal di Indonesia.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) menjadi panduan utama sistem pendidikan Malaysia dan bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang dari aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani. FPK juga menekankan pembangunan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu melalui pendidikan.
Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang
memberikan akses kepada semua peserta didik yang
memiliki kelainan, bakat istimewa,maupun potensi tertentu
untuk mengikuti pendidikan maupun pembelajaran dalam
satu lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik
umumlainya
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka
2. Sosialisasi KTSP
DASAR & FUNGSI PENDIDIKAN NASIONALDASAR & FUNGSI PENDIDIKAN NASIONAL
Pendidikan Nasional berdasarkan PancasilaPendidikan Nasional berdasarkan Pancasila
dan Undang – Undang Dasar Negara Republikdan Undang – Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945Indonesia Tahun 1945
Pendidikan Nasional berfungsiPendidikan Nasional berfungsi
mengembangkan kemampuan dan membentukmengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yangwatak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskanbermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsakehidupan bangsa
3. Sosialisasi KTSP
TUJUAN PENDIDIKAN NASIONALTUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL
berkembangnya potensi peserta didik agarberkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang:menjadi manusia yang:
– beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yangberiman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa,Maha Esa,
– berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri, dankreatif, mandiri, dan
– menjadi warga negara yang demokratis sertamenjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.bertanggung jawab.
4. Sosialisasi KTSP
PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKANPRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pendidikan diselenggarakan secara demokratis danPendidikan diselenggarakan secara demokratis dan
berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjungberkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung
tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural,tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural,
dan kemajemukan bangsa.dan kemajemukan bangsa.
Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yangPendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang
sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
– Pendidikan sistem terbuka: fleksibilitas pilihan danPendidikan sistem terbuka: fleksibilitas pilihan dan
waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalurwaktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur
pendidikanpendidikan
– Pendidikan multimakna: proses pendidikan yangPendidikan multimakna: proses pendidikan yang
diselenggarakan dengan berorientasi padadiselenggarakan dengan berorientasi pada
pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watakpembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak
dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidupdan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup
5. Sosialisasi KTSP
PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKANPRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu prosesPendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses
pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yangpembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang
berlangsung sepanjang hayat.berlangsung sepanjang hayat.
Pendidikan diselenggarakan dengan memberiPendidikan diselenggarakan dengan memberi
keteladanan, membangun kemauan, danketeladanan, membangun kemauan, dan
mengembangkan kreativitas peserta didik dalam prosesmengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses
pembelajaran.pembelajaran.
Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkanPendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan
budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenapbudaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap
warga masyarakat.warga masyarakat.
Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakanPendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan
semua komponen masyarakat melalui peran serta dalamsemua komponen masyarakat melalui peran serta dalam
penyelenggaraan dan pengendalian mutu layananpenyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan
pendidikan.pendidikan.
6. Sosialisasi KTSP
HAK PESERTA DIDIKHAK PESERTA DIDIK
a.a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agamamendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama
yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yangyang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang
seagama;seagama;
b.b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai denganmendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan
bakat, minat, dan kemampuannya;bakat, minat, dan kemampuannya;
c.c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangmendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang
tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
d.d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orangmendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang
tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
e.e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuanpindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan
pendidikan lain yang setara;pendidikan lain yang setara;
f.f. menyelesaikan program pendidikan sesuai denganmenyelesaikan program pendidikan sesuai dengan
kecepatan belajar masing-masing dan tidakkecepatan belajar masing-masing dan tidak
menyimpang dari ketentuan batas waktu yangmenyimpang dari ketentuan batas waktu yang
ditetapkan.ditetapkan.
7. Sosialisasi KTSP
KEWAJIBAN PESERTA DIDIKKEWAJIBAN PESERTA DIDIK
a.a. menjaga norma-norma pendidikan untukmenjaga norma-norma pendidikan untuk
menjamin keberlangsungan proses danmenjamin keberlangsungan proses dan
keberhasilan pendidikan; keberhasilan pendidikan;
b.b. ikut menanggung biaya penyelenggaraanikut menanggung biaya penyelenggaraan
pendidikan, kecuali bagi peserta didik yangpendidikan, kecuali bagi peserta didik yang
dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuaidibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yangdengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.berlaku.
8. Sosialisasi KTSP
PENDIDIKAN ANAK USIA DINIPENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelumPendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum
jenjang pendidikan dasar.jenjang pendidikan dasar.
– Diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai usia 6Diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai usia 6
tahun dan bukan prasyarat masuk pendidikan dasartahun dan bukan prasyarat masuk pendidikan dasar
Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakanPendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan
melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/ataumelalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau
informal.informal.
Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikanPendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan
formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK),formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), RaudhatulRaudhatul
AthfalAthfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.(RA), atau bentuk lain yang sederajat.
9. Sosialisasi KTSP
PENDIDIKAN DASARPENDIDIKAN DASAR
Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikanPendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan
yang melandasi jenjang pendidikan menengah.yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD)Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD)
dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk laindan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain
yang sederajat serta sekolah menengah pertamayang sederajat serta sekolah menengah pertama
(SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau(SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau
bentuk lain yang sederajat.bentuk lain yang sederajat.
10. Sosialisasi KTSP
PENDIDIKAN MENENGAHPENDIDIKAN MENENGAH
Pendidikan menengah merupakan lanjutanPendidikan menengah merupakan lanjutan
pendidikan dasar.pendidikan dasar.
Pendidikan menengah terdiri atas pendidikanPendidikan menengah terdiri atas pendidikan
menengah umum dan pendidikan menengahmenengah umum dan pendidikan menengah
kejuruan.kejuruan.
Pendidikan menengah berbentuk sekolahPendidikan menengah berbentuk sekolah
menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA),menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA),
sekolah menengah kejuruan (SMK), dansekolah menengah kejuruan (SMK), dan
madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentukmadrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk
lain yang sederajat.lain yang sederajat.
11. Sosialisasi KTSP
PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANANPENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN
KHUSUSKHUSUS
Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi pesertaPendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta
didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikutididik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti
proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional,proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional,
mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasanmental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan
dan bakat istimewa.dan bakat istimewa.
Dapat diselenggarakan secara inklusif atau berupaDapat diselenggarakan secara inklusif atau berupa
satuan pendidikan khusussatuan pendidikan khusus
Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagiPendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi
peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang,peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang,
masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalamimasyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami
bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu daribencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari
segi ekonomi.segi ekonomi.
12. Sosialisasi KTSP
STANDAR NASIONAL PENDIDIKANSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi,Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi,
proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidik dan tenagaproses, kompetensi lulusan, tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan,kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan,
pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang haruspembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus
ditingkatkan secara berencana dan berkala. ditingkatkan secara berencana dan berkala.
Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuanStandar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan
pengembangan kurikulum, tenaga pendidik dan tenagapengembangan kurikulum, tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dankependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan
pembiayaan.pembiayaan.
Pengembangan standar nasional pendidikan sertaPengembangan standar nasional pendidikan serta
pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secarapemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara
nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi,nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi,
penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.
13. Sosialisasi KTSP
KURIKULUM:KURIKULUM: PENGERTIAN DASARPENGERTIAN DASAR
Kurikulum adalah seperangkat rencana danKurikulum adalah seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahanpengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan
pelajaran serta cara yang digunakan sebagaipelajaran serta cara yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan kegiatanpedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuanpembelajaran untuk mencapai tujuan
pendidikan tertentu.pendidikan tertentu.
14. Sosialisasi KTSP
KURIKULUMKURIKULUM
1.1. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu padaPengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada
standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuanstandar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan
pendidikan nasional.pendidikan nasional.
2.2. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikanKurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan
dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengandikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan
satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
Pengembangan kurikulum secara berdiversifikasiPengembangan kurikulum secara berdiversifikasi
dimaksudkan untuk memungkinkan penyesuaian programdimaksudkan untuk memungkinkan penyesuaian program
pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi danpendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan
kekhasan potensi yang ada di daerahkekhasan potensi yang ada di daerah
15. Sosialisasi KTSP
KURIKULUMKURIKULUM
3.3. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalamKurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengankerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan
memperhatikan:memperhatikan:
a.a. peningkatan iman dan takwa;peningkatan iman dan takwa;
b.b. peningkatan akhlak mulia;peningkatan akhlak mulia;
c.c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat pesertapeningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta
didik;didik;
d.d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;keragaman potensi daerah dan lingkungan;
e.e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional; tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
f.f. tuntutan dunia kerja;tuntutan dunia kerja;
g.g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
h.h. agama;agama;
i.i. dinamika perkembangan global; dandinamika perkembangan global; dan
j.j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaanpersatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan..
16. Sosialisasi KTSP
Kerangka dasar dan struktur kurikulumKerangka dasar dan struktur kurikulum
pendidikan dasar dan menengah ditetapkanpendidikan dasar dan menengah ditetapkan
oleh Pemerintah.oleh Pemerintah.
Kurikulum pendidikan dasar dan menengahKurikulum pendidikan dasar dan menengah
dikembangkan sesuai dengan relevansinya olehdikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh
setiap kelompok atau satuan pendidikan dansetiap kelompok atau satuan pendidikan dan
komite sekolah/madrasah di bawah koordinasikomite sekolah/madrasah di bawah koordinasi
dan supervisi dinas pendidikan atau kantordan supervisi dinas pendidikan atau kantor
departemen agama kabupaten/kota untukdepartemen agama kabupaten/kota untuk
pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikanpendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan
menengah.menengah.
17. Sosialisasi KTSP
MUATAN WAJIB KURIKULUM PENDIDIKANMUATAN WAJIB KURIKULUM PENDIDIKAN
DASAR DAN MENENGAHDASAR DAN MENENGAH
a. pendidikan agama;a. pendidikan agama;
b. pendidikan kewarganegaraan;b. pendidikan kewarganegaraan;
c. bahasa;c. bahasa;
d. matematika;d. matematika;
e. ilmu pengetahuan alam;e. ilmu pengetahuan alam;
f. ilmu pengetahuan sosial;f. ilmu pengetahuan sosial;
g. seni dan budaya;g. seni dan budaya;
h. pendidikan jasmani danh. pendidikan jasmani dan olahraga; olahraga;
i. i. keterampilan/kejuruan; danketerampilan/kejuruan; dan
j. muatan lokal.j. muatan lokal.
18. Sosialisasi KTSP
DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAHDEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH
DAN MADRASAHDAN MADRASAH
PENGERTIAN DASARPENGERTIAN DASAR
Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yangKomite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang
beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitasberanggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas
sekolah, serta tokoh masyarakat yang pedulisekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli
pendidikan.pendidikan.
Masyarakat berperan dalam peningkatan mutuMasyarakat berperan dalam peningkatan mutu
pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan,pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan,
pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melaluipengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui
dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
19. Sosialisasi KTSP
DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAHDEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH
DAN MADRASAHDAN MADRASAH
Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentukDewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk
dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanandan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan
pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahanpendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan
dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, sertadan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta
pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi,pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi,
dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungandan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan
hirarkis.hirarkis.
Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri,Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri,
dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutudibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu
pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahanpelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan
dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, sertadan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta
pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
20. Sosialisasi KTSP
EVALUASIEVALUASI
Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutuEvaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu
pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitaspendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas
penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yangpenyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan.berkepentingan.
Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, danEvaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan
program pendidikan pada jalur formal dan nonformalprogram pendidikan pada jalur formal dan nonformal
untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.
Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan olehEvaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh
pendidik untuk memantau proses, kemajuan, danpendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan
perbaikan hasil belajar peserta didik secaraperbaikan hasil belajar peserta didik secara
berkesinambungan.berkesinambungan.
21. Sosialisasi KTSP
EVALUASIEVALUASI
Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan programEvaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program
pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secarapendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara
berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untukberkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk
menilai pencapaian standar nasional pendidikan.menilai pencapaian standar nasional pendidikan.
Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasiPemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi
terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenisterhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis
pendidikan.pendidikan.
Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapatMasyarakat dan/atau organisasi profesi dapat
membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukanmembentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan
evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.